Nusantara Tak Akan Sembuhkan Luka Jakarta

Sri dan suaminya hidup terluntang-lantung di Jakarta sejak hampir dua dekade silam. Keduanya tinggal di kolong jembatan. Di sebuah kampung kecil di bawah jalan layang Ancol. Rumahnya berdiri tepat di antara bantaran sungai dan rel kereta api.

“Temboknya cuma tripleks. Lantainya bukan keramik, cuma plesteran-plesteran,” tutur perempuan berusia 56 tahun itu kepada detikX pekan lalu.

Sejak 2005, Sri dan suami pindah ke kampung kumuh itu. Namanya Kampung Walang. Di situ, Sri tinggal bersama suami dan keempat anaknya.

Mereka terpaksa tinggal di kampung itu lantaran keadaan ekonomi keluarga yang memburuk. Waktu itu, Sri mengenang, suaminya dipecat dari perusahaan mebel tempatnya bekerja. Dia ketahuan mencuri oleh bosnya sendiri. Suami Sri terpaksa mencuri karena butuh biaya besar untuk sekolah anak-anaknya.

“Untuk nyambung hidup saya dan anak-anak juga,” kata Sri.

Setelah hari itu, hidup Sri dan suaminya semakin melarat. Sri hanya bekerja serabutan di salon anak. Suaminya hanya tukang ojek konvensional. Suami Sri tidak mampu membeli dan tidak mengerti cara menggunakan ponsel.

Hidup Sri dan keluarganya itu serupa wajah Jakarta saat ini. Kota yang, kata orang, penuh harapan tapi ternyata menyimpan banyak persoalan.

Berbagai permasalahan Jakarta, seperti kemacetan, banjir, air bersih, dan persampahan, akan lebih efektif diselesaikan jika ditangani pada level kawasan.”

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan masalah Jakarta tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Kota ini masih terus berkutat pada persoalan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

Itu terbukti dari jumlah penduduk miskin di Jakarta yang masih tinggi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk miskin di Jakarta pada 2023 berada di angka 792.515 orang. Setara dengan 4,44 persen populasi Jakarta.

Implikasinya, rasio Gini alias tingkat ketimpangan di Jakarta juga ikut tinggi. Pada periode yang sama, rasio Gini di Jakarta masih berada di angka 0,431. Lebih tinggi 0,043 poin dari rata-rata nasional, yang hanya 0,388.

“Karena Jakarta padat penduduk juga, hampir sama dengan kota-kota yang ada di Pulau Jawa,” jelas Esther melalui telepon.

Salah satu dampak dari ketimpangan ini adalah maraknya kejahatan yang umumnya disebabkan oleh kemiskinan, seperti pencurian, perampasan, pencopetan, dan perampokan. Data BPS menunjukkan, dari total 18.583 kasus kriminalitas di Jakarta pada 2022, sekitar 16,65 persen atau 3.095 kasus merupakan kejahatan atas hak milik orang lain. Nomor dua tertinggi setelah kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan persoalan ini terjadi lantaran Jakarta sudah tidak sanggup lagi menampung penduduknya. Jakarta semakin padat, sementara daya tampung kotanya semakin terbatas.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 2023 mencatat jumlah penduduk Jakarta mencapai 11,34 juta jiwa. Angka ini, kata Yayat, tidak sebanding dengan kemampuan Jakarta memberikan penghidupan kepada warganya. Pada periode yang sama, Jakarta hanya mampu memberikan kesempatan kerja, baik formal maupun informal, kepada total 4,6 juta warganya.

Mirisnya lagi, sebagian besar penghasilan penduduk Jakarta juga tidak sebanding dengan biaya hidup yang harus dikeluarkan. Rata-rata penduduk Jakarta—jika merujuk upah minimum provinsi—hanya berpenghasilan Rp 5,07 juta per bulan. Sedangkan biaya hidup di Jakarta, menurut BPS, mencapai Rp 14,88 juta per bulan.

“Berarti, orang tinggal di Jakarta itu dalam kondisi minus. Itu akibatnya kenapa pinjaman online begitu tinggi, judi online begitu marak,” jelas Yayat.

Penghasilan yang kecil dan kepadatan penduduk membuat masalah-masalah kronis Jakarta lainnya semakin kompleks. Rendahnya penghasilan penduduk Jakarta mendorong banyak orang untuk membeli motor. Dampaknya, jumlah motor di Jakarta saat ini bahkan nyaris dua kali lipat total penduduknya, sekitar 20 juta unit.

Tingginya volume kendaraan bermotor di Jakarta menjadi salah satu penyebab kualitas udara Jakarta semakin buruk. Kondisi ini membuat situs IQAir—situs pemantau kualitas udara—selalu memasukkan Jakarta dalam lima besar kota dengan polusi udara terburuk dunia selama bertahun-tahun. Kemarin, kualitas udara di Jakarta berada di posisi kedua terburuk di dunia, setelah Kinshasa, Kongo. Indeks kualitas udara Jakarta berada pada angka 170 dengan konsentrasi partikulat (PM2.5) sebanyak 83 mikrogram per meter kubik. Kondisi ini menunjukkan kualitas udara di Jakarta amat tidak sehat.

Minimnya ruang terbuka hijau di Jakarta kian memperparah kondisi itu. Data Pemprov DKI menunjukkan RTH di Jakarta pada 2023 hanya seluas 33,33 juta meter persegi atau setara dengan 5,18 persen luas Jakarta. Sisanya, hampir 90 persen permukaan tanah di Jakarta sudah tertutup beton.

Ditambah lagi, kini kemacetan di Jakarta juga kian parah. Pada 2022, TomTom Traffic Index menyebut jarak 10 kilometer di Jakarta dapat ditempuh selama 22 menit 40 detik. Angka itu kemudian bertambah pada 2023 menjadi 23 menit 40 detik. Itu artinya, sepanjang tahun lalu, warga Jakarta harus menghabiskan 225 jam di jalan. 

Kemacetan ini akhirnya berdampak pada persoalan lain yang berkelindan. Bukan hanya polusi, tapi juga kerugian ekonomi. Studi Bank Dunia pada 2019 menunjukkan kerugian Jakarta akibat kemacetan mencapai Rp 65 triliun per tahun.

Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Mujiyono mengatakan kompleksnya masalah Jakarta ini disebabkan oleh belum optimalnya upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menyelaraskan konsep pembangunannya dengan kota-kota penyangga. Nyaris mustahil, menurut Mujiyono, Jakarta dapat menyelesaikan semua persoalan yang kompleks itu sendirian.

“Berbagai permasalahan Jakarta, seperti kemacetan, banjir, air bersih, dan persampahan, akan lebih efektif diselesaikan jika ditangani pada level kawasan,” tulis Mujiyono melalui pesan singkat pekan lalu. 

Di tengah banyak masalah kompleks itu, status Jakarta sebagai ibu kota justru akan segera ditanggalkan. Presiden Joko Widodo dikabarkan akan berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Juli mendatang.

Status Jakarta akan segera berubah menjadi daerah khusus. Bagi pemerintah, ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Jakarta. 

Jakarta bakal disulap menjadi kota aglomerasi yang pembangunannya kelak harus diselaraskan dengan kota-kota penyangganya, seperti Bogor, Cirebon, Tangerang, dan Bekasi, meski sebetulnya konsep ini masih diragukan berbagai kalangan. Salah satunya anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak.

Menurut Gilbert, konsep aglomerasi masih terlalu mengawang-awang. Konsep itu masih membutuhkan aturan turunan yang jelas untuk pelaksanaannya. Terlebih belum tentu aturan turunan itu nantinya bisa menyelesaikan permasalahan Jakarta.

Jakarta, kata Gilbert, hanya membutuhkan pemimpin baru yang punya konsep pembangunan yang jelas. Sebab, itulah yang selama ini tidak dipunyai Jakarta.

“Jakarta itu banyak dipimpin oleh pejabat kepala daerah yang nggak punya konsep,” kata Gilbert saat ditemui di Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia pada Jumat, 22 Juni 2024.

Dua hari lalu, kota ini baru saja berulang tahun yang ke-497. Banyak masyarakat Jakarta yang berharap kota ini semakin baik. Khususnya nanti jika statusnya sudah tidak lagi menjadi ibu kota.

Ketua Umum Forum Warga Jakarta Ary Subagio Wibowo ingin semua problem Jakarta dapat terselesaikan segera. Persoalan polusi, macet, kemiskinan, dan banjir segera hilang dari kota ini. Pemimpin barunya kelak dapat mengayomi seluruh masyarakat Jakarta, baik yang miskin maupun yang kaya.

“Dan penegakan hukum yang adil buat masyarakat,” pungkas Ary.