Senja Kala PPP

Optimisme para elite Partai Persatuan Pembangunan berbanding terbalik dengan hasil hitung cepat berbagai lembaga survei. Mereka yakin lolos ke DPR RI. Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PPP Achmad Baidowi mengklaim partainya lolos ambang batas parlemen. Namun ia mewanti-wanti para kadernya di berbagai daerah untuk tetap mengawasi proses penghitungan berjenjang yang masih berlangsung.

"Ya lolos. Data yang kita miliki, PPP saat ini sudah melampaui angka 4 persen. Kalau nanti ada sesuatu, berarti ada kecurangan di proses penghitungan," kata Baidowi kepada detikX pada Sabtu, 2 Maret 2024.

Di sejumlah wilayah, klaim Baidowi, partai berlambang Ka’bah itu menjadi korban kecurangan. Salah satunya, terdapat selisih jumlah suara hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan jumlah suara di salinan form C1. Hilangnya suara PPP di sejumlah tempat diikuti oleh naiknya suara dari salah satu partai lain.

"Di sejumlah tempat suara PPP pindah ke partai lain. Setelah itu, kami usut (ke Bawaslu) akhirnya dibalikin lagi. Termasuk di beberapa kecamatan di Magelang itu ada salah satu partai suaranya (tiba-tiba) naik 50 suara per desa. Itu kalau 100 desa, sudah 5000 suara penambahannya. Di Madura di dapil saya, ada juga yang pindah, itu kami urus ke Bawaslu untuk dikembalikan. Yang seperti itu kan merugikan bagi PPP," ungkapnya.

Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI ini, kecurangan dilakukan dengan mengurangi suara PPP sedikit demi sedikit di tiap TPS. Misalnya di suatu desa PPP memperoleh seribu suara, tapi di tingkat kecamatan PPP hanya dicatat mendapat 980.

"Dari TPS ke kecamatan itu rawan sekali pergeseran suara. Dilakukan hampir di seluruh dapil upaya itu. Tapi, kalau kita punya saksi yang kuat, alhamdulillah PPP punya basis yang kuat, jadi upaya-upaya itu banyak yang berhasil digagalkan. Tetapi ada juga yang sampai lewat gitu," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy menuding adanya kesengajaan dari pihak tertentu untuk menurunkan suara-suara partainya di sejumlah daerah. Ia mengaitkan hal itu dengan naiknya suara Partai Solidaritas Indonesia secara tidak wajar di Sirekap KPU dalam kurun waktu singkat.

"Kalau dari data tabulasi nasional DPP, PPP lolos, lebih 4 persen. Itulah kenapa kita kemudian mengkritisi sekali ketika angka PSI dinaikkan, angka kita diturunkan. Ini kan semua mata kader itu memandang Sirekap dan kemudian mencocokkan (dengan data suara berdasarkan salinan C1)," kata Romahurmuziy kepada detikX pada Minggu, 3 Maret 2024.

Politikus yang akrab dipanggil Rommy tersebut mengatakan, berdasarkan laporan dari para kader dan pengurus PPP, di sejumlah wilayah terbukti telah terjadi penggelembungan suara PSI. Sejauh ini, berdasarkan data yang dikumpulkan PPP, penggelembungan suara terjadi dengan dua cara, yakni mengalihkan suara tidak sah menjadi suara PSI atau mendistribusikan suara-suara partai kecil yang belum pasti lolos ke Senayan seperti PPP. Upaya itu dipandang akan mengganggu perolehan suara partai-partai yang lain

"Misalnya salah satu TPS di Kota Pagar Alam dan barusan saya sudah minta ketua DPW saya untuk melakukan verifikasi, betul bahwa (ada penggelembungan suara). TPS itu hanya 4 suara, lalu menjadi 204 suara," ucapnya.

Selain itu, hal serupa juga Rommy sebut dilaporkan terjadi di Kabupaten Bandung, tepatnya di Kecamatan Banjaran, Desa Banjaran Wetan, TPS 024. Suara PSI digelembungkan 2.100 persen dari 1 suara menjadi 21 suara.

"Setiap penggeseran suara tidak sah menjadi suara PSI jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta pemilu. PPP siap membawa hal ini sebagai materi hak angket," ungkapnya.

Rommy menuding adanya skenario khusus yang disiapkan untuk menggagalkan lolosnya PPP ke Senayan.

"Karena memang ini saya melihat memang ada desain yang disiapkan sehubungan dengan PPP, yang sampai saat ini merupakan satu di antara dua partai yang solid akan mengusung angket begitu. Kenapa PPP disasar, ya kebetulan memang perolehan kami memang mepet di angka 4 persen," imbuhnya.

Sementara itu, terkait lonjakan instan jumlah suara PSI, komisioner KPU Idham Holik hanya menegaskan Sirekap tidak digunakan sebagai penentu hasil pemilu. Idham menyebut rekapitulasi saat ini masih ada di tingkat kabupaten/kota. Setelah rampung, suara akan direkapitulasi di tingkat provinsi.

Kemudian akan ada rekapitulasi tingkat nasional, yang digelar di kantor KPU. Berdasarkan rekapitulasi nasional itulah hasil pemilu ditetapkan.

"Kami belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan apa. Yang jelas, Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi," tuturnya di kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu, 2 Maret 2024, dikutip dari CNN Indonesia.

Senja Kala PPP

Pada periode ini, PPP menargetkan setidaknya 19 kursi di Senayan, sama dengan pada periode sebelumnya. Target tak muluk-muluk itu dipandang realistis di tengah makin menurunnya perolehan suara PPP. Dalam Pemilu 2014, PPP memperoleh lebih dari 6 persen suara. Adapun pada 2019, PPP hanya memperoleh suara 4,5 persen.

Partai ini juga bertahun-tahun dilanda friksi internal berupa dualisme pengurus partai. Konflik internal partai itu terjadi sejak 2014, setelah empat dekade mereka solid.

Menurut Achmad Baidowi, rendahnya suara PPP diakibatkan oleh banyaknya partai yang memiliki basis konstituen sama. Partai-partai bercorak Islam, seperti PKB, PAN, dan PKS, menjadi pesaing kuat dan terbukti menggerus suara PPP di daerah yang selama ini dianggap sebagai basis.

Selain itu, makin tingginya biaya dan logistik politik menjadi kendala. Para kader, calon anggota legislatif, PPP di berbagai daerah disebut tak memiliki dana yang cukup sebagai modal kampanye. Mereka tak mampu bersaing dengan politikus dari partai lain yang memiliki modal finansial lebih baik.

"Politik uang yang ada di semua tingkatan dan gila-gilaan. Sementara PPP sebagai partai perjuangan tentu, kalau ngejar dalam aspek keuangan, ya nggak mungkin kita. Pasti kedodoran dan itu terjadi," kata Baidowi.

Baidowi mengatakan hasil pemilu nantinya akan terus dievaluasi, terutama saat muktamar terdekat. Pihaknya akan mengkaji segala kemungkinan untuk dapat menjaga kelanjutan partai, termasuk rebranding.

Senada dengan itu, Muhammad Romahurmuziy mengatakan, di tiap periode, biaya politik makin tinggi. Untuk dapat menjadi anggota DPR RI, para caleg setidaknya harus memiliki modal Rp 30 miliar. Di sisi lain, para kader PPP mayoritas merupakan tokoh agama, guru madrasah, dan aktivis di lingkungan NU maupun Muhammadiyah.

"Di PPP kan nggak ada yang punya uang sebanyak itu untuk menjadi caleg DPR RI. Menjadi caleg DPR kabupaten sekarang ini, kurang-kurangnya Rp 1 miliar. (Kader) kami itu ngeluarin uang Rp 100-300 juta aja udah ngos-ngosan," kata Romahurmuziy.

Menurut Rommy, politik uang menjadi penyebab makin tingginya biaya kampanye dan, pada pemilu kali ini, menjadi yang paling parah. Akhirnya mayoritas yang dapat masuk sebagai legislator hanya mereka yang memiliki modal finansial mencukupi.

"Hari ini partai-partai politik yang isinya semakin banyak aktivis, semakin banyak mubalig, semakin banyak dai, itu semakin hancur, semakin turun, yang isinya pengusaha, pedagang, anaknya konglomerat, kerabatnya kepala daerah itu semakin naik. Itu yang terjadi," ujarnya.

Dosen dan peneliti politik Universitas Islam Negeri Jakarta Adi Prayitno mengatakan mesin politik PPP hari ini tidak setangguh masa lalu. Padahal PPP sebenarnya memiliki ceruk pendukung tradisional yang loyal.

Adi mengatakan, pada dua kali pemilu, mesin politik PPP terlihat gagap menghadapi situasi yang begitu dinamis. Misalnya ketika menghadapi bonus demografi pemilih, yang sekitar 56 persen adalah anak muda.

"Kecanggihan teknologi, medsos, yang kemudian jadi referensi politik, caleg-caleg PPP ini tidak langsung bisa tune-in dan mudah beradaptasi dengan situasi yang berkembang secara ketat. Dan harus diakui, partai-partai politik lain itu kan sangat adaptif," kata Adi kepada detikX pada Minggu, 3 Maret 2024.

Selain itu, Adi melihat persaingan di lingkup internal partai politik bercorak Islam menjadi sebab makin turunnya tingkat keterpilihan para caleg PPP. Pemilih PPP adalah kalangan Islam tradisional, terutama yang berasal dari pesantren. Namun ceruk pemilih di kalangan pesantren dapat dikonsolidasi ulang oleh kekuatan politik Islam lain, seperti PKB. Di kalangan nahdliyin, PKB dianggap lebih representatif dibandingkan dengan PPP.

"PKB ini kan selalu (berusaha) merepresentasikan dirinya sebagai partai politik kaum nahdliyin. Menurut saya, sebenarnya basis pemilih PPP dalam banyak hal, terutama di kalangan Islam tradisional, itu diambil dan dimakan oleh PKB," ucapnya.

Menanti Sikap Partai Berlambang Ka’bah

Setelah era Reformasi, PPP tidak memiliki jejak sebagai oposisi pemerintah. Bahkan, pada 2014, setelah koalisinya kalah dalam pilpres, PPP tak segan-segan menyeberang ke kubu pemenang. Kini, setelah pasangan calon yang didukung PPP tersungkur dalam pilpres, pihaknya memulai menghitung ulang segala kemungkinan, termasuk menyeberang ke kubu pemenang.

Sebelumnya, Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno mengatakan pihaknya merasa terhormat jika diajak bergabung untuk membangun bangsa di pemerintahan selanjutnya.

"Tapi pandangan saya, pandangan pribadi saya, kita pasti sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa," terang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu.

Sandiaga Uno juga menegaskan PPP adalah partai pendukung pemerintah. "PPP ini kan partai pendukung pemerintah, jadi posisi kita di pemerintahan ada 2 menteri, 1 wamen, 1 utusan khusus presiden. Tentunya nanti ada proses yang berlanjut," ujar Sandiaga Uno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Februari. Sandiaga menjawab pertanyaan wartawan apakah mau bila diajak bergabung.

Adapun Muhammad Romahurmuziy mengatakan hal itu masih merupakan pandangan pribadi Sandiaga. Hal itu menjadi hak Sandiaga untuk berpendapat.

"(Itu) pandangannya pribadi (Sandiaga) meskipun itu belum merupakan keputusan partai. Sampai saat ini, pemilu juga belum selesai dan penghitungan suara masih kita tunggu secara berjenjang rekapitulasinya sampai 20 Maret nanti," kata Rommy kepada wartawan, Selasa, 27 Februari.

Rommy mengatakan instruksi Plt Ketua Umum PPP Mardiono hingga saat ini jelas untuk berjalan bersama koalisi Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Ia menyebut partai pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud Md juga berencana menggulirkan hak angket seusai reses DPR RI.

Namun Wakil Ketua Umum DPP PPP Amir Uskara menegaskan, hingga saat ini, PPP masih berada di koalisi pemerintahan. Hal itu disampaikan Amir Uskara saat konferensi pers di salah satu kafe di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis, 29 Februari. Amir awalnya menyinggung soal posisi PPP di pemerintahan.

"Kalau untuk 2024 pasca-Pilpres atau mungkin setelah pelantikan, kita tentu belum tahu gimana sikapnya PPP (oposisi atau tidak) karena pasti akan kita bicarakan," kata Amir kepada wartawan.

Amir turut menyinggung posisi PPP, yang saat ini berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Partai berlambang banteng itu diketahui salah satu pihak yang getol menggulirkan hak angket.

"Tapi, kalau terkait hak angket, posisi PPP saat ini ada pemerintahan, sekalipun dalam konteks pilpres kami berkoalisi dengan PDIP," tambahnya.