INVESTIGASI

Menelusuri Ponpes Penerima Dana Hibah Banten

Dana hibah dari Pemprov Banten kepada ribuan pondok pesantren tahun 2018 dan 2020 diduga dipotong oleh oknum pejabat dan pelaksana di lapangan. Ada juga masalah data ponpes yang belum terverifikasi dengan baik.

Foto: Pondok pesantren Nurul Manaqib di Desa Sindangsari, Pabuaran (M Rizal/detikX) 

Selasa, 8 Juni 2021

Berbekal data yang diunduh dari laman Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Provinsi Banten, yang berisi daftar pondok pesantren penerima dana hibah pada 22 Juli 2020, detikX mencoba menelusuri keberadaan ponpes-ponpes tersebut sesuai alamat yang tertera pada dokumen itu, Jumat 4 Juni 2021. Penelusuran dilakukan karena beredar kabar dugaan adanya ponpes fiktif penerima dana hibah tahun 2020.

Banyak alamat ponpes yang dicantumkan secara tidak lengkap dalam daftar tersebut. Hanya dituliskan nama jalan dan kecamatannya saja. Sebagai contoh Ponpes Manba’ul Ulum, yang tertera di data Biro Kesra Provinsi Banten beralamat di Jalan Syekh Nawawi, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

Awalnya, setelah bertanya kepada sejumlah warga dan petunjuk yang diberikan aplikasi peta digital, detikX tiba di sebuah lokasi yang terletak di Jalan Syech Moh Nawawi, Kelurahan Banjar Agung, Cipocok Jaya. Jalan itu sejajar dengan Jalan Tol Jakarta-Merak. Setelah ditelusuri, bukannya bangunan ponpes yang ditemukan pada hari itu, melainkan lahan kosong dan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bogeg.

Ponpes Manba'ul Ulum di Jalan Syekh Nawawi, Kampung Cigebug, Desa Banjar Agung, Serang. 
Foto: Bahtiar Rifai/detikcom

Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata Ponpes Manba’ul Ulum terletak di Lingkungan Cigebug, Jalan Syekh Nawawi, Kampung Cigebug, RT 02/RW 01, Kelurahan Banjar Agung, Cipocok Jaya. Ponpes ini berjarak sekitar 300 meter dari Jalan Syekh Nawawi Al Bantani. “Iya, memang kalau melihat peta, mengarahnya ke TPU Bogeg terus. Nggak tahu kenapa,” ujar pimpinan Ponpes Manba’ul Ulum, Ustad Nahtadi, saat ditemui detikX di ponpesnya pada Jumat, 18 Juni 2021.

Itu berita bohong. Begitu juga yang di Cilegon ada yang fiktif. Yang ada itu, pesantren yang namanya benar, tapi alamatnya keliru. Jadi kayak Ayu Ting Ting. Jadi laporan itu sebagian besar isinya fitnah.”

Ponpes yang dipimpin Nahtadi baru berdiri pada tahun 2011. Ponpes tersebut memiliki Izin Operasional Pondok Pesantren (IJOP). Terlihat beberapa bangunan pondok tempat para santri tinggal. Ponpes ini memiliki santri laki-laki sebanyak 50 orang. “Nggak ada yang salah. Insya Allah nggak ada yang salah. IJOP nggak ada yang salah. Kalau fiktif kan nggak ada. Santrinya nggak ada. IJOP nggak ada. Ini ada kan. Pesantrennya ada, izin operasionalnya ada,” katanya.

Nahtadi juga membenarkan bahwa ponpesnya telah menerima dana hibah dari Pemprov Banten pada 2018 dan 2020. Dana hibah itu diterima utuh tanpa pemotongan sepeser pun. “Adapun pemotongan nggak ada. Bersih semua. Dari pihak saya nggak ada,” jelas Nahtadi. “Dikirimnya ke rekening. Ada rekening juga. Bersih, nggak ada potongan,” tegasnya lagi.

Tidak hanya Manba’ul Ulum, detikX juga menyambangi ponpes penerima dana hibah tahun 2018 dan 2020 lainnya. Ponpes itu yakni Darul Istiqomah, yang terletak di Kampung Gadog, RT 009 RW 009, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Ponpes itu terletak di tengah pemukiman dan sawah milik warga, 500 meter dari Jalan Palka. Terlihat belasan kobong atau pondok bambu tempat santri menginap dan belajar berjejer rapi.

“Pesantren ini mah resmi. Kita punya IJOP dan akta notaris dan memang kami terima bantuan. Yang tahun 2018 dan 2020 kemarin terima juga. Jadi nggak bener kami fiktif,” kata pengasuh Ponpes Darul Istiqomah, KH Taufik, saat ditemui detikX di ponpes tersebut, Jumat, 4 Juni 2021.

Menurut pengakuan Taufik, uang hibah 2018 sebesar Rp 20 juta dan tahun 2020 sebesar Rp 30 juta diterima tanpa dipotong sepeser pun. “Itu uangnya sudah jadi bangunan. Saya bangun buat gedung permanen dari bata buat majelis. Silakan dilihat. Kemarin orang Pemprov Banten udah ngecek ke sini,” cetusnya.

Selanjutnya, Ponpes Nurul Manaqib di Kampung Taman Barang, RT 009 RW 003, Desa Sindangsari, Pabuaran, Kabupaten Serang. Ponpes sederhana yang dikelola KH Zamal itu secara fisik ada. Saat didatangi, sejumlah santri tengah aktif mengikuti pengajian kitab kuning. Salah seorang pengurus mengakui ponpesnya menerima dana hibah pada 2020.

Ponpes Daarul Istiqomah di Kampung Gadog Desa Pasanggrahan, Pabuaran.
Foto : M Rizal/detikX

* * *

Pada 2020, Pemprov Pemprov Baten telah merealisasikan pencairan dana hibah ke setidaknya 3.477 ponpes. Ponpes itu tersebar di wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, hingga Tangerang Raya. Masing-masing ponpes menerima dana hibah sebesar Rp 30 juta dengan nilai total anggaran sebesar Rp 117,78 miliar.

Tapi, di lapangan, penyaluran dan hibah itu diwarnai praktik pemotongan. Kejaksaan Tinggi Banten pun bergerak melakukan pengusutan. Sampai sejauh ini, jaksa telah menetapkan lima orang tersangka atas pemotongan dana hibah ponpes tersebut pada Mei 2021.

Para tersangka itu adalah Irfan Santoso (mantan Kepala Biro Kesra Pemprov Banten), Toton Suriawinata (Ketua Tim Verifikasi Dana Hibah), TB Asep (pimpinan ponpes di Pandeglang), Agus Gunawan (pekerja harian lepas di Biro Kesra) dan Epi Saepul, oknum pimpinan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kecamatan Labuan.

Belakangan, penyidikan terhadap kasus itu merembet ke penyaluran dana hibah serupa pada 2018. Pasalnya, ditemukan juga pemotongan dana hibah ponpes yang dilakukan sejumlah oknum tahun itu. Jika dana hibah tahun 2020 disalurkan langsung oleh Pemprov, dana hibah tahun 2018 disalurkan melalui FSPP Banten. Jumlahnya sekitar Rp 66,228 miliar untuk 3.112 ponpes.

Selain pemotongan penyaluran dana hibah, Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik Banten, Uday Suhada, juga mengklaim menemukan dugaan adanya ponpes fiktif. Menurut keterangannya, dari hasil investigasinya pada Desember 2020, Uday menyebutkan ada 46 ponpes yang diduga fiktif sebagai penerima hibah, yaitu di wilayah Kecamatan Pabuaran dan Padarincang. “Di lapangan hanya nama saja alias gaib,” kata Uday kepada detikX di Serang, Kamis, 3 Juni 2021.

Pola bantuan ke lembaga diduga fiktif itu, menurut Uday, mengingatkan pada kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) 2011, yang menyeret Gubernur Banten saat itu, Ratu Atut Chosiyah, ke penjara. Saat itu Pemprov Banten menggelontorkan dana bansos sebesar Rp 340 miliar kepada 221 lembaga, yang sebagian fiktif, dan terjadi pemotongan dana.

Uday juga mempertanyakan penyaluran dana hibah ponpes pada 2018 yang melalui FSPP, tidak langsung dari Pemprov Banten atau Biro Kesra. “Kenapa nggak langsung dari Biro Kesra atau Bank BJB atau Bank Banten ke penerima langsung. Meskipun memang oleh FSPP disalurkan kepada rekening masing-masing, faktanya FSPP itu nggak punya database,” ujar Uday lagi.

Namun, beberapa ponpes diduga fiktif yang terdapat dalam data milik Uday ternyata ada wujudnya. Dua di antaranya yaitu Ponpes Darul Istiqomah di Kampung Gadog, Desa Pasanggrahan, dan Ponpes Nurul Manaqib di Kampung Taman Barang, Desa Sindangsari. Belakangan, Uday diadukan ke polisi oleh para pimpinan ponpes Banten karena masalah dugaan ponpes fiktif ini.

Sekretaris Jenderal FSPP, KH Fadlullah, membantah dugaan adanya ponpes fiktif seperti diutarakan oleh Uday. “Itu berita bohong. Begitu juga yang di Cilegon ada yang fiktif. Yang ada itu, pesantren yang namanya benar, tapi alamatnya keliru. Jadi kayak Ayu Ting Ting. Jadi laporan itu sebagian besar isinya fitnah,” kilah Fadhlullah.

Fadlullah mengaku data ponpes penerima dana hibah pada 2018 murni dimiliki oleh FSPP, bukan diambil dari basis pangkalan data pendidikan Islam atau Education Management Information System (EMIS) milik Kementerian Agama. Sebab, FSPP sudah memiliki data ponpes se-Banten, yang jumlahnya 5.000-an. Data itu dimiliki sejak program dana hibah dimulai saat Gubernur Banten dijabat oleh Ratu Atut Chosiyah.

Suasana di Ponpes Nurul Manaqib di Desa Sindangsari, Pabuaran.
Foto: M Rizal/detikX

Walau begitu, lanjut Fadhlullah, data ponpes yang akan menerima dana hibah 2018 yang disalurkan melalui FSPP tetap menggunakan data EMIS Kementerian Agama karena itu adalah data resmi pemerintah. “Itu bukan berarti FSPP nggak punya data. Kita punya data, lebih banyak dari itu, tapi kita tidak gunakan sebagai tolok ukur. Kan harus data resmi pemerintah,” jelasnya.

Dari jumlah 3.122 ponpes, hampir 70 persen merupakan ponpes salafiyah atau tradisional. Saat itu kantor wilayah meminta FSPP melakukan verifikasi mulai tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Verifikasi dilakukan terkait aspek administrasi dan legalitasnya, seperti IJOP dan akta notaris. Setelah kedua hal itu dipastikan dimiliki oleh sebuah ponpes, maka datanya akan diinput.

“Di antara itu ada juga yang tidak memiliki izin operasional, tidak ada akta notaris, tetapi pesantren itu secara faktual ada, maka bisa dibuatkan surat keterangan. Dan surat keterangan itu tetap dari kantor Kementerian Agama setempat,” kata Fadhlullah.

Kendati begitu, isu tentang ponpes fiktif mengemuka kembali pada rencana penyaluran dana hibah ponpes tahun 2021 di Banten. Kepada sejumlah wartawan di Banten pada 21 Mei 2021, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Gunawan Rusminto mengatakan, untuk 2021, sebenarnya akan ada dana hibah untuk ponpes, tapi belum dicairkan karena Kejati Banten tengah menyidik dugaan korupsi penyaluran dana hibah ponpes untuk 2020 dan 2018.

Untuk 2021, rencananya akan digelontorkan dana hibah sebesar Rp 161 miliar buat 4.042 ponpes, yang masing-masing ponpes akan menerima Rp 40 juta. Tapi, dari total jumlah ponpes yang tercatat itu, 716 ponpes dinyatakan bermasalah, seperti dobel pencatatan dan masalah administrasi, sisanya 202 ponpes belum memiliki IJOP.

Gunawan mengatakan pihaknya segera melakukan verifikasi faktual untuk menyelesaikan masalah ini. “2018 dan 2020 itu bukan saya. Saya nggak pernah bilang fiktif. Saya mau verifikasi administrasi dan dilanjutkan dengan verifikasi faktual dulu,” katanya saat dihubungi detikX, Selasa, 8 Juni 2021.


Koreksi

Berita ini telah mengalami koreksi dari redaksi pada 13 Juni 2021. Sebelumnya berita ini berjudul “Ponpes ‘Hantu’ Penerima Duit Hibah.” Redaksi melakukan penelusuran pondok pesantren penerima dana hibah tahun 2020 berdasarkan data Biro Kesra Pemprov Banten yang kurang lengkap alamatnya, sehingga berita yang dihasilkan menjadi kurang tepat. Setelah mendapatkan informasi tambahan, dan dilakukan penelusuran ulang pada 12 Juni 2021, ditemukan bahwa sejumlah ponpes penerima dana hibah benar-benar ada. Atas kesalahan ini, redaksi meminta maaf.


Reporter: M Rizal Maslan, Fajar Yusuf Rasdianto, Bahtiar Rifai (Serang)
Redaktur: M Rizal Maslan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE