Permenkominfo Bukan Kitab Suci

Mengenakan kaus hitam berkerah, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan muncul di hadapan awak media pada Ahad, 31 Juli 2022, pagi. Dia membaca secarik kertas di mejanya dan mengumumkan informasi yang kemudian ramai jadi perbincangan di media sosial.

Hari itu, Kominfo resmi memblokir tujuh penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang cukup populer di Indonesia. Ketujuh PSE ini adalah PayPal, Steam, Dota, CS Go, Yahoo, Origin.com, dan epicGames.

Pemblokiran dilakukan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE. Dalam aturan ini disebutkan, setiap PSE wajib mendaftarkan perusahaannya secara daring melalui One Single Submission (OSS), yang dimiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pemblokiran ini mendapatkan berbagai respons dari masyarakat, khususnya para pengguna PSE yang telah diblokir tersebut. Sebagian dari mereka mengeluhkan tidak bisa menerima upah kerja karena gajinya dibayar melalui PayPal. Sebagian lain mengaku harus kehilangan mata pencarian sebagai gamer.

ni kan bukan Al-Qur'an, bukan Alkitab, kalau ada masukan konstruktif untuk memperbaiki, ya kami perbaiki. Tapi mencabut ya nggak, ini amanat UU, kok.”

Sejumlah aktivis dan pengamat digital pun mempertanyakan keputusan Kominfo tersebut. Mereka menganggap Kominfo telah melanggar hak-hak masyarakat. Beberapa pasal dalam aturan baru tersebut juga dinilai kontroversial.

“Ini kan bukan Al-Qur'an, bukan Alkitab, kalau ada masukan konstruktif untuk memperbaiki, ya kami perbaiki. Tapi mencabut ya nggak, ini amanat UU, kok,” ungkap Semuel Abrijani Pangerapan kepada tim detikX menanggapi protes dari elemen masyarakat tersebut.

Tim detikX, yaitu May Rahmadi, Rani Rahayu, dan Fajar Yusuf Rasdianto, berkesempatan berbincang dengan Semuel terkait isu ini. Semuel menjawab semua pertanyaan dan kritik yang datang atas keputusan Kominfo dan Permenkominfo tersebut. Berikut petikan wawancaranya:

Apa tujuan awal membentuk Permenkominfo No 5 Tahun 2020?

Kami ingin berdaulat di ruang digital dengan menjaga ruang digital agar sama dengan perundang-undangan Indonesia. Dan menjadikan ruangan yang kondusif, aman, dan nyaman bagi masyarakat dan juga pelaku usaha yang beraktivitas di ruang digital.

Sejauh ini sudah berapa PSE asing yang mendaftar?

Per pukul 12.00 WIB (Rabu, 3 Agustus 2022) itu 9.308 (sistem elektronik/SE) didaftarkan oleh 5.611 badan usaha. Karena satu badan usaha punya banyak layanan.

Ada negara di ASEAN yang menerapkan aturan serupa?

Ada. Singapura menerapkan peraturan yang sama. Mereka wajib mendaftar. Kalau yang besar wajib mendaftar, yang tidak itu volunter. Mereka memang mengaturnya yang besar-besar. Kalau kami kan ingin mengatur semuanya.

Pada 2015, Anda sempat bilang bahwa seharusnya pemblokiran dilakukan pengadilan. Sekarang kenapa berubah?

Bukan perubahan, kan waktu saya ngomong itu sebelum UU ITE direvisi. Coba baca UU ITE Pasal 40 ayat 2a dan 2b. Di situ negara diberi kewajiban untuk melakukan penataan pengendalian ruang digital. Setelah (direvisi) itu, negara diberi kewenangan. Sebelum UU ITE ini, nggak ada tuh (aturan) untuk memblokir, jadi nggak perlu. Jadi setiap pelanggaran terhadap UU, pemerintah tuh hukumnya wajib malah (melakukan tindakan). Makanya ada revisi, dan bukan UU ITE saja, tapi peraturan PSE-nya. Jadi sudah berubah konstitusinya dan kami di Kominfo membuat tata kelolanya.

Salah satu yang dikritisi publik adalah sosialisasi dari aturan baru ini. Bagaimana tanggapan Anda?

Kalau informasinya tidak masif dan kami kurang sosialisasi, harusnya yang mendaftar lebih sedikit daripada yang tidak mendaftar. Ini, dari 9.300-an, cuma tujuh yang tidak mendaftar, berapa persen itu?

Kominfo sempat memblokir tujuh PSE lantaran belum mendaftar. Kenapa kemudian dibuka lagi?

Ya kami kan sudah hukum mereka. Kemarin kan sudah kami blok. Terus mereka kontak “oh, iya, maaf”. Ya oke, niat baik harus kami hargai. Kami kasih waktu. Silakan segera daftarkan. Kalau nggak, ya (aturan) kami tegakkan.

Untuk memberi kelonggaran itu, apakah ada keputusan menteri atau semacamnya?

Itu kan diskresi karena tadi sudah ditutup. Tapi per hari ini (Rabu, 3 Agustus 2022) kami sudah buka semua karena sudah ada niat baik.

Pasal-pasal di Permenkominfo ini dinilai dapat merenggut kebebasan berekspresi. Ada tanggapan?

Netizen indonesia itu apa yang mereka nggak bisa omongin? Bebas semua ini, justru malah kebablasan. Pembatasan di mana? Kalau saya bisa membatasi yang bully saya, sudah hilang semua itu kontennya, meme-meme saya sudah hilang semua. Nggak masuk akal.

Beberapa orang sempat menerima doxing setelah ikut diskusi yang mengkritisi Kominfo di Space Twitter. Bagaimana sikap Anda?

Doxing itu adalah tindakan yang tidak terpuji. Katanya kami mau menciptakan privasi? La kok kami dukung orang-orang kayak gini? Nggak mau saya. Itu tidak bermartabat.

Banyak pro-kontra di masyarakat terkait Permenkominfo ini. Apakah ke depan akan mencabut atau merevisinya?

Ini kan bukan Al-Qur'an, bukan Alkitab. Kalau ada masukan konstruktif untuk memperbaiki, ya kami perbaiki. Tapi mencabut ya nggak, ini amanat UU, kok.

Soal aplikasi judi online yang terdaftar di Kominfo dan kemudian diblokir itu gimana?

Jadi kami sekarang sudah update. Ada 16 kami suspend karena, ketika dia mendaftar, dia menyatakan permainan. Ada yang kami blok, ada yang kami mintai klarifikasi. Satu kami mintai klarifikasi karena dia ada di Indonesia. Jadi dia akan kami panggil dalam waktu dekat ini. Sementara yang 15 kami blokir dulu untuk mereka melakukan klarifikasi karena ketika mereka mendaftar itu permainan.