INVESTIGASI

Asa Pekerja Taman Mini

Karyawan harap-harap cemas setelah TMII diambil alih. Jokowi menetapkan hanya karyawan tetap yang bisa dipekerjakan kembali di TMII di bawah pengelola yang baru nanti.

Foto: Grandyos Zafna/detikcom

Selasa, 12 April 2021

Selentingan bakal diambil alihnya pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) oleh pemerintah sudah terdengar di telinga para pekerja TMII. Tapi mereka benar-benar baru percaya setelah mendengar berita pengambilalihan pengelolaan dari Yayasan Harapan Kita oleh negara pada 7 April 2021.

Tak pelak, perubahan pengelolaan membuat para pekerja yang selama ini mengais rezeki di TMII harap-harap cemas. Saat ini, menurut data Badan Pelaksana Pengelola (BPP) TMII, terdapat 700 orang yang bekerja di TMII dengan status karyawan tetap, kontrak, dan pekerja harian lepas.

Masalahnya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah yang diteken Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2021, hanya pekerja yang berstatus karyawan tetap yang dapat dipekerjakan kembali setelah TMII diambil alih. Sedangkan karyawan dengan status lainnya tidak dijelaskan.

Seorang karyawan TMII sedang membersihkan patung mantan Ibu Negara, mendiang Tien Soeharto, pemrakarsa TMII.
Foto: Grandyos Zafna

Sementara itu, karyawan tidak tetap TMII berharap pengambilalihan oleh negara tersebut bakal membuat tunjangan mereka bisa lebih terjamin. Selain itu, karyawan berharap status kepegawaian menjadi lebih jelas.

Nanti kita akan minta tolong salah satu BUMN (badan usaha milik negara) pariwisata untuk mengelola TMII ini. Jadi dikelola oleh orang yang profesional, oleh lembaga yang profesional. Dan harapannya, jauh lebih baik memberikan kontribusi kepada keuangan negara.”

“Kalau diambil negara, kan berarti tunjangan terjamin. Saya intinya ingin terbaik saja. Selama tunjangan ada, ingin lebih baik. Ada kepastian dari soal status kepegawaianlah,” kata Iqbal, 22 tahun, seorang petugas keamanan TMII saat ditemui detikX, Kamis, 8 April 2021.

Harapan itu juga diutarakan Barnas, 57 tahun, yang sudah bekerja sebagai sopir ambulans di bagian pelayanan kesehatan TMII selama 30 tahun. Ia berharap tetap bisa bekerja di TMII dan kesejahteraan para karyawan seperti dirinya naik.

Setelah pensiun pada 2018, Barnas tetap mengabdi di TMII di bagian kebersihan. Honor yang diterima sebagai tukang sapu tak menentu, karena tergantung lama waktu bekerja. “Kalau masuk ya digaji, kalau libur ya nggak. Per bulan maksimal 26 hari kerja. Sehari digaji Rp 75 ribu. Kerja biasa delapan jam. Kami yang ngatur sendiri kerjanya, nyapu ada bagian-bagiannya dan zona-zonanya,” jelas Barnas.

Namun Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjamin tidak ada yang berubah dengan karyawan meski TMII diambil alih pemerintah. Karyawan tetap bekerja seperti biasa dan mendapatkan hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya. “Staf kerja biasa tetap mendapatkan hak keuangan dan fasilitas seperti biasa. Nggak ada perubahan,” ujar Pratikno.

Kepala Bagian Humas Badan Pelaksana Pengelola (BPP) TMII Adi Widodo juga mengatakan tak akan ada pengurangan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) terkait pengambilalihan pengelola oleh pemerintah. Selama pandemi COVID-19, pengelola TMII juga tak melakukan pengurangan pekerja.

Kawasan TMII dilihat dari udara
Foto: Grandyos Zafna/detikcom

“Perubahan kan hanya di level pejabat atas, dari pelaksana nggak ada masalah. Bapak Mensesneg kemarin kan juga menjanjikan tidak ada PHK dan dari dirut kita juga menjamin itu, tidak akan ada pengurangan pegawai,” kata Adi kepada detikX di TMII, Kamis, 8 April 2021.

Adi juga memastikan, tiga bulan ke depan, selama masa transisi, TMII akan tetap beroperasi seperti biasa. Ia berharap pengelolaan baru oleh pemerintah akan membuat TMII dan pekerjanya lebih baik. Sayangnya, Adi tak tahu apakah BPP akan berganti nama setelah ada pengelola baru karena BPP TMII tidak terlibat langsung dalam tim transisi pengelolaan TMII.

“Untuk penyiapan pelaporan pertanggungjawaban, itu jadi tanggung jawab BPP iya. Kita sebagai pelaksana harus memberikan bahan-bahannya mana yang akan diserahkan. Tapi apakah kita terlibat dalam tim itu, BPP kita nggak ada kewenangan ngomong itu,” ucap Adi.

Tim transisi itu dibentuk oleh pemerintah pada Jumat, 9 April 2021. Tim terdiri atas pengarah, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Tim itu diketuai oleh Sekretaris Kemensetneg Setya Utama. Anggota tim terdiri atas staf ahli dan pejabat di Kemensetneg, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN.

Juga ada tim asistensi seperti Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, Dirjen Keuangan Negara Kemenkeu Rionald Silaban, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, dan Chandra Marta Hamzah.

Saat ini tim transisi tengah merumuskan kriteria siapa lembaga yang tepat dan profesional bisa memperbaiki TMII. Harapannya, bisa memberikan kontribusi kepada keuangan negara secara signifikan. “Nanti kita akan minta tolong salah satu BUMN (badan usaha milik negara) pariwisata untuk mengelola TMII ini. Jadi dikelola oleh orang yang profesional, oleh lembaga yang profesional. Dan harapannya, jauh lebih baik memberikan kontribusi kepada keuangan negara,” kata Mensesneg Pratikno dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jumat, 9 April 2021.

Mensesneg Pratikno
Foto: Biro Pers Setpres

Keterangan Pratikno itu sekaligus membantah kabar bahwa TMII akan dikelola oleh sebuah yayasan yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sampai saat ini, tim transisi belum memutuskan BUMN mana yang akan diserahi tugas mengelola TMII. Tapi kemungkinan besar adalah PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (TWC BP dan RB), yang bakal serius mengelola TMII.

BUMN di bidang jasa pariwisata di bawah kendali Kementerian BUMN ini memang dianggap sangat profesional dan berpengalaman mengelola situs peninggalan bersejarah menjadi tempat wisata andalan Indonesia. Di antaranya Taman Wisata Candi Borobudur (Magelang, Jawa Tengah), Taman Wisata Candi Prambanan dan Taman Wisata Ratu Boko (Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta), dan Ramayana Ballet Prambanan. Juga berpengalaman menyelenggarakan event festival.

“PT TWC ini biasa mengelola candi-candi, biasa mengelola pengunjung setiap harinya, mengelola festival. Setidaknya ini yang pas dan cocok untuk mengelola TMII,” ungkap Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga kepada detikX, Selasa, 13 April 2021.

Namun Arya belum bisa menjelaskan lebih gamblang tentang konsep dan program dari Kementerian BUMN dalam mengelola TMII. “Ya kita tunggu dulu, setelah TWC masuk dulu. Baru setelah itu bicara bagaimana konsep dan studinya pengelolaan yang baik bagi TMII,” pungkas Arya.


Reporter: Syailendra Hafiz Wiratama
Redaktur: M. Rizal Maslan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE