Tugas Berat Panglima TNI Baru di Tahun Politik

Tahun politik 2024 akan dibuka dengan kosongnya posisi Panglima TNI. Akhir tahun ini, Laksamana Yudo Margono akan memasuki masa pensiun. Calon penggantinya memikul tugas menjaga perhelatan Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024 yang pertama kalinya digelar serentak.

“Tahun depan kan sudah tahun pemilihan presiden baru, masa jabatan Presiden Jokowi sudah habis, jadi ya Panglima TNI yang akan datang ini (harus) bisa memastikan bahwa pemilu bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna,” kata anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono kepada reporter detikX.

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, nantinya, apabila Presiden Jokowi sudah memantapkan pilihannya, nama Panglima TNI akan dikirim melalui surat presiden (surpres) kepada Ketua DPR RI. Komisi I DPR RI akan menindaklanjuti dengan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) terhadap calon Panglima TNI terkait dengan visi dan misinya. Jika dinilai cocok dan sesuai, hasilnya bisa segera diumumkan ke publik.

Mayjen TNI (Purnawirawan) Tubagus Hasanuddin agaknya memiliki sedikit perbedaan pandangan menyangkut matra TNI ideal yang bakal menduduki jabatan Panglima TNI. Menurutnya, setelah Laksamana Yudo Margono, yang berasal dari matra Angkatan Laut, sesuai dengan pergiliran matra, Panglima TNI bisa dijabat oleh calon dari matra Angkatan Darat ataupun Angkatan Udara.

“Begini, kalau sudah memenuhi syarat masuk menjadi Panglima TNI, (matra) Darat, Laut, Udara itu ya bisa saja semuanya. Tetapi mungkin untuk operasi pengamanan (saat pemilu), perwira Darat mungkin bisa lebih feasible. (Soal) pengamanan lebih memahami,” ujar anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut kepada reporter detikX.

Begini, kalau sudah memenuhi syarat masuk menjadi Panglima TNI, (matra) Darat, Laut, Udara itu ya bisa saja semuanya. Tetapi mungkin untuk operasi pengamanan (saat pemilu), perwira Darat mungkin bisa lebih feasible. (Soal) pengamanan lebih memahami.”

Menurutnya, melihat realitas di lapangan kala pemilu, perbantuan TNI, terutama dari Angkatan Darat, sangat dibutuhkan untuk memperkuat pengamanan yang dilakukan Polri. “Ambil contoh saja bagaimana bisa dilakukan pemilu atau pilpres di Papua kalau tanpa (bantuan) TNI,” imbuhnya.

“Jadi artinya gini, Panglima itu, siapa yang berpotensi jadi Panglima, ya pasti satu di antara tiga kepala staf. Cuma rasanya, kalau habis dari Pak Yudo (Angkatan) Laut, terus (Angkatan) Laut lagi, rasanya nggak. (Sewaktu Angkatan) Darat, (lalu Angkatan) Darat lagi, pernah, (yaitu) waktu Pak Moeldoko ke Pak Gatot. Itu kan (Angkatan) Darat ke (Angkatan) Darat. Tapi, kalau dari (Angkatan) Laut ke (Angkatan) Laut, itu belum pernah,” ujar Abdul Kharis kepada reporter detikX.

Meski begitu, Abdul Kharis beranggapan bukan hanya matra Angkatan Darat yang bisa menyukseskan pemilu. Pada era Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pada Pemilu 2019, terbukti sukses di bawah bantuan pengamanan Angkatan Udara. 

Berdasarkan Rapat Koordinasi Kepegawaian Nasional (Rakornas) Kewaspadaan Nasional 2019, ada sejumlah tugas yang diemban oleh TNI selama pemilihan umum serentak. Tugas tersebut di antaranya melaksanakan pemetaan daerah rawan konflik, memaksimalkan perbantuan kepada Polri, mengoptimalkan peran Forkopimda, dan melaksanakan pembinaan teritorial.

Tantangan yang mesti dihadapi TNI bukan hanya faktor eksternal, seperti harus menghadapi teror di daerah rawan konflik ataupun intimidasi organisasi kemasyarakatan tertentu kala pemilu, tapi juga bisa berasal dari tubuh TNI itu sendiri.

“Bisa saja, kalau ada istrinya (TNI) jadi anggota kampanye DPR, bisa saja, namanya manusia kan, suaminya ikut mendukung. Atau tanpa diketahui pinjam mobil (dinas TNI), di tengah jalan kausnya diganti kaus salah satu partai. Padahal kan tidak boleh menggunakan sarana militer,” ujar mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo kepada reporter detikX.

Namun, sejauh pengalaman Gatot selama ini, memang belum pernah ada tantangan signifikan di lingkup internal TNI yang mesti dicemaskan. Sebab, sikap netral harus dilaksanakan oleh seluruh prajurit TNI.

Reformasi Internal dan Peradilan Militer

Direktur Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi mengatakan pemilihan sosok ideal Panglima TNI jangan hanya untuk kebutuhan politik elektoral, seperti pemilu. Sebab, menurutnya, tanggung jawab keamanan pemilu menjadi tugas Polri.

“Jadi prioritasnya, kalau terkait agenda tahun depan, ya bagaimana Panglima TNI ini memiliki agenda yang berkaitan dengan peningkatan kapabilitas personel, organisasi, (serta) bagaimana meningkatkan integrasi antarmatra. Artinya, bisa operasi bersama antarmatra,” tutur Fahmi kepada reporter detikX.

Fahmi melanjutkan, dari matra mana pun dan siapa pun yang bakal ditunjuk menjadi Panglima TNI, memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan kekuatan, kemampuan, dan memimpin seluruh pasukan TNI. Dibantu oleh para staf angkatan dari masing-masing matra.

Sedangkan menurut Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf, Panglima TNI memiliki tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi, alih-alih sibuk melakukan tugas-tugas di luar tanggung jawab TNI.

“Pertama, mengembalikan tugas dan fungsi TNI ke dalam tugas aslinya sebagai alat pertahanan negara karena selama ini banyak tugas dan fungsi TNI keluar dari fungsinya sebagai alat pertahanan negara, malah ikut terlibat cetak sawah, ngurusin komponen cadangan, ngurusin pangan, dan lain sebagainya, yang menurut saya itu nggak perlu,” ujar Al Araf kepada reporter detikX.

Tantangan kedua, TNI mesti turut mendukung langkah pemerintah dan DPR dalam mendorong agenda reformasi militer, khususnya reformasi peradilan militer. Ketiga, TNI mesti punya komitmen untuk membuka ruang terhadap siapa pun untuk memproses hukum kasus-kasus kejahatan yang terjadi di tubuh militer.

Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi dalam Basarnas maupun kasus TNI di Medan, Panglima TNI yang baru harus bisa melihat bagaimana membuka ruang untuk KPK agar bisa masuk dan mengatasi persoalan kejahatan korupsi dan lain sebagainya. Seperti misalnya kasus Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi, yang baru-baru ini menjadi tersangka dalam kasus suap.

Lalu, menurut Abdul Kharis Almasyhari, pekerjaan rumah TNI yang masih menjadi tantangan selama ini sebenarnya berkutat pada urusan-urusan yang sekarang masih berjalan, seperti penyelesaian konflik di Papua serta masalah masuknya kapal asing dari China ke kawasan perairan Kepulauan Natuna.

“Cuma, kalau bagi saya, tantangan terbesar (lainnya) buat Panglima nanti adalah meningkatkan profesionalitas prajurit. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan prajurit,” pungkas Abdul Kharis.

Connie Rahakundini Bakrie, analis pertahanan dan militer, berpendapat lebih spesifik terkait sosok ideal Panglima TNI yang mestinya dilanjutkan dari matra Angkatan Laut. Sebab tantangan ke depannya yaitu harus melanjutkan mimpi besar Presiden Joko Widodo yang menginginkan Indonesia menjadi poros maritim dunia.

“Kalau nggak (matra) Angkatan Laut, bisa-bisa nggak terus ini rencana menjadi poros maritim dunia. Kita itu nggak pernah punya presiden yang punya posisi seperti presiden Jokowi. Masak sih kita nggak teruskan (program poros maritim dunia),” kata Connie kepada reporter detikX.

Connie menegaskan pemerintah mestinya bisa memisahkan antara kepentingan nasional dan politik. “Kalau memang untuk kepentingan nasional berarti ya (Panglima TNI) yang bisa melahirkan tentara yang mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” jelas Connie.