DetikNews
Rabu 03 Mei 2017, 09:37 WIB

Wawancara

Konjen RI Hong Kong: Kami Blacklist Majikan TKI yang Tidak Baik

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Konjen RI Hong Kong: Kami Blacklist Majikan TKI yang Tidak Baik Foto: Konjen RI untuk Hong Kong Tri Tharyat
Hong Kong - Buruh migran Indonesia (BMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) seringkali berhadapan dengan masalah yang cukup pelik. Tentu saja kedutaan atau konsulat jenderal RI yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah wajib untuk mencari solusinya.

Hong Kong adalah salah satu wilayah yang banyak jadi tujuan penempatan BMI. detikcom dan beberapa wartawan lain berkesempatan mengupas permasalahan BMI bersama Konjen RI untuk Hong Kong Tri Tharyat pada Sabtu, 29 April 2017.

Berikut wawancara lengkap kami dengan Tri Tharyat di Hotel Conrad, Queensway, Hong Kong:

Apa saja masalah yang dihadapi BMI?

Pertama, secara umum seharusnya jika semua mengikuti prosedur itu tidak ada masalah terkait BMI di Hongkong, kenapa? Karena semuanya sudah mengikuti prosedur menurut hukum di Indonesia dan sudah memenuhi prosedur hukum di Hong Kong. Secara singkat semua ini kalau mengikuti prosedur masuk ke dalam sistem database yang disebut sistem SISKO-KTKLN, ini semua kontrak yang berisi nama majikan, agensi, maupun TKI ada di dalam sistem tadi. Ini memudahkan kita untuk memberikan perlindungan. Yang kedua, memudahkan kita untuk mengetahui siapa majikannya, berapa nomor HP, nomer telepon rumah, nama agensinya, dan nama yang bersangkutan dan keluarganya di Indonesia. Oke, itu kalau bicara pada tataran yang ideal.

Masalah apa saja yang sering muncul?

Nah, permasalahannya, yang sering muncul adalah yang sering kami terima laporan tahun 2016 itu tercatat 546 laporan kasus jadi rata-rata sehari dua laporannya. Nah, umumnya adalah masalah PHK secara sepihak oleh pihak majikan. Kedua, penahanan paspor, lalu ketiga kasus terkait kriminal lalu barangkali kasus hukum seperti pelecehan dan lain sebagainya tapi relatif sedikit. Jadi KJRI hadir untuk memberikan bantuan perlindungan hukum dan juga memberikan pendampingan terhadap kasus-kasus.

Bagaimana dengan overcharging (kelebihan biaya penempatan) yang masih terjadi kan dari agen sini?

Yah kalau boleh saya kupas sedikit yah overcharging ini, praktik ini dimulai H-1 sejak mereka di Indonesia. Jadi secara resmi harusnya cost-nya itu Rp 14,5 juta sekianlah pokoknya dibawah Rp 15 juta, tapi pada praktiknya mereka harus membayar lebih. Untuk itu karena banyak charges lain di atas yang resmi, nah kadang-kadang tidak tercatat, sehingga sulit bagi kita untuk membantu menyelesaikan. Nah, bagi kami di konsulat selalu kita berpandangan bahwa itu kasus perdata yang harus diselesaikan secara keperdataan. Sulit bagi KJRI untuk membuktikan bahwa terjadi praktik overcharging. Nah, ini kan cukup berantai dari PTKIS Indonesia, agensi di Hong Kong dan sebagainya. Nah hukum di Hong Kong sendiri menyatakan bahwa charges tadi hanya boleh diuangkan tidak boleh dari 10% dan cicilan tidak boleh lebih dari 6 bulan, tapi praktiknya lain.

Dari sekian banyak masalah, apa yang mendominasi?

Yah penahanan paspor ini cukup serius bagi KJRI. Saya coba telusuri penahanan paspor ini mesti ada keterkaitan erat dengan utang piutang tadi (overcharging). Jadi katakanlah kewajiban mereka membayar utang 6 bulan, paspor mereka dipegang agen. Ada juga modus lain, agennya takut kehilangan TKI ini pindah ke agen lain. Itu juga ada kemungkinan. Nah, untuk mengatasi berbagai kasus tadi, KJRI atau saya mengeluarkan namanya Kode Etik Agensi bagi penempatan TKI di Hong Kong untuk mengatur perilaku agensi-agensi yang baik di Hong Kong, sudah berlaku mulai 1 Maret. Di luar itu saya sudah lakukan blacklist majikan-majikan yang melakukan treatment yang tidak baik terhadap WNI.

Sudah ada berapa majikan yang di-blacklist?

Sampai sekarang hampir 10 majikan Hong Kong. Nah ini mendapatkan reaksi dari warga Hong Kong, wajar yah saya pikir, Anda kan bisa merekrut tenaga kerja lain tapi tidak dari Indonesia. Tapi mereka harus pahami bahwa KJRI dengan Konsulat Jenderal Filipina memiliki kontak yang sangat baik jadi kita sedang mencoba mengembangkan satu pola dengan Konjen Filipina. Ini harus dikasih gambaran dulu ya, kita berdua ini menguasai 95% pasaran domestic helpers di Hong Kong. Dari 350 ribu domestic helpers asing, itu 95% di antaranya Indonesia dan Fiipina. Filipina 180 sekian ribu, Indonesia 154 ribu, yang lain kecil; 2 ribu, seribu dan sebagainya. Jadi dua kekuatan ini bersatu akan menjadi kekuatan penekan yang sangat positif. Hal itu terbukti manakala kita bernegosiasi dengan pihak Hong Kong, saya dan konjen Filipina bergabung dan kita tekan pemerintah Hong Kong. Akhirnya, 2017 dikeluarkan kontrak dengan format baru di dalamnya ada penambahan klausul mengenai larangan membersihkan jendela di gedung tinggi, karena 2 tahun terakhir ada 4 orang tenaga kerja meninggal karena jatuh, di tahun 2015 dan 2016 semua kebetulan Filipina, kemudian saya menyadari kalau dua kekuatan ini bergabung akan menjadi kekuatan yang sangat kuat kelompok penekan yang sangat kuat kemudian kita bernegosiasi dan akhirnya kontrak template yang keluar pada tahun 2017 sudah memasukan klausul tadi. Ini saya rasa pola yang sangat baik untuk terus dikembangkan.

Apa alasan buruh migran tidak melaporkan kalau paspornya ditahan?

Yah, karena mereka masih terikat utang piutang tadi. Tapi ada pula yang secara sukarela menitipkan sama majikan karena takut hilang.

Berapa gaji rata-rata buruh migran di Hong Kong?

Kalau di sini ada upah minimum yang ditetapkan undang-undang yaitu 4.310 Hong Kong Dollar atau kurang lebih Rp 7,4 juta. Itu bersih, kenapa bersih? Karena Hukum di Hong Kong bilang mereka harus tinggal bersama majikan. Kalau di Makau mareka boleh tinggal di luar, kalau di Hong Kong wajib tinggal di dalam. Selain itu dapat uang makan, di luar itu dapat tiket, asuransi, hak libur, hak cuti dan sebagainya dan semua diatur. Nah UMR tadi setiap tahun selalu di-review.

Apakah menurut Bapak angka itu sudah patut?

Saya menggaungkan kepada pemerintah Hong Kong untuk kenaikan sampai 5.000 Hong Kong Dollar, sesuai tuntutan para BMI karena saya rasa ada nilai kepatutan. Saya hitung juga inflasi di Hong Kong, kemudian pertumbuhan ekonominya jadi di sini kan kurang lebih 44 ribu USD per kapita, nah rumah tangga yang memiliki domestic helpers sekitar 350 ribu artinya hanya 20% dari seluruh orang Hong Kong ini. Nah yang menarik, pasar Hong Kong ini masih terbuka tiap tahun kenaikan rata-rata 2.000 TKI baru karena kita tidak lihat berapa yang keluar ya jadi kurang lebihnya yang keluar itu sedikit dibandingkan yang bertahan dan masuk, karena dalam 3 tahun terakhir naiknya gradual kenaikan 2.000 orang per tahun.
(bag/fjp)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed