Alibi Relokasi
demi Reklamasi

Bau amis menyengat serta becek di jalan-jalan kampung nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, sudah menjadi kondisi yang lazim di kawasan itu. Lokasinya yang berada di bibir pantai itu dipenuhi bangunan semipermanen yang sesak.

Namun, beberapa bulan ke depan, rumah-rumah itu bakal lenyap tergusur untuk pelebaran jalan dan muara Kali Angke, yang berujung di kawasan tersebut. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati, para nelayan yang ada di Muara Angke akan direlokasi ke rumah susun yang rencananya dibangun di dekat Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke.

Relokasi akan dilakukan terhadap nelayan yang ada di lima spot pesisir utara Jakarta, antara lain Muara Kamal, Muara Baru, Cilincing, dan Muara Angke. Jumlah total nelayan yang terdata sekitar 25 ribu orang.

Menurut Tuty, dari 25 ribu nelayan yang ada di lima spot itu, hanya 1.800 nelayan yang berkartu penduduk Jakarta. Selebihnya, yakni sekitar 23 ribu orang, merupakan nelayan asal Cirebon, Indramayu, dan dari daerah lain di luar Jakarta. “Jadi nelayan yang penduduk Jakarta hanya 7 persen dari 25 ribu nelayan yang ada di pesisir Jakarta Utara itu,” tutur Tuty saat ditemui detikX di ruang kerjanya pekan lalu.

Dan secara karakteristik, para nelayan yang berasal dari luar Jakarta hanya menjadikan pesisir pantai sebagai tempat transit selama dua atau tiga hari. Selanjutnya mereka akan melaut lagi atau pulang ke kampung halaman. Terhadap nelayan transit itu, Pemprov DKI Jakarta akan membuatkan rumah singgah, bukan dibangunkan rusun.

Nah, sekitar 1.800 nelayan yang merupakan warga Jakarta akan ditempatkan di rumah susun yang dilengkapi fasilitas khas masyarakat nelayan, seperti tempat menjemur dan memperbaiki jaring. “Nanti rusun tersebut desainnya tematik, nelayan,” ujarnya.

Khusus untuk nelayan Muara Angke memang sudah disiapkan, rusunnya 4-6 blok, yang bisa menampung sekitar 640 keluarga. Saat ini 90 persen nelayan asli Jakarta masih menempati rumah-rumah ilegal karena berdiri di lahan-lahan milik pemerintah.

Soal rencana relokasi tersebut, Tuty mengklaim sudah melakukan dialog dengan perwakilan warga, lembaga swadaya masyarakat, dan birokrat lokal, seperti ketua RT dan RW. “Tapi nggak mungkin kan, ya, kita undang 1.800 nelayan. Jadi hanya perwakilan,” begitu kata Tuty.

Selain memindahkan nelayan ke rusun, Pemprov DKI Jakarta punya gagasan memindahkan sebagian nelayan ke Pulau Seribu. Namun bukan untuk relokasi, melainkan sebagai penunjang destinasi wisata yang berisi aktivitas-aktivitas kebaharian.

Di lokasi itu juga akan diadakan budi daya ikan, budi daya rumput laut, hingga kuliner-kuliner yang berasal dari tangkapan laut. “Jadi rumah susunnya difasilitasi, begitu juga pasarnya. Jadi nggak semata-mata bedol desa,” ungkap Tuty.

Namun tidak semua nelayan senang terhadap rencana Pemprov DKI itu. Banyak di antara mereka merasa cemas dan menuding rencana tersebut hanya alibi untuk memuluskan jalan reklamasi Teluk Jakarta. Sebab, sampai saat ini para nelayan tidak tahu di mana lokasi rusun yang dijanjikan itu.

“Ada yang bilang akan direlokasi ke Pulau Seribu, ada yang bilang ke rusun. Tapi nggak tahu di rusun mana,” ujar Khalil, nelayan yang tinggal di Muara Angke, Pluit, Jakarta Utara.

Diakui Khalil, saat ini setidaknya ada 94 rumah yang sudah ditandai sejak 2016. Rumah-rumah itu terletak di bibir pantai. Soalnya, di situ akan dilakukan pengerukan dan pelebaran muara Sungai Angke. Jumlah rumah nelayan yang akan digusur diperkirakan akan bertambah, dari Blok Empang sampai Blok Enceng, yang jumlah penduduknya sebanyak 1.500 keluarga.

Sebenarnya, kata Khalil, para nelayan tidak mempermasalahkan jika mesti direlokasi. Namun harus dekat dengan lokasi mata pencarian mereka sebagai nelayan. Kalau jauh, tentu saja akan menyulitkan mereka mencari ikan.

Sedangkan Iwan Charmidi, yang juga nelayan Muara Angke, menjelaskan setidaknya ada 2.000 keluarga yang menempati bantaran Muara Karang dan Blok Empang yang akan tergusur. Namun berapa luas area yang akan digusur, Iwan mengaku tidak tahu. “Sebulan lalu ada orang Agraria yang ngukur-ngukur begitu. Ngukur sungai dan jalan. Yang jelas bakal ada penggusuran,” tutur Iwan.

Menurut Iwan, sikap pemerintah yang akan menggusur ribuan nelayan dan di sisi lain akan melanjutkan pembangunan Pulau G yang ditentang nelayan bisa berakibat buruk. “Saya khawatir, kalau nelayan kepepet karena perut lapar, bisa terjadi gesekan di lapangan. Yang jadi korban tentu saja nelayan yang tidak punya senjata,” ujar Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Cabang Muara Angke ini kepada detikX.

Iwan juga berkeberatan jika para nelayan dipindahkan ke Pulau Seribu. Sebab, saat ini saja antarwarga di pulau itu sering bentrok lantaran sengketa tanah. “Jika nelayan korban gusuran kemudian dipindah ke sana, tentu makin runyam,” jelas Iwan.

Iwan juga menyesalkan sikap Pemprov DKI yang lembek terhadap para pengembang. Misalnya di Pulau C dan D yang dikelola PT Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan. Pasalnya, meski ada moratorium untuk menghentikan sementara pembangunan di pulau reklamasi, kedua pulau itu (Pulau C dan D) tetap melakukan kegiatan. Bahkan belakangan diterbitkan sertifikat hak guna bangunan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana saat ditemui secara terpisah mengatakan siap menampung keluhan para nelayan. “Kalau masyarakat (nelayan) mengadu ke sini (DPRD), bisa menjadi hak angket. Kita harus kritis. Jangan mau pemerintah menindas rakyat kecil, tidak boleh itu,” ujar Lulung kepada detikX.

Sepengetahuan Lulung, para nelayan tidak diajak duduk bersama dalam masalah relokasi ataupun terkait reklamasi. Padahal mereka para nelayan yang terkena dampak dari gagasan itu. Kondisi ini yang membuat nelayan resah.

Lulung juga meminta Pemprov DKI Jakarta maupun pemerintah pusat memperhatikan para nelayan Jakarta, bukan membuangnya begitu saja.