INVESTIGASI

Asal Cair demi Gubernur Wahidin

Nama Gubernur Banten Wahidin Halim terseret dalam dugaan korupsi dana hibah pesantren di Provinsi Banten. Perintah Wahidin ditafsirkan anak buahnya dengan menerobos aturan yang berujung pada kerugian negara.

Ilustrasi : Edi Wahyono

Senin, 7 Juni 2021

Ustaz Wahyu--bukan nama sebenarnya--tidak beranjak dari sajadahnya setelah salat Zuhur berjemaah siang itu. Kepalanya tertunduk dan tangannya ditengadahkan meminta ampunan kepada Sang Khalik. Air mukanya tampak begitu resah. Keresahan itu dapat ditangkap oleh istri Wahyu, yang menjadi makmumnya. Tetapi, alih-alih ikut merasakan keresahan itu, sang istri justru mesam-mesem menahan tawa.

Saat Wahyu menoleh ke belakang, istrinya tidak bisa lagi membendung kegeliannya. Tawa sang istri pun pecah di depannya. Wahyu, yang tidak menyadari apa pun, merasa keheranan melihat tingkah istrinya. Maka, dengan lembut, istrinya pun berkata, “Salatnya ada yang kelebihan, nih.”

Dengan tatapan bingung, Wahyu lantas ikut terbahak bersama istri dan anaknya. Rupanya pemimpin salah satu pondok pesantren salafiah atau tradisional di Kecamatan Kasemen, Serang, Banten, itu tidak sadar dia melaksanakan salat Zuhur sampai lima rakaat. Mereka kemudian menertawakan kejadian itu untuk kemudian mengulang salat bersama lagi.

Jaksa Kejati Banten saat menggeledah Masjid Albantani, 19 April 2021
Foto : Bahtiar Rifai/detikcom

Kepada detikX, Wahyu bilang bahwa saat itu pikirannya sedang kacau balau. Dia ketakutan setelah menerima pesan singkat dari salah satu pemimpin Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten pada pertengahan April silam. Pesan tersebut datang setelah informasi penggeledahan oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Banten di Masjid Albantani, kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, ramai diberitakan media pada 19 April lalu. Penggeledahan dilakukan sebagai tindak lanjut Kejati atas dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren di Provinsi Banten untuk tahun anggaran 2018 dan 2020.

Kamu dulu mau diperintah Bu Atut (mantan Gubernur Banten Atut Chosiyah) meskipun disuruh melakukan pemotongan dana dari penerima hibah. Kenapa tidak mau saya suruh untuk membantu para kiai melalui pondok pesantrennya dengan mempersulit, padahal itu ibadah.”

Dalam pesan tersebut, Wahyu diminta tidak buka suara jika kelak dipanggil Kejati sebagai saksi. Dia diancam tidak diikutsertakan lagi dalam program dana hibah pesantren jika memberi kesaksian yang jujur. “Kalau diperiksa, jangan sampai bilang dipungut (biaya). Kalau proposal, bilang saja bikin sendiri. LPJ (laporan pertanggungjawaban) bikin sendiri,” terang Wahyu menirukan isi pesan singkat tersebut saat ditemui detikX di Serang, Jumat, 4 Juni 2021.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Banten Ivan Siahaan menjelaskan kasus dugaan korupsi hibah pesantren ini bermula dari hasil temuan tim penyidik Kejati Banten pada 2021. Temuan itu mengindikasikan adanya penyelewengan program dana hibah pesantren di Provinsi Banten pada 2020. Program ini termaktub dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Banten 2020.

Total penerima hibah ponpes pada 2020 itu sebanyak 3.982 pesantren. Masing-masing pesantren mendapatkan bantuan dana Rp 30 juta dengan total anggaran yang disiapkan Rp 177,78 miliar. Namun dana ini diduga tidak semuanya sampai kepada pengurus pesantren. Ada dugaan pemotongan dana oleh oknum yang melibatkan pejabat Pemprov Banten dan aktor lapangan. Selain itu, Kejati menduga ada sebagian data pesantren tersebut yang fiktif.

Dari situ diterbitkanlah surat perintah penyelidikan oleh Kejati pada 13 April 2021. Sejumlah saksi dipanggil untuk dimintai keterangan. Dari keterangan para saksi tersebut, ditetapkan satu tersangka atas nama Epi Saepul pada 15 April 2021. Oknum pimpinan FSPP Kecamatan Labuan ini diduga telah menyunat hak dana hibah sejumlah pimpinan pesantren. “Ada yang (dipotong) Rp 15 juta, ada yang Rp 10 juta. Relatif,” tutur Ivan kepada detikX, Kamis, 3 Juni 2021.

Setelah penangkapan Epi, tim penyidik kembali memanggil sejumlah saksi lainnya. Total ada 160-an saksi yang dipanggil Kejati. Mereka terdiri atas pimpinan pesantren dan petugas di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten. Dari keterangan para saksi tersebut, diketahui lokasi yang diduga menyimpan bukti-bukti berkas penyelewengan dana hibah pesantren. Lokasi itu adalah Masjid Albantani di KP3B, Serang. Tepatnya, di ruangan Sekretariat Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Di situlah, penggeledahan pada 19 April silam itu dilakukan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Banten, Ivan Siahaan
Foto : M Rizal/detikcom

Dari penggeledahan tersebut, jaksa menemukan ribuan proposal pengajuan dana hibah yang mencurigakan. Ribuan proposal tersebut berisi kalimat yang nyaris 100 persen mirip. Perbedaannya hanya pada kop surat dengan pembubuhan nama pondok pesantren yang berbeda-beda. Dengan temuan dokumen dan keterangan para saksi, Kejati pun menetapkan empat tersangka lain. Mereka adalah TB Asep, pemimpin salah satu pondok pesantren di Pandeglang; Agus Gunawan, pekerja harian lepas di Biro Kesra Banten; Irfan Santoso, mantan Kepala Biro Kesra Provinsi Banten; dan Toton Suriawinata, mantan Ketua Tim Verifikasi Dana Hibah.

Ivan mengatakan Kejati tidak bakal berhenti pada penetapan kelima tersangka tersebut. Menurutnya, dari keterangan para tersangka itu, Kejati telah mendapatkan beberapa nama baru yang juga tengah diselidiki. Sayangnya, Ivan enggan menyebutkan siapa nama-nama yang dimaksud. “Yang bisa saya ungkapkan, dari hasil keterangan tersangka ini, ada beberapa nama, dan ini sedang dalam proses penyidikan oleh penyidik,” tegas Ivan.

Irfan Santoso juga menyeret nama Gubernur Banten Wahidin Halim ke pusaran kasus dana hibah pesantren itu saat diperiksa oleh jaksa. Berdasarkan penggalan berkas acara pemeriksaan (BAP) terhadap Irfan Santoso yang didapatkan detikX, disebutkan bahwa Wahidin pernah memanggil Irfan ke rumah Gubernur di Jalan Brigjen Syam’un, Serang, pada Agustus 2019. Pertemuan dengan Wahidin itu dihadiri pula oleh Kepala Bappeda Muhtarom, Kepala Inspektorat Provinsi Banten Kusmayadi, serta Kepala Biro Pembangunan dan Administrasi Pembangunan Setda Banten Ahmad Syaukani.

Dalam pertemuan itu, Wahidin sempat menanyakan perkembangan pencairan dana hibah pesantren kepada Ahmad. Ahmad lantas menjawab bahwa dana hibah pesantren belum bisa dicairkan karena belum ada rekomendasi dari Irfan. Sebelum Irfan sempat menjelaskan terkait rekomendasi tersebut, Wahidin langsung menegurnya. “Kamu dulu mau diperintah Bu Atut (mantan Gubernur Banten Atut Chosiyah) meskipun disuruh melakukan pemotongan dana dari penerima hibah. Kenapa tidak mau saya suruh untuk membantu para kiai melalui pondok pesantrennya dengan mempersulit, padahal itu ibadah,” kata Wahidin seperti diceritakan Irfan kepada para penyidik Kejati.

Gubernur Banten Wahidin Halim
Foto: Ray Jordan/detikcom 

Barulah setelah itu Irfan menjawab dia belum bisa memproses pencairan dana hibah lantaran belum ada proposal yang masuk ke Biro Kesra hingga Agustus 2019. Sedangkan berdasarkan Pergub Nomor 10 Tahun 2019, batas akhir pengajuan proposal bantuan hibah pesantren untuk tahun 2020 mesti diajukan selambat-lambatnya pada Mei 2019. “Selama sebelum saya berangkat haji (Agustus 2019), tidak ada proposal masuk,” kata Irfan seperti ditirukan pengacaranya, Alloy Ferdinand, kepada detikX.

Atas permintaan Wahidin itulah, Irfan lantas mengakali pencairan dana hibah dengan menggunakan data FSPP dan Kementerian Agama. Walhasil, tanpa ada proposal dari pondok pesantren sekalipun, dana hibah tetap dicairkan pada Mei-Juni 2020. Sebelum ditransfer ke ribuan ponpes di seantero Banten, penyerahan dana hibah tersebut dilakukan secara simbolis oleh Wahidin kepada pemimpin Pondok Pesantren Al Mizan Anang Azhari pada 18 Februari 2020.

detikX telah menghubungi Ahmad Syaukani dan Muhtarom untuk memastikan kesaksian Irfan tersebut. Namun, hingga artikel ini ditayangkan, keduanya belum menjawab pesan maupun merespons panggilan telepon detikX. Sementara itu, Kusmayadi mengaku lupa apakah pernah ada pertemuan itu atau tidak. “Waduh, sepertinya Bapak sudah lupa, ya,” tulis Kusmayadi melalui pesan singkat kepada detikX pekan lalu.

Wahidin awalnya tidak membantah adanya pertemuan dengan Irfan. Dia mengatakan pertemuan bersama pejabat Pemprov itu merupakan sebuah hal lazim dalam pemerintahan. Lagi pula, kata dia, ihwal yang dibahas dalam pertemuan itu tidak hanya soal hibah pesantren. Tetapi saat detikX menegaskan kembali apakah betul ada pertemuan itu, politikus Partai Demokrat ini kemudian menyebut tidak pernah ada pertemuan. “Pertanyaannya ke arah mana? JAWABANNYA TIDAK BETUL,” tegas Wahidin melalui pesan singkat pekan lalu.

Hingga kini Kejati belum memanggil Wahidin untuk dimintai keterangan. Sedangkan Irfan telah ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 UU Tipikor menyebut setiap orang yang memperkaya diri atau orang lain dengan cara melanggar hukum sehingga merugikan negara, maka bakal dipidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan/atau denda Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar. Sedangkan Pasal 3 berisi ihwal penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang berakibat pada kerugian negara dengan hukuman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Suasana di Ponpes Nurul Manaqib di Kampung Taman Barang, Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Pesantren ini adalah salah satu penerima dana hibah  
Foto : M Rizal/detikcom

Sampai sekarang belum diketahui berapa nilai kerugian negara atas korupsi dana hibah pesantren ini. Sebab, belakangan, kasus ini terus berkembang dengan dugaan adanya korupsi dana hibah pesantren yang dilakukan pada 2018. Saat itu, FSPP ditunjuk oleh Pemprov Banten sebagai penyalur dana hibah pesantren 2018 dengan nilai Rp 66,228 miliar. Total penerima hibah kala itu sebanyak 3.122 pesantren. Masing-masing pesantren mendapatkan Rp 20 juta sehingga total hibah yang cair pada waktu itu mencapai Rp 62,440 miliar. Sisanya sebesar Rp 3,84 miliar digunakan FSPP untuk kegiatan operasional, termasuk verifikasi data pesantren.

Sekjen FSPP Fadlullah tidak menyangkal mungkin ada juga penyelewengan dana hibah pada 2018. Namun dia memastikan penyelewengan itu hanya dilakukan oleh oknum-oknum nakal, bukan FSPP secara organisasi. Apalagi jika itu disangkutpautkan dengan nama-nama kiai yang pernah dan masih menjabat di presidium FSPP.

Fadlullah juga menolak jika dikatakan bahwa ada data pesantren penerima hibah yang gaib pada 2018. Sebab, kata dia, FSPP telah melakukan verifikasi berjenjang untuk memastikan data-data pesantren penerima hibah tersebut. “Verifikasi kita lakukan berjenjang, mulai tingkat kecamatan kita verifikasi, terus begitu pesantrennya secara faktual ada, kita lanjut ke tingkat kabupaten,” pungkas Fadlullah kepada detikX.


Reporter:M. Rizal Maslan, Fajar Yusuf Rasdianto
Penulis: Fajar Yusuf Rasdianto
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE