INVESTIGASI

Jatah Dobel
untuk Banteng

Pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo, PDIP hanya mendapat jatah empat kursi menteri. Namun kali ini Megawati meminta jatah dua kali lipat, yakni delapan menteri untuk masuk di kabinet Jokowi mendatang.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Senin, 12 Agustus 2019

“Bukan sepuluh, tapi delapan.” Demikian kata Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani saat ditanya jumlah menteri yang dimintakan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sela acara Kongres Nasional V di Bali, Sabtu, 10 Agustus 2019. Namun putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu mengaku urusan nama-nama masih ada di saku Megawati.

Permintaan delapan kursi menteri yang diutarakan Puan secara tersirat menggambarkan partainya menginginkan jatah kursi dua kali lipat dari yang diperoleh saat Jokowi memimpin pada periode pertama. Kader PDI Perjuangan yang masuk kabinet Jokowi-Jusuf Kalla saat ini adalah Yasonna Laoly, yang menjabat Menteri Hukum dan HAM, Puan sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.

Jika Pramono Anung, kader PDI Perjuangan yang menjabat Sekretaris Kabinet, tak dihitung jatah menteri, jumlah itu sama dengan yang diperoleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang juga memperoleh empat kursi menteri. Keempat kursi menteri itu adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Menteri Pemuda dan Olahraga; serta Menteri Tenaga Kerja.

Menurut Puan, sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 2019, yang diperkirakan meraup 128 kursi di DPR, sudah sepantasnya partainya mendapat kursi di kabinet yang lebih banyak dibanding partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin lainnya. “Ini bukan soal bagi-bagi menteri, melainkan karena kami punya kebijakan politik yang harus kami lakukan melalui pemerintah untuk bisa memberi kontribusi maksimal kepada konstituen atau rakyat yang memilih PDI Perjuangan secara nasional,” terang Puan.

Puan Maharani
Foto: Muhammad Ridho/detikcom

Terkait pos kementerian yang diincar, Puan memang tak menjelaskan secara gamblang. Namun, dalam arena Kongres, sempat mencuat konsep Trisakti, yang menjadi acuan arah kebijakan pemerintahan mendatang. "Sebagai hasil dari sidang-sidang komisi yang kemudian diputuskan ke dalam rapat pleno desain kabinet, kami usulkan konsepsi Trisakti. Bagaimana kita berdaulat di bidang politik, bagaimana kita berdikari di bidang ekonomi, di bidang keuangan, pangan, air, pertahanan, bidang kebudayaan, kemudian berbagai aspek strategis, seperti pertahanan, kita harus berdikari. Industri pertahanan yang kuat kita perlukan," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hasto lalu menegaskan pos pertahanan, seperti TNI, harus diperkuat. Dia juga menyebut pertahanan Indonesia harus didukung dengan alutsista yang mumpuni. ”Kemudian juga bidang kebudayaan. Desain ini kami sudah menyampaikan dalam sebuah kebijakan politik yang nantinya Ibu Megawati akan menyampaikan kepada Presiden," sambungnya. Meski begitu, PDI Perjuangan mengembalikan semua keputusan terkait calon menteri kepada Jokowi. "Tetapi, terkait dengan struktur itu, kami serahkan kepada Bapak Presiden," jelasnya.

Adapun politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu secara blak-blakan mengungkapkan kursi menteri yang diincar antara lain di sektor hukum, pedesaan, maritim, dan pertanian. “Ini kan momen Kongres ya, jadi wacana yang diusulkan saja. Karena basis PDI Perjuangan kan petani, pedesaan, dan wilayah maritim juga. Maka ada wacana soal posisi menteri di bidang itu,” jelas Masinton kepada detikX.

Diakui Masinton, jika mengacu pada perolehan kursi menteri di kabinet Jokowi periode pertama, jumlah tersebut belum sepadan untuk PDI Perjuangan, yang menjadi pemenang Pemilu 2014 kala itu. “Tapi kan kita mengerti kondisi pada saat 2014 itu. Kan ada kebutuhan untuk mengakomodasi teman-teman di luar koalisi. Kalau sekarang kondisinya berbeda. Kita melihat juga bahwa banyak kader PDI Perjuangan yang sudah siap dikontribusikan untuk tugas-tugas di pemerintahan,” imbuh Masinton.

Namun sumber detikX di kalangan internal partai banteng moncong putih yang dekat dengan Jokowi bilang jumlah kursi yang ditempati kader PDI Perjuangan yang hanya empat kursi atau sama dengan PKB dan beda tipis dengan NasDem bukan tanpa alasan. “Saat Pilpres 2014, Pak Jokowi menganggap mesin PDI Perjuangan tidak bekerja optimal, sehingga Jokowi waktu itu praktis lebih mengandalkan relawan untuk pemenangan dirinya. Jangan heran jika para relawan mendapat perhatian lebih dari Jokowi saat itu dibanding partai koalisi, termasuk PDI Perjuangan,” jelasnya.

Presiden Joko Widodo
Foto: BPMI Setpres/Muclis Jr

Sikap Jokowi tersebut, lanjut sumber itu, menginspirasi beberapa partai pendukung, seperti Golkar dan NasDem, untuk menunjukkan keseriusannya terhadap Jokowi. Kedua partai itu mengusung Jokowi jauh-jauh hari sebelum Pilpres 2019. Tujuannya hanya satu, yakni mendapat atensi lebih dari Jokowi dalam kabinet mendatang.

Tapi, meski hanya menempatkan empat kadernya di kabinet Jokowi-JK, beberapa nama menteri di luar parpol yang duduk di kabinet Jokowi periode pertama dianggap merepresentasikan PDI Perjuangan atau Megawati. Menteri yang dimaksud adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Soal adanya menteri kategori tersebut juga disinggung pengamat politik Hendri Satrio. Menurutnya, sekalipun belum sepadan bagi PDI Perjuangan terhadap pembagian kursi menteri pada 2014, setidaknya ada tiga menteri yang dianggap terafiliasi dengan Megawati. “Yang resmi kader empat orang, yang terafiliasi ada tiga orang. Nah, makanya, karena tidak mendapat porsi yang semestinya, pada 2019 ini Megawati to the point langsung minta lebih. Dan Jokowi menyanggupi itu,” jelas Hendri.

Soal permintaan jatah menteri ini memang disuarakan secara terbuka oleh Megawati di pembukaan Kongres V PDIP yang dihadiri seluruh ketua umum parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK), Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, Ma’ruf Amin, serta Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. "Ini di dalam kongres partai, Bapak Presiden, saya meminta dengan hormat bahwa PDI Perjuangan akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri harus terbanyak," kata Mega.

Dia lantas 'mensimulasikan' kemungkinan apabila cuma ditawari menteri yang jumlahnya sedikit. Kalau cuma empat, jelas PDI Perjuangan tidak mau. "Jangan nanti, 'Ibu Mega, saya kira karena PDI Perjuangan sudah banyak kemenangan sudah ada di DPR, nanti saya kasih cuma empat'. Wee... emoh. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Orang yang nggak dapet aja minta," kata Megawati, yang disambut teriakan 'horee' oleh seluruh kader PDI Perjuangan yang hadir di situ.


Jokowi pun langsung menjawab permintaan Megawati. Jokowi, yang juga kader PDI Perjuangan, menjamin partainya akan mendapatkan porsi terbesar di kabinet. "Mengenai menteri, tadi Bu Mega kan menyampaikan jangan empat dong. Tapi kalau yang lain dua tapi PDI Perjuangan empat, kan sudah dua kali (lipat). Kalau yang lain tiga, pasti PDI Perjuangan (hadirin berteriak 'enam'), belum tentu juga. Yang jelas, PDI Perjuangan pasti yang terbanyak. Itu jaminan saya," tutur Jokowi.

Jawaban Jokowi tersebut, dinilai Hendri, wajar. Intinya Jokowi berjanji akan mengakomodasi permintaan Megawati. Hanya, Jokowi tidak menyebutkan jumlah, tapi berjanji akan menempatkan kader PDI Perjuangan di kabinet lebih banyak dibanding kader parpol koalisi yang lain.

Bagi koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf yang lain, permintaan Megawati kepada Jokowi juga dianggap wajar saja. Sebab, sebelumnya Jokowi memang sudah meminta sejumlah parpol pendukung untuk mengajukan sejumlah nama kadernya untuk diseleksi. Bahkan PKB jauh-jauh hari sudah meminta jatah lebih di kabinet, yakni 10 kursi.

"Sebagai pemenang pemilu dan punya kursi paling banyak, tentu wajar PDI Perjuangan mendapat jatah menteri paling banyak. Namun, yang perlu diingat, bahwa yang memenangkan Pak Jokowi kan banyak partai. Jadi kami yakin Presiden akan proporsional dalam menentukan jumlah kursi," kata Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago. 

Megawati Soekarnoputri
Foto: Grandyos Zafna/detikcom


Irma yakin Jokowi juga akan memikirkan partai-partai pendukungnya yang gagal lolos ke DPR. Parpol yang tak lolos ke parlemen juga sudah berkeringat untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf saat Pilpres 2019, sehingga wajar juga mereka menyodorkan kandidat menteri.

Politikus PKB pun bersikap serupa, yakni memberikan kepercayaan kepada Jokowi dengan hak prerogatifnya untuk menempatkan para menteri di kabinet mendatang. Namun, jika PDI Perjuangan mengincar posisi Menteri Desa, yang selama ini menjadi kursi langganan PKB, sebaiknya diundi saja. "Nanti suit sajalah. Nanti wasitnya Pak Presiden dan apa pun keputusan Presiden tetap sah," kata Wasekjen PKB Daniel Johan.

Daniel juga menganggap wajar jika Megawati minta jatah menteri banyak. Pasalnya, partainya juga sudah menyiapkan sepuluh nama kandidat menteri untuk diajukan kepada Jokowi. "Ya, Menteri Desa mungkin karena kan memang sudah berjalan, mungkin di bidang yang menyangkut basis masyarakat banyak pendidikan," imbuh Daniel Johan.


Reporter: Ibad Durohman, Aditya Mardiastuti (Denpasar)
Redaktur: Deden Gunawan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Fuad Hasim

[Widget:Baca Juga]
SHARE