INVESTIGASI

Siasat Gelap di Kamar 2801

“Artinya, kalau berkesempatan memegang Demokrat dan target kita tiga besar, insyaallah tercapai,” kata Moeldoko.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Senin, 08 Februari 2021

Kamar 2801 Hotel Aston Rasuna, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu, 27 Januari 2021, malam itu terisi belasan orang. Di dalamnya, sembilan ketua dewan pimpinan cabang Partai Demokrat Kalimantan Selatan (Kalsel) dikumpulkan dan diajak bicara oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purnawirawan) Moeldoko.

Sembilan orang itu adalah Ketua DPC Demokrat Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Kotabaru, Tapin, dan Tanah Bumbu. Kepada mereka, Moeldoko disebut-sebut berbicara mengenai kesiapannya menjadi Ketua Umum Demokrat, menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Di sudut kamar, berdasarkan cerita sumber detikX yang menyaksikan jalannya pertemuan tersebut, Moeldoko duduk di sofa mengenakan jaket kulit abu-abu berdampingan dengan bekas Bendahara Umum Demokrat Nazaruddin, yang mengenakan kemeja batik hitam. Sedangkan sembilan ketua DPC Demokrat Kalsel duduk di kursi, di hadapan Moeldoko dan Nazaruddin. Ada pula anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Demokrat Jhoni Allen Marbun dan mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Demokrat Kalsel Alamsyah dalam persamuhan malam itu.

Moeldoko adalah orang yang direncanakan menggeser AHY dari kursi Ketua Umum Partai. Di kamar tersebut, Panglima Tentara Nasional Indonesia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ayah AHY, itu meyakinkan para politikus Demokrat Kalsel bahwa dirinya memiliki jaringan kuat, karena dia adalah Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dan Bapak Bidan Desa Indonesia. “Artinya, kalau berkesempatan memegang Demokrat dan target kita tiga besar, insyaallah tercapai,” kata sumber ini menirukan pernyataan Moeldoko.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko
Foto: Agung Pambudhy/detikcom 

Diceritakannya, Moeldoko juga mengaku telah dua kali bertemu dengan SBY dan menyiratkan keinginan untuk memimpin Demokrat, tetapi SBY belum merestui. Moeldoko menyampaikan hatinya sudah lama ada untuk Demokrat.

Namun, karena ini dapat restu dari ‘Pak Lurah’, saya memberanikan diri terjun lagi ke politik.'

Dua ketua DPC Kalsel dalam pertemuan itu yang tak mau disebutkan namanya mengaku tak pernah menyangka bakal ada pembicaraan tentang hal tersebut. Sembilan dari 13 ketua DPC Kalsel itu berangkat ke Jakarta karena dijanjikan bakal mendapat bantuan sosial. Kala itu, Kalsel memang tengah dilanda banjir parah, yang berdampak pada 11 kabupaten/kota.

Pertemuan itu diduga telah direncanakan secara matang. Sebab, di sela-sela pertemuan tersebut, seorang berinisial Y memberi informasi bahwa salah satu politikus Demokrat belum lama ini meninggal dunia. Politikus itu disebut turut terlibat dalam terlaksananya pertemuan malam itu. “Izin, Jenderal,” kata sumber ini, meniru ucapan Y kepada Moeldoko. “Dua hari lalu Ihwan Datu Adam meninggal dunia. Alhamdulillah, perjuangan beliau bisa terlaksana malam ini.”

Ihwan Datu Adam adalah politikus senior Demokrat dan anggota Fraksi Demokrat di DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur periode 2014-2019. Dia meninggal dua hari sebelum pertemuan malam itu atau Senin, 25 Januari 2021.

Sembilan ketua DPC Demokrat Kalsel, sebelum bertemu Moeldoko, dikumpulkan di kamar 2805. Bersama mantan Ketua DPD Demokrat Kalsel Alamsyah, mereka bertemu dengan Nazaruddin dan Jhoni Allen Marbun. Kepada mereka, Jhoni menjelaskan tentang kemunduran Demokrat, di antaranya mengenai rating partai yang berada di peringkat bawah. Karena itu, partai perlu diselamatkan agar bisa ikut pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

Bekas Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin saat baru bebas murni pada 13 Agustus 2020.
Foto : Dony Indra Ramadhan/detikcom

Jhoni mendorong adanya sosok baru sebagai pemimpin untuk menyelamatkan Demokrat. Dia juga menjanjikan akan mengembalikan AD/ART partai untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada DPD dan DPC berkaitan dengan pilkada. Sebab, AD/ART selama ini disebutnya terlalu memberi porsi kewenangan besar kepada Dewan Pimpinan Pusat dalam konteks pilkada.

Sementara itu, Nazaruddin menjelaskan rencana kongres luar biasa (KLB) sebagai skenario untuk menjatuhkan AHY dari kursi Ketua Umum Partai. Nazaruddin bebas dari penjara pada 13 Agustus 2020. Dia divonis bersalah dalam dua perkara, yaitu korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang pada 2012 dan pencucian uang pada 2016. Nazaruddin mendapat total hukuman 13 tahun penjara yang dia jalani sejak 2012. Dia bebas tahun lalu setelah mendapatkan remisi 45 bulan 120 hari. “Saya ini sudah alergi dengan politik,” kata sumber ini, menirukan ucapan Nazaruddin. “Namun, karena ini dapat restu dari ‘Pak Lurah’, saya memberanikan diri terjun lagi ke politik.”

Nazaruddin menyebutkan gerakan melengserkan AHY dan menggantinya dengan Moeldoko itu sudah direstui ‘Pak Lurah’. ‘Pak Lurah’ yang dimaksud Nazaruddin dalam pertemuan di kamar 2805 itu adalah Presiden Joko Widodo. Para ketua DPC mendapat penjelasan itu dari Jhoni Allen Marbun. Di kamar itu juga, Nazaruddin mengklaim sudah mendapatkan 260 kekuatan yang berasal dari DPD dan DPC. Untuk menggelar KLB, targetnya adalah 360 kekuatan.

Sembilan DPC dalam pertemuan itu dijanjikan uang Rp 100 juta dengan Rp 30 juta sebagai uang muka. Sisanya bakal dibayarkan di pertemuan lanjutan yang direncanakan terjadi setelah KLB. Para pimpinan DPC menerima uang muka, yang saat ini menjadi barang bukti di lingkup internal partai setelah pertemuan dengan Moeldoko.

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) salah satu saksi yang dibuat Dewan Pimpinan Pusat Demokrat, disebutkan Moeldoko ingin menjadi ketua umum partai berlambang logo Mercy tersebut. Saksi mendengar Moeldoko mengatakan diminta bersabar oleh SBY ketika dua kali menyampaikan niat tersebut.

detikX mencoba menghubungi Nazaruddin, Jhoni Allen Marbun, dan Alamsyah untuk meminta penjelasan mengenai cerita ini. Namun, sampai tulisan ini diterbitkan, keduanya belum memberi respons. Sementara itu, Moeldoko sudah menggelar dua kali jumpa pers setelah pertemuan di hotel terungkap. Dia mengaku memang beberapa kali sempat bertemu dengan kader Demokrat, baik di rumahnya maupun di hotel. Namun pertemuannya hanya untuk ngopi-ngopi.

“Orang ngopi-ngopi kok bisa ramai gini. Apalagi ada yang grogi lagi. Apa sih urusannya ini? Saya itu kan ngopi-ngopi saja. Beberapa kali di sini, ya di luar, biasa. Kerjaan saya bicara kanan-kiri,” kata Moeldoko, Rabu, 3 Februari 2021.

Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono
Foto : Dok Istimewa.

Moeldoko mengaku bukan siapa-siapa. Sedangkan di Demokrat terdapat tokoh besar SBY dan AHY, yang dipilih sebagai ketua umum secara aklamasi pada 2020, sehingga seharusnya tidak perlu merasa takut. Dinamika dalam sebuah partai adalah sesuatu yang biasa. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pun, kata dia, sempat didatangi oleh eks kader Demokrat, namun tidak ramai seperti sekarang ini. “Moeldoko mau kudeta? Lah, kudeta apaan? Jangan lucu-lucuan begitulah,” kata Moeldoko.

Pertemuan 27 Januari 2021 di Hotel Aston Rasuna itu sebelumnya ramai dibicarakan karena menjadi penyebab AHY mendadak menggelar konferensi pers pada Senin, 1 Februari 2021. AHY menyebut ada manuver politik yang hendak mengambil alih kepemimpinan Demokrat dari tangannya. Gerakan itu melibatkan sejumlah kader aktif partai maupun yang sudah keluar dari Partai Demokrat. Selain itu, gerakan tersebut melibatkan seorang pejabat di lingkaran dalam Istana Negara. Karena itu, AHY mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada Presiden Jokowi pada waktu itu juga.

“Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum PD tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang,” kata AHY kala itu.

Belakangan diketahui, tudingan AHY itu mengarah ke Moeldoko. Pertemuan senyap yang dihadiri Moeldoko itu mulanya tak diketahui DPP Partai Demokrat. Para petinggi partai baru mengetahuinya sehari setelah pertemuan karena para ketua DPC yang bertemu Moeldoko itu membuat laporan ke DPP. “Saya salut dengan anak buah saya, yang ketika diajak hal yang nggak benar, dia menyampaikan dan melaporkan,” kata Ketua DPD Kalsel Rusian. Rusian menjelaskan, para ketua DPC berangkat ke Jakarta tanpa sepengetahuannya. “Mereka pikir saya sibuk mengurusi banjir dan mereka pikir DPD mapan,” kata Rusian.

Dia pun mengaku, beberapa hari sebelum pertemuan itu, Jhoni Allen Marbun menghubunginya. Jhoni mengajak Rusian bertemu di luar kota. Namun Rusian tak mengindahkan ajakan Jhoni karena, biasanya, undangan ke luar kota hanya dia dapat dari AHY atau SBY. Ketua DPC Banjarbaru Sumedi dan Ketua DPC Banjar Masrur Auf Ja’far mengaku juga sempat mendapat ajakan ke Jakarta. Mereka menolak memberitahukan nama yang mengajaknya. Tetapi, yang jelas, keduanya memutuskan tidak menuruti ajakan itu karena terasa aneh.

“Diminta kumpul dengan agenda penyerahan bansos terkait dengan banjir di Kalsel,” kata Ja’far. “Tapi saya pikir ini kok agak janggal. Kalau memang peduli banjir, kenapa nggak langsung datang ke lokasi? Kenapa nggak penyerahan di tempat bencana? Di situ saya mikirnya, kenapa harus ke Jakarta?”

Jhoni Allen Marbun
Foto : Ari Saputra/detikcom

Dua politikus Demokrat di Kalsel yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada detikX, sembilan DPC Demokrat Kalsel berangkat ke Jakarta setelah diajak Ketua DPC Tanah Bumbu Roni Reza Haleng. Roni membenarkan hal tersebut, tetapi membantah bila dirinya disebut koordinator.

“Saya coba menghubungi teman-teman ketua DPC yang lainnya dengan alasan bansos penanganan pascabanjir Kalsel, dan tidak ada membicarakan masalah kudeta (pengambilalihan kepemimpinan partai),” kata Roni. “Bukan mengkoordinasi, tapi kami semua ketua DPC diundang ke Jakarta untuk mendapatkan dana bantuan penanganan pascabanjir di Kalsel.”

Roni melakukan tindakan itu bukan karena keinginannya sendiri. Roni diminta seseorang yang enggan dia sebut namanya. Namun, ketika detikX menyebut nama Ihwan Datu Adam, dia membenarkannya.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan memang ada yang mengkoordinasi kedatangan sembilan DPC Kalsel ke Jakarta. Menurut Zaky, rencana pengambilalihan kursi Ketua Umum Partai sudah direncanakan secara sistematis. “Saya belum bisa menyampaikan siapa yang mengkoordinasi. Tapi benar ada yang mengkoordinasi,” kata Zaky. “Di daerah ada yang mengkoordinasi, dibawa ke Jakarta, dibiayai ke pesawat, kemudian ada yang menjemput, lalu dibawa ke hotel. Setelah itu dipertemukan dengan Pak Moeldoko.”

Informasi dari sumber detikX dan dari BAP internal partai, sembilan ketua DPC Demokrat di Kalsel berangkat ke Jakarta dan dijemput di Bandara Soekarno-Hatta oleh mantan Ketua DPD Kalsel Alamsyah. Alamsyah mengajak mereka makan di sebuah restoran di Sabang, Jakarta Pusat, sebelum akhirnya bertemu dengan Moeldoko di Hotel Aston Rasuna, Jakarta Selatan, kamar 2801.


Reporter: Tim detikX
Penulis: May Rahmadi
Editor: Irwan Nugroho

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE