Banjir Orang Miskin Baru Jakarta

Kenyataan hidup di Ibu Kota tidak semanis yang Rosyidin, 19 tahun, bayangkan. Sejak merantau dari Lampung ke Jakarta tahun lalu, ia merasa hidupnya masih saja sulit. Sebagai pedagang kebab, pria lulusan sekolah menengah atas ini hanya bisa mendapat penghasilan Rp 3,5 juta per bulan. Uang segitu, katanya, belum cukup untuk ongkos hidupnya sehari-hari, mulai biaya kos, makan, rokok, hingga kuota internet.

"(Ke Jakarta) ya numpang-numpang truk saja," tutur Rosyidin kepada reporter detikX pekan lalu. "Truk sayur, segala macamlah. Itu paling bayarnya cuma pas di pelabuhan saja, kan. Sisanya ya numpang-numpang lagi.”

Rosyidin merantau ke Jakarta memanfaatkan momentum arus balik Lebaran tahun lalu. Awalnya, ia bekerja di sebuah pabrik koper di Jakarta Utara. Namun, kata Rosyidin, gajinya kecil. Hanya Rp 2,2 juta per bulan. Di tambah lagi, beban kerjanya sangat berat. Rosyidin nyaris tidak punya hari libur.

Karena itu, Rosyidin memutuskan mengundurkan diri dan beralih pekerjaan sebagai pedagang kebab. Rosyidin tidak punya banyak pilihan lain. 

Minimnya keterampilan dan latar belakang pendidikan membuat Rosyidin harus berusaha jauh lebih keras dibanding orang lainnya agar bisa bertahan hidup di Jakarta. Apalagi, kata Rosyidin, biaya hidup di Jakarta jauh lebih besar dibandingkan di Lampung. “Di Jakarta makan sekitar Rp 40 ribu sehari. Kalau di Lampung kan Rp 10 ribu saja sudah bisa kenyang,” ujarnya.

Banyak perantau bernasib serupa dengan Rosyidin. Data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta pada 2020-2022 menunjukkan 34-40 persen pendatang baru di Jakarta berpotensi hanya mengisi pekerjaan berpenghasilan rendah. Dalam kata lain, banyak perantau yang berpotensi memiliki penghasilan di bawah upah minimum regional (UMR) Jakarta, yang saat ini sekitar Rp 4,9 juta.

Sekretaris Disnakertrans DKI Jakarta Hedy Wijaya mengatakan hal ini terjadi lantaran banyak perantau yang datang ke Jakarta dengan bekal keterampilan minim. Di samping itu, mayoritas pendatang juga merupakan lulusan sekolah menengah atas ke bawah.

Inilah, kata Hedy, yang menyebabkan banyak pendatang kesulitan bersaing di pasar tenaga kerja Ibu Kota meski kesempatan kerja di Jakarta terbuka sangat luas. Itu terbukti dari data lowongan pekerjaan di portal resmi Disnakertrans, yang setiap bulan membuka sekitar 41 ribu lowongan. Jumlah ini di luar lowongan yang tersedia di portal-portal penyedia lowongan kerja milik swasta.

“Dan perusahaannya banyak, ada lebih-kurang 160 ribu perusahaan. Di samping itu, pengembangan kesempatan yang lain juga ada kan, seperti wirausaha dan lain sebagainya gitu, pekerja sektor informal,” tutur Hedy kepada reporter detikX.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, jika dilihat tren tiga tahun terakhir, 78-80 persen pendatang baru Jakarta memang merupakan lulusan setara SMA dan SMA ke bawah. Dari angka itu, 40-50 persennya merupakan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kebanyakan pendatang, kata Budi, memanfaatkan momentum arus balik Lebaran untuk merantau ke Jakarta. Sementara pada bulan-bulan lain jumlah pendatang hanya 10-15 ribu, saat arus balik Lebaran jumlahnya bisa meningkat dua kali lipat.

Disdukcapil mencatat ada setidaknya 27.478 pendatang baru yang merantau ke Jakarta pada arus balik tahun lalu. Angka ini meningkat sekitar 27 persen dari tahun sebelumnya, yang hanya 20.046 orang. Tahun ini jumlah pendatang saat arus balik Lebaran diprediksi naik sekitar 20 persen menjadi total 37 ribu orang.

Jumlah pendatang baru ke Jakarta pada 2022 mencapai total 149.546 orang. Tahun ini angka tersebut diprediksi bertambah hingga lebih dari 150 ribu orang. Tingginya jumlah pendatang baru ini, lanjut Budi, berpotensi memberi kontribusi penambahan kepadatan di Jakarta sekitar 0,6 persen atau 67 ribu orang per semester.

Sebagian besar pendatang banyak yang akhirnya menempati lingkungan padat dan kumuh di Jakarta. Tren tersebut tak pelak membuat beberapa rukun warga di Jakarta semakin padat dan menambah beban bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Situasi ini, kata Budi, boleh jadi bakal menghambat visi DKI Jakarta menjadi global city alias kota global. Tingginya angka pendatang yang berpenghasilan rendah juga berpotensi membuat Pemprov DKI Jakarta kesulitan mengejar target pemberantasan kemiskinan menjadi nol persen pada 2024. Karena itu, menurut Budi, sekarang Pemerintah Provinsi perlu memberi perhatian khusus pada situasi pendatang di Jakarta.

“Karena, kalau tidak, akan semakin banyak nantinya yang manusia gerobak, manusia silver, manusia karung. Jakarta akan semakin kumuh nantinya,” Budi menambahkan.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, sejak Februari 2023, sejatinya sudah menyoroti banyaknya pendatang baru berpenghasilan rendah dan minim keterampilan ini. Kala itu Heru menyebut banyak pendatang baru di Jakarta yang justru menjadi beban tambahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Penambahan beban APBD terjadi lantaran Pemprov DKI Jakarta harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan pendataan warga barunya lagi. Pendataan penting dilakukan untuk memastikan 17 program jaring pengaman sosial yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta berjalan tepat sasaran.

Sebab, jika berkaca pada data yang ada, 40-45 persen pendatang adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Pemprov DKI Jakarta, kata Budi, bagaimanapun, harus bertanggung jawab memberi jaminan sosial kepada mereka.

Di samping itu, biaya tambahan harus dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta untuk menambah fasilitas kesehatan di beberapa rumah sakit. Penambahan fasilitas kesehatan perlu dilakukan lantaran tingginya jumlah pasien yang berasal dari warga pendatang. 

Budi mencontohkan di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu. Jumlah pasien di rumah sakit ini, kata Budi, terus bertambah setiap tahunnya. Dampaknya, Pemprov DKI Jakarta harus menyiapkan anggaran untuk menambah kuota kasur rumah sakit agar bisa memenuhi penambahan jumlah pasien tersebut.

Sekarang Heru mengaku sudah mengkoordinasikan situasi pendatang dan beban APBD ini kepada sejumlah dinas dan lembaga terkait. Sejumlah pendatang yang bekerja sebagai pengemis atau pemulung juga sempat dikumpulkan oleh Dinas Sosial dan dikembalikan ke kota/kabupaten asal mereka.

Heru menuturkan, Pemprov DKI Jakarta bukannya melarang warga kota lain datang ke Jakarta. Tetapi dia meminta agar para perantau yang datang memiliki keterampilan agar tetap bisa bersaing di pasar tenaga kerja Jakarta.

“Mereka kan punya hak untuk datang. Cuma kita minta mudah-mudahan yang datang itu sudah ada pekerjaan yang pasti dan seterusnya,” pungkas Heru pada Kamis, 27 April 2023.