Agar Kematian Massal Ratusan KPPS Tak Terulang

Graceia Pretty Aurora masih ingat pengalamannya lima tahun silam bertugas di salah satu TPS di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dia bekerja lebih dari 16 jam sehari. Pada Pemilu 2019 itu, terjadi tragedi pesta demokrasi: 894 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia dan 5.175 lainnya mengalami sakit. Saat itu pengisian formulir hingga menyalin hasil penghitungan suara dilakukan serba-manual.

“Aku di bagian pendaftaran dari pagi. Lalu kami menghitung suara itu sampai jam setengah satu malam. Besok paginya, saat bangun, aduh, macam-macam deh perasaannya, udah cuma ngelihatin TV, hasil kerja kita tuh,” ujar Graceia kepada detikX, Jumat, 2 Februari 2024.

Kerja-kerja KPPS tak hanya pada hari pencoblosan. Sejak dilantik tiga minggu sebelumnya, para petugas mengikuti bimbingan teknis (bimtek), rapat pembagian tugas, mengumumkan kepada warga terkait waktu dan lokasi pemungutan suara, mengirim formulir C6 (surat pemberitahuan untuk memberikan suara) kepada pemilih, hingga menyiapkan TPS dan gladi resik. Meski demikian, hari pemungutan dan penghitungan suara tetaplah yang dirasa paling berat.

Sehari-hari, perempuan berusia 35 tahun itu bekerja sebagai pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kantor Kelurahan Cipete Utara. Sore itu, sebelum pulang kerja, ia mengobrol di ruangan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan mengenang Pemilu 2019 dengan Heldi, lelaki berusia 63 tahun, Ketua PPS Cipete Utara.

“Proses penghitungan itu yang paling jelimet. Kalau ada selisih satu saja, dibongkarlah semua kotak suara. Ya, Pak, ya?” ujar Graceia.

“Betul, saya sebagai ketua PPS kan keliling. Waktu itu ada kendala di sebuah TPS, sampai jam 9 keesokan paginya mereka belum selesai. Waktu saya datang, polisi sudah di situ. Ternyata selisih satu karena ada (kertas suara) yang tercecer di bawah. Masyaallah. Ini hal-hal yang kita luput mem-bimtek, yaitu pastikan meja itu rapi dan steril, jangan ada kopi, jangan ada ini dan itu, masukkan semua kertas formulir ke dalam sampul yang sesuai,” Heldi menimpali.

Banyaknya jumlah kertas suara menuntut tingkat konsentrasi petugas KPPS yang tinggi. Pada saat yang bersamaan, mereka bekerja nonstop dan minim istirahat. “Yang mau istirahat salat ya salat, makan. Fleksibel sih waktu istirahatnya di ruang TPS kita. Cuma memang full istirahat itu nggak mungkin. Paling ya berapa menit saja, sih,” ucap Graceia, yang kembali menjadi anggota KPPS tahun ini.

Dulu, satu TPS bisa menampung suara dari 400-an pemilih, belum lagi satu pemilih bisa lebih dari satu kertas suara karena ada empat jenis pemilu. Kini peraturan yang baru membatasi 300 pemilih per TPS.

Jujur, saya belum tergambar apakah akan lebih mudah atau nggak pekerjaannya dengan Sirekap, tapi seharusnya memudahkan, ya. Semoga saja."

Nuridin, warga Cipete Utara yang merupakan mantan anggota KPPS di pemilu sebelumnya, juga mengakui tak mudah menjadi petugas KPPS. Dibutuhkan orang yang betul-betul jeli, teliti, dan hati-hati.

“Harus tatag juga. Tegas, berani, dan tenang menghadapi massa. Akan selalu ada potensi kecurangan, salah satunya mobilisasi massa yang memaksa nyoblos sebagai daftar pemilih khusus, padahal tidak ada bukti yang membenarkan,” kata sopir sebuah yayasan nonprofit yang aktif di rukun warganya ini.

Memastikan KPPS Tak Tumbang

Tahun ini, Nuridin mendaftar lagi untuk menjadi anggota KPPS, tapi tidak lolos. Penyebabnya, kondisi kesehatannya memburuk.

“Sebetulnya saya sudah siapkan berkas. Tapi, saat tes kesehatan, kolesterolnya tinggi. Jadi, ya, nggak bisa,” kata lelaki berusia 46 tahun itu.

Selain batas usia 17-55 tahun, tes kesehatan menjadi alat skrining awal. Ini untuk memastikan petugas KPPS betul-betul dalam kondisi prima, baik fisik maupun mental. Ini pertama kalinya dalam penyelenggaraan pemilu, KPU bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan puskesmas. Mereka mengecek kesehatan calon anggota KPPS, seperti kadar gula darah, kolesterol, tekanan darah, dan sebagainya. Dulu calon petugas hanya diminta melampirkan surat keterangan sehat oleh dokter.

“Kalau hanya kelelahan, saya jauh lebih lelah. Hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai, saya masih memimpin rapat pleno penghitungan suara di tingkat kelurahan dan hadir pula di tingkat kecamatan. Di level kelurahan saja, dua minggu baru selesai,” jelas Heldi, Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan Cipete Utara yang dulu seorang auditor itu.

Makanya, kata Heldi, tes kesehatan menjadi amat penting. Selain itu, ia mendorong partisipasi anak muda untuk regenerasi anggota KPPS. Amatan Graceia, banyak anak muda menjadi petugas KPPS pada pemilu kali ini. “Anak kuliah banyak sekarang. Anak-anak karang taruna juga. Biasanya di TPS itu ada dua atau tiga anak karang taruna,” akunya.

Terobosan lain dari KPU untuk mengefisienkan kerja petugas KPPS adalah menggelar bimtek untuk ketujuh anggota (dulu hanya dua anggota), digitalisasi rekapitulasi data, dan menyediakan anggaran untuk KPPS menyewa mesin pengganda berupa printer scanner agar tidak menyalin manual.

Sejak Pilkada 2020, KPU memperkenalkan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap), fungsinya mendokumentasikan hasil perolehan suara di TPS ke sistem komputer. Dalam Pemilu 2024, dua petugas KPPS akan bertanggung jawab memindai formulir C1 plano (hasil dan rincian penghitungan suara yang disaksikan masyarakat) menggunakan gawai berbasis Android, kemudian mengunggahnya ke server KPU melalui aplikasi Sirekap mobile.

“Jujur, saya belum tergambar apakah akan lebih mudah atau nggak pekerjaannya dengan Sirekap, tapi seharusnya memudahkan, ya. Semoga saja. Mudah-mudahan nggak ada kecurangan atau dapat diminimalkan dengan digitalisasi. Dan kita berharap mudah-mudahan pas hari-H sistemnya nggak down,” tutur Graceia.

KPU Perlu Memastikan Logistik Aman

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengingatkan terobosan KPU masih perlu ditopang tata kelola logistik yang baik. Hal ini mengingat, permasalahan logistik kurang, rusak, atau keterlambatan logistik memicu stres dan menambah beban kerja petugas KPPS pada Pemilu 2019. Kala itu, dua ribuan TPS mengadakan pemungutan suara ulang karena surat suaranya tidak sampai tepat waktu.

“Ada masyarakat ingin memilih, tapi kondisinya begitu, itu kan menimbulkan tekanan kerja tersendiri bagi petugas. Logistik menjadi kunci, sehingga KPU harus memastikan hingga ke tahap akhir distribusi, termasuk memastikan keamanannya karena ini musim hujan. Jangan sampai logistik kehujanan dan rusak,” Titi mewanti-wanti.

Selain itu, kata Titi kepada detikX, petugas KPPS harus betul-betul mempelajari buku panduan dan mencermati berbagai instrumen sosialisasi yang ada. Anggota KPPS, meski memiliki tugas masing-masing, harus memaksimalkan kerja tim.

“Beban petugas harus diakui tidak merata. Ada yang lebih berat, yaitu yang kebagian fungsi pencatatan. Ada juga yang cenderung lebih ringan, seperti membubuhkan tinta pada jari pemilih, meskipun semuanya butuh kecermatan. Makanya harus ada teamwork yang baik, anggota harus saling memperhatikan, ketika ada indikasi seseorang mengalami kelelahan, mereka harus punya antisipasi,” kata Titi.

Di sisi lain, KPU pun perlu mengoptimalkan sosialisasi, khususnya materi audio visual terkait teknis pemungutan suara, penghitungan, dan mekanisme penggandaan atau penyalinan formulir hasil.

“Bimtek sekali bisa jadi tidak cukup karena menyangkut ingatan dan ada jeda cukup panjang. Apalagi, jangan lupa, KPPS ini kan bukan profesi utama. Selain itu, tahun ini banyak merekrut orang muda. Mereka unggul dari segi stamina, tapi baru pertama kali bertugas. Karena itu, KPU harus menggencarkan konten sosialisasi audio visual,” terangnya.

Titi mengharapkan integritas dan kinerja berkualitas petugas KPPS, apalagi dengan meningkatnya honorarium yang diterima, Rp 1,2 juta untuk ketua dan Rp 1,1 juta untuk anggota. Meskipun ada juga efek pragmatisnya, yakni beberapa PPS dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) memasukkan anggota keluarganya menjadi petugas KPPS karena upahnya cukup besar.