Gibran Disayang, Gibran Membangkang

Manuver politik Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, menjadi cawapres Prabowo Subianto dianggap sebagai pembangkangan. Dalam dua kali pilpres, Prabowo merupakan lawan politik PDI Perjuangan dan Jokowi. Dulu, Jokowi sendirilah yang meminta perlakuan istimewa agar Gibran diusung menjadi Wali Kota Solo. Kini Gibran meninggalkan PDI Perjuangan dengan cara yang dianggap buruk.

“Ya (yang dilakukan Gibran) itu pembangkangan terhadap keputusan partai. Partai atau organisasi apa pun di dunia pasti (menganggap) sama itu. Kita satu partai ini, kecuali PDI Perjuangan itu tidak punya calon (presiden). Punya calon (presiden), jelas kok,” kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun kepada reporter detikX via sambungan telepon.

Dua politikus senior lainnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah dan Djarot Saiful Hidayat, juga melayangkan sebutan serupa untuk Gibran. Keduanya menilai Gibran tak mematuhi aturan partai dan loyal terhadap ideologi partai. Sedangkan Komarudin menegaskan Gibran harus mengembalikan kartu tanda anggota (KTA).

“Kalau dia tidak cocok lagi dengan PDI Perjuangan, ya sudah, kembalikan KTA ke PDI Perjuangan, mengundurkan diri. Istilahnya Bu Megawati, jangan main dua kaki,” tegas Komarudin.

Kalau dia tidak cocok lagi dengan PDI Perjuangan, ya sudah, kembalikan KTA ke PDI Perjuangan, mengundurkan diri. Istilahnya Bu Megawati, jangan main dua kaki.”

Komarudin heran mengapa pengembalian KTA tampak bertele-tele dan tak kunjung dilakukan. Ia menduga ini sengaja dilakukan untuk membangun narasi seolah-olah Gibranlah yang merupakan korban dalam polemik ini.

“Ya kami tahu skenario politisi Indonesia, ada yang berpura-pura memanfaatkan isu seolah-olah mereka berada di posisi yang dianiaya, istilahnya dizalimi, jadi ditarik-menarik PDI Perjuangkan diminta memecat, nanti langsung dimainkan lagi (dianggap) menzalimi. Itu lagu lama itu,” terang pria yang sudah 30 tahun menjadi kader PDI Perjuangan ini.

Partai bukannya tak tegas memberikan sanksi kepada Gibran. Komarudin menuturkan, pada April 2023, ketika Gibran mulai melakukan perjumpaan dengan Prabowo Subianto, melalui Dewan Kehormatan hingga Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, sudah meminta penjelasan kepada Gibran menyoal apa tujuan pertemuan itu.

“Kami waktu itu melihat dia masih kader muda, kami menasihati, tidak beri sanksi apa-apa. Dia sendiri waktu itu membuat pernyataan di depan saya, Sekjen, di depan wartawan, jejak digital hari ini masih ada, dia tetap tegak lurus kepada Ibu Ketua Umum Bu Megawati Soekarnoputri,” jelas Komarudin.

Kepercayaan itu lantas semakin luntur ketika pada Sabtu, 21 Oktober 2023, Gibran menghadiri Rapimnas Partai Golkar di kantor DPP partai tersebut. Hasilnya, Gibran menerima rekomendasi untuk menjadi cawapres Prabowo.

“Pesan saya terakhir itu, sudahlah… jadi pemimpin itu harus dijaga mulutnya. Yang dikeluarkan dari mulut itulah yang dikerjakan. Jangan bikin bingung rakyat. Pemimpin itu harus memastikan setiap kata-kata itu harus menjadi pedoman, menjadi arahan untuk kepastian bagi publik,” ungkap Komarudin.

Hingga naskah liputan mendalam ini ditayangkan, detikX telah menghubungi pihak Gibran terkait kabar tersebut, tapi belum ada respons. Saat ditanya terkait tudingan pembangkangan ini, Gibran enggan membantahnya. "Ya monggo, biar beliau yang menilai," kata Gibran dilansir detikJateng Minggu (29/10).

Sedangkan Presiden Jokowi enggan berkomentar terkait kekecewaan PDI Perjuangan kepada keluarganya yang mengingkari instruksi partai. "Saya tidak ingin mengomentari," tutur Jokowi seperti dikutip detikBali saat kunjungan kerja di Pasar Batu Bulan, Gianyar, Selasa (31/10/2023).

Merapatnya Gibran menjadi cawapres melalui Partai Golkar dikabarkan sebagai buntut kekecewaan ayahnya, Presiden Joko Widodo. Sumber detikX menuturkan hal itu disebabkan adanya penolakan PDI Perjuangan terhadap permintaan Jokowi untuk menambah satu periode jabatannya sebagai presiden dengan mengubah konstitusi maupun memperpanjang jabatannya selama tiga tahun dengan alasan pandemi COVID-19.

Meski tak membantah, Komarudin Watubun mengaku tak mengetahui kabar tersebut. Namun ia menegaskan partainya telah menetapkan bahwa konstitusi merupakan harga mati dan tak bisa ditawar lagi.

“Andaikan informasi itu benar, bagi PDI Perjuangan kan clear, kita nggak ada kompromi (soal) perubahan konstitusi yang hanya untuk kepentingan sesaat. Ibu Mega katakan, kalau sudah diatur dua periode, tidak usah ditambah lagi, kan begitu,” kata Komarudin.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengakui pernah mendengar adanya permintaan perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode dari salah satu menteri.

“Jadi, ketika saya sedang nyekar di makam Bung Karno, Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan, berdasarkan big data-nya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode," katanya kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut, dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah, kami mendengar itu," lanjutnya

Sementara itu, Staf Khusus Mensesneg, Faldo Maldini, menyanggah adanya permintaan tiga periode dari Pak Lurah atau Presiden Joko Widodo. Isu yang berembus tersebut dianggap sebagai pembusukan citra diri Presiden Jokowi.

"Menurut saya, cerita tolak permintaan tiga periode bisa dikarang-karang. Intinya bukan itu. Itu yang saya dengar, bisa salah. Intinya, kami yakin dari dulu Pak Jokowi tidak baper soal politik. Lawan tarungnya saja dirangkul, apalagi dituduhkan isu yang rasa-rasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," kata Faldo kepada wartawan, Sabtu (28/10).

Karpet Merah dari Ibu Mega

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo ingat betul rekan seperjuangannya dahulu di Solo, Presiden Joko Widodo, mendatanginya ke Loji Gandrung pada pertengahan 2019. Waktu itu Gibran, putranya, belum terdaftar secara resmi sebagai kader PDI Perjuangan.

“Pak Jokowi datang ke Loji, minta anaknya (Gibran) menjadi wali kota. Tapi saya juga sudah ngomong, ‘Pak, karena proses saya sudah selesai, sudah saya kirim ke DPP dan DPD, ya saya tetap aturan partai saya ini, ya saya tetap berpegang pada ini’,” kenang FX Rudy menolak halus permintaan Jokowi karena ia sudah mengajukan Achmad Purnomo untuk maju menjadi Wali Kota Solo.

Saat itu, administrasi Achmad Purnomo telah beres dan sesuai dengan aturan pengajuan partai. Tapi, tak berselang lama, September 2019, dengan mulus Gibran memperoleh kartu tanda anggota sebagai kader PDI Perjuangan. Tak hanya itu, kemudian Gibran juga mendapat rekomendasi khusus dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk mengajukan diri sebagai Wali Kota Solo.

“Padahal aturan mainnya adalah minimal dua tahun menjadi anggota partai. Tapi, karena saya sebagai peserta Kongres, memberikan hak prerogatif kepada Ketua Umum Ibu Profesor Doktor Hajah Megawati Soekarnoputri. Hukumnya bagi saya taat dan patuh,” kata FX Rudy saat berbincang dengan reporter detikX.

Kini, melihat Gibran sudah meninggalkan partainya untuk menjadi cawapres di kubu lawan, FX Rudy hanya bisa menyarankan agar ia mengembalikan KTA-nya. “Saya pengin ibu saya itu tidak difitnah terus. Lha, supaya kalau Mas Gibran punya etika, ya KTA itu dikembalikan, karena dulu minta tampak muka, mengembalikan tampak punggung, gitu lho,” tandasnya.

Bukan hanya Gibran, politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu menilai Jokowi sendiri juga telah banyak memperoleh keistimewaan dari partai sepanjang karier politiknya.

"Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi. Minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi, dikasih lagi. Kedua kali, dikasih lagi," kata Adian melalui keterangan tertulisnya pada Rabu (25/10).

Komarudin Watubun turut membenarkan bagaimana karpet merah untuk keluarga Jokowi tersebut begitu istimewa, bahkan belum pernah terjadi dalam sejarah Partai PDI Perjuangan.

“Kesempatan yang diberikan Ibu Mega kepada Pak Jokowi maupun Gibran dan juga anak mantunya, yaitu Bobby, itu kan sangat istimewa. Saya tahu betul perjalanan sejarah partai ini. Dan ini belum pernah terjadi dikasih kesempatan anak, menantu, semua diberi kesempatan,” tandasnya kepada reporter detikX.

Perang Terbuka Jokowi dan PDI Perjuangan

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai menyeberangnya Gibran ke kubu lawan merupakan antiklimaks dari seluruh rekam jejak hubungan buruk Jokowi dengan PDI Perjuangan.

“Ketika Gibran didaftarkan di KPU, di situlah sebenarnya perang terbuka sudah dimulai,” kata Ujang kepada reporter detikX, Senin (30/10).

Di sisi lain, hubungan yang kian buruk itu juga membawa ketidakpastian sandaran kekuasaan bagi Jokowi. Hal itulah yang lantas, menurutnya, membuat Jokowi memikirkan skema politiknya sendiri untuk menciptakan power tatkala nantinya sudah tidak lagi menjabat presiden.

“Ketika Pak Jokowi di PDI Perjuangan, tidak punya peran, tidak punya power, tidak punya kekuatan, di saat yang sama juga banyak dikritisi oleh Ibu Mega, misalkan di acara besar di depan publik, di depan umum begitu, lha, itu kan membuat Pak Jokowi tidak ada backuppolitik,” tutur Ujang.

Ujang juga mengingatkan, pertarungan terbuka ini mesti diwaspadai kubu PDI Perjuangan. Sebab, kini Jokowi masih menduduki posisi sebagai presiden, yang memegang tuas kekuasaan.

“Modal Jokowi sebagai presiden itulah yang membuat PDIP harus hati-hati melihat fenomena ini, karena modal sebagai presiden itu bisa melakukan apa pun, katakanlah ya dengan power-nya itu, bisa memenangkan capres-cawapres tertentu, begitu,” tandas Ujang.