.webp)
Kondisi semacam ini dialami Partai Demokrasi Pembaruan (PDP). Partai bernomer urut 16 ini mengakui waktu yang diberikan untuk menjaring caleg sangat mepet. Padahal untuk menyeleksi caleg yang berkualitas sangat sulit. Namun kata Ketua Pelaksana Harian PDP, Roy Binilang Bawatanusa Janis, penyerahan daftar caleg ke KPU akan sesuai jadwal.
Lantas bagaimana persiapan PDP, pecahan PDIP ini, menghadapi Pemilu 2009? Apa target-target yang akan dicapai? Berikut petikan wawancara Deden Gunawan dari detikcom dengan Roy Binilang Bawatanusa Janis:
Untuk persiapan Pemilu PDP terlihat tenang-tenang saja. Tidak seperti partai lain yang sudah sibuk berkampanye. Kenapa?
Saat ini kami belum melakukan kampanye dulu. Karena kami masih sibuk menjaring para caleg yang akan diserahkan ke KPU dalam waktu dekat. Kalau daftar caleg sudah diumumkan, baru kita kampanye. Karena dalam pemilu kali ini bukan hanya menyangkut partai tapi orangnya atau wakilnya di legislatif.
Mengapa belum menyerahkan daftar caleg ke KPU?
Karena aturannya aneh. Kita hanya dikasih waktu 1 bulan 10 hari oleh KPU untuk mencari caleg-caleg yang berkualitas. Kalau mau asal-asalan sebenarnya mudah saja. Tapi risikonya sangat buruk bagi partai dan masyarakat. Begitu pun soal keterwakilan perempuan 30%. Kita tidak asal merekrut caleg perempuan. Tapi harus perempuan yang memang punya kapabilitas dan punya kualitas keahlian yang bermanfaat untuk rakyat.
Kira-kira kapan daftar caleg diserahkan?
Saat ini penjaringan yang sudah kami lakukan sudah masuk finalisasi. Dan daftar tersebut akan kita serahkan pada saatnya nanti. Pastinya sesuai jadwal.
Apa kriteria PDP dalam menjaring caleg?
Yang pasti bebas narkoba dan punya kepedulian pada lingkungannya. Caleg harus bawa data dan menandatangani konsekuensi jika di belakang hari komitmen yang mereka kemukakan tidak dijalankan. Jadi selain kontrak politik, para caleg juga harus teken surat pengunduran diri jika saat terpilih tidak menjalankan fungsi legislatifnya secara benar. Jadi secara hukum partai kuat ketika melakukan penindakan.
Apakah popularitas figur jadi pertimbangan PDP dalam merekrut caleg?
Kita lebih menitikberatkan pada sistem, bukan figur. Karena rata-rata figur yang ada saat ini umumnya punya catatan merah. Jadi mudah-mudahan caleg dari partai-partai baru akan memunculkan wajah-wajah baru yang masih segar tapi didukung oleh sistem. Yang bisa mengubah wajah perpolitikan di DPR.
Apakah di PDP memasukan unsur artis di daftar caleg?
Ada sedikit tapi mereka sudah lama menjadi aktivis. Jadi yang kami lihat aktivisnya bukan artisnya. Karena perhitungan fans klub beda dengan dinamika politik.
Apakah dari caleg yang mendaftar ada yang berasal dari kader partai lain?
Dua minggu lalu ada 6 anggota DPRD Provinsi dan 2 DPRD Tingkat II, Jawa Timur, salah satunya wakil ketuanya mendaftar ke kita. Padahal mereka masih menjabat setahun lagi. Semuanya dari PDIP. Ada juga Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PDIP, minggu-minggu ini akan gabung ke kita.
Mereka umumnya tidak senang kebijakan partai yang menganut sistem feodalisme atau kerajaan, dengan mengutamakan unsur keturunan dalam memimpin partai. Bukan kapasitasnya di bidang politik. Mereka mengeluh top level PDIP hanya membawa misi keluarga ketua Umum.
Jadi target utama PDP adalah menyedot kader PDIP yang sakit hati?
Bukan. Sebab selain dari teman-teman yang dulu di PDIP, kita membidik kader dari partai lain dan masyarakat yang belum memiliki partai. Jadi seimbang, masing-masing 1/3. Bahkan di DPD-DPD ketuanya rata-rata belum berpartai.
Dalam penjaringan caleg mengapa tidak menganut suara terbanyak?
Tidak. Kita tetap menggunakan nomor urut, seperti yang ditetapkan UU No 10/2008 tentang Pemilu. Saya juga heran kenapa beberapa partai mengingkari kesepakatan yang mereka buat sendiri. Harusnya kita patuh dengan peraturan dan UU yang berlaku. Memang dalam pembuatan UU kita harus kritis. Tapi begitu UU diketuk kita harus taat. Yang saya heran para pembuat UU partai lagi kisruh sendiri. Dan tahu-tahu bikin aturan sendiri lagi di luar UU.
Kalau yang anda lihat, apa alasan beberapa parpol memilih sistem suara terbanyak?
Saya melihat langkah mereka sebagai kedok karena tidak bisa mengatasi kader-kadernya. Harusnya partai punya kewibawaan untuk mengatur kader. Ini terbukti mereka tidak punya wibawa lagi dalam mengontrol kader. Jadi mereka dilepas saja tanpa tanggung jawab kepada rakyat.
Jadi nantinya rakyat yang disuruh tanggung jawab terhadap pilihannya. Padahal parpol yang seharusnya melakukan penyeleksian. Karena pencalegan diatur dengan UU dan aturan partai. Jadi jangankan UU, masalah aturan partai saja mereka sudah pinggirkan. Bagi kami, parpol yang ingin melakukan sistem suara terbanyak telah melakukan kebohongan publik karena melanggar UU.
Tapi sistem seperti itu bisa dilakukan dalam Pemilu 2009 tanpa mengubah UU?
Bisa saja. Tapi tidak sesuai UU. Karena wilayah itu abu-abu. Tapi buat kami langkah itu contoh pendidikan politik yang sangat buruk. Sebab dia yang buat UU, namun dia juga yang tidak mentaati.
Tapi mengapa justru partai besar yang melakukan langkah ini?
Karena mereka saat ini sedang mengalami perpecahan. Kalau elit mereka di pusat melakukan penunjukan terhadap caleg, pasti akan dilawan oleh kader-kader di daerah (DPD). Akhirnya mereka memilih cara suara terbanyak untuk menghindari perlawanan atau pembangkangan dari kader-kader mereka. Saya tahu kondisi tersebut karena sudah saya punya pengalaman mengurus partai sejak lama.
Sebagai partai baru, berapa target suara yang akan diraih di Pemilu 2009?
Kita menargetkan paling tidak bisa meraih 15% suara pemilih, sesuai dengan kisaran suara dukungan Pilpres. Karena dengan angka dukungan sebesar itu kami bisa mencalonkan capres dan cawapres dalam satu paket.
Siapa capres dan cawapres PDP?
Sekarang belum kita pikirkan dulu. Tapi yang jelas kami menginginkan capres dan cawapres nantinya dalam satu paket, atau satu warna. Jadi capresnya bukan beda warna, seperti sekarang (SBY dari Demokrat, Jusuf Kalla dari Golkar). Sehingga dalam menjalankan pemerintahan tidak berisiko konflik kepentingan.
Karena berdasarkan skripsi S1 saya dulu, yang belum lama ini saya bukukan, potensi konflik akibat capres dan cawapres akibat beda warna sering terjadi. Dari zaman Soekarno hingga sekarang. Misalnya saat Soekarno dan Bung Hatta. Hatta akhirnya mengundurkan diri karena beda paham dengan Soekarno karena pandangan politiknya berbeda.
Sebab cara pandang politik Soekarno dan Hatta memang beda. Misalnya soal visi dan misi Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Soekarno dan kawan-kawan. Sebab Hatta menginginkan PNI tekanan aktivitasnya pada organisasi bukan politik. Namun pada perjalananya PNI menjalankan politik agitasi, khususnya melalui pribadi Soekarno.
Begitupun saat Soeharto berkuasa. Saat wapresnya dari latarbelakang militer. Duet Soeharto dan wapresnya sangat harmonis. Tapi ketika kalangan sipil yang jadi wapres. Riak-riak pertentangan selalu muncul. Misalnya saat Adam Malik, mantan aktivis dan wartawan, jadi Wapres. Perbedaan pendapat sering terjadi, meski tidak terlalu kentara. Yang menonjol saat wapres di jabat Habibie yang berujung lengsernya Soeharto.
Begitupun saat Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang berasal dari PKB berduet dengan Megawati dari PDIP. Akhirnya Gus Dur lengser digantikan Megawati. Sementara duet Megawati-Hamzah Haz bisa harmonis karena PPP perolehan suaranya jauh lebih kecil dari PDIP, sehingga Hamzah Haz mengekor saja.
Nah, ketika SBY dan JK, keduanya juga punya latar belakang berbeda. SBY dari Partai Demokrat harus berduet dengan JK dari Partai Golkar. Ketika SBY yang dari partai kecil ini memimpin, tentu saja kepentingan Golkar juga ingin lebih terakomodasi karena merasa partai besar. Untuk itu kami menginginkan capres dan cawapres satu warna, yakni berasal dari satu partai. Adapun koalisi hanya di tingkat menteri (ddg/iy)
