INVESTIGASI

Zigzag Sang Jenderal

Selain berhasrat menguasai Demokrat, Moeldoko pernah ingin menjadi Ketua Umum Golkar. Juga mengincar posisi cawapres Jokowi.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Senin, 15 Maret 2021

Ibarat pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Meski mendapat kritik tajam dari berbagai pihak tentang keterlibatannya dalam pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat, Jenderal (Purnawirawan) Moeldoko bergeming. Justru Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) tersebut akhirnya didaulat menjadi Ketua Umum Demokrat dalam kongres luar biasa di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021. Kongres itu diinisiasi sejumlah kader dan eks kader Demokrat yang dituding hendak melakukan kudeta terhadap Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan sebagian telah dipecat.

Namun, setelah mengucap pidato selaku Ketua Umum Demokrat hasil KLB, Moeldoko masih diam membisu. Selama satu pekan berlalu, mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu belum muncul batang hidungnya di depan publik. Telepon selulernya tak bisa dihubungi. Para pembantu Moeldoko di KSP juga menolak memberi keterangan saat detikX meminta untuk wawancara.

Selama satu bulan lebih, Moeldoko menjadi buah bibir karena siasat politiknya merebut kepemimpinan Demokrat dari tangan AHY. Sepanjang hidupnya, Moeldoko, yang kelahiran 6 Juli 1957, berkarier di dunia militer hingga menduduki puncak jabatan tertinggi TNI. Moeldoko kecil, yang hidup di Desa Pesing, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, tertarik masuk militer karena sosok kakaknya yang juga menjadi seorang prajurit TNI.

Moeldoko masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (sekarang Akmil) pada 1981. Dari catatan detikX, nama Moeldoko mulai mencuat sejak menjabat Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya pada 2008 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Setelah itu, kariernya mulai melejit sejak menjadi Panglima Divisi Infanteri I/Kostrad (2010), Panglima Kodam XII/Tanjungpura (2010), Panglima Kodam III/Siliwangi (2010), Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) (2011), Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, dan Kepala Staf Angkatan Darat (2013).

Baca Juga : Siasat Moeldoko Cs

Moeldoko (tengah) usai terpilih sebagai  Ketua Umum Demokrat pada Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Foto : Endi Ahmad/ANTARA Foto

Pada tahun yang sama, ia diangkat SBY sebagai Panglima TNI. Moeldoko menjadi Panglima TNI hingga masa transisi pemerintahan dari SBY kepada Joko Widodo (Jokowi) pada 2014-2015. Ia dianggap memberi andil dalam mengusulkan nama Jenderal (purnawirawan) Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI kepada Presiden Jokowi. Setelah pensiun dari militer, Moeldoko mulai kepincut dunia politik. Moeldoko sempat masuk Partai Hanura. Di partai besutan Wiranto itu, ia menjadi anggota Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura pada 2016-2017.

Jadi nggak ada itu proses pencalonan Pak Moeldoko sebagai ketua umum dengan nego-nego, nggak ada. Kalau ada, wah ini permainan uang lagi sana-sini,"

Saat Hanura dipimpin oleh Oesman Sapta Odang, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Jabatan itu masih diembannya hingga kini. Moeldoko mulai masuk lingkaran Istana ketika Jokowi mendaulatnya menjadi perwakilan keluarga dalam pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobby Arif Nasution pada awal November 2017. “Itu menjadi momentum naiknya Moeldoko, ketika dia diminta menjadi pendamping atau mewakili keluarga pernikahan Kahiyang-Bobby. Itu juga menjadi bagian move ngamanin Jokowi,” terang seorang mantan anggota tim sukses Moeldoko kepada detikX pekan lalu.

Tiga bulan kemudian, 17 Januari 2018, Moeldoko dipercaya Jokowi menduduki jabatan Kepala KSP. Saat Pemilihan Presiden 2019 hendak berlangsung, Moeldoko rupanya mengincar posisi calon wakil presiden mendampingi Jokowi. Menurut sumber detikX, Moeldoko membuat gerakan senyap. Hal itulah yang mendorong dirinya hengkang dari Hanura. “Saat dia mau menjadi cawapres, dia mengundurkan diri dari Hanura. Baru setelah itu beredar namanya masuk dalam bursa cawapres,” jelas sumber itu lagi.

Nama Moeldoko memang ‘berkibar’ pada saat itu sebagai salah satu yang punya kans menjadi cawapres Jokowi. Sejumlah lembaga survei yang kredibel menempatkan namanya sebagai salah satu kandidat potensial untuk Jokowi. Bahkan sekelompok orang yang menamakan diri relawan Jokowi-Moeldoko Hebat (Jodoh) mendeklarasikan dukungannya terhadap Moeldoko.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko
Foto: Agung Pambudhy/detikcom

“Wah, nggak usah berpikir aneh-aneh kayak gitu. Saya ingin fokus pada (tugas) dan ini sudah menjadi kebiasaan saya, di mana saya kerja, di situ saya fokus. Silakan survei-survei, silakan. Tapi bagi saya, yang lebih penting bagaimana memberikan kontribusi kepada pemerintah, kepada negara, sehingga kehadiran saya ada manfaatnya. Itu yang paling penting,” begitu kata Moeldoko ketika ditanya dirinya yang masuk bursa cawapres Jokowi kala itu.

Namun ternyata Moeldoko memang belum ‘berjodoh’ dengan Jokowi. Pada akhirnya, dengan perhitungan politik dan lobi-lobi parpol pendukungnya, Jokowi memilih Ma’ruf Amin, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai cawapres. Kendati begitu, Moeldoko tetap menjabat Kepala KSP dari sejak periode kedua pemerintahan Jokowi berjalan hingga sekarang.

Terkait hasrat politiknya terhadap Demokrat, Moeldoko disebut-sebut pernah dua kali menemui SBY. Kepada mantan atasannya di pemerintahan itu, Moeldoko menyampaikan keinginannya memimpin Demokrat. Kata Moeldoko, hatinya sudah lama ada untuk Demokrat. Namun SBY, yang merupakan Ketua Umum Demokrat sebelum AHY, belum merestui Moeldoko dan memintanya bersabar.

Namun, Moeldoko tak hanya menaruh hati pada Demokrat. Pada saat masih menjadi kader Hanura, Moeldoko juga pernah menemui mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia meminta dukungan JK untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Namun hal itu ditolak oleh JK karena AD/ART Golkar jelas menyebut, untuk menjadi Ketua Umum Golkar, harus tercatat sebagai anggota partai minimal lima tahun. Padahal saat itu posisi Moeldoko masih tercatat sebagai kader Partai Hanura. Begitu yang diungkap Hamid Awaluddin dalam opininya di sebuah surat kabar nasional.

Belum berhasil menjadi ketua umum partai, Moeldoko lalu didekati oleh sekelompok kader dan mantan politikus Demokrat. Mereka merasa popularitas Demokrat pada Pemilu 2019 melorot begitu tajam. Apalagi mereka mendapati fakta, aspirasi kader partai di daerah ke pusat terhambat. Kelompok penentang kepemimpinan AHY ini pun mencari figur yang dipandang mampu mengembalikan kejayaan Demokrat seperti pada masa silam.

Muncullah nama Moeldoko. Dukungan terhadap gerakan pengambilalihan kekuasaan Demokrat itu diklaim semakin membesar ketika AHY mengumumkan bakal adanya kudeta di tubuh partainya itu. Banyak kader di daerah yang disebut-sebut secara sembunyi-sembunyi mendukung usulan tersebut, yang buntutnya diselenggarakan KLB dengan Moeldoko sebagai ketua umum.

Jhoni Allen Marbun
Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA Foto 

“Singkatnya seperti itu. Jadi konferensi pers kudeta itu menjadi promosi gratis kepada pemilik kewenangan suara dari Sabang sampai Merauke. Ya, padahal dulu Pak Moeldoko belum lho, belum mengatakan ‘iya’. Wong baru sedikit kadernya, baru dua-tiga, dalam proses penjajakan,” kata mantan anggota Demokrat yang juga Sekjen DPP Demokrat kubu KLB Sumut, Jhoni Allen Marbun, kepada detikX, Jumat, 12 Maret 2021.

Jhoni membantah ada negosiasi atau politik uang dalam pemilihan Moeldoko selama proses KLB. “Nggak ada itu nego-nego. Karena dukungan yang begitu besar, makanya Pak Moeldoko bersedia. Bahwa kemarin itu persoalan, katakanlah banyak hambatan cuaca segala macam, sementara rapat kan harus berjalan. Jadi nggak ada itu proses pencalonan Pak Moeldoko sebagai ketua umum dengan nego-nego, nggak ada. Kalau ada, wah ini permainan uang lagi sana-sini,” ucap Jhoni.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua mengatakan awalnya Moeldoko belum bersedia ditunjuk sebagai ketua umum. Tapi, setelah beberapa kali diyakinkan, barulah Moeldoko menyanggupinya. “Pada akhirnya, ‘Oke, kalau kalian mau demikian, oke’. Nah, itu teman-teman sudah pasang badan untuk siap-siap. Jhoni Allen, Ahmad Yahya, kebetulan saya nggak ada, saya di luar kota,” kata Max kepada detikX, Jumat, 12 Maret 2021.

Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat kubu AHY, Andi Mallarangeng, mengatakan wajar bila ada konflik internal di setiap tubuh partai politik. Ia menyebut konflik di Partai Golkar, PKB, dan PPP. Namun, konflik partai tersebut adalah antara kader dan kader, bukan ada orang lain yang notabene berada di lingkaran Istana Negara yang mau mengambil alih kekuasaan di internal partai. Tentunya ini akan mengubah arah partai yang selama ini menjadi oposisi dengan pemerintah.

Andi juga menyayangkan sikap Moeldoko yang mau dijadikan Ketua Umum Demokrat melalui sebuah KLB yang disebutnya abal-abal. “Saya menyayangkan betul, seorang purnawirawan jenderal bintang empat kok mau-maunya menjadi ketum abal-abal dari sebuah KLB abal-abal. Ini justru akan merusak karier dari Pak Moeldoko sendiri. Ini jelaslah blunder politik dari karier seorang Moeldoko,” ungkap Andi dalam program Blak-blakan detikcom, Rabu, 10 Maret 2021.

Hingga saat ini, Demokrat kubu AHY tengah mempersiapkan gugatan bila hasil KLB disahkan Kementerian Hukum dan HAM. Demokrat kubu Moeldoko pun mengaku akan menghadapi gugatan hukum itu sampai tingkat banding. “Dia punya hak untuk membawa persoalan itu ke hukum, mau banding, mau apa, itu hak dia yang hilang. Jadi setelah itu, kalau sudah selesai, ya tentu ini panjang, banding lagi. Cuma saya takut, jangan sampai mengganggu kita ke Pemilu 2024,” ucap Max.


Reporter: Syailendra Hafiz Wiratama
Redaktur: M Rizal
Editor: Irwan Nugroho

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE