Indonesia Disebut Bangsa Babu

Jakarta - Hubungan Indonesia dan Malaysia mengalami pasang surut. Masalah keberadaan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia mejadi faktor dominan hubungan kedua negara tersebut. Lemahnya perjanjian kerjasama dan pengelolaan tenaga kerja yang dilakukan pemerintah menjadi penyebab. Berulangkali sejumlah kalangan mengkritisi masalah tersebut. Tapi tetap saja tidak banyak yang berubah. Hal itulah yang membuat anggota Komisi I DPR, Ali Mochtar Ngabalin, yang selalu menyoroti masalah pertahanan dan luar negeri, mengaku capai sendiri. Soalnya, kata Ngabalin, kinerja politik pemerintah di luar negeri lemah. Hal ini membuat harga diri bangsa Indonesia menjadi rusak. Bagaimana bisa terjadi? Berikut petikan lanjutan wawancara detikportal dengan Ali Mochtar Ngabalin:Tindakan pasukan Rela yang menangkap istri seorang diplomat kita di Malaysia membuat masyarakat kita kesal. Bahkan slogan ganyang Malaysia kembali terdengar. Mengapa bisa terjadi? Sebenarnya begini, mereka terlanjur menganggap bangsa Indonesia sebagai bangsa pencari kerja, bangsa babu, atau bangsa budak. Silakan cari saja data berapa banyak warga Malaysia yang mencari kerja ke Indonesia. Hampir tidak pernah kita dengar.Sebab itulah mereka memperlakukan warga Indonesia dengan serta merta. Celakanya lagi hak-hak dasar WNI kita juga dirampas. Mereka kemudian seenaknya saja memperlakukan bangsa kita di Malaysia. Untuk mengatasi masalah ini bagaimana ?Ketika mereka membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia, pada saat itulah pemerintah harus bisa mengambil jalan tegas untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja ke sana. Sejumlah perjanjian kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia diubah kembali.Contoh, buruh migran kita kalau dikirim ke Malaysia, gajinya ditentukan oleh majikan. Seluruh dokumen-dokumen pentingnya ditahan oleh majikan. Sehingga sering terjadi kasus seperti Ceriati, dan Nurjanah yang pulang sudah jadi bangkai. Ada pula yang pulang dengan berbadan dua. Karena memang posisi kita lemah.Apakah perlu kita menunjukan kekuatan militer untuk menegakkan harga diri bangsa, seperti yang diminta beberapa kalangan?Gelar pasukan untuk apa. Gelar pasukan hanya bisa dilakukan apabila negara dalam ancaman pertahanan dan keamanan. Misalnya masalah Ambalat, Sipadan, dan Ligitan. Kalau perlu kita perang dengan kelebihan dan kekurangan yang ada.Kalau yang terjadi sekarang hanya masalah diplomasi dan masalah bargaining. Soal bagaimana caranya pemerintah kita mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa di luar negeri. Ternyata kan tidak bisa. Bangsa kita lemah. Kita seolah tidak punya kepribadian di mata orang asing. Soal desakan untuk memutuskan hubungan diplomatik bagaimana?Memang kalau pemutusan hubungan diplomatik itu terkait dengan kewibawaan negara. Yang pertama kita menarik duta besar kita. Atau melakukan pemutusan hubungan diplomatik. Seperti dulu Presiden Soekarno mengeluarkan instruksi "Ganyang Malaysia".Apa penyebab lemahnya diplomasimasi kita, terutama dengan Malaysia?Karena kerja-kerja politik kita dengan Malaysia lemah. Dua alasan kerja politik kita terhadap Malaysia tidak beres. Pertama memang diplomatik kita lemah dalam politik hubungan internasional dengan Malaysia. Kedua, rendahnya kemampuan leadership dan kematangan politik. Presiden sebagai pimpinan bangsa harus tegas dan berani dalam mengambil putusan-putusan penting terhadap hubungan diplomatik kita dengan Malaysia. Misalnya yang saya katakan tadi, Malaysia sangat butuh puluhan ribu tenaga kerja untuk membangun wilayah itu. Nah ketika mereka butuh jangan kita kirim tenaga kerja.Satu hal lagi, kita tidak pernah mempersiapkan tenaga kerja yang layak untuk dikirim ke luar negeri. Bayangkan, dari kampung baru datang tiga hari, ha ho ha ho langsung dikirim. Mereka tidak sempat dibekali keterampilan yang memadai.Yang terjadi kemudian TKI kita di luar negeri tidak punya ketrampilan, dan kemampuan bahasa. Ketika disuruh menyetrika rusak. Bagaimana tidak membuat majikan kesal. Jadi memang itulah ketidakbecusan kita dalam mengelola jasa pengiriman tenaga kerja. Sekarang 160 ribu TKI akan dipulangkan dari Abu Dhabi. Kita tidak bisa memberikan pengetahuan hukum yang baik. Berarti harus ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para diplomat kita?Itu harus dilakukan segera. Supaya harga diri bangsa tidak terpuruk seperti sekarang. Untuk kesekian kalinya saya berpendapat bahwa kalau pemerintah betul-betul mau iklas, jujur dan serius sebenarnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan.Tapi yang terjadi SBY dan Jusuf Kalla justru sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2009. Mereka lebih serius mengurusi kekuasaan dibandingkan pengabdian kepada rakyat. (den) (/)