Sulitnya Menjatah Minyak Tanah

Jakarta - Akhir tahun lalu, sejumlah daerah dirundung masalah kelangkaan minyak tanah. Meski kuota telah ditambah masih saja terdengar sulitnya masyarakat mencari minyak tanah.Lagi-lagi Pertamina dituding tidak 'becus' mengurus distribusi minyak tanah. Minyak tanah bahkan dijadikan isu politis oleh sejumlah kalangan. Untuk mengetahui distribusi minyak tanah yang dilakukan Pertamina dan upaya mencegah terjadinya kembali kelangkaan minyak tanah, Tim detikfinance Maryadi, Irna Gustiawati dan Alih Istik Wahyuni, mewawancarai Dirut Pertamina Ari H Soemarno di ruang kerjanya Gedung Pertamina, Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta, Selasa (2/1/2007).Apa yang menyebabkan kelangkaan minyak tanah. Apakah karena masalah disparitas harga dengan pasar di luar negeri yang memicu penyelundupan ke luar negeri ?Enggak. Kalau minyak tanah, beda. Mau dikasih berapa juga pasti habis. Masuknya dikuota, tapi keluarnya tidak. Siapapun bisa beli, mau ngantri berapa kali pun bisa.Begitu minyak masuk ke pangkalan, itu dirigen sudah banyak. Satu orang antri lima dirigen saja sudah dapet 5 liter, lalu dia jual ke orang lain, dapat untung Rp 500-1.000 per liter. Karena minyak tanah harganya Rp 2.500 per liter, bisa dioplos kemana saja. Sedangkan harga industri Rp 6.000 per liter, bedanya Rp 3.500 per liter, sama solar beda Rp 2.000 per liter. Bisa dioplos ke solar. 50% pun bisa. Kuota 10 juta kiloliter itu hanya untuk rumah tangga. Sedangkan semua sekarang sudah pakai minyak tanah, kapal nelayan yang kecil-kecil, mesin pompa di sawah, pengeringan tembakau, industri kecil, angkutan truk. Bahan bakar 50% solar, 50% minyak tanah dipakai, untuk jalan Pantura misalnya, Jakarta-Surabaya 200 liter, irit 500 per liter, untung Rp 100 ribu. Yang main ini di masyarakat bawah, susah kita menanganinya. Dia dapat 5 liter, dia antri lagi. Padahal ibu-ibu rumah tangga antrinya sama. Biar gimana langka, mau dijual berapa juga habis.Jalan keluarnya bagaimana ? Nah, jalan satu-satunya kalau mau dijatah. Dengan kartu kendali dan partisipasi pemda. Di daerah-daerah yang melakukan itu aman seperti Kendari, Riau aman. Tapi ada pemda yang tidak mau partisipasi, 'Ah biar itu urusan Pertamina' padahal bukan. Menurut Keppres No 55, tanggungjawab Pertamina hanya sampai di depot. Setelah di depot, diatur oleh BP Hilir. Sekarang karena BP Hilir belum ada, pakai yang lama, pangkalan dsb.Bayangkan saja Jakarta, penduduknya 7 juta, tapi pemakaian minyak tanahnya sama dengan Jawa Timur, masih sedikit tinggian Jawa Timur. Kan tanda tanya, buat apa orang Jakarta? di rumah-rumah tidak pakai minyak tanah pada pakai elpiji. Tapi begitu saya kurangi, hilang. Kurang ribut orang-orang.Kemarin di TV ada. Ada anak-anak antri, ditanya reporternya antri untuk ibu di rumah? enggak, saya antri buat guru. Berarti gurunya mencari untung kan? Susah, mau kontrol gimana? Mungkin semua orang hidup susah, ini peluang paling gampang. Masa saya mau tangkap semua orang?Apakah ini yang membuat Pertamina ingin program konversi elpiji dipercepat Betul, antara lain tapi tidak semua bisa dikonversi. Kalau di kota-kota besar bisa, tapi kalau di daerah susah. Gimana ngangkut-nya elpiji dan elpiji tidak bisa diselewengkan kelihatan banget.Kalau program konversi elpiji diterapkan bisa efisiensi minyak tanah berapa ?Bisa mengurangi cukup banyak. 2 liter minyak tanah sama dengan 1 kilo elpiji. Jadi lebih irit, dan lebih mudah dan kita mendorong. Tabungnya dibuat berbeda antara yang tiga kilo (dipakai masyarakat) dengan yang dipakai industri. Sehingga tidak terjadi ilegal. Kalau tabung tiga kilo dijual (ilegal) juga pada industri, maka tidak punya tabung lagi.Jadi itu peluang penghematan di minyak tanah. Semacam itu sudah diterapkan di Malaysia yang disubsidi elpijinya, minyak tanah tidak. Mereka berhasil. Kita masih jual minyak tanah ke masyarakat, tapi harganya harga pasar.Masalah distribusi BBM apakah akan ada perubahan ?Saya ingin ubah tentang transportasi karena yang sekarang rawan kebocoran. Rawan truk kencing dan segala macam. Saya rubah. Pompa bensin hanya bayar apa yang dia terima. Kita pasang semua meteran, jadi terkontrol. Pengendara truknya gak suka. Berarti dia lebih suka truknya kencing. Kemudia mereka lobi kemana-mana. Sekarang kita bisnis, tidak bisa gitu.Kita hanya memberikan gambaran yang pasti segala sesuatu akan kita respons. Cuma harap mengerti kini Pertamina sudah menjadi institusi bisnis yang dikatakan UU 19 tahun 2003 bahwa pengurusan, pengawasan dan pembinaan BUMN hanya dapat dilakukan oleh 3 institusi, rapat umum pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi. Tidak bisa diintervensi oleh pihak lain.Sejauh mana pengertian dari pihak-pihak tersebut ?Ini perlu pembelajaran dan pemahaman. Kalau institusi pemerintah lain, karena terkait dengan sistem kenegaraan. Kita ada prinsip pengelolaan perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG) sudah bukan jamannya orang intervensi.Penanganan soal penyelundupan akibat perbedaan harga bagaimana? Apakah sudah berkurang signifikan ?Sedikit, tapi yang minyak tanah kan masih jauh. Solar yang diselundupkan lebih sedikit karena harga Indonesia lebih mahal dari Malaysia. Malaysia kalau tidak salah Rp 3.800 per liter. Jadi penyelundupannya sekarang dari Malaysia ke Indonesia itu terjadi di daerah perbatasan.Penyelundupan juga terjadi terkait karena minyak tanah ilegal. Sejauh ini kita kerjasama dengan polisi, Detasemen 88, Bareskrim Polri. Jadi kalau ada pekerja kita yang terlibat, kita gak ada maaf itu bisa langsung out. Tapi kalau bekerja dengan aparat, itu masih ada. Pencurian BBM masih terjadi. (/)