Anies Didukung Anies Digoyang

Di pesawat, dalam perjalanan pulang menuju Jakarta, Anies Baswedan hanya tersenyum saat ditanya soal isi surat perjanjiannya bersama Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto. Hari itu Anies baru saja menuntaskan safari politik di Nusa Tenggara Barat. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menemui para pendukungnya di Bima, Sumbawa, dan Lombok.

Saat itu, Anies didampingi beberapa petinggi Partai NasDem, salah satunya Ketua DPP Partai NasDem Charles Meikyansyah.

“Pak Anies jawabnya sembari senyum-senyum,” kata Charles saat berbincang dengan reporter detikX pekan lalu. “Artinya senyum-senyum ya monggo (silakan) tanya saja langsung ke Pak Sandiaga Uno isi suratnya seperti apa.”

Charles menuturkan partainya tak ingin mengira-ngira apa isi perjanjian politik antara Anies, Sandiaga, dan Prabowo. Dia justru meminta Sandiaga membuka sendiri apa isi perjanjian tersebut. Sebab, memang awalnya, Sandiaga yang menyebut adanya surat perjanjian politik itu. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh Anies, Sandiaga, dan Prabowo menjelang kontestasi Pilgub DKI Jakarta pada 2017.

Karena Pak Jokowi kan sudah menyampaikan, itu tahun 2022 loh ya, bukan sekarang loh ya, ‘Jangan grasa-grusu’. Karena supaya apa? Supaya kita fokus untuk mengawal program dan kebijakan Presiden.Gitu loh.”

Adanya surat perjanjian politik itu pertama kali diungkap suami Nur Asia tersebut dalam podcast Akbar Faizal. Sandiaga kemudian mempertegas pernyataannya saat ditanya sejumlah wartawan di Istana Negara pada Senin, 30 Januari lalu. Sandiaga bilang, surat itu ditandatangani di atas meterai pada September 2016, menjelang pencalonan Anies-Sandiaga sebagai cagub dan cawagub DKI Jakarta. Waktu itu Anies-Sandiaga diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra) dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasco (Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad),” jelas Sandi kepada awak media.

Tim detikX telah menghubungi Dasco untuk mengetahui isi lengkap perjanjian tersebut. Namun Dasco mengatakan belum bisa menanggapi pertanyaan wartawan lantaran tengah mempersiapkan hari ulang tahun Partai Gerindra ke-15, yang diselenggarakan pada Senin, 6 Februari ini. Begitu pula dengan Fadli Zon, yang belum menjawab panggilan telepon maupun pesan singkat yang kami kirimkan.

Kendati demikian, Fadli Zon sempat membenarkan adanya surat perjanjian antara Anies, Sandiaga, dan Prabowo itu. Fadli bilang bahwa memang dialah yang menulis draf perjanjian tersebut. Di dalamnya, kata Fadli, ada tujuh poin yang disepakati bersama. Sayangnya, Fadli tidak memerinci apa isi poinnya.

“Kan ada seperti kata Pak Sandiaga tadi, tanya saja Pak Sandiaga. Ada beberapa hal lain, ya termasuk yang terkait dengan keuangan yang saya tidak tahu,” tutur Fadli Zon di kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin, 6 Februari 2023.

Sumber detikX di lingkup internal Partai Gerindra menyebut isi poin penting dalam surat perjanjian itu berkaitan dengan Pilpres 2024. Satu poin penting yang digarisbawahi sumber ini adalah terkait pemenangan Prabowo Subianto sebagai presiden pada pemilu mendatang. Sebuah kesepakatan moral yang diteken ketiga pihak, sebagai balas jasa atas dukungan Partai Gerindra terhadap Anies-Sandiaga pada Pilkada 2017.

“Kurang-lebih perjanjiannya dia (Anies) nggak maju (capres) selama Pak Prabowo mau maju,” tegas sumber ini kepada reporter detikX pada Kamis, 2 Februari lalu.

Ketua tim bakal capres Anies Baswedan, Sudirman Said, mengaku tidak tahu terkait adanya kesepakatan yang melarang Anies maju sebagai capres jika Prabowo masih ingin mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024. Dia hanya tahu bahwa surat perjanjian di antara ketiga pihak itu terkait dengan beban biaya Pilkada 2017.

Saat itu, kata Sudirman, Anies berutang kepada Sandiaga untuk kampanye pemenangan keduanya saat Pilkada DKI Jakarta. Namun sekarang, perjanjian itu sudah dianggap tuntas. “Perjanjian dikata, kalau pilkadanya menang, utang-piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama,” kata Sudirman Said pekan lalu.

Isu adanya perjanjian politik antara Anies, Sandiaga, dan Prabowo muncul di tengah kian merekahnya hubungan antara Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS. Ketiganya sama-sama mengusung mantan Menteri Pendidikan dan Budaya ini sebagai bakal calon presiden dengan membentuk Koalisi Perubahan. Koalisi ini terbentuk setelah Partai NasDem secara resmi mengusung Anies sebagai bakal capres pada Oktober 2022.

Hubungan ketiga partai ini sempat diisukan merenggang lantaran Partai Demokrat dan PKS menunda deklarasi dukungannya terhadap Anies. Kesolidan tiga partai pengusung Anies pun mulai dipertanyakan. Namun hubungan ketiga partai ini kembali erat setelah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melakukan manuver politik dengan menemui sejumlah partai politik lain di luar koalisi.

Bulan lalu, Surya Paloh dan beberapa petinggi Partai NasDem bergerilya menjumpai sejumlah partai, termasuk Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Gerindra, yang sudah membentuk koalisinya sendiri. Setelah bertandang ke Partai Golkar, Surya Paloh menyebut Partai NasDem terbuka untuk berkoalisi.

Manuver Surya Paloh direspons Partai Demokrat dan PKS dengan langsung menyampaikan deklarasi resmi mendukung Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, secara resmi menyampaikan keputusan partainya mendukung Anies pada Pilpres 2024 melalui rilis media pada Rabu, 25 Januari 2023. Menyusul lima hari kemudian, PKS mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres.

“Kami ingin pesan penting ini segera diketahui masyarakat secara luas, sehingga memberikan kejelasan tentang sikap politik PKS,” tutur Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Senin, 30 Januari lalu.

Hari itu Anies pun resmi mendapat tiket maju sebagai bakal capres 2024 dari tiga partai. Namun Koordinator Juru Bicara Herzaky Mahendra Putra memandang kini kesolidan partai pengusung Anies tengah digembosi dengan berbagai macam isu yang seolah-olah ingin memecah belah Koalisi Perubahan.

Upaya penggembosan ini, kata Herzaky, seolah-olah dilakukan secara terstruktur dan sistematis. “Wacana itu terus dikumandangkan oleh petinggi negeri ini, pemerintah, bahkan termasuk menteri-menteri,” kata Herzaky kepada reporter detikX.

Memang, selain isu perjanjian antara Anies, Sandiaga, dan Prabowo, koalisi pengusung Anies juga diterpa desakan reshuffle terhadap menteri-menteri Partai NasDem. Desakan ini muncul dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Dua orang yang meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk mengocok ulang menteri-menteri dari Partai NasDem adalah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat.

Desakan ini sempat membuat isu reshuffle kabinet berembus kencang pada Rabu, 1 Februari lalu. Berdasarkan penanggalan Jawa, 1 Februari merupakan hari Rabu Pon. Hari yang dianggap sakral lantaran Jokowi kerap melakukan perombakan kabinet pada Rabu keramat ini. Namun reshuffle tidak terjadi.

Djarot bilang perombakan kabinet memang hanya Presiden dan Tuhan-lah yang tahu. Tetapi dia memandang bahwa Presiden tetap perlu mengevaluasi kinerja para pembantunya yang ada sekarang, khususnya menteri-menteri dari Partai NasDem.

Sebab, secara politis, kata Djarot, manuver Partai NasDem mengusung Anies sebagai bakal capres sudah tidak sejalan dengan visi dan misi Jokowi. Manuver ini dikhawatirkan juga berdampak terhadap kinerja menteri-menteri yang berasal dari Partai NasDem.

“Karena Pak Jokowi kan sudah menyampaikan, itu tahun 2022 loh ya, bukan sekarang loh ya, ‘Jangan grasa-grusu’. Karena supaya apa? Supaya kita fokus untuk mengawal program dan kebijakan Presiden.Gitu loh,” jelas Djarot kepada reporter detikX pekan lalu.

Di tengah terpaan isu miring ini, Koalisi Perubahan malah semakin memamerkan kesolidannya. Kamis, 2 Februari lalu, para petinggi partai Koalisi Perubahan berkumpul di markas Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat. Anies Baswedan dan Sudirman Said turut hadir dalam persamuhan itu.

AHY bilang pertemuan kala itu berlangsung santai dan menyenangkan. Perembukan itu, kata AHY, sekaligus juga untuk menunjukkan kesolidan Koalisi Perubahan. Dalam pertemuan ini juga sempat dibahas terkait piagam deklarasi Koalisi Perubahan.

“Kami membangun harapan bersama untuk bisa kita perjuangkan, kita kawal, dari mulai sekarang sampai nanti Pemilu 2024,” tutur anak sulung Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan kini piagam deklarasi Koalisi Perubahan sudah selesai dirancang. Dalam deklarasinya nanti, kata Sugeng, Koalisi Perubahan juga mungkin turut mempertimbangkan untuk mengumumkan bakal cawapres yang bakal menjadi pasangan Anies Baswedan.

“Itu bagian dari pertimbangan, kita lihat sebagai sebuah strategi,” kata Sugeng.

Pendiri Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio, memandang sikap ketiga partai pengusung Anies ini menunjukkan bahwa Koalisi Perubahan masih solid. Koalisi itu, kata Hendri, siap menjadi bumper bagi Anies di tengah terpaan sejumlah isu miring terhadap partai ataupun bakal capres yang diusung mereka.

Sekarang, sambung Hendri, koalisi pengusung Anies hanya perlu memahami siapa sebetulnya lawan mereka. Sebab, bagi pengajar ilmu komunikasi politik Universitas Paramadina tersebut, lawan Koalisi Perubahan dan Anies saat ini bukanlah capres yang diusung partai lain. 

“Tetapi petahana, penguasa saat ini, yang ingin berlanjut kekuasaan atau program-programnya,” ujar Hendri.

Sedangkan pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menganggap sejauh ini memang hanya PDI Perjuangan yang mempersoalkan dukungan Partai NasDem ke Anies. "Bagi PDIP, siapa yang dukung Anies, ya, pasti dijadikan rival," kata Adi.