INVESTIGASI

Maju-Mundur Kena Perantau di Ibu Kota

“Kalau memang ada yang benar-benar membutuhkan, kita yang mampu ya membantu, walau sekadar memberikan dua atau tiga bungkus mie instan.”

Ilustrasi: Luthfy Syahban

Rabu, 29 April 2020

Maju kena, mundur kena. Begitu gambaran situasi para perantau di Jakarta dan wilayah zona merah penyebaran virus corona atau cocona virus desease 2019 (COVID-19) lainnya. Bertahan hidup di kota metropolitan Jakarta seperti bunuh diri, tanpa penghasilan yang jelas. Akses mendapatkan nafkah hilang mendadak setelah status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di Jakarta. Namun, untuk pulang ke kampung halaman alias mudik pun kini tak bisa. Sebab pemerintah sudah melarang mudik Lebaran dari Jabodetabek dan zona merah lainnya. Sayangnya juga, jaminan sosial seperti dijanjikan pemerintah belum merata.

Larangan mudik itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 21 April 2020 lalu. Sepekan sebelumnya, Jokowi juga sudah melarang aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri untuk mudik. Larangan mudik dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Pemenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 yang ditandatangani Menhub Ad Interim, Luhut Binsar Panjaitan, pada 23 April 2020.

Penyekatan jalan tol Jakarta-Cikampek untuk menegakkan larangan mudik Lebaran
Foto : Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO


Mereka beranggapan, oh saya nggak ada penyakit. Tapi saya katakan, kita nggak tahu selama di perjalanan kita jalan sama siapa kan nggak tahu.”

Kemenhub bakal menjatuhkan sanksi  denda atau kurungan penjara bagi masyarakat yang melanggar larangan mudik. Sanksi itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. “Sanksi karena mengacu pada UU Kekarantinaan, UU No. 6 Tahun 2018, Pasal 93. Sanksi terberat denda Rp 100 juta dan hukuman kurungan 1 tahun penjara. Itu ancaman hukuman yang perlu diingat,” kata Staf Ahli Bidang Hukum Kemenhub, Umar Aris, Kamis, 23 April.

Walau pemerintah melarang mudik, warga tampaknya belum sepenuhnya menaati. Banyak dari mereka yang mencuri start mudik pasca keputusan pelarangan itu. Polri mencatat ada 8.000 lebih pemudik yang akan pulang ke kampungnya diusir di Pulau Jawa dan Sumatera. Namun, sebagian perantau yang berdomisili di Jabodetabek juga pasrah menghadapi situasi itu. Beberapa komunitas paguyuban warga daerah di Jakarta siap untuk tidak mudik Lebaran tahun ini. “Kalau saya untuk tahun ini memang sudah memutuskan tidak mudik. Saya mengikuti anjuran pemerintah, karena saya merasa kondisinya belum pulih. Kalau sudah sehat semua saya baru pulang,” kata Ketua Paguyuban Keluarga Wonogiri Sukses (Keris) Eddy Prayitno kepada detikX, Selasa, 28 April.

Kepada anggota komunitasnya yang berjumlah 100-an orang di Jabodetabek, Eddy tak henti-hentinya mengimbau agar tak mudik hingga penyebaran corona mereda. Hal yang sama juga disuarakan Ketua Sedhulur Arek Suroboyo, Ipung SC. Keduanya percaya, bila tidak mudik di bulan ramadhan atau Idul Fitri kali ini adalah bagian dari keikutsertaan membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hanya saja, keduanya tidak bisa menjamin bila ada anggota komunitasnya mudik . “Kami pun tidak bisa memaksa anggota untuk tidak melakukan mudik, namun kami juga menghimbau agar ikut mematuhi program pemerintah,” kata Ipung yang dihubungi detikX, Selasa, 28 April.

Bagi anggota Keris yang terpaksa mudik, Eddy yang masih tercatat sebagai warga Desa Jatinom, Kecamatan Sidoharjo, Wonogiri, itu, mengimbau agar mentaati protokol kesehatan yang ada. Artinya, begitu tiba di daerah masing-masing harus mau dikarantina atau isolasi mandiri. Ia sering melihat banyak pemudik yang tak mengindahkan hal itu, dan justru keluar rumah, jalan-jalan atau nongkrong bersama teman-teman mereka. “Mereka beranggapan, oh saya nggak ada penyakit. Tapi saya katakan, kita nggak tahu selama di perjalanan kita jalan sama siapa kan nggak tahu,” ujar Eddy.

Eddy Prayitno, Ketua Paguyuban Keluarga Wonogiri Sukses (Keris)
Foto : Dok Pribadi

Eddy memahami keadaan yang memaksa warga perantauan mudik. Penyebab utamanya adalah himpitan ekonomi yang dihadapi mereka di tanah rantau. Dari jumlah 100-an anggota Paguyuban Keris saja hampir 80 persen merupakan pekerja kasar atau buruh bangunan. Sebagian besar sudah pulang kampung ke Wonogiri. Sisanya, yang bekerja di sektor industri atau pabrik, masih bisa bertahan dan mendapatkan penghasilan rutin. Begitu juga yang berprofesi sebagai pedagang, walau pendapatan turun drastis. “Ya di sini juga kita mau makan apa? Kan begitu. Kalau kita mengharapkan bantuan, saya rasa mustahil, karena pengalaman pribadi saya di sini, kita di data ya di data, cuma sampai saat ini belum ada satu pun bantuan yang datang,” terang Eddy yang bekerja di perusahaan percetakan itu.

Masalah bantuan sosial bagi warga yang terdampak COVOD-19 ini sudah ditanyakan Eddy kepada ketua RT di tempatnya tinggal. Terlebih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun sudah menyatakan semua warga berhak mendapatkan bantuan. “Fakta di lapangan berbeda. Di lingkungan saya saja yang dapat bantuan hanya yang ber-KTP DKI Jakarta saja. Justru yang punya kontrakan sendiri yang dapat,” ucap Eddy lagi. Diakui Eddy, semua temannya yang berada dalam Paguyuban Keris masih ber-KTP daerah. Sebelumnya memang sudah ada perwakilan dari Badan Penghubung Pemprov Jawa Tengah, termasuk kepala dusunnya yang meminta didata jumlah warga perantauan dengan dimintai salinan KTP dan Kartu Keluarga (KK). “Tapi ya sampai saat ini pun belum ada kabarnya lagi,” ujarnya.

Bagi anggota paguyuban yang tak mudik, lanjutnya, terus melakukan komunikasi melalui pesan grup Whatsapp. “Kita tetap saling support lah. Kalau memang ada yang benar-benar membutuhkan, kita yang mampu ya membantu, walau sekadar memberikan dua atau tiga bungkus mie instan,” pungkas Eddy.

Sementara, anggota Sedhulur Arek Suroboyo yang berjumlah 200 orang di Jabodetabek berupaya selalu mandiri jaminan sosial itu. Sampai saat ini, mereka masih mampu mengatasi persoalan ekonomi. Mereka secara gotong royong membantu sesama anggota komunitas yang kurang mampu. Anggota komunitas ini memang beragam latar belakang pekerjaan, seperti karyawan kantoran, sektor jasa dan pedagang. Di sektor pedagang inilah yang paling telak terkena dampak pademik COVID-19. “Kami saling bahu membahu membantu di mana kesulitan tersebut ada. Alhamdulillah, sampai saat ini belum terdengar ada yang parah,” terang Ipung.

Sejumlah penumpang bersiap naik bus antar kota antar provinsi di Terminal Jatijajar, Depok,  Jawa Barat, pada Kamis 23 April 2020, sehari sebelum larangan mudik diberlakukan 
Foto : Asprilla Dwi Adha/ANTARA Foto

Ipung juga menambahkan, secara individual kemungkinan anggota ada yang mendapatkan bantuan, tapi secara organisasi sampai saat ini belum ada kucuran dari Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu, dalam menghadapi lebaran Idul Fitri mendatang, komunitas Sedhulur Arek Suroboyo tetap mengadakan pertemuan rutin setiap bulannya, baik dalam bentuk arisan dan kegiatan lainnya. “Kalau pun di tahun ini tidak melaksanakan mudik, kamu merencanakan akan melakukan halal bi halal physical distancing (bertemu tapi jarak jauh),” pungkas Ipung.

Pengamat sosial dari Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati mengatakan, ada dua motif kenapa orang mudik atau pulang kampung untuk berlebaran. Pertama motif rasional, yaitu di mana orang harus bertahan hidup. Kedua motif emosional, yaitu untuk melepas kerinduan dengan sanak keluarga setelah lama tak berjumpa. Tapi masalahnya saat ini situasinya terjadi saat pencegahan pandemik COVID-19. Bagaimana agar orang tak mudik dari kota ke daerah asalnya?

“Kunci utamanya di RT dan RW. Bagaimana RT dan RW mendayagunakan kekuatan yang ada. RT itu ujung tombak terdepan, karena memiliki data yang paling akurat mengenai kondisi warganya yang bisa dilaporkan ke atas, dari RT ke RW, ke kelurahan, kecamatan terus sampai ke atas agar warga perantau tidak mudik dan mendapatkan bantuan,” kata Devie kepada detikX, Selasa, 28 April.

Para ketua RT harus mendapatkan dukungan dari 70 persen warga yang dibinanya. Devie mencontohkan, bila di satu lingkungan RT ada 10 persen orang miskin, tiba-tiba melonjak angkanya menjadi 30-40 persen, RT harus melaporkan dan mengkomunikasikan dengan warga lainnya. Hal ini tentunya untuk membangun kesadaran dan kepedulian warga tentang situasi yang tengah dihadapi warga lainnya yang terdampak COVID-19.

Suasana sepi di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (24/4/2020). Tidak hanya jalur darat, pemerintah juga menutup transportasi udara.
Foto: Muhammad Iqbal/ANTARA Foto 

Pengurus RT paling tahu di mana warganya yang sakit, yang baru di PHK, atau yang butuh bantuan, bukan pemerintah pusat. Karena bagaimana pun para perantau ini sudah menjadi bagian dari warga di lingkungan itu selama 1-3 tahun lebih dan guyub. “Di sisi lain, RT juga akan terhindar dari fitnah dalam hal penyelewengan bantuan sosial itu sendiri dari warganya. Jadi di sini bukan soal dia punya KTP DKI Jakarta atau bukan. Tapi dari hati ke hati,” terang Devie lagi.

Selain itu yang tak kalah penting, RT juga bisa merangkul para filantropi atau orang-orang kaya yang biasa memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat kecil dan miskin. “Jadi komunikasi dengan pemerintah daerah dan para filantropi sangat penting. Kalau para penyumbang diberdayakan, rasa keadilan itu akan terpenuhi dengan sebenarnya,” pungkas Devie.


Reporter: Syailendra Hafiz Wiratama
Redaktur: M Rizal Maslan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE