Waswas Terhempas dari Senayan

“Saya tidak sanggup melawan caleg-caleg (calon anggota legislatif) baru yang banyak duit, yang (uangnya) tidak ada komanya, yang tidak sayang sama duitnya,” kata John Kenedy Azis terbata-bata pada Senin, 19 Februari 2024.

Politikus Partai Golkar tersebut tidak bisa menutupi kesedihannya saat berkomunikasi via telepon dengan reporter detikX. Malam itu, suara anggota Badan Legislasi tersebut terdengar berat dan bergetar. John sedih sekaligus malu atas kekalahannya dalam kontestasi Pileg 2024. Malu karena perolehan suaranya sementara ini masih tertinggal jauh dari caleg-caleg lain di Daerah Pemilihan Sumatera Barat II. Sedih lantaran merasa ditinggalkan para konstituen yang selama dua periode belakangan loyal memilihnya.

Komisi Pemilihan Umum mencatat, sampai Selasa, 20 Februari 2024, suara John baru menyentuh angka 13.155. Jauh di bawah perolehan suaranya pada 2014 sebesar 53.182 dan 2019 sekitar 43.540. Saat ini, John bertengger di posisi ke-12 perolehan suara sementara di Dapil Sumbar II. Dapil ini mencakup wilayah Pasaman, Pasaman Barat, Payakumbuh, Lima Puluh Kota, Bukittinggi, Agam, Pariaman, dan Padang Pariaman.

Dengan posisi sekarang—kalau tidak ada perubahan drastis—John kemungkinan besar gagal kembali lolos ke Senayan. Sebab, Sumbar II hanya akan mengirim enam orang untuk mengisi kursi DPR. 

“Padahal saya sudah turun ke lapangan, saya bertemu dengan masyarakat. Tapi anehnya, ketika penghitungan suara, suara saya nggak ada,” kata anggota Komisi VIII DPR RI tersebut dengan penuh kecewa. 

John kecewa lantaran merasa telah berbuat cukup banyak bagi masyarakat di Dapil Sumatera Barat II, yang merupakan kota kelahirannya itu. Saban reses, kata John, dia selalu menyempatkan diri pulang ke Padang Pariaman dan Pariaman untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Aspirasi itu selalu dibawa dan disampaikan saat rapat-rapat anggota DPR, baik di Komisi VIII—tempatnya bernaung sekarang—maupun saat duduk di Komisi III pada periode 2014-2019.

Gaungnya saya sebagai anggota DPR yang kritis, yang rajin, yang vokal, dianggap macannya Senayan, itu tidak berpengaruh apa-apa dengan elektoral.”

Namun, ketika tahu suaranya di Dapil Sumbar II tidak sampai setengah dari suaranya pada 2019, John merasa seluruh kerjanya itu tidak ada gunanya. Dia berpikir apa yang dilakukan selama hampir 10 tahun di DPR sia-sia belaka. Rekam jejak sebagai orang yang kritis dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, kata John, sama sekali tidak berkorelasi positif dengan tingkat keterpilihan di masyarakat. Kalah dengan caleg-caleg baru yang berani jorjoran mengeluarkan uang hingga berpuluh-puluh miliar rupiah.

“Ini bukan suatu alasan, tapi fakta yang saya sampaikan,” tukas John.

Di Dapil Sumbar II, John bukanlah satu-satunya caleg petahana yang gagal. Ada juga nama anggota Komisi II Guspardi Gaus, yang mungkin terhempas dari kursi empuk DPR. Suara Guspardi kalah jauh dibandingkan dengan rekan satu partainya sendiri, Arisal Azis. Sampai kemarin, suara Guspardi baru menyentuh angka 16.251, terpaut jauh dari Arisal, yang mencapai 45.112.

Kekalahan ini membuat Guspardi merasa kecewa. Sebab, meski sama-sama maju dari Partai Amanat Nasional, Guspardi merasa Arisal lebih diuntungkan lantaran diberi nomor urut 1. Seharusnya, kata Guspardi, berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional PAN, caleg petahana-lah yang menempati nomor urut 1.

“Nggak tahu saya (alasannya). Itu Ketum-lah yang lebih tahu. Kita sebagai kader tentu ikut saja,” tutur Guspardi kepada detikX pada Senin, 19 Februari 2024.

Seperti halnya John, Guspardi juga menuturkan rekam jejak yang baik dan kedekatan dengan masyarakat di dapil sama sekali tidak berbanding lurus dengan keterpilihan. Ada faktor-faktor lain yang membuat caleg dapat dipilih masyarakat. Kekuatan finansial menjadi salah satu faktor utama. Sebab, di Dapil Sumbar II, kata Guspardi, sebagian masyarakatnya masih menganggap politik hanya kepentingan transaksional.

Masyarakat kecil tidak peduli pada nasib mereka lima tahun ke depan. Yang terpenting, lanjut Guspardi, hanya kepentingan sesaat untuk mengisi perut lapar. Itulah yang membuat persaingan di Dapil Sumbar II begitu sulit ditaklukkan sampai-sampai caleg petahana seperti John dan Guspardi pun harus tumbang.

“Gaungnya saya sebagai anggota DPR yang kritis, yang rajin, yang vokal, dianggap macannya Senayan, itu tidak berpengaruh apa-apa dengan elektoral,” kata pemilik usaha retail Citra Group ini.

Selain John dan Guspardi, kemungkinan besar ada banyak nama caleg petahana lain yang akan gagal lolos ke Senayan. Di Lampung, misalnya, ada nama anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari, yang tipis peluangnya kembali lolos ke Senayan. Sampai Selasa, 22 Februari 2023, caleg Partai NasDem ini hanya mengantongi 43.128 suara. Kalah tipis dari rekan satu partainya, Rahmawati Herdian, yang menggamit 49.417 suara. 

Sebagai petahana yang cukup gacor di Senayan, Taufik juga mengaku apa yang dilakukannya di DPR RI selama ini sama sekali tidak berpengaruh terhadap tingkat keterpilihan. Upaya menyosialisasikan kinerja maupun mendengarkan aspirasi masyarakat nyaris tidak berpengaruh apa-apa ketika sudah memasuki masa pileg. Sebab, kata Taufik, sebagian pemilih Indonesia masih mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat pragmatis. 

“Karena memang masih ada persoalan politik uang, ada persoalan tekanan, intimidasi, janji-janji, dan hal-hal yang mungkin pragmatis lainnya,” ucap Taufik melalui telepon pada Senin, 19 Februari lalu. 

Caleg PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno turut mengamini beratnya persaingan menempati kursi DPR RI melawan caleg-caleg baru bermodal besar. Sebab, kata Hendrawan, masyarakat Indonesia masih sangat mudah dijejali dengan praktik-praktik politik yang bersifat transaksional. Ini, pada akhirnya, menjadi celah yang dimanfaatkan para pendatang baru untuk mendulang suara dari para konstituen petahana. Sedangkan para petahana bakal kesulitan memainkan skema yang sama lantaran selalu berada dalam pengawasan.

Yang bisa petahana lakukan hanyalah merawat relasi sosial dengan konstituen lewat sosialisasi-sosialisasi akan kerja maupun gagasannya. Sayangnya, kata Hendrawan, masyarakat Indonesia belum cukup dewasa untuk menerima politik yang bersifat gagasan. Masyarakat lebih tertarik pada hal-hal konkret untuk kepentingan sesaat, entah dalam bentuk sembako, entah berupa uang.

“Penyakit masyarakat kita ini sudah semakin berat. Kalau demokrasi begini terus berlangsung, bukan tidak mungkin suatu hari kita pecah,” ucap Hendrawan saat berbincang dengan detikX pada Senin, 19 Februari lalu.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan, meski uang bisa menjadi salah satu faktor penyebab kalahnya caleg petahana, itu bukanlah satu-satunya alasan. Faktor kekalahan antara lain semangat blusukan atau terjun menemui masyarakat sudah berkurang karena merasa cukup nyaman sebagai anggota DPR RI. Berbanding terbalik dengan caleg-caleg baru yang semangat juangnya masih tinggi.

Selain itu, boleh jadi juga, kata Ujang, ada faktor kekecewaan dari masyarakat yang sebelumnya memilih caleg petahana lantaran aspirasinya tidak didengarkan atau tak terejawantahkan. Walhasil, banyak masyarakat yang memilih sosok baru untuk meletakkan harapan. Plus kini, banyak pesaing baru petahana yang juga punya nama-nama mentereng. Misal saja artis-artis ternama atau mantan-mantan eksekutif yang kini diminta partai maju ke kancah legislatif.

“Nah, di situ mereka kuat dan itu bisa bersaing dengan incumbent,” jelas Ujang pada Selasa, 20 Februari 2024. 

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memberikan pendapat senada. Uang besar dari para caleg baru bukanlah satu-satunya faktor kekalahan caleg petahana. Faktor yang juga berpengaruh cukup besar adalah munculnya nama-nama baru yang punya popularitas cukup tinggi. Mereka bisa saja datang dari kalangan selebritas, menteri, pejabat publik, atau mantan bupati/wali kota yang juga ingin mencicipi kursi legislatif. 

Nama-nama beken bisa menjadi pesaing kuat bagi petahana lantaran psikologi masyarakat yang cenderung ingin dekat dengan tokoh-tokoh populer. Para petahana, kata Adi, yang tidak merawat konstituen akan amat terancam dengan hadirnya tokoh-tokoh populer itu. Misal saja, di Jakarta hadir sosok Once Mekel dan Uya Kuya. Keduanya dianggap Adi bisa mengancam suara petahana, seperti Masinton Pasaribu dan Eriko Sotarduga.

“Meskipun, sekali lagi, populer saja nggak cukup, butuh kerja-kerja yang konkret, termasuk misalnya memberikan bantuan, kan itu yang disukai masyarakat,” pungkas Adi.