INVESTIGASI

Tenggelam dalam Timah

Tambang timah ilegal adalah penyumbang terbesar kerusakan lingkungan di Bangka Belitung. Lahan seluas 20.078,1 hektare di Babel kritis.

Ilustrasi : Edi Wahyono

Selasa 27 April 2021

Tidak ada yang menyampaikan kabar duka itu kepada Dian. Perempuan bernama lengkap Dian Mayasari, 34 tahun, itu hanya diminta pulang ke rumah oleh sepupunya, Yuk Ni, melalui telepon pada Selasa, 30 Juni 2020, pagi. Yuk Ni tidak mengatakan apa-apa kecuali meminta Dian pulang secepatnya. Dian masih berada di pasar untuk belanja keperluan sehari-hari, tapi dia menanggalkan niat itu dan bergegas pulang memenuhi permintaan Yuk Ni.

Saat tiba di rumahnya di Jalan Pzramuka Gudem Utara, Pemali, Kabupaten Bangka, Dian melihat orang-orang sudah berkerumun di teras depan. Dengan perasaan waswas, Dian masuk ke rumah mencari suaminya, Sumarto. Dia tidak mempedulikan siapa pun yang ada di teras depan.

Dilihatnya, Sumarto masih hidup. Dian sedikit tenang. Tetapi, di hadapan Sumarto, dia melihat seorang anak lelaki terkapar tak bernyawa. Itu adalah anak lelaki Dian dan Sumarto, Adit Saputra, yang baru berusia 15 tahun. Tangis Dian pecah mendapati anak pertamanya meninggalkan dia selamanya.

Lubang bekas tambang timah di pesisir Pantai Matras, Sungailiat, Bangka.
Foto: Dok detikcom

Adit tewas terkubur longsoran tanah di area tambang milik PT Timah (Persero) Tbk di Pemali, Bangka. Saat itu, area tambang ini dikelola mitra PT Timah, yakni PT Putra Tongga Samudra. Jenazah Adit terbenam sedalam 5 meter dalam kubangan tanah sehingga dibutuhkan ekskavator untuk mengangkat jenazahnya keluar.

Sampai saat ini kami belum bisa menghitung keberhasilan reklamasi yang dilakukan oleh pihak tambang. Artinya, sampai saat ini masih dalam proses juga gitu mereka melakukan reklamasi.”

Adit merupakan salah satu korban tewas akibat maraknya penambangan timah ilegal yang dilakukan pelimbang (istilah lokal bagi penambang) di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) milik PT Timah tersebut. “Di daerah sini, sudah ada empat orang yang (bernasib) sama seperti Adit,” tutur Dian kepada detikX di rumahnya, Rabu, 7 April 2021.

Adit memang bukan satu-satunya korban kecelakaan tambang di Babel. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Babel mencatat, sepanjang 2019-2020, sudah 13 orang tewas akibat kecelakaan tambang di Babel. Rata-rata mereka tewas di area bekas tambang yang belum direklamasi atau justru tengah dimanfaatkan ulang oleh penambang ilegal.

Direktur Eksekutif Walhi Jessix Amundian mengatakan tidak optimalnya upaya reklamasi lubang bekas tambang oleh smelter telah memberikan ruang besar bagi langgengnya penambangan ilegal di Pulau Bangka. Dampak buruknya tidak hanya menyebabkan munculnya korban jiwa akibat kecelakaan tambang, tapi juga perubahan bentang alam dan kerusakan ekologi yang amat serius. “Bukan tidak mungkin Pulau Bangka tenggelam dalam beberapa tahun ke depan,” ujar Jessix saat berbincang dengan detikX di kantornya, Senin, 5 April 2021.

Bukan rahasia lagi bahwa Bangka merupakan pulau dengan cadangan timah terbesar dunia. Meski sudah dikeruk lebih dari tiga abad sejak masa kejayaan Sultan Palembang pada 1671 hingga sekarang, cadangan timah di pulau ini masih sangat berlimpah. Berdasarkan data terakhir Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per Juli 2020, sumber daya timah di pulau ini mencapai 10,05 miliar ton dengan cadangan 6,81 miliar ton.

Sayangnya, melimpahnya sumber daya ini tidak didampingi dengan tata kelola pertambangan yang baik. Akibatnya, banyak sumber daya ini yang justru keluar dari Indonesia melalui jalur ilegal. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2004-2015 menunjukkan adanya potensi kerugian negara hingga Rp 85,302 triliun dari ekspor timah yang diduga ilegal.

Lobang bekas tambang timah di pesisir Pantai Matras, Sungailiat, Bangka.
Foto: Fajar Yusuf Rasdianto/detikX

Selain kerugian negara, kerusakan lingkungan di Bangka seperti yang disebutkan Jessix juga semakin tidak terhindarkan. Data Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Baturusa Cerucuk menyebutkan, hingga 2017 terdapat total 12.607 kulong (istilah lokal untuk area bekas penambangan) di Babel. Luasnya mencapai 15.579,75 hektare yang tersebar di hampir seantero Babel.

Lokasi kulong itu didominasi bekas tambang ilegal yang umumnya berada di area penggunaan lain sebanyak 7.022 kulong seluas 10.269,03 hektare. Selanjutnya, kawasan hutan lindung 888 kulong dengan luas 917,86 hektare, hutan produksi 4.574 kulong seluas 4.334,49 hektare, hutan produksi konversi 10 kulong seluas 17,642 hektare, dan kawasan suaka alam 113 kulong dengan luas 40,73 hektare.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Babel Eko Kurniawan mengakui pihaknya kesulitan memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat terkait siapa yang mesti bertanggung jawab terhadap kulong bekas area tambang timah ilegal. Karena itu, kini DLH Babel pun hanya berfokus mengawasi upaya reklamasi di area IUP smelter resmi. Itu pun belum ada yang berhasil melakukan reklamasi secara utuh.

Peraturan terkait reklamasi dan rehabilitasi pascapenambangan sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batu Bara. Di situ dijelaskan setiap perusahaan tambang wajib melakukan reklamasi dengan tingkat keberhasilan 100 persen. Siapa-siapa yang tidak memenuhi kewajiban itu bakal dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar. Tetapi aturan itu pun masih belum begitu diindahkan oleh para pelaku tambang resmi, apalagi yang ilegal.

“Sampai saat ini kami belum bisa menghitung keberhasilan reklamasi yang dilakukan oleh pihak tambang. Artinya, sampai saat ini masih dalam proses juga gitu mereka melakukan reklamasi,” jelas Eko kepada detikX dua pekan lalu.

Maraknya tambang ilegal dan gagalnya upaya reklamasi smelter turut pula berperan pada semakin luasnya lahan kritis di Babel. Data Dinas Kehutanan Provinsi Babel pada 2019 mencatat, luas lahan kritis di pulau penghasil timah terbesar dunia ini telah mencapai 20.078,1 hektare. Seluas 19.850,24 hektare atau 98,77 persennya masuk dalam kategori kritis. Sisanya, 227,86 hektare, masuk dalam kategori sangat kritis.

Dinas Kehutanan Provinsi Babel menyebut aktivitas pembalakan hutan untuk perkebunan maupun penambangan mendominasi terjadinya lahan kritis. Namun lahan kritis yang ditimbulkan akibat aktivitas tambang lebih ekstrem daripada pembukaan lahan perkebunan. Hal ini terjadi lantaran kegiatan tambang bakal merombak keseluruhan penutup lahan yang sebelumnya bervegetasi menjadi lahan terbuka tidak bervegetasi.

“Apabila proses penambangan timah, khususnya yang bersifat ilegal, terus berlangsung dan tidak dibarengi oleh reklamasi yang optimal, luas lahan kritis akan meningkat,” begitu bunyi sebait kalimat dalam kajian itu.

Saat detikX berkunjung ke Bangka dua pekan lalu, aktivitas tambang ilegal di pulau ini memang terbukti amat marak. Aktivitas itu ada yang secara terang-terangan dilakukan siang hari, ada pula yang sembunyi-sembunyi pada malam hari. Salah satu lokasi penambangan ilegal yang detikX sambangi adalah Teluk Kelabat Dalam. Di area perairan seluas 16 ribu hektare ini terlihat jelas puluhan ponton isap pasir (PIP) dari para pelimbang ilegal tengah mengisap pasir timah dasar laut. Aktivitas itu menyebabkan sedimen bawah laut terangkat sehingga mengubah warna air laut dari biru menjadi krem.

Sedangkan di pesisir pantai, terlihat bagaimana jajaran bakau telah menghitam dan layu akibat aktivitas serampangan para penambang ini. Tanaman yang mestinya menjadi ekologi penting sebagai penyangga daratan ini hanya menyisakan batang-batang kering yang daun-daunnya berguguran.

Tak pelak, aktivitas penambangan ilegal pada akhirnya juga turut berperan pada rusaknya habitat mangrove di Pulau Bangka. Data DLH Babel pada 2019 menyebutkan kerusakan habitat mangrove terparah terjadi di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Klaim itu dapat diukur dari tingkat kerapatan bakau di kawasan ini, yang hanya 567 pohon per hektare.

Di luar kerusakan habitat mangrove, aktivitas tambang laut, baik yang legal maupun ilegal, juga turut berkontribusi pada rusaknya terumbu karang. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung pada 2019 menunjukkan kerusakan terumbu karang terparah terjadi di wilayah perairan Bangka Selatan. Sekitar 40 persen terumbu karang, yang menjadi rumah hidup bagi habitat laut, di kawasan ini telah rusak akibat aktivitas tambang.

Jajaran bakau yang rusak akibat aktivitas penambangan ilegal di Teluk Kelabat Dalam.
Foto : Dok Detikcom

“Padahal, untuk memulihkan kembali ekosistem terumbu karang, dibutuhkan waktu hingga berpuluh-puluh tahun. Rusaknya ekosistem terumbu karang pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan, khususnya di wilayah pesisir,” tulis laporan itu.

PT Timah sendiri dalam sebuah keterangan mengatakan pada tahun ini akan mereklamasi 400 hektare lahan bekas tambang yang ada di darat. Reklamasi itu dilakukan dalam bentuk penghijauan. Selain itu, lahan bekas galian tambang akan dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman umum, pembangunan pusat kegiatan agama Islam dan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, PT Timah juga akan melakukan reklamasi lahan tambang yang ada di laut.

Sedangkan Gubernur Babel Erzaldi Rosman tidak merespons permintaan wawancara detikX. Hanya, dalam sebuah aksi demonstrasi massa pada Senin, 5 April 2021, di depan kantor PT Timah di Pangkalpinang, Erzaldi berjanji untuk segera menuntaskan masalah penambangan ilegal di Babel. Dia sempat meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Anang Syarif Hidayat mengerahkan anak buahnya menertibkan aktivitas penambangan ilegal di Teluk Kelabat Dalam.

Keesokan harinya, selama tiga hari beruntun, pada Selasa-Kamis, 6-8 April 2021, sekitar 100 personel gabungan dari Polda Bangka Belitung, Polres Bangka, dan Polsek Belinyu diterjunkan dalam penertiban timah ilegal itu. Namun sumber detikX yang merupakan seorang penambang ilegal menyebut upaya itu gagal lantaran informasinya telah bocor. Dia bilang oknum aparat lah yang membocorkannya sehingga dia dan sejumlah kawannya bisa segera menyembunyikan ponton isap mereka di sela-sela sungai.

Pascapenertiban, aktivitas tambang ilegal di Teluk Kelabat Dalam mulai aktif kembali. Dari sejumlah alasan mengapa penambang ilegal itu mau menceritakan semua kepada detikX, hanya satu yang bersedia dikutip. “Saya nggak mau terus-terusan begini. Saya nggak tega melihat para nelayan hidupnya semakin sulit. Saya masih mencintai Bangka," tukas dia.


Penulis: Fajar Yusuf Rasdianto
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE