CRIME STORY

Corona Mewabah, Bromocorah Berulah

Napi yang bebas karena virus corona kembali berulah. Residivisme juga didorong situasi di luar penjara yang sulit karena corona.

Ilustrasi: Edi Wahyono

Rabu, 22 April 2020

Andrian ilyas Hanafi umurnya baru 20 tahun. Namun pengalamanya di dunia hitam jangan ditanya lagi. Spesialis jambret asal Pasir Koja, Kota Bandung, Jawa Barat ini boleh disebut residivis atau penjahat kambuhan. Walau baru bebas dari Rumah Tahanan Kelas I Bandung pada 2 April 2020, ia tak kapok. Bersama temannya, M Maulana Efendi, 19 tahun, Andrian kembali menjambret seorang pengendara sepeda motor di kawasan Astana Anyar pada 12 April 2020.

Polisi gabungan dari Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Astana Anyar dan Satuan Reskrim Polres Kota Besar Bandung akhirnya memburu kedua pelaku ke sejumlah tempat. Keesokan harinya, polisi menemukan Andrian tengah mengendarai sepeda motor di bilangan Kiaracondong. Karena melawan ketika hendak ditangkap, Andrian pun ditembak kakinya. Sementara Maulana ditangkap di Leuwipanjang.

Seorang napi yang baru bebas karena asimilasi kembali mencuri ponsel warga.
Foto: Dok Istimewa 

Setelah diinterogasi, Andrian mengaku baru bebas dari penjara. Ia dan 2.671 narapidana dari 33 Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pemasyarakatan, baik Rutan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) se-Jawa Barat, bebas pada 7 April lalu. Mereka mendapatkan program asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di penjara. “Dia baru bebas tanggal 2 (April) dapat asimilasi,” kata Kepala Polres Kota Besar Bandung, Kombes Ulung Sampurna Jaya di Markas Polsek Astana Anyar, Selasa, 14 April.

Dari sekian napi asimilasi tersebut sudah ada yang tertangkap lagi melakukan kejahatan atau tindak pidana di beberapa Polres, yaitu Kota Semarang, Jepara, Sukoharjo, Kebumen, Sragen, Banyumas dan Surakarta dengan total 10 orang tersangka.”

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada Senin, 20 Maret 2020 mengeluarkan Peraturan Menkum HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dan Keputusan Menkum HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Hingga 20 April tercatat ada 38.822 orang narapidana dibebaskan dari 525 UPT Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Program asimilasi sebanyak 36.641 narapidana (umum 35.738 orang dan anak-anak 903 orang). Program integrasi sebanyak 2.181 (narapidana umum 1.145 orang dan anak-anak 36 orang).

Tak semua napi tobat begitu saja. Sama seperti Andrian, beberapa napi yang baru keluar dari hotel prodeo ini kembali berulah. Contohnya AR, 42 tahun, dan JN, 33 tahun. Dua napi yang baru keluar Rutan Bandung dan Salemba ini terpaksa di-dor polisi setelah beraksi merampok penumpang di Kopasja M-15 trayek Kota-Tanjung Priok, 19 April. Malah sepekan sebelumnya, AR merampok penumpang angkot di Depok, Jawa Barat. AR pun ditembak mati karena melawan polisi. Sedangkan JN 'dihadiahi' timah panas di kakinya.

Andi Rahman, 27 tahun, baru bebas di Rutan Balikpapan, Kalimantan Timur. Pada 10 April, ia mencuri mobil milik tetangganya, Toyota Calya warna merah bernomor polisi KT-1446-WG. Polda Jawa Tengah juga mencatat 10 napi yang baru bebas mendapatkan program asimilasi pademi Corona. Mereka kembali berulah dengan mencuri, merampok, menipu, dagang narkoba, penganiayaan berat hingga kasus pencabulan. Di wilayah Jawa tengah ada 1.770 napi bebas masuk program asimilasi ini.

Menkum HAM Yasonna H Laoly
Foto : dok 20detik

“Dari sekian napi asimilasi tersebut sudah ada yang tertangkap lagi melakukan kejahatan atau tindak pidana di beberapa Polres, yaitu Kota Semarang, Jepara, Sukoharjo, Kebumen, Sragen, Banyumas dan Surakarta dengan total 10 orang tersangka,” kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Iskandar F Sutisna, Senin, 20 April.

Sementara itu, Mabes Polri mencatat dari 38.822 napi yang keluar dari Lapas melalui program asimilasi Kemenkum HAM dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 hanya 27 napi yang berulah lagi atau 0,07 persen napi yang tak bertobat. Kejahatan mereka berupa pencurian disertai pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), curas serta satu kasus pelecehan seksual.

“Saya tekankan terhadap napi yang melakukan kembali kejahatan, mereka akan mendapatkan sanksi dan hukuman lebih berat. Kami akan koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan untuk diberikan sanksi yang lebih berat,” kata Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo, Selasa, 21 April.

Menkum HAM Yasonna H Laoly meminta jajarannya, khususnya Ditjen PAS, untuk meningkatkan koordinasi dengan kepolisian terkait para napi yang berulah kembali. Ia juga meminta koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ditingkatkan dan melengkapi administrasi warga binaan (narapidana) yang dibebaskan dalam database pasca asimilasi COVID-19.

“Untuk warga binaan yang sudah dibebaskan, jangan sampai ada di antara mereka yang tidak termonitor dengan baik. Cek langsung ke keluarga tempat warga binaan menjalani asimilasi. Saya minta seluruh Kakanwil memantau program ini 24 jam setiap harinya,” kata Yasonna dalam keterangan tertulisnya setelah memberikan pengarahan secara online kepada para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkum HAM, Senin, 20 April.

Yasonna mengakui mendapatkan keluhan dari masyarakat atas kebijakan pembebasan narapidana terkait pencegahan penularan COVID-19 ini. Yasonna menilai angka pengulangan tindak pidana napi yang dibebaskan masih rendah dengan asumsi dari 38 ribuan napi yang berulah kembali hanya sedikit kurang dari 50 orang, bahkan di bawah rate residivisme sebelum COVID-19. Namun begitu, ia meminta agar dilakukan evaluasi agar memulihkan rasa aman bagi masyarakat. “Tapi kita tidak boleh beralasan demikian. Terlebih saat ini publik disuguhi informasi mengerikan, termasuk yang sebenarnya merupakan hoax terkait warga binaan asimilasi di sejumlah daerah,” pintanya.

Napi di Lapas Banyuwangi sujud syukur setelah bebas lebih cepat karena virus corona
Foto : Adrian Fanani/detikcom

Melihat fenomena ini , kriminolog Universitas Indonesia (UI) Kisnu Widagso mengatakan, angka residivis memang masih ada. Ia yang pernah meneliti perilaku napi sejak tahun 1990-an menemukan banyak napi yang berulah kembali setelah bebas. Mereka berada di sel sekian lama tanpa disiapkan untuk menghadapi situasi di luar yang berubah cepat. Perubahan di luar penjara itu seringkali tidak ditangkap petugas yang melakukan pembinaan. Alhasil, napi tidak mampu beradaptasi ketika sudah bebas. Selain itu, banyak kasus ketika seorang napi bebas tak diterima oleh lingkungan keluarga, sehingga mereka kembali ke komunitas kriminalnya.

Masalahnya sekarang ini menjadi kompleks ketika para napi itu bebas ketika di luar kondisi juga sedang sulit karena corona. Banyak masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu mendorong para bromocorah untuk mengulangi perbuatannya. “Jadi ketika dia melakukan kejahatan lagi ya mereka memaknai bagaimana lagi, baru keluar, masih ada stigma, mau kembali ditolak komunitasnya. Padahal dia kan butuh makan. Mau cari makan dan cari kerja dengan kondisi seperti ini ya susah, mau bagaimana lagi?” papar Kisnu.

Kisnu mengatakan, kebijakan membebaskan narapidana memang baik, tapi harus dipilih dan dipilah secara cermat. Misalnya ketika narapidana akan dibebaskan harus terlebih dulu kondisi keluarganya, akses kesehatan, jaminan hidup, serta apakah di daerah para napi sudah ada bantuan sosial, bantuan langsung tunai (BLT) dan lainnya. Lalu, Balai Pemasyarakatan harus diberdayakan untuk melakukan assessment, kesiapan masyarakat untuk menerimanya kembali, dan memastikan mereka bener-benar aman dalam kondisi bencana wabah corona.

“Jadi tingkat resedivisme-nya bisa ditekan. Jadi harus hati-hati, harus dipertimbangkan betul-betul, karena ya balik lagi, yang lagi kerja aja disuruh berhenti, bagaimana yang mau cari kerja? Apalagi dengan label dan stigma narapidana itu. Ya, logika sederhananya kan ya kalau dia bisa kerja baik-baik kenapa harus melakukan kejahatan,” pungkas Kisnu.


Reporter: Syailendara Hafiz Wiratama
Redaktur: M. Rizal Maslan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE