Transmigrasi tuk Jadi Petani

Papua memang menjadi lokasi transmigrasi tertinggi di Indonesia. Hal itu sudah dilakukan jauh-jauh hari dan berlangsung sejak zaman kolonial Belanda.

Program transmigrasi orang Jawa ke Papua pada kenyataannya tidak juga bisa dipisahkan dari nama besar Soeharto. Satu tahun setelah Presiden RI ke-2 itu lengser, program transmigrasi pun dihentikan. Pemerintah Provinsi Papua menyebut gelombang transmigran terakhir yang ditempatkan di wilayahnya itu terdiri dari 78.000 kepala keluarga.

Pemindahan penduduk itu adalah salah satu cara terbaik untuk mengontrol sebuah wilayah. Cara inilah yang dinilai lebih efektif dan murah ketimbang mengirimkan pasukan untuk menjaga wilayah koloni. Sebagian besar transmigran datang dari etnis Jawa, Buton, Bugis, dan Makassar. Untuk menghidupi pendatang sebanyak itu, harus membuka lahan seluas 689.000 ha.

Pemerintah kolonial tidak memiliki cukup dana untuk melakukan ekspansi ke ujung timur Nusantara, kendati mendapat tekanan agar segera memperluas wilayah jajahan. Guna mengatasi hal tersebut, maka dimulailah program kolonisasi dengan memindahkan penduduk dari Jawa, pusat pemerintahan kolonial, ke Papua.

Pada 1963, Menteri Luar Negeri Soebandrio mengatakan bahwa orang Jawa tidak akan mengkolonisasi Papua. Lebih jauh ia merinci, Papua tidak akan dijadikan tujuan program transmigrasi yang sudah digalakkan pemerintah Indonesia sejak 1950-an.

Setidaknya ada sekitar 16.000 orang dari Jawa dan Sulawesi yang sudah berdiam di beberapa kota utama Papua. Satu tahun kemudian, janji Soebandrio tinggal omong kosong. Pada 1964, Kodam Cendrawasih menyaksikan kedatangan transmigran dari Jawa ke Jayapura dan Merauke. Jumlahnya sekitar 1.000 jiwa yang terbagi menjadi 267 kepala keluarga.

Sejak 1969, jumlah orang Jawa yang berpartisipasi dalam program transmigrasi jumlahnya selalu naik. Melalui Repelita I sampai II, pemerintah Orde Baru tercatat berhasil menempatkan tidak kurang dari 41.701 transmigran yang terbagi menjadi 9.916 kepala keluarga. Dalam Repelita IV yang dimulai pada 1984, jumlah tersebut melompat menjadi 137.800 kepala keluarga.