Karena Deteksi Dini Lebih Baik daripada Mengobati

Waktu menunjukkan pukul sebelas pagi saat Iis Kurniati memasuki ruangan berdinding biru seluas 2,5x3 meter. Itu salah satu ruang periksa di Puskesmas Banjarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Iis hendak memeriksakan benjolan yang muncul di sisi kanan lehernya, dekat tulang selangka.

Perawat mengukur tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut perempuan berusia 42 tahun itu. Dari ukuran lingkar perut dan indeks massa tubuhnya, berat badannya dinyatakan normal, tidak berisiko obesitas. Seorang perawat yang lain duduk di depan komputer, mencatat hasil pemeriksaan Iis di aplikasi ePuskesmas.

Berikutnya, perawat memeriksa tekanan darah dan menanyakan apakah Iis atau keluarganya memiliki riwayat penyakit tuberkulosis (TBC) dan diabetes melitus. Juga ditanyakan apakah Iis merokok. Berturut-turut Iis menjawab: tidak.

Setelah itu, barulah dokter mengamati dan mengajukan beberapa pertanyaan seputar benjolannya. Tak lama, dokter menyimpulkan kemungkinan pembengkakan kelenjar tiroid dan merujuknya ke dokter spesialis penyakit dalam.

Tak berhenti di situ, dokter lanjut melontarkan pertanyaan lain. Sedari tadi Iis, dokter, dan kedua perawat saling bercakap dalam bahasa Sunda. Dokter menanyakan apakah Iis sering sakit kepala, kehilangan nafsu makan, tidurnya tidak lelap, belakangan mudah takut, merasa cemas dan tegang, serta 15 pertanyaan lainnya, yang rupanya untuk menilai apakah Iis berpotensi mengalami masalah kesehatan jiwa.

“Upami Ibu nju nyeri mastaka? Upami Ibu teu aya nafsu makan? Kulemna osok tibra hente? Ibu sok gampil sieunan? Sok karaos hariwang, tegang?”

Kami tekankan kepada puskesmas dan jejaringnya bahwa pasien jangan hanya dilihat gejalanya, tapi sebagai suatu individu yang masuk dalam kelompok usia yang mana.”

Kepada reporter detikX, Iis mengaku lega dan puas setelah menjalani pemeriksaan yang berlangsung hampir 15 menit itu. Ia tidak merasa kesal ditanyai macam-macam hal di luar keluhan utamanya soal bengkak di leher.

“Malah jadi komplet diperiksanya,” ujar perempuan yang tinggal di Desa Kadongdong tersebut.

Di ruangan sebelah, Wanti, 35 tahun, tengah menjalani pemeriksaan USG untuk kehamilannya yang berusia 7 bulan. Seperti Iis, ia menerima skrining kesehatan lainnya, tapi yang berkaitan dengan kondisinya sebagai ibu hamil. Di antaranya, perawat mengukur lingkar lengan atas untuk memastikan bumil tidak kekurangan energi dan mengecek tekanan darah untuk mendeteksi hipertensi.

Karena tensi Wanti tinggi, dokter memintanya tes urine untuk menguji kandungan protein. Takutnya, apabila naiknya tekanan darah dibarengi dengan temuan protein di atas ambang normal, hal itu bisa memicu kejang dan mengancam nyawa si ibu.

“Saya sih senang ya, jadi dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Wanti kepada reporter detikX, Senin (23/10/2023).

Ia juga mengaku bersyukur kini layanan USG sudah lebih dekat, sekitar 30 menit naik motor diantar suaminya dari Talagajaya. Sebelumnya, saat hamil anak pertama dan kedua, ia harus menempuh jarak dua setengah jam menuju rumah sakit di tengah kota. Maklum, desanya terletak di wilayah perbukitan di selatan Gunung Cikuray.

Memperkuat Upaya Promotif dan Preventif

Puskesmas Banjarwangi merupakan satu dari sembilan puskesmas di Indonesia yang menjadi lokus uji coba kebijakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP). Ini tindak lanjut program Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang berlangsung Juli hingga Oktober 2022.

ILP diharapkan menguatkan puskesmas sebagai garda depan pencegahan penyakit. Sebab, sebagian besar kasus kematian di Indonesia adalah kasus yang dapat dicegah, termasuk stroke dan penyakit jantung, yang beban pembiayaannya paling besar pada 2020.

Kemenkes menilai upaya pencegahan, seperti imunisasi rutin, perluasan skrining atau deteksi dini, dan peningkatan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC), dapat ditingkatkan melalui integrasi pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup.

Sementara sebelumnya pelayanan di puskesmas menggunakan klaster berdasarkan poliklinik alias poli, misalnya, poli umum, poli gigi, dan poli jiwa, kini pengelompokannya: ibu hamil, bersalin dan nifas, bayi serta balita, remaja, usia produktif, dan lansia.

“Kami tekankan kepada puskesmas dan jejaringnya bahwa pasien jangan hanya dilihat gejalanya, tapi sebagai suatu individu yang masuk dalam kelompok usia yang mana,” kata Ketua Tim Kerja ILP dari Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kemenkes Rima Damayanti kepada reporter detikX.

Pelayanan dan edukasi seluruh siklus hidup juga diharapkan berjalan di puskesmas pembantu (pustu) di tingkat desa/kelurahan dan posyandu di tingkat dusun. Artinya, kader posyandu, yang bukanlah tenaga kesehatan, juga perlu ditingkatkan keterampilannya.

“Ini untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Tahun lalu tidak ada pelayanan kesehatan yang mencapai standar pelayanan minimal 100 persen. Artinya, masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses pelayanan kesehatan primer,” ujar Rima.

Setelah proses uji coba tuntas dievaluasi, Kemenkes pada 31 Agustus 2023 meluncurkan kebijakan ILP secara nasional, sekaligus menandatangani kerja sama dengan Kemendagri dan Kemendes untuk bersinergi mewujudkan transformasi layanan primer.

Tantangan Selanjutnya

Kepada reporter detikX, Kepala Puskesmas Banjarwangi Mahmud mengakui penerapan ILP bukannya tanpa kendala. Menurutnya, mengubah kebiasaan puluhan tahun dengan paradigma baru tidaklah mudah.

“Ibaratnya, kalau dulu nakes pegang poli jiwa, yang didalami ya hanya kesehatan jiwa. Sekarang, dengan ILP, semua harus tahu. Jadi dibutuhkan workshop lebih banyak (untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM),” ujar Mahmud.

Pada awal penerapan ILP, ujar Mahmud, terjadi penumpukan antrean karena proses pelayanan satu pasien memakan waktu hingga 30 menit. Selain banyaknya menu skrining, ini juga perkara nakes yang belum lincah melakukan pemeriksaan sambil memasukkan data ke aplikasi.

“Bagi pasien yang menunggu, itu lama. Sementara bagi petugas, mereka stand by dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang, tidak bisa istirahat karena banyaknya pasien,” kenang Mahmud.

Pihaknya lantas menyiasati dengan memangkas jumlah skrining dalam sekali pemeriksaan mengingat pasien biasanya datang lebih dari satu kali. Skrining akhirnya dilaksanakan bertahap berdasarkan skala prioritas.

Selain itu, pihaknya menambah layanan pada waktu yang bersamaan, meskipun hal ini menyoroti kendala berikutnya, yaitu sarana dan prasarana. Tanpa gedung yang memadai dan menambah layanan, artinya pasien harus berbagi ruangan dengan pasien lain, mengurangi privasi dan kenyamanannya.

Tantangan berikutnya adalah ketersediaan perangkat komputer dan jaringan internet untuk mendukung pemanfaatan teknologi informasi (TI). Saat ini, Puskesmas Banjarwangi juga mengomando pustu di Desa Wangunjaya dan Talagajaya, tapi dua desa itu susah sinyal.

“Kalau sinyalnya lagi jelek, ya tetap dilakukan pendataan manual,” ungkap Jupri Pringadi, perawat gigi yang merangkap petugas TI.

Ia melakukannya karena hobi dan, lagi-lagi, keterbatasan SDM. Jupri sebetulnya berharap puskesmas merekrut, misalnya, ahli TI dan keuangan, sehingga tenaga kesehatan dapat berfokus pada bidang masing-masing.

Mahmud juga sempat mencontohkan bagaimana angka kesakitan skabies di Talagajaya pernah tinggi dan terbaca di ePuskesmas. Ini membuat pihaknya merespons sigap mengadakan puskesmas keliling, membawa serta bukan hanya dokter dan petugas penyuluhan, tapi juga petugas surveilans untuk mempelajari penularannya.

“Alhamdulillah, satu pergerakan itu bisa meminimalisir terjadinya peningkatan kasus,” kata Mahmud.

Pemrogram dapat turun ke lapangan dengan berbasis data, Jupri menambahkan. Data kesehatan itu, menurutnya, bertumpu pada kader posyandu dan kunjungan rumah yang mereka lakukan. Sayangnya, belum ada peraturan tentang insentif kader.

“Dulu kader sifatnya sukarela, tapi dengan ILP ini kan kunjungan rumah yang ditekankan. Ke depannya harus ada honornya,” ungkapnya kepada reporter detikX. Ia dan Mahmud berharap pemerintah, khususnya Kemendes, segera memperhatikan hal ini.

Sementara itu, Haryo Bismantara, dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, mengatakan keberlanjutan ILP sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dan sinkronisasi arah gerak Kemenkes dengan kementerian lainnya, Kemendagri dan Kemendes.

“Tidak berhenti di menyediakan platform, tapi bagaimana platform ini dimanfaatkan dan dipelihara. Untuk itu, harus melibatkan sektor lain serta memperhatikan ekosistem digital di berbagai setting di Indonesia, yang berbeda-beda. Butuh strategi konkret untuk daerah-daerah yang ekosistem digitalnya tidak kuat,” jelas Haryo kepada tim detikX.