INVESTIGASI

Taipan Kelapa Sawit di Antara Jerat KPK dan Kejagung

Surya Darmadi merupakan taipan kelapa sawit yang menyuap pejabat daerah untuk memuluskan izin usahanya. Dia juga diduga mencaplok lahan sawit yang merugikan warga dan negara.

Ilustrasi : Denny Putra

Selasa, 22 Agustus 2022

Jam kerja pegawai negeri telah berakhir. Malam, pukul 20.00 WIB, pada 17 September 2014, Surya Darmadi bertandang ke kantor Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Riau Zulher. Di ruangan kerja Zulher juga ada Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Gulat Medali Emas Manurung.

Berdasarkan pengakuan seluruh orang terkait kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Zulher kemudian memperkenalkan dan menjelaskan tujuan kehadiran Surya Darmadi kepada Gulat. Surya kala itu menguasai delapan area perkebunan yang tersebar di Provinsi Riau, Sumatera, dan Kalimantan Barat. Dia memiliki kilang sendiri di Bekasi, Jawa Barat, untuk mengolah CPO yang diproduksi menjadi minyak goreng Palma, biodiesel, hingga sabun.

“Ini PT Duta Palma ingin memasukkan kebunnya yang berada di Inhu (Indragiri Hulu) ke dalam program revisi RTRW seluas 18 ribu hektare,” kata Zulher.

“Kan kita hanya seluas 30 ribu hektare yang diberikan oleh Menteri (Zulkifli Hasan) untuk keperluan kebun masyarakat. Kalau 18 ribu hektare diambil oleh PT Duta Palma, habislah untuk mereka,” jawab Gulat.

Surya Darmadi keluar Gedung Kejaksaan Agung menggunakan kursi roda, Kamis (18/8/2022).
Foto : Wildan Noviansah/detikcom


Kami kan welcome saja. Daripada kami mencari-cari, kalau dia (Surya Darmadi) datang (menyerahkan diri), ya, lebih baik."

Surya Darmadi menyambar, "Itu di luar yang 30 ribu hektare, Pak Gulat. Nanti kami langsung ke Menteri membuat permohonan.” Saat itu Surya Darmadi alias Apeng adalah taipan kelapa sawit. Dia bos PT Darmex Agro Group, perusahaan yang beralamat di lantai 27 Gedung Menara Palma, Jakarta Selatan. Grup perusahaan itu terdiri atas PT Dutapalma Nusantara, PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Banyu Bening Utama, dan PT Seberida Subur.

Surya kemudian menjelaskan akan menyiapkan dana Rp 8 miliar untuk diberikan kepada Annas Maamun. Gulat hanya merespons dengan ucapan akan menyampaikan pesan Surya tersebut kepada Annas Maamun.

"Nanti," Surya kembali menyahut, "untuk Pak Gulat juga ada sedikit."

Saat beranjak dari ruangan Zulher, Gulat dicegat Legal Manager PT Duta Palma Group Suheri Terta.

“Ini ada duit Rp 100 juta, besok ditambah lagi,” kata Suheri kepada Gulat. Uang tersebut dibuntel dalam amplop berwarna cokelat. Sembari menerimanya, Gulat menjawab, "O, yalah.”

Selanjutnya Gulat menemui Annas di rumah dinasnya. Gulat telah membawa uang senilai Rp 3 miliar yang diberikan Surya melalui Suheri. Uang tersebut berbentuk pecahan dolar Singapura yang dibundel dalam amplop cokelat.

“Ini Pak uang dari PT Dutapalma dan katanya, kalau (izin) sudah diteken Menteri, akan ditambah lagi,” kata Gulat sembari menyerahkan uang tersebut kepada Annas.

Annas menerimanya dan menjawab, “Iyo-lah, nanti kita usahakan." Uang yang diterima Annas itu berasal dari Surya Darmadi, yang saat itu bisnisnya tengah berjaya. Berdasarkan arsip data terbuka Darmex Agro Group yang diakses tim detikX, total produksi minyak sawit mentah (CPO) perusahaan Surya kala itu sekitar 36 ribu megaton per bulan.

Pada akhirnya Annas dan Gulat terjaring OTT KPK. Hakim Agung Artidjo Alkostar pada 4 Februari 2016 memutuskan menghukum Annas dengan pidana kurungan penjara selama 7 tahun dan denda Rp 200 juta. Namun, pada 2020, Annas Maamun bebas berkat grasi satu tahun dari Presiden Joko Widodo. Seluruh alur cerita ini beserta vonis dari majelis hakim tertuang dalam putusan Nomor 2819 K/Pid.Sus/2015.

Setelah perkara Annas tersebut, KPK melakukan pengembangan terhadap tersangka lain, yaitu Surya Darmadi, terkait perkara suap. Namun Surya keburu kabur dan tak ada yang tahu keberadaannya. KPK lalu melakukan pencekalan terhadap Surya Darmadi pada Rabu, 5 November 2014. Setelah itu, hingga delapan tahun kemudian, barulah ada kabar keberadaan Surya Darmadi.

Perkara Lain di Kejaksaan Agung

Surya Darmadi akhirnya muncul di Kejaksaan Agung. Dia menyerahkan diri setelah pada awal Agustus lalu ditetapkan sebagai tersangka korupsi penyerobotan lahan sawit seluas 37.095 hektare. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan kerugian negara yang ditimbulkan Surya Darmadi senilai Rp 78 triliun.

"Kami kan welcome saja. Daripada kami mencari-cari, kalau dia (Surya Darmadi) datang (menyerahkan diri), ya, lebih baik," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana kepada reporter detikX pekan lalu.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menekan Surya Darmadi dengan menyita 23 asetnya di Indonesia. Mereka juga nekat akan menggelar pengadilan in absentia, peradilan yang tak perlu menghadirkan Surya.

"Salah satu gedung miliknya di Jakarta mungkin bernilai lebih dari Rp 1 triliun," kata Ketut.

Kasus Surya Darmadi yang ditangani Kejaksaan Agung ini bermula dari peristiwa yang terjadi pada 2003. Kala itu Surya meminta bantuan Raja Thamsir Rachman—yang saat itu menjabat Bupati Indragiri Hulu, Riau—memuluskan perizinan usaha budi daya kelapa sawit. Surya meminta lima anak perusahaan yang menginduk di PT Darmex Agro miliknya dipermudah mendapatkan hak guna usaha (HGU).

Padahal seluruh perizinan yang diminta Surya Darmadi berada di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), hutan penggunaan lainnya (HPL), maupun hutan produksi terbatas (HPT) di Kabupaten Indragiri Hulu. Namun kelengkapan perizinan lokasi dan usaha perkebunan perusahaan Surya Darmadi dibuat secara melawan hukum serta tanpa didahului dengan izin prinsip maupun analisis mengenai dampak lingkungan.

Di sisi lain, berdasarkan penjelasan Burhanuddin, PT Duta Palma Group juga dianggap tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan pola kemitraan sebesar 20 persen dari total luas area kebun yang dikelola. Tindakan itu mengakibatkan kerugian perekonomian negara dan hilangnya hak-hak masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu untuk memperoleh mata pencarian dari hasil hutan tersebut.

"Izin usaha lokasi dan izin usaha perkebunan dipergunakan oleh SD dengan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan serta tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional telah membuka dan memanfaatkan kawasan hutan dengan membuka perkebunan kelapa sawit dan memproduksi sawit," terang Burhanuddin.

Surya Darmadi dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Surya Darmadi saat tiba di gedung Kejaksaan Agung pertama kalinya, Senin (15/8/2022).
Foto : Rengga Sencaya/detikcom

Melalui kuasa hukumnya, yaitu Juniver Girsang, Surya Darmadi mengatakan merasa dipojokkan. "Dia komplain dan menyatakan, kok, ada pembentukan opini yang sangat memberatkan dirinya terhadap satu dugaan yang tidak benar?" kata Juniver kepada reporter detikX.

Juniver juga menuturkan Surya Darmadi geram dituding sebagai tersangka korupsi dengan nilai terbesar di Indonesia. Kegeraman itu disampaikan Surya saat berada di pelarian dari jerat hukum.

"Bagaimana mungkin saya dikatakan merugikan negara Rp 78 triliun, sementara (aset) yang dipersengketakan itu maksimal nilainya hanya Rp 5 triliun?" kata Surya sebagaimana ditirukan Juniver.


Reporter: May Rahmadi, Rani Rahayu
Penulis: May Rahmadi
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE