Lompatan Sistem Kesehatan Masa Depan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membawa kabar gembira setelah lawatan ke Amerika Serikat pada Agustus 2023. Kala itu, ia berangkat bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya menemui CEO SpaceX Elon Musk untuk menjajaki kerja sama penyediaan akses internet di Indonesia.

Dalam persamuhan itu, Budi meminta agar salah satu perusahaan milik Elon, yakni Starlink, membantu menyediakan akses internet di puskesmas-puskesmas Indonesia yang berada di pelosok Tanah Air.

“Ini merupakan upaya kami untuk memastikan layanan kesehatan yang setara dan merata di Tanah Air,” tutur Budi pada Ahad, 6 Agustus 2023.

Kita coba penuhi lewat Satria 1, tetapi kan tidak semua bisa kita penuhi karena begitu luasnya Indonesia. Dan kita membutuhkan Satria 1 itu bukan cuma buat puskesmas, tapi juga buat layanan publik lainnya.”

Sebulan setelah pertemuan itu, perwakilan Starlink terbang ke Indonesia, bertandang ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong menuturkan mereka datang menanyakan syarat-syarat untuk bisa beroperasi di Indonesia. Tujuannya, memberikan akses internet ke puskesmas-puskesmas yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Usman berujar Kominfo memang belum bisa memenuhi kebutuhan internet di seluruh wilayah Indonesia. Peluncuran satelit Satria 1 pada Juni 2023 hanya bisa membuka akses internet di beberapa daerah 3T yang ada di Sumatera dan Papua.

Namun, untuk bisa menjangkau daerah 3T lainnya, kata Usman, masih dibutuhkan teknologi lainnya agar penetrasi internet bisa lebih komprehensif. Terlebih untuk pemenuhan internet 2.200 puskesmas dan 11.100 puskesmas pembantu, yang sampai sekarang belum juga terjamah sinyal internet.

“Kita coba penuhi lewat Satria 1, tetapi kan tidak semua bisa kita penuhi karena begitu luasnya Indonesia. Dan kita membutuhkan Satria 1 itu bukan cuma buat puskesmas, tapi juga buat layanan publik lainnya,” jelas Usman kepada reporter detikX melalui sambungan telepon pada Selasa, 24 Oktober 2023.

Penyediaan akses internet merupakan bagian penting dari upaya mengejawantahkan satu dari tujuh pilar transformasi kesehatan yang dicanangkan Kemenkes. Pilar yang dimaksud adalah transformasi teknologi kesehatan dengan tiga prioritas, yakni integrasi data kesehatan, pengembangan aplikasi pelayanan kesehatan, dan perluasan ekosistem teknologi kesehatan. Tujuannya, meningkatkan mutu kebijakan kesehatan yang berbasis data akurat dan real time, efisiensi pelayanan kesehatan, serta memperkuat kolaborasi ekosistem inovasi kesehatan.

Chief Digital Transformation Office (DTO) Kementerian Kesehatan Setiaji mengungkapkan akses internet dibutuhkan untuk mengejawantahkan prioritas utama dari transformasi teknologi kesehatan, yakni integrasi data kesehatan. Dalam prosesnya, kata Setiaji, faskes membutuhkan sinyal internet untuk mengisi rekam medis pasien secara daring. Rekam medis itu akan terkoneksi secara real time ke portal Satu Sehat Dashboard, yang kelak dapat digunakan sebagai dasar analisis kebijakan kesehatan.

“Karena itu, kita ingin melakukan percepatan digitalisasi,” tutur Setiaji saat berbincang dengan reporter detikX pada Senin, 23 Oktober 2023. “Gimana caranya? Paling gampang pakai satelit karena tidak perlu lagi pasang kabel dan lain sebagainya.”

Kemenkes menargetkan prioritas utama transformasi teknologi kesehatan ini bisa berjalan 100 persen pada akhir 2023, meski saat ini progresnya masih jauh dari target pencapaian. Data Kemenkes pada Oktober 2023 menunjukkan, dari 44.074 fasyankes di Indonesia, baru 2.373 atau 5,35 persen fasyankes yang terdaftar dalam portal Satu Sehat Dashboard. Sedangkan yang sudah terverifikasi hanya 1.559 dan yang sudah mengirim data rekam medis baru 606 fasyankes atau 1,37 persen.

Karena itu, Setiaji bilang, selain perluasan penetrasi internet, Kemenkes tengah gencar melakukan sosialisasi terkait penerapan rekam medis elektronik (RME) ke banyak faskes di Indonesia. Upaya sosialisasi dilakukan dengan memberikan pelatihan dan penjelasan terkait manfaat RME. Bagi faskes yang menolak menerapkan RME, sambung Setiaji, Kemenkes bakal memberikan sanksi sesuai dengan Pasal 42 Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

“Sanksinya adalah sanksi tertulis dan pencabutan akreditasi,” tegas Setiaji.

Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Haryo Bismantara, memandang progres transformasi teknologi kesehatan sudah berada di jalur yang tepat. Meski demikian, masih cukup sulit jika Kemenkes menargetkan RME bisa digunakan di seluruh faskes Indonesia pada akhir 2023. Pasalnya, selain penetrasi internet yang belum menyeluruh, banyak dokter maupun tenaga kesehatan yang kini masih kesulitan mengisi rekam medis elektronik.

Kesulitan ini dirasakan oleh banyak dokter dan nakes yang berusia 40-60 tahun atau mereka yang berasal dari generasi X. Kesulitan penerapan RME juga banyak dirasakan oleh nakes di sejumlah daerah dengan ekosistem digital yang mini. Sehingga, menurut Haryo, Kemenkes perlu memberikan toleransi lebih untuk masa transisi agar nakes bisa pelan-pelan beradaptasi dari budaya yang konvensional menjadi serbadigital.

“Karena petugasnya harus belajar lagi, dokternya harus belajar lagi,” tutur Haryo kepada reporter detikXpada Ahad, 22 Oktober 2023.

Dosen Fakultas Kedokteran UGM, Guardian Yoki Sanjaya, yang terlibat langsung dalam perancangan transformasi teknologi kesehatan, memberi pandangan senada. Bagi Guardian, apa yang dilakukan Kemenkes saat ini sudah bisa dikatakan sebagai lompatan gagasan yang bisa menjadi pijakan untuk mengubah wajah sistem kesehatan Indonesia pada masa depan. Hanya, kata Guardian, untuk menyempurnakan transformasi ini, masih dibutuhkan waktu dan proses yang tidak mudah.

Kemenkes, menurut Guardian, tidak bisa bekerja sendiri dalam menggodok maupun mencapai target-target transformasi yang sudah dicanangkan. Perlu kerja sama antar-lembaga dan kementerian agar transformasi berjalan berkelanjutan. Apalagi transformasi kesehatan, khususnya terkait teknologi, membutuhkan biaya yang tidak murah. 

Kemenkes perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, dan Kominfo. Tujuannya, agar semua berbondong-bondong mengalokasikan anggaran, infrastruktur, dan SDM untuk mengejar visi keberlanjutan transformasi teknologi kesehatan. 

“Jadi semuanya harus berperan. Tidak bisa Kemenkes sendirian,” jelas Guardian saat dihubungi reporter detikX melalui telepon pekan lalu.

Dalam transformasi teknologi kesehatan, Kemenkes juga diingatkan untuk lebih berhati-hati terhadap data masyarakat yang kelak dikumpulkan. Kepala Lembaga Riset dan Keamanan Siber, Pratama Pershada, mengungkapkan keamanan data akan menjadi tantangan tersendiri bagi Kemenkes dalam upaya penyempurnaan transformasi teknologi kesehatan.

Pasalnya, data kesehatan masyarakat selalu menjadi sasaran peretas lantaran nilainya yang terbilang tinggi. Di seluruh dunia, data kesehatan merupakan data peringkat ke-3 yang paling banyak diincar peretas.

Itu mengapa, kata Pratama, data kesehatan Indonesia kerap bocor. Beberapa contoh kasusnya, kebocoran data BPJS Kesehatan, e-HAC, hingga data PeduliLindungi. Karena itu, Pratama mewanti-wanti agar Kemenkes bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk rutin mengadakan uji keamanan dalam setiap sistem digital yang dikembangkan. Uji keamanan ini, sambung Pratama, paling tidak perlu dilakukan tiga bulan sekali atau ketika ada pembaruan sistem.

“Karena celah keamanan berkembang terus-menerus. Sekarang ini kita aman, belum tentu besok aman,” terang Pratama kepada reporter detikX pada Selasa, 24 Oktober 2023.

Terkait isu keamanan ini, Chief DTO Kemenkes Setiaji mengungkapkan Kemenkes menjamin privasi data kesehatan masyarakat bakal terjaga. Sebab, saat ini sistem integrasi data yang dimiliki Kemenkes sudah terenkripsi dengan baik. Apabila nantinya tetap terjadi kebocoran, Kemenkes siap bertanggung jawab.

“Kalau bocornya dari rumah sakit, ya mereka yang tanggung jawab. Tapi kalau bocornya di kami (Kemenkes), kami yang tanggung jawab,” pungkas Setiaji.