Spotlight

Tergesa-gesa Perppu Cipta Kerja

Pembahasan Perppu Ciptaker sempat menjadi perdebatan di sidang kabinet. Beberapa menteri takut Perppu Ciptaker bakal kembali digugat ke MK. Penerbitannya jadi mundur tiga hari dari jadwal.

Ilustrasi : Edi Wahyono

Senin, 9 Januari 2023

Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional bersyarat, pemerintah bergegas menindaklanjutinya di sidang kabinet. Salah satu usulan yang muncul, segera mengusulkan metode omnibus law ke dalam RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) kepada DPR RI. 

Masuknya sistem undang-undang sapu jagat dalam RUU PPP ini menjadi salah satu syarat yang diminta MK dalam amar putusannya.

“Dibatalkannya kan November 2021. Ya sejak itu kami setiap saat bahas, terutama menyangkut soal omnibus law-nya itu,” tutur Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md kepada reporter detikX pada Rabu, 4 Januari 2023.

Sempat tertunda tiga tahun, yakni selama 2019-2021, RUU Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 kembali dibahas pemerintah dan DPR RI pada Februari 2022. Berbeda dari draf pada 2019, draf terbaru RUU PPP yang dibahas pada Februari silam memasukkan 13 perubahan di dalamnya. Lima di antaranya memuat persoalan omnibus law. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi pemimpin rapat saat itu.

Massa dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat bersama mahasiswa berunjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (21/5/2022). Terdapat 14 tuntutan, dari pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja, penolakan revisi UU PPP, hingga tolak penundaan Pemilu. 
Foto : Asprilla Dwi Adha/Antarafoto


Yang penting kan saya sudah menjelaskan, Mas, kenapa sih pakai perppu? Saya jelaskan. Kemudian pendapat saya diterima (atau) nggak. Menurut saya, saya sudah sesuai dengan Undang-Undang 45, kan selesai masalahnya.”

Dua bulan pembahasan digelar, RUU inisiatif DPR RI ini pun akhirnya disahkan dalam rapat paripurna pada Selasa, 24 Mei 2022. Tok, RUU PPP bersalin nama menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam notula rapatnya tertulis bahwa pengesahan UU PPP bakal menjadi landasan hukum untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Nah, dari situ kami lalu beranjak pada kebutuhan peraturan perundang-undangan itu sekarang harus diberlakukan, kan gitu,” kata Mahfud lagi.

Partai Buruh sempat menggugat materi UU PPP ke MK pada Senin, 27 Juni 2022. Permohonan gugatan ini terdaftar dalam Akta Pengajuan Permohonan dengan Nomor 63/PUU/PAN.MK/AP3/06/2022. Dalam gugatannya, Partai Buruh menilai pembentukan UU PPP tidak partisipatif karena tidak melibatkan publik dalam perancangan materinya, khususnya terkait metode omnibus law.

Pada akhirnya, gugatan uji materiil dari Partai Buruh ini ditolak oleh hakim MK, yang saat itu diketuai oleh adik ipar Jokowi, Anwar Usman, pada November 2022. Anwar merupakan istri Idayati, adik kandung Presiden Jokowi. Gugatan yang sama dari sejumlah masyarakat sipil, termasuk dari kelompok buruh dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, juga ditolak MK pada Desember 2022.

“Amar putusan mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ucap Anwar Usman membacakan amar putusan pada Selasa, 20 Desember 2022.

UU PPP Memuluskan Jalur Perppu Ciptaker

Ditolaknya uji materi UU PPP memuluskan langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Aturan baru ini sekaligus membatalkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang sebelumnya menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat.

Mahfud Md mengatakan penerbitan Perppu Ciptaker sempat menjadi perdebatan panjang dalam beberapa rapat kabinet di Istana Negara. Bahkan, kata Mahfud, penerbitannya sempat tertunda tiga hari lantaran ada beberapa menteri yang menolak aturan Ciptaker ini diundangkan melalui perppu. Menteri yang tidak mau disebutkan namanya oleh Mahfud ini khawatir Perppu Ciptaker bakal digugat kembali ke MK.

“Terus Pak Jokowi, ‘Sudah saya minta waktu dua hari supaya dicari dulu solusi, kalau tetap tidak ketemu, nanti di sidang berikutnya kita putuskan,’” kata Mahfud menyampaikan pernyataan Jokowi dalam rapat kabinet pada Selasa, 27 Desember 2022.

Pagi hari, pada Jumat, 30 Desember 2022, sidang kabinet terkait penerbitan perppu kembali digelar. Masing-masing peserta rapat, kata Mahfud, menyampaikan argumentasi hukumnya terkait layak atau tidak perppu ini diterbitkan. Namun, pada akhirnya, Presiden Jokowi bulat menerbitkan aturan Ciptaker dalam perppu.

Mahfud Md dan Airlangga Hartarto ditunjuk Jokowi untuk mengumumkan penerbitan perppu ini kepada publik. Mahfud bilang langkah taktis ini perlu diambil lantaran situasi yang mendesak.

Massa yang tergabung dalam Partai Buruh melakukan unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional di depan kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Minggu (1/5/2022). 
Foto : Galih Pradipta/Antarafoto

“Apa itu? Yaitu geopolitik di beberapa kawasan panas, perang Rusia-Ukraina itu menurut Presiden jadi alasan genting untuk mengantisipasi dengan membuat langkah strategis,” kata Mahfud. “Nah, langkah strategisnya nggak boleh dibuat kalau belum ada undang-undang atau perppu gitu kan. Itu tafsir Presiden.”

Ahli hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengaku cukup terkejut dengan penerbitan Perppu Ciptaker. Sebab, menurut Bivitri, opsi membuat perppu ini tidak pernah keluar dari mulut pemerintah saat mengundang sejumlah ahli tata negara ke Bali pada November 2022.

Waktu itu, terang Bivitri, sekitar dua hari sebelum acara G20 pada 15 November 2022, sejumlah ahli hukum tata negara mendapatkan undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk datang ke Bali. Di sana, mereka diminta menyampaikan pandangannya terkait kemungkinan tindak lanjut atas putusan MK yang membatalkan UU Ciptaker. Namun, saat itu, pemerintah tidak sedikit pun menyinggung kemungkinan bahwa Presiden bakal menerbitkan perppu.

“Rencana keluarnya perppu ini, dalam bentuk perppu, itu kita nggak ada yang tahu sebelumnya. Boleh ditanya ke para ahli itu. Kita kayak di-prank aja,” kata Bivitri kepada reporter detikX pekan lalu. “Kalau pembahasan Ciptaker-nya kami tahu.”

Bivitri menganggap penerbitan Perppu Ciptaker merupakan tindakan culas yang dilakukan pemerintah. Pemerintah seakan mengambil jalan pintas untuk mengakali putusan MK, yang menyatakan perbaikan UU Ciptaker harus memenuhi syarat partisipasi publik yang bermakna. Di sisi lain, penerbitan perppu tidak membutuhkan partisipasi publik karena sifatnya yang mendesak.

Dalam Pasal 22 UUD 1945 dijelaskan bahwa pemerintah memang diperbolehkan menerbitkan perppu dalam situasi kegentingan yang memaksa, darurat, atau staatsnoodrecht. Kegentingan yang memaksa ini dimaknai juga bahwa aturan yang dibutuhkan saat itu tidak akan cukup waktu jika dibahas melalui DPR RI. Dengan dua alasan ini, pemerintah diperbolehkan menerbitkan perppu tanpa harus menampung partisipasi publik.

Alasan ini pulalah yang menjadi dalih pemerintah menerbitkan Perppu Ciptaker. Dalam penjelasan umum Perppu Ciptaker tertuang bahwa pemerintah butuh dengan segera mengambil keputusan strategis untuk mengantisipasi situasi ekonomi global. Beberapa alasan yang dituangkan, antara lain, soal perang Ukraina-Rusia, ancaman stagflasi, dan tingginya kebutuhan lowongan kerja bagi sekitar 135,61 juta tenaga kerja informal.

Argumen ini, menurut Bivitri, terlalu mengada-ada. Sebab, semua alasan itu sebetulnya dapat diantisipasi tanpa harus menerbitkan perppu. Dalam kata lain, situasi yang disampaikan pemerintah belum mencapai titik ‘darurat’ sehingga penerbitan Perppu Ciptaker pun menjadi tidak memenuhi syarat.

“Itu sangat tidak demokratis, menggunakan mekanisme darurat untuk sesuatu yang sebenarnya normal,” tegas Bivitri.

Dipersoalkan Investor Usai Digagalkan MK

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi menolak jika dikatakan bahwa Perppu Ciptaker merupakan prank bagi para ahli. Menurut Elen, pemerintah sudah mengajak sejumlah ahli hukum tata negara untuk berdiskusi terkait penerbitan perppu ini. Dan semua ahli tata negara, kata Elen, kompak menyatakan perppu adalah hak prerogatif Presiden.

Adapun ukuran mendesak atau tidaknya, tambah Elen, juga disampaikan para ahli tata negara yang diajak berdiskusi oleh pemerintah merupakan subjektivitas Presiden. Elen mengakui ukuran kegentingan memaksa ini masih dapat diperdebatkan. Namun, kata Elen lagi, jika merujuk pada perppu-perppu sebelumnya, alasan mendesak yang dimaksud juga tidak cukup jelas alias abu-abu.

“Tapi, karena sedang butuh sesuatu pada waktu yang tepat, ya dibikin perppu,” kata Elen saat berbincang dengan reporter detikX di kantor Kemenko Perekonomian pada Jumat, 6 Januari lalu.

Perppu Ciptaker, Elen melanjutkan, bukan aturan yang ujug-ujug diterbitkan oleh pemerintah. Opsi penerbitan perppu untuk menindaklanjuti putusan MK, seingat Elen, mulai muncul pada Juli 2022. Waktu itu, kata Elen, situasi ekonomi dunia sudah mulai semakin mengkhawatirkan. Pasokan gandum dan jagung mengalami kemandekan lantaran perang Rusia-Ukraina. Harga minyak dunia juga terbang tinggi.

Sejak saat itulah pemerintah mulai memikirkan cara untuk bisa segera mengantisipasi dampak ekonomi global ini terhadap Indonesia. Sementara itu, semua strategi pemerintah yang diambil untuk mengantisipasi dampak ini sangat bergantung pada jalan atau tidaknya UU Ciptaker. Misalnya saja, kata Elen, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) alias Indonesian Investment Authority (INA) dan Badan Bank Tanah.

Dua program ini dibentuk pemerintah dengan menggunakan UU Ciptaker sebagai landasan. Apabila UU Ciptaker tidak jalan, jelas Elen, investasi pemerintah untuk kedua program ini bakal sia-sia. Pemerintah sudah menanamkan modal sedikitnya Rp 60 triliun untuk LPI dan sekitar 4.312 hektare tanah untuk Badan Bank Tanah. Dua program ini mengandalkan investor untuk menjalankan programnya.

“Sementara itu, Undang-Undang Cipta Kerja, semenjak keputusan MK, ini dipersoalkan investor. Kenapa? Ada aspek ketidakpastian,” jelas Elen.

Elen meyakini bahwa pembentukan Perppu Ciptaker sudah sesuai dengan konstitusi dan memenuhi semua amanat MK. Sebab, kata Elen, yang diminta MK dalam keputusannya waktu itu adalah memperbaiki proses pembentukan undang-undangnya, dan bukan isinya.

Proses itu diperbaiki pemerintah dengan memasukkan metode omnibus dalam UU Nomor 13 Tahun 2022. Kemudian Perppu Ciptaker juga sudah mengganti beberapa kesalahan penulisan dalam UU Ciptaker yang dianggap tidak memenuhi asas ketidakjelasan tujuan. Selanjutnya, terkait partisipasi yang bermakna, meski tidak diperlukan untuk Perppu, kata Elen, pemerintah tetap melakukan sejumlah sosialisasi yang dilakukan oleh Satgas UU Ciptaker serta kementerian dan lembaga.

Massa aksi tolak UU Cipta Kerja bertahan di depan Gedung DPR RI meski dalam kondisi hujan deras, Rabu (23/3/2022). 
Foto : Anggi Muliawati/detikcom

“Yang penting kan saya sudah menjelaskan, Mas, kenapa sih pakai perppu? Saya jelaskan. Kemudian pendapat saya diterima (atau) nggak. Menurut saya, saya sudah sesuai dengan Undang-Undang 45, kan selesai masalahnya,” tegas Elen.

Memang, putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020 tidak menyatakan menolak isi UU Ciptaker. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan telah menolak 11 permohonan uji materiil terhadap UU Ciptaker karena sudah kehilangan objek permohonan. Sebabnya, objek permohonan yang dimaksud, yakni UU Ciptaker, sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat alias cacat formil.

Atas alasan itulah pemerintah tidak lagi mengutak-atik isi UU Cipta Kerja. Mahfud Md menuturkan, sejak awal pemerintah langsung berfokus pada perbaikan proses formil penerbitan UU Ciptaker. Sebab itu, sejak putusan MK diketuk, pemerintah tidak pernah meminta DPR RI membahas ulang UU sapu jagat ini.

“Nggak (meminta DPR membahas ulang UU Ciptaker). Karena memang MK tidak mengharuskan membahas lagi. MK hanya nyuruh prosedurnya diperbaiki,” pungkas Mahfud.


Reporter: Fajar Yusuf Rasdianto, Ahmad Thovan Sugandi
Penulis: Fajar Yusuf Rasdianto
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE