INVESTIGASI

Taruhan Nyawa Pembela HAM

Veronica Koman bukan satu-satunya pembela HAM yang tidak mendapat jaminan perlindungan dari negara. Ini menunjukkan ada masalah perlindungan terhadap pembela HAM di Indonesia.

Ilustrasi : Edi Wahyono

Selasa, 23 November 2021

Dalam rentang waktu tak sampai dua pekan, Veronica Koman mengalami serangkaian teror. Pada 24 Oktober dan 7 November 2021, di Jakarta Barat, rumah orang tua Veronica dikirimi paket yang meledak dan seorang kerabat dekatnya dikirimi bangkai ayam. Semuanya disertai dengan pesan-pesan bernada ancaman kepada Veronica.

Bahkan, sejauh ini, teror dan intimidasi yang dialami Veronica lebih dari yang ditargetkan ke orang tua dan kerabatnya.

“Mungkin tepatnya bukan teror, ya, tapi bentuk intimidasi. Itu udah kenyang, udah sampai nggak kehitung," kata Veronica kepada reporter detikX pekan lalu.

Veronica adalah seorang pengacara publik yang tak memungut biaya dan aktif bergiat dalam isu-isu HAM. Beberapa tahun terakhir, ia memfokuskan advokasinya terhadap isu HAM di Papua—isu sensitif dan kontroversial karena mengarah pada hak menentukan nasib sendiri yang berujung pada pemisahan Papua dari Indonesia.

The Australian Council for International Development (ACFID) memberikan penghargaan Sir Ronald Wilson Human Rights Award kepada Veronica Koman.
Foto : ACFID


Ini menunjukkan pelaku sudah memiliki informasi yang cukup detail tentang Vero dan keluarganya, dan tidak segan-segan menggunakannya untuk mengancam Vero.”

Dia dituding sebagai pengkhianat karena membela HAM orang-orang Papua yang menjadi korban kekerasan. Dalam catatan Komnas HAM, Papua merupakan wilayah yang kebebasan berpendapat dan berekspresi sipilnya terkekang. Setidaknya, hingga kini, terdapat kasus Wasior 2001, Wamena 2003, dan Paniai 2014 yang tak kunjung tuntas. Sering kali protes dari para pembela HAM dituding sebagai tindakan separatis atau makar.

Pada September 2019, Veronica ditetapkan Polda Jawa Timur sebagai tersangka dan buron atas tuduhan telah melakukan provokasi terkait insiden pengepungan mahasiswa di Surabaya. Kini, sebagai pelarian, Veronica tinggal di Australia. Namun ia masih kencang menyuarakan kekerasan yang dialami orang Papua.

“Mungkin yang paling dramatis ya tahun 2018 itu. Aku sempat dievakuasi ke Singapura gara-gara dikejar. Itu setelah konsultasi dengan beberapa aktivis senior waktu itu. Mereka pikir aku harus keluar dari Indonesia saat itu juga. Jadi, ketika cek pesawat, paling cepat ada saat itu ke Singapura, jadi ke Singapura,” ujarnya.

Ketika polisi menyematkan status tersangka, Veronica justru mendapat penghargaan Sir Ronald Wilson Human Rights dari The Australian Council for International Development (ACFID). Dia dianggap konsisten dan berani memperjuangkan hak-hak orang-orang Papua.

Namun semua aktivitas Veronica sama sekali tidak berhubungan dengan orang-orang terdekatnya, termasuk orang tuanya. Dia bahkan mengaku hubungan dengan orang tuanya memburuk karena komitmen dia membela HAM orang-orang Papua.

Setelah adanya teror beruntun terhadap keluarga Veronica, Kapolres Jakarta Barat Ady Wibowo mengklaim timnya mengusut kasus tersebut. Menurutnya, polisi menjaga dan berpatroli di sekitar lingkungan rumah orang tua dan kerabat Veronica. Ady tidak menjelaskan pola dan waktu penjagaannya.

Namun, berdasarkan pantauan detikX di sana pada Rabu dan Kamis pekan lalu, dari siang hingga malam hari, tidak tampak anggota kepolisian di sekitar lokasi. Informasi yang detikX peroleh, polisi hanya banyak beraktivitas di lingkungan orang-orang terdekat Veronica ketika awal-awal kejadian teror.

Bukan Hanya Veronica Koman

Amnesty International Indonesia, organisasi internasional nonpemerintah berkantor pusat di Inggris yang berfokus mempromosikan HAM, menilai kasus teror terhadap Veronica harus dilihat dalam potret yang lebih luas. Wakil Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena mengatakan serangan terhadap Veronica melalui orang-orang terdekatnya mengindikasikan bahwa pelaku bisa mengakses informasi pribadi.

“Serangan ini mengetahui dengan jelas alamat orang-orang terdekat Vero (sapaan akrab Veronica),” kata Wirya pekan lalu. “Ini menunjukkan pelaku sudah memiliki informasi yang cukup detail tentang Vero dan keluarganya, dan tidak segan-segan menggunakannya untuk mengancam Vero.”

Kematian Pegiat Lingkungan Golfrid Siregar 'Janggal'.
Foto : Detikcom Free Watermark.

Amnesty mendesak kepolisian menginvestigasi serius serangan-serangan terhadap Veronica secara khusus. Sekaligus menjamin keselamatan dan keamanan Veronica dan orang-orang terdekatnya. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa negara menjalankan kewajiban melindungi warga negaranya.

Berdasarkan informasi yang diterima Amnesty, sudah ada 136 serangan terhadap para pembela HAM dengan korban 325 orang pada tahun ini. Serangan itu bukan hanya berbentuk fisik, tetapi juga digital. Itu artinya, Wirya melanjutkan, kondisi perlindungan terhadap pembela HAM di Indonesia sudah semakin genting.

“Terlepas dari apa pun pandangan negara terhadap aktivisme Vero,” kata Wirya, “perlindungan yang paling penting adalah menangkap pelakunya, dan memastikan siapa pun pelakunya diadili untuk memberi sinyal kepada para pelaku bahwa keluarga pembela HAM dan pembela HAM dilindungi oleh negara.”

Sejak Januari 2019 hingga Mei 2021, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat ada 329 peristiwa pelanggaran terhadap pembela HAM. Pelanggaran tersebut berdampak pada 2.705 korban. Ada yang ditangkap, dianiaya hingga luka-luka, bahkan tewas. Para pelakunya adalah pemerintah, swasta (agrobisnis), polisi, dan TNI.

Namun proses hukum kasus itu banyak yang mandek. Beberapa contohnya, kasus upaya pembunuhan dengan cara membakar rumah yang dialami Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nusa Tenggara Barat pada 28 Januari 2019, pembunuhan pejuang lingkungan hidup dan HAM yang juga aktivis Walhi Sumatera Utara Golfrid Siregar, serta peretasan akun WhatsApp pegiat HAM dan demokrasi Ravio Patra pada April 2020.

Komnas Perempuan memiliki data yang spesifik. Dalam catatan mereka, ada 87 kasus kekerasan terhadap perempuan pembela HAM (PPHAM) sepanjang 2015 sampai 2021. Kasus-kasus tersebut terkait dengan beberapa isu, di antaranya konflik agraria, isu perempuan, dan isu Papua.

Bentuk kekerasan terbanyak adalah kekerasan psikis, berupa ancaman dan kekerasan verbal. Ada pula kekerasan sistematis seperti penyerangan terhadap kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jakarta. LBH APIK selama ini kerap memfokuskan kegiatannya pada pendampingan dan bantuan hukum bagi perempuan yang mengalami ketidakadilan, kekerasan, dan berbagai bentuk diskriminasi.

Komisioner Komnas Perempuan Andy Yentriyani menjelaskan pembelaan dan perlindungan terhadap PPHAM memiliki sejumlah tantangan. Salah satunya minimnya kebijakan untuk kepentingan perlindungan PPHAM. “Masih minim atau parsialnya kebijakan yang mengatur dan melindungi pembela HAM dan PPHAM secara khusus,” kata dia.

Di tingkat internasional, jaminan hak pembela HAM telah dinyatakan Deklarasi PBB tentang Pembela HAM. Pada Pasal 1, deklarasi itu menegaskan “Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional”.

Namun, di Indonesia, aturan mengenai hal tersebut belum jelas. Hukum positif nasional atau hukum yang berlaku saat ini bahkan tidak menjelaskan definisi ‘pembela HAM’ dan apa aktivitasnya.

Kondisi tersebut membuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membuat Peraturan Komnas HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pembela Hak Asasi Manusia. Komnas HAM menetapkan aturan tersebut pada 29 Oktober 2021.

Dalam SNP tersebut dijelaskan, pembela HAM adalah individu, kelompok, dan organisasi kemasyarakatan yang memajukan dan melindungi HAM dan kebebasan dasar yang diakui secara universal. Pembela HAM mengupayakan pemajuan dan perlindungan hak-hak sipil dan politik serta pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, juga memajukan dan melindungi hak-hak anggota kelompok, seperti komunitas adat.

Agar status pembela HAM tidak disalahgunakan, definisi yang mengacu pada panduan tentang pembela HAM Uni Eropa itu diberi penegasan. “Definisi ini tidak berlaku bagi individu, kelompok, atau organisasi yang melakukan atau mempropagandakan kekerasan,” tulis dokumen tersebut.

SNP tersebut juga menjelaskan fungsi pembela HAM. Beberapa di antaranya mencari informasi dan mengumpulkan informasi serta melaporkan dugaan pelanggaran HAM, melakukan pembelaan terhadap korban pelanggaran HAM, menjamin akuntabilitas, serta mengakhiri impunitas. Impunitas dalam wacana HAM mengacu pada kegagalan membawa pelaku pelanggaran HAM ke pengadilan.

Komnas HAM meyakini SNP ini bisa mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak para pembela HAM. SNP ini bakal disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait, di antaranya Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung sebagai pihak penegak hukum.

“Komnas HAM mendorong ini agar bisa jadi instrumen advokasi, edukasi, dan perbaikan regulasi agar pemerintah bisa membuat regulasi yang melindungi para pembela HAM,” kata Pelaksana Tugas Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM Komnas HAM Mimin Dwi Hartono.


Reporter: Fajar Yusuf Rasdianto, May Rahmadi
Penulis: May Rahmadi
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE