INVESTIGASI

Lobi-lobi Menteri Prabowo-Jokowi

Apakah Jokowi-Prabowo bakal bertemu kembali? Benarkah Gerindra menawarkan kadernya mengisi posisi Kementerian Pertanian dan BUMN?

Foto: Muchlis Jr/Setpres

Selasa, 23 Juli 2019

Berpidato di acara 'Muhasabah dan Munajat untuk Negeri' di gedung Dewan Dakwah, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu pekan lalu, Amien Rais menyinggung isu rekonsiliasi Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Menurut Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional tersebut, rekonsiliasi harus didahului dengan penyamaan platform di antara kedua tokoh tentang masa depan negara Indonesia.

Kemudian, menurut Amien, Jokowi dan Prabowo bisa membagi porsi dalam mengurus negara, yaitu 55:45. Selama ini Prabowo sudah banyak menyampaikan gagasannya tentang kedaulatan pangan, energi, tanah, dan air. Kendati begitu, Amien sendiri merasa tidak yakin usulannya tersebut bakal disepakati Jokowi. “Kalau mungkin, alhamdulillah, negeri ini bisa kokoh sekali karena ide Prabowo akan dilaksanakan,” kata Amien.

Jika Jokowi selaku pemenang Pilpres 2019 menolak penyamaan platform dengan Prabowo serta usulan angka 55:45 itu, Amien menyarankan agar Prabowo dan partai koalisinya tegak berdiri sebagai oposisi. Menurut dia, sungguh menjadi aib bila ada parpol kubu Prabowo yang menyeberang ke Jokowi karena satu kursi menteri ecek-ecek. “Dosanya dipikul bareng oleh menteri yang ecek-ecek,” kata Amien.

Anehnya, PAN sendiri melalui ketua umumnya, Zulkifli Hasan, menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin tanpa syarat. Adapun urusan pembantu presiden di jajaran kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi. “Oleh karena itu, kita nggak pakai syarat-syarat. Kita mendukung agar Pak Jokowi sukses memimpin Indonesia," kata Zulkifli di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, 22 Juli.

Pendapat Amien memantik reaksi parpol Koalisi Indonesia Kerja. Partai Kebangkitan Bangsa memandang Amien terlalu mengatur soal rekonsiliasi serta koalisi Jokowi-Prabowo. Padahal, ia mengklaim, di kubu Jokowi-Ma’ruf sendiri, parpol-parpol pendukung tak pernah bicara bagi-bagi kursi menteri. “Saya yakin Pak Jokowi tidak suka dengan cara pola memandang negara seperti bagi-bagi kue itu gitu," kata Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid.

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais
Foto: Grandyos Zafna/detikcom

Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (NasDem) Johnny G Plate menyarankan agar koalisi Prabowo berbicara mengenai penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, sebut dia, perihal pembagian kekuasaan merupakan hak prerogatif Jokowi selaku presiden terpilih. "Penguatan untuk kehidupan, untuk bernegara. Saran saya, lebih bagus itu kalau dibahas oleh mereka dibanding dengan ngurus sibuk bagi kabinet 55-45, sibuk ngurus segala macam. Itu bukan urusannya. Kita pun nggak ngurus. Itu punya domain presiden terpilih," ucapnya.

Wakil Sekjen DPP Gerindra Andre Rosiade mengakui memang ada platform yang bakal disampaikan kepada Jokowi apabila ada pertemuan lanjutan. Sebelumnya, ketika Prabowo dan Jokowi bertemu untuk pertama kali di stasiun Mass Rapid Transit (MRT) pada 13 Juli 2019 pascapencoblosan Pilpres 2019, keduanya belum membicarakan hal itu. Platform yang bakal diusung Prabowo tak jauh dari yang disampaikan Amien.

“Nah begini, kalau misalnya dalam pertemuan nanti Pak Jokowi bertanya, kita akan jelaskan konsep kita seperti apa. Kan kita punya gagasan atau konsep kemandirian ekonomi, kemandirian energi. Kalau Pak Jokowi mau menerima, ya, bagus dong,” begitu ujar Andre saat dimintai konfirmasi detikX, Senin, 23 Juli.

Namun, terkait dengan menteri, Gerindra berprinsip, andai Jokowi butuh bantuan, Gerindra bakal membantu. Bila tidak, Gerindra siap berada di luar pemerintahan. “Bekerja sama itu bisa di luar, bisa di dalam pemerintahan. Yang penting Indonesia guyub. Kan tujuan utama pertemuan di MRT agar Indonesia guyub, situasi makin teduh. Bukan bagi-bagi kursi menteri,” kata Andre.

Seorang sumber detikX membisikkan, terkait platform Prabowo tentang kemandirian ekonomi serta pangan, Gerindra telah menawarkan kepada Jokowi untuk mengisi dua pos kementerian di pemerintahan mendatang, yakni Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Pertanian. Dengan memegang BUMN, Badan Urusan Logistik bakal bisa dikendalikan untuk menstabilkan harga-harga bahan kebutuhan pokok. Pangan yang terjangkau memang menjadi janji kampanye pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga Uno.

Wakil Sekjen DPP Gerindra, Andre Rosiade
Foto: Ari Saputra/detikcom

Selain itu, lanjut sumber tadi, ada juga pembicaraan tentang pemberian jatah kepada Gerindra untuk posisi duta besar di Perserikatan Bangsa-Bangsa, keanggotaan di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), serta Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurut dia, Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sudah sepakat dengan skema koalisi itu.

Dimintai konfirmasi mengenai lobi-lobi dua menteri, lagi-lagi jawaban Gerindra soal menteri merupakan hak prerogatif presiden. Hingga saat ini, Gerindra belum mengambil keputusan apakah bakal masuk dalam pemerintahan atau tidak. Hasil pertemuan dewan pembina parpol yang digelar beberapa waktu lalu sepakat memberikan otonomi kepada Prabowo untuk bersikap.

“Kami meyakini dan percaya keputusan yang diambil Pak Prabowo adalah keputusan terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia, apakah masuk di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono kepada detikX, Senin, 22 Juli.

Kabar terbaru menyebutkan Prabowo bakal bertemu dengan Jokowi dan Megawati pada Rabu, 24 Juli besok. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono. Namun Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto buru-buru meminta agar pertemuan tidak ditafsirkan macam-macam. Hasto tak menyebut keikutsertaan Jokowi dalam pertemuan itu. Ia pun menegaskan pertemuan Megawati dengan Prabowo dalam kerangka persahabatan dan persatuan bangsa.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
Foto: Usman Hadi/detikcom

"Pertemuan tersebut jangan dimaknai terlalu jauh dengan pembentukan koalisi. Sebab, terkait koalisi pascapilpres, fatsunnya harus dibahas bersama antara presiden dan seluruh ketum partai koalisi," ujar Hasto.

Hal senada dikatakan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani. Menurutnya, Jokowi berujar bakal mengajak bicara Koalisi Indonesia Kerja terkait koalisi dengan Prabowo dan parpol pendukungnya. Dia menilai Jokowi bisa saja memberi jatah menteri kepada Gerindra maupun partai kubu Prabowo untuk mengantisipasi adanya parpol Koalisi Indonesia Kerja yang membelot di parlemen. Namun ia menduga tidak akan lebih dari satu kursi yang akan diberikan.

“Kalau dari sisi kecukupan dukungan di parlemen, lima partai KIK itu sudah merepresentasikan 60,3 persen kursi. Jadi versus 39,7 persen kursi. Yang kedua juga, agar fungsi-fungsi checks and balances bisa berjalan baik. Kalau opisisinya terlalu sedikit, nggak bagus juga. Tetapi kan tentu bisa jadi presiden punya pertimbangan lain,” katanya.


Reporter: Ibad Durohman
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Fuad Hasim

[Widget:Baca Juga]
SHARE