Perang Jenderal Tiga Capres

Kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sengaja menghimpun kekuatan para eks serdadu TNI dan perwira Polri. Tujuannya, melawan balik kandidat yang dicurigai akan menggunakan infrastruktur negara dalam Pilpres 2024. Hal tersebut diungkap Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid.

"Yang jelas, para purnawirawan (TNI) dan Polri juga menyampaikan pesan ke kami bahwa infrastruktur kekuasaan politik hari ini itu dapat bermain curang, kira-kira begitu, sehingga membutuhkan perhatian dari pasangan ini," kata Jazilul kepada reporter detikX.

Langkah mencegah kecurangan pemilu ini, kata Jazilul, merupakan antisipasi bila nanti ada salah satu paslon yang menggunakan kekuatan lembaga negara, termasuk personel aktif, untuk memenangkan pemilu. Keberadaan mantan serdadu dibutuhkan untuk mengimbangi kekuatan lawan dalam pilpres. Adapun pengalaman para purnawirawan di berbagai operasi dapat digunakan untuk mendeteksi upaya-upaya kecurangan yang terstruktur.

Ya, jadi memang ada banyak pandangan bahwa, istilahnya, penggunaan alat kekuasaan untuk pemenangan satu calon itu yang perlu diantisipasi, sehingga para purnawirawan itu, kan."

"Ya, jadi memang ada banyak pandangan bahwa, istilahnya, penggunaan alat kekuasaan untuk pemenangan satu calon itu yang perlu diantisipasi, sehingga para purnawirawan itu, kan," ungkapnya.

Wakil Ketua MPR RI ini menjelaskan mantan perwira tetap memiliki jejaring dengan para tokoh dan koneksi bawah tanah di berbagai daerah. Selain itu, mereka memiliki pengetahuan-pengetahuan terkait teknik propaganda dan infiltrasi. Diharapkan pengetahuan itu dapat ditularkan kepada para relawan di daerah untuk merebut suara di kantong-kantong lawan.

"Saat ini tentu apa pun yang para purnawirawan punya mungkin kemudian dikeluarkan atau diajarkan, tentu untuk kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar undang-undang. Kegiatan-kegiatan pemenangan yang sesuai dengan aturan yang ada," jelasnya.

Senada dengan Jazilul, kubu pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md membenarkan bahwa salah satu fungsi keberadaan purnawirawan jenderal adalah untuk ‘mengimbangi’ dan mewaspadai kecurangan pemilu. Sebab, salah satu paslon merupakan anak biologis Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy menuturkan para purnawirawan dianggap cukup mampu mencegah hal tersebut karena masih memiliki pengaruh dan jejaring yang memadai.

"Sebagai antisipasi kemungkinan adanya abuse of power karena kita ini sedang berlayar bersama di dalam kapal yang namanya demokrasi. Jadi untuk membuat kapal ini tidak tenggelam karena langkah-langkah yang mematikan demokrasi," ucap Rommy kepada reporter detikX.

Para bekas serdadu juga memiliki pemahaman yang mumpuni terkait operasi berbasis kewilayahan, terlebih para purnawirawan yang pernah mengemban jabatan strategis di beberapa daerah. Mereka diharapkan mampu mengamankan suara bagi Ganjar-Mahfud di suatu wilayah dalam waktu yang singkat.

"Paling utama itu kan mereka dituntut atas dasar pengalaman yang mereka punya. Pengalaman yang mereka punya itu kan pengalaman teritorial, apalagi kalau pernah jadi kapolres, pernah jadi kanit, intel, atau pernah jadi kapolda, nah seperti itu kan, semua itu kan karena pengalamannya," ujarnya.

Di sisi lain, untuk mendulang banyak suara, pasukan relawan dari kalangan perwira tinggi diharapkan mampu memanfaatkan jejaring lamanya di berbagai daerah.

"Kan pasti kenal ketua NU, dengan ketua Muhammadiyah. Kenal dengan preman-preman. Kenal dengan organisasi-organisasi. Jadi harapannya, dengan itu, jaringannya lebih mudah untuk disentuh kembali," jelas Rommy.

Ketua Umum Relawan Gapura Nusantara (RGN) Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji mengklaim telah mengumpulkan setidaknya dukungan dari 1.000 purnawirawan perwira TNI-Polri untuk membantu pemenangan Ganjar Pranowo. Dengan dukungan yang sudah terhimpun, ia berharap masyarakat dapat melihat bahwa dukungan bekas jenderal tidak hanya menumpuk di satu calon yang sering diidentifikasi sebagai perwakilan militer.

Menurutnya, penting bagi purnawirawan untuk turut andil dalam menentukan pemimpin negara. Justru ia merasa aneh jika tidak berkontribusi sedikit pun.

"Kalau istilah MacArthur, old soldier never die, they just fade away," ucapnya kepada reporter detikX.

Agus menjelaskan, dalam upaya pemenangan Ganjar, para mantan serdadu ini akan mengaplikasikan pengetahuan serta ilmu-ilmu terkait strategi militer. Strategi-strategi yang ia maksud termasuk mencakup teknik propaganda untuk mempengaruhi massa pemilih. 

Selama ini kelompok purnawirawan pendukung Ganjar turut aktif melakukan pelatihan kepada kelompok-kelompok relawan lainnya. Agus mengklaim, hampir tiap minggu, RGN memberikan pelatihan teknis kepada relawan yang berada di garis depan.

"Iya betul, karena itulah kami lakukan semuanya, bagaimana kami melakukan propaganda, bagaimana mempengaruhi psikologi massa, bagaimana kita memberi komunikasi publik," ucap mantan Sekjen Kementerian Pertahanan tersebut.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo mengklaim jaringan pensiunan militer yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran sangat kuat. Ia percaya, dengan makin banyaknya militer yang memberi dukungan, masyarakat akan makin yakin mendukung Prabowo-Gibran.

Mantan-mantan jenderal di kubu Prabowo, kata Dradjad, memiliki pengalaman operasi militer yang panjang. Pengalaman tersebut dianggap menjadi bekal penting dalam melakukan operasi pemenangan pemilu. Bahkan para jenderal tersebut memiliki tim masing-masing yang dapat digerakkan untuk merebut suara lawan.

"Jadi operasi teritorial, operasi intelijen, operasi keamanan, itu betul-betul sudah berpengalaman. Jadi tentu beliau juga bisa menggerakkan tim-tim tersendiri untuk melakukan operasi-operasi untuk menambah suara," kata Dradjad kepada reporter detikX.

Dengan segala kekuatan itu, Dradjad menolak jika pihaknya dianggap akan memanfaatkan institusi Polri-TNI maupun peran jenderal-jenderal yang masih aktif dalam memenangkan pemilu. Walaupun pihaknya selama ini diasosiasikan dengan dukungan penuh dari pemerintah dan Presiden dengan adanya Gibran.

"Jangan prasangka buruk, itu awal yang kurang bagus kalau sudah dengan prasangka buruk. Di semua paslon ini ada unsur pemerintah, semua paslon ini punya menteri. Semua paslon ini punya kepala lembaga negara, jadi ya bagaimana curang-curang karena ini semuanya ada di pemerintahan kok, di kabinetnya Pak Jokowi kok," ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menjelaskan para purnawirawan memiliki kekuatan politik tersendiri. Selain ketokohannya, mereka memiliki jaringan di daerah-daerah tempat berdinas. Selain itu, mereka dinilai menguasai segala aspek informasi tentang daerah tempat dinasnya terdahulu. Informasi dan jaringan itu sangat berguna untuk memetakan kebutuhan paslon yang sedang didukung.

"Misalnya dia pernah jadi pangdam, tentu tahu soal teritorial di daerah, tahu soal perilaku masyarakat, perilaku publik, paham terkait dengan persoalan kedaerahan. Untuk memetakan kekurangan dan kelebihan capres-cawapres yang didukungnya, sekaligus untuk bisa memenangkannya," ucap Ujang kepada reporter detikX.

Purnawirawan juga ia sebut mampu sedikit mengimbangi pengaruh dari jenderal-jenderal yang masih aktif berdinas. Para purnawirawan dapat memanfaatkan pengaruhnya dan menginginkan juniornya yang masih aktif untuk tidak turut andil dalam upaya-upaya nakal terkait pemilu.

"Walaupun tidak boleh, walaupun netral, bisa jadi bahwa ya mereka mengingatkan kepada anak buahnya di TNI-Polri yang masih aktif untuk tidak melakukan dukung-mendukung karena masih aktif dan harus netral," ujarnya.