INVESTIGASI

Bagi-bagi ‘Gaji COVID’

Sejumlah perawat mengeluhkan nilai nominal insentif yang diterima tidak sesuai dengan yang tertera pada keputusan Menteri Kesehatan. Regulasi itu dinilai perlu diubah.

lustrasi : Luthfy Syahban

Senin, 15 Februari 2021

Ponsel Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) DKI Jakarta Jajang Rahmat berdering pagi itu, Sabtu, 16 Januari 2021. Sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pesan itu adalah aduan seorang perawat yang juga anggota PPNI DKI. Isinya: ada sejumlah perawat yang menerima insentif penanganan COVID-19 tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Dipotong sampai 50 persen untuk dikembalikan lagi ke rumah sakit umum daerah tempat mereka bekerja,” begitu potongan pesan tersebut seperti yang didapatkan detikX. “Alasannya buat bagi-bagi (ke mereka) yang tidak mendapat (insentif) dari Kementerian Kesehatan, seperti staf dan tenaga kesehatan lainnya,” lanjut pesan itu.

Aduan semacam ini bukanlah yang pertama. Jajang sebelumnya menerima aduan serupa dari perawat di sebuah puskesmas di Jakarta. “Nanti akan kami tindak lanjuti,” kata Jajang merespons aduan itu.

Jajang mengaku PPNI DKI Jakarta tengah mendalami laporan semacam itu dengan mencari data tambahan. PPNI akan membuat laporan ke Dinas Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan ketika semua datanya sudah lengkap.

Ikatan Dokter Indonesia dan Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan pun mendapat informasi serupa. Ketua Umum Tim Mitigasi Pengurus Besar IDI Adib Khumaidi mengaku ada laporan dari daerah mengenai hal itu. Menurutnya, tidak sesuainya jumlah insentif yang diterima dengan aturan terjadi karena ada kebijakan internal tempat para perawat bekerja.

dr M Adib Khumaidi
Foto : Agung Pambudhy/detikcom


Perlu juga ditambah untuk tenaga medis dan nakes yang bekerja di pelayanan primer, baik yang bertugas di pelayanan maupun yang bertugas sebagai tenaga surveillance (testing dan tracing).”

“Karena kebijakan dari fasilitas kesehatan terkait juga pemerataan keadilan pemberian insentif untuk tenaga di luar kriteria yang ada (dalam keputusan Menteri Kesehatan),” kata Adib melalui keterangan tertulis kepada detikX.

Sedangkan dari Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan, relawan LaporCovid Firdaus menjelaskan timnya mendapat laporan mengenai para nakes yang memberikan sebagian uang insentifnya kepada nakes-nakes lain. Sebab, nakes-nakes lain itu tidak punya hak mendapat insentif.

“Mungkin karena bentuk solidaritas karena nggak enak dengan teman-teman nakes lainnya. Akhirnya insentif yang didapatkan beberapa nakes itu dibagikan ke nakes-nakes lain,” kata Firdaus. “Kalau dibilang tidak sesuai dengan Kepmenkes, tentu saja tidak sesuai.”

Aturan pemberian insentif kepada nakes tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2539/2020. Regulasi itu mengatur tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Coronavirus Disease 2019. Pemerintah membuat aturan tersebut dengan tujuan meningkatkan semangat dan etos kerja para nakes. Pemerintah ingin mereka memberikan pelayanan terbaik guna mempercepat penanganan pandemi COVID-19.

Adapun kriteria nakes penerima insentif dalam aturan tersebut beberapa di antaranya dokter spesialis, dokter, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya. Secara garis besar, semua tenaga medis yang menangani COVID-19 berhak mendapatkan insentif. Jumlah insentifnya: dokter spesialis Rp 15 juta per orang per bulan, dokter umum dan gigi Rp 10 juta, bidan dan perawat Rp 7,5 juta, serta tenaga medis lainnya Rp 5 juta.

Regulasi ini tidak mengakomodasi pemberian insentif kepada seluruh nakes dan non-nakes. Padahal mereka semua berkontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19 atau setidaknya mendapat risiko besar tertular virus dari pasien. “Itu menjadi hal yang tidak adil untuk seluruh nakes,” kata perwakilan Koalisi dari LaporCovid Yemiko Happy. Koalisi juga menilai istilah ‘pelayanan COVID-19’ di aturan tersebut juga bermasalah. Sebab, Kementerian Kesehatan tidak menganggap klinik sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang layak menerima insentif.

“Kalau kita bicara tentang tenaga kesehatan, berarti meliputi orang-orang yang bekerja di seluruh fasilitas kesehatan dan lain-lain, termasuk klinik,” kata Yemiko. “Sedangkan yang klinik ini tidak masuk di KMK (keputusan Menteri Keuangan).”

Potret tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Jakarta Pusat
Foto : Ari Saputra/detikcom

Hal ini sejalan dengan pandangan IDI. Adib mengatakan peruntukan insentif itu perlu dievaluasi. Bagi IDI, pemerintah juga perlu mengapresiasi kerja tenaga nonkesehatan. Tenaga pendukung ini harus mendapat perhatian karena turut berkontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19. “Perlu juga ditambah untuk tenaga medis dan nakes yang bekerja di pelayanan primer, baik yang bertugas di pelayanan maupun yang bertugas sebagai tenaga surveillance (testing dan tracing),” kata Adib.

Selain masalah insentif yang tidak merata, hitungan insentif dalam aturan Kemenkes itu jadi problem. Menurut Ketua Umum PPNI Harif Fadhillah, pemerintah perlu meninjau ulang komposisi insentif untuk para nakes berdasarkan risiko dan beban kerja, bukan hanya dari aspek kemampuan dan tanggung jawab.

Harif menerangkan seorang dokter spesialis, yang mendapat insentif paling besar di aturan itu, sebenarnya tidak lebih berisiko daripada dokter umum dan perawat. Sebab, intensitas pertemuan dokter spesialis dengan pasien COVID-19 tidak lebih sering daripada dokter umum dan perawat.

“Beban keterpaparan, beban kerja, itu lebih tinggi mana?” kata Harif. “Karena itu, regulasi ini ke depannya mesti ditinjau dengan mempertimbangkan hal tersebut. Perawat itu harus lebih sering, intens, dan lama di dekat pasien dibanding tenaga kesehatan lainnya. Kita (perawat) mendampingi pasien,” tuturnya.

Celah aturan itulah yang menjadi penyebab munculnya kecemburuan di kalangan internal fasilitas pelayanan kesehatan. Akhirnya, nakes dan pihak rumah sakit membuat aturan sendiri untuk mengatasi gejolak tersebut. Beberapa dari mereka kemudian membuat aduan ke PPNI, IDI, maupun LaporCovid.

Juru bicara pemerintah dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi pun mengakui regulasi pemberian insentif COVID-19 untuk para nakes memang belum sempurna. Namun, mengenai adanya rumah sakit atau nakes yang membuat kesepakatan guna memberikan insentif kepada nakes non-pelayan COVID-19, menurut Siti, itu bukan urusan Kemenkes.

“Mungkin juga sudah berdasarkan kerelaan dari yang memegang hak insentif. Karena orang tidak bisa bekerja sendiri, kan. Kita tidak mengatur sampai sana. Itu sudah di luar tanggung jawab kita,” katanya.

Salah seorang tenaga medis COVID-19
Foto: ANTARA Foto/Reno Esnir

Dia pun menyadari sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan yang punya peran penting dalam penanganan COVID-19 tapi tidak punya hak menerima insentif. Cleaning service misalnya. Karena itu, kesepakatan dan kerelaan para nakes untuk berbagi insentif menjadi bisa diwajarkan.

“Itu, kan, tidak dapat. Padahal mereka (cleaning service) juga berisiko. Mereka mengurus (ruangan) pasien COVID-19. Jadi mungkin karena ada aspek kemanusiaannya,” kata Siti. “Dengan adanya konsensus (antarnakes atau antara nakes dan rumah sakit), itu sudah menunjukkan bahwa kita bersama-sama menghadapi pandemi ini.”

Kendati demikian, Siti memastikan aturan pemberian insentif kepada para nakes akan mengalami perubahan. Kemenkes akan mempertimbangkan usulan mengenai pemberian insentif kepada seluruh nakes dan non-nakes yang punya kontribusi dalam penanganan COVID-19.

Namun Kemenkes perlu menghitung ulang proporsinya sekaligus bergantung juga pada kondisi keuangan negara. “Mungkin akan ada perubahan di keputusan Menteri Kesehatan yang baru, tetapi kita harus konsultasikan lagi dengan Kementerian Keuangan mengenai skema apa yang bisa dipakai, yang terbaik, yang bisa menampung masukan-masukan ini,” katanya.


Reporter: May Rahmadi
Penulis: May Rahmadi
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

***Komentar***
[Widget:Baca Juga]
SHARE