DetikNews
Kamis 29 Sep 2016, 14:36 WIB

Wawancara

Agus Santoso: Pimpinan PPATK Harus Independen

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Agus Santoso: Pimpinan PPATK Harus Independen Wakil Kepala PPATK Agus Santoso (rachman/detikcom)
Jakarta - Mantan hakim agung Retnowulan Soetantio pernah bertanya kepada anaknya, Agus Santoso pada 2013. Ia bertanya mengenai apa produk yang dihasilkan dan bagaimana status laporan yang dikeluarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Agus yang waktu itu sudah menjabat sebagai Wakil Kepala KPK, menjawab sopan. Ia mengatakan bahwa laporan PPATK berbentuk hasil analisis semacam laporan intelejen. Mendengar jawaban Agus dan status laporannya tidak jelas apalagi belum menjadi alat bukti. Retnowulan hanya menjawab,

"Ya angel Gus, sue! (Ya susah Gus, lama!)," kata Retno.

Mendengar jawaban itu, Agus tentunya tidak berbuat apa-apa. Apalagi ibunya telah menjabat hakim selama 41 tahun. Agus menyadari apa yang dikatakan Retnowulan memang betul adanya.

Di luar kisah di atas, PPATK sebagai lembaga independen pada 26 Oktober nanti sudah harus beganti pimpinan. Keppres pengangkatan M Yusuf dan Agus Santoso akan berakhir, PPATK butuh pemimpin baru. Sebagai lembaga intelejen keuangan, di bawah dua orang ini PPATK dikenal publik sebagai lembaga independen dan banyak menyuplai data transaksi mencurigakan terkait korupsi, terorisme, dan narkoba. Kinerjanya dianggap berhasil dalam hal membantu informasi kepada penegak hukum.

Menurut Agus Santoso, Wakil Pimpinan PPATK harus independen dan tidak terkooptasi oleh parpol. Lembaga ini menurutnya memiliki kewenangan besar apalagi terkait data transaksi keuangan yang mencurigakan.

"Karena diangap menyuplai data kejahatan dan rekomendasi track record pejabat, PPATK harus independen supaya tidak diintervensi orang yang berkepentingan untuk orang yang titip-ngintip, titip supaya jangan atau supaya dikerjain," ujar Agus.

Berikut adalah wawancara khusus detikcom bersama Wakil Kepala PPATK Agus Santoso di kantornya di Jalan Ir. Haji Juanda No.35 pada Selasa, 27 September 2016.

Masa jabatan Pimpinan PPATK akan berakhir pada 26 Oktober 2016, bagaimana pandangan Anda untuk pimpinan PPATK ke depan?

Yang utama yang dijaga dari PPATK adalah independensi. Dari UU kita sadar betul bahwa PPATK secara legal tidak independen 100 persen karena di bawah pemerintah. Kita di bawah presiden, ada Komite Nasional TPPU yang dikoordinir oleh Menko. Tapi sebisa mungkin pimpinan PPATK yaitu Ketua dan Wakil harus orang yang independen menjalankan tugas. Sehingga tidak terkooptasi oleh politik. Itu yang mesti dijaga. Jangan dijadikan alat politik untuk menghabisi lawan politik.

Kekhawatiran itu ada di masa kepemimpinan Anda? PPATK menjadi alat politik untuk menghabisi lawan politik?

Itu tergantung negara dan political will. Untuk Indonesia sudah bagus karena PPATK dipiilih langsung oleh Presiden dan menjadi aparat di bawah Presiden, jadi tidak terpengaruh besar oleh politisiasi karena ini prerogatif.

Di Singapura dan Thailand PPATK-nya di bawah kepolisian. Ada yang di bawah Bank Central seperti Malaysia dan Filipina dengan maksud Bank Centralnya independen. Kita di bawah Presiden, dalam melaksanakan fungsinya independen dan UU menjamin tidak diintervensi.

Secara budget kita tidak independen karena berasal dari APBN. Secara legal kita di bawah Presiden, ada jaminan bahwa secara tupoksi independen, tapi budget tidak, maka porsi terbesar adalah pimpinannya secara personal dia harus independen. Jadi kalau kita membangun lembaga independen seperti Bank Indonesia kan independen. Atau OJK tahun depan. Artinya di UU sebagai lembaga negara independen dan budgetnya juga di luar APBN.

Di PPATK legally lumayan tidak 100 independen tapi dikatakan UU independen. Diharapkan ini kuncinya. Personalnya harus independen.

Kelemahan dan kelebihan antara di bawah Presiden atau dipilih oleh DPR bagaimana?

Jadi kalau boleh lihat lembaga independen, BI seperti tadi, legally independen, budget independen, pemilihan independen. Tinggal personally harus independen. KPK di UU legally independen, pemilihan independen dan budget tidak independen dari APBN. OJK ke depan seperti BI.

Nah, untuk PPATK memang tentu yang diharapkan adalah pimpinan yang independen. Sama dengan BPK, itu juga independen kan. Cuma budget dia tidak independen. Tapi orang-orangnya mesti independen.

Kenapa BI harus independen, karena dia punya kewenangan mencetak uang. Kalau di bawah pemerintah dia bisa cetak uang sebanyak-banyaknya jadi inflasi. OJK mengawasi bank dengan perkreditan dan kesehatannya, kalau ini diintervensi suruh memberi kredit besar, nanti macet, collapse. KPK independen karena jaksa, polisi belum bisa perform, dibikin KPK untuk kasus besar dan complicated yang tidak bisa diintervensi karena jaksa di bawah pemerintah.

PPATK karena menyuplai data kejahatan dan rekomendasi track record pejabat, dia harus independen supaya tidak diintervensi orang yang berkepentingan untuk titip-ngintip, titip supaya jangan atau supaya dikerjain.

Ke depan, apakah PPATK memerlukan kewenangan baru? Atau perubahan seperti apa yang harus ada di tubuh PPATK?

Di tataran praktek kalau sistem berjalan sempurna, sudah cukup. Di dalam sepak bola, PPATK seperti pengumpan. Tendang ke KPK, ke Kejaksaan Agung dan mereka tinggal eksekusi. Kalau sudah kita tendang harus ada feedback. Kenapa tidak ada goal? Kalau kurang bisa minta inquiry, bisa minta saksi ahli, gelar perkara bareng. Tapi statistik mengatakan masih perlu ditingkatkan apa yang kita suplai oleh PPATK ke penegak hukum untuk lebih digoalkan.

Sebetulnya ada beberapa jalan. Pertama, Pimpinan PPATK dibutuhkan mampu berkoordinasi baik dengan penegak hukum.

Kedua, harus diawasi oleh eksternal. Misalnya oleh KSP (Kantor Staf Kepresidenan) tentang stranas pemberantasan korupsi, narkoba, dan terorisme. Bikin forum monitoring oleh KSP. Jadi kinerja PPATK dilihat dalam kaitannya dengan penegak hukum.

Di media selalu muncul PPATK harus ditambahi penyelidikan. Menurut saya, perlu tidak perlu sepanjang kalau yang pertama sudah jalan. Jadi Pimpinan PPATK, Polri, BNN, Kejaksaan Agung, Bea Cukai, satu suara melakukan pemberantasan kejahatan dan tindak pencucuian uang.

Nambah kewenangan itu cerita berbeda. Harus merubah aturan. Kalau kita kembali ke teori, penyelengara negara harus seimbang. Jadi jangan sampai lembaga itu menjadi superbody. PPATK kewenangannya sudah luar biasa dari sisi PPATK dikecualikan dari UU kerahasiaan bank dan kode etik. Kewenangan ini tidak dimiliki lembaga apapun. Karena dalam level penyelidikan, KPK, Kejaksaan atau PPNS tidak bisa masuk rekening bank. Mereka masuk rekening bank hanya bisa kalau sudah level penyidikan. Lidik belum. Itu pun hanya korupsi, narkoba, terorisme.

Lalu, apakah PPATK ke depan tidak butuh kewenangan baru seperti penyelidikan?

Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK maupun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PPATK itu masih bukan merupakan alat bukti. Hanya merupakan laporan intelejen. Bukan alat bukti hukum.

Untuk menjadi alat bukti, kalau itu merupakan hasil penyelidikan. Kalau ini hasil intelejen. Artinya masih dugaan.

Selama Anda memimpin, kekurangan PPATK ada di wilayah penyelidikan?

Satu, adalah memang harus ada sinergitas visi antara penegak hukum dengan PPATK untuk pemberantasan. Menjadikan LHA dan LHP itu biayanya besar. Paling tidak kalau di Jakarta banyaknya bank mesti cari. Setelah dianalisis, dikirim ke kepolisian. Katakan kepolisian melakukan dengan benar. Penyelidikan, rapat, dan ke penyidikan. Kemudian rapat lagi, panggil saksi, kita jadi saksi ahli.

Kalau tidak serius uang sudah keluar. Kalau P21 untung, kalau P19, balik lagi ke polisi, balik ke kejaksaan, balik lagi ke polisi. Lalu jaksanya serius menuntut. Tuntutanya mesti berisi dua, tindak pidana asal dan TPPU. Karana TPPU bisa melakukan pembuktian terbalik, asset recovery juga mengembalikan uang negara.

Kemudian hakimnya benar dan adil, hukuman berat dan harta disita. Begitu masuk ke lapas, di sana bisa disuap orangnya. Kamarnya ber-AC, dikasih remisi. Jadi, penegakkan hukum ini criminal justice system, harus merupakan sistem berantai dengan visi yang sama. Baru negara bisa benar.

Kemudian terkait perbatasan, yang rawan di negara ini adalah di perbatasan terutama imigrasi, bea cukai, sama penjaga perbatasan seperti polisi dan TNI yang berpotensi rawan disuap. Dengan MEA, free movement of people tanpa visa, jika ini tidak diawasi, tiba-tiba orang dari ASEAN tahu-tahu sudah pakai sarung di kampung.

Saya berbincang-bincang dengan pejabat militer di perbatasan tentang penyelundupan senjata dari Filipina. Senjata diselundupkan dengan digantung pakai kawat baja di bawah kapal. Senjata direndam di laut agar susah diperiksa.

Katanya, untuk mencari senjata perlu disauk (dicari) di bawah kapalnya. Penyelundup pasti lebih tahu. Jadi daerah perbatasan itu sangat rawan, makanya saya kemudian mengambil inisiatif membangun Regional Risk Assesment. Leadershipnya ada di PPATK. Membangun kerjasama dengan negara yang berbatasan dengan Indonesia, Australia, Filipina, Singapura, Thailand.

Karena saya mencegah foreign fighter orang berangkat ke Suriah. Kebetulan teroris dari Malaysia seperti Nurdin M Top dan dr Azhari. Senjata dari Filipina dan Thailand Selatan. Orang kabur dari Kalimantan, menyebrang ke Malaysia. Terus ke Thailand Selatan terus ke Suriah. Memang harus dijaga kenapa kita menjadi leader.

Anda berdoa agar PPATK tidak dipimpin politisi? Apalagi kewenangan strategis besar lembaga ini?

Dalam masa kepemimpinan Pak Jokowi, tidak ada intervensi ke PPATK. Saya kira koordinasi dengan dipilihnya pak Tito, lalu dengan pimpinan KPK sekarang, dengan pak Jaksa Agung, dengan Menteri Keuangan, saya kira oke. Yang dipilih itu adalah yang berintegritas tinggi, apolitis, punya visi sama untuk penegakkan hukum.

Jika pimpinan PPATK jatuh ke tangan politisi, bagaimana?

Di undang-undang dilarang. Pasal 51 huruf F disebutkan bahwa untuk diangkat sebagai Kepala atau Wakil Kepal PPATK syaratnya adalah bukan pemimpin partai politik. Ini secara implisit bukan politisi. Jangan terlalu harfiah pemimpin politik. Betul anggotanya tidak dilarang, tapi ini indikasi bahwa jangan diisi oleh partai politik.

Kepemimpinan Anda dan M Yusuf dinilai berhasil oleh publik, bagaimana jika Anda dipercaya kembali menjadi pimpinan PPATK?

Jabatan itu amanah. Dalam negara demokrasi kita sebagai anak bangsa tidak boleh duduk lupa berdiri. Bagi saya pengabdian itu di berbagai tempat juga bisa dilakukan ya. Dulu saya di BI ditugaskan di PPATK, alhamdulillah di sini cocok dengan jiwa saya. Jadi seperti ikan masuk ke air. Betah, berenangnya juga enak. Tapi jabatan tinggi seperti ini amanah. Presiden punya kewenangan untuk menilai bawahannya.

Secara faktual PPATK Indonesia ini unggul. Dalam 5 tahun kita punya data yang orang lain tidak punya. Sistem informasi Pengguna Jasa Terpadu ada 250 juta entri nama dan nomor rekening dari Custemer Identitiy File (CIF). Sehingga kita mampu menshort track record dalam waktu 3 hari kerja. Saya kira di dunia baru kita yang punya. CIF baru ada di PPATK


Yang juga membanggakan adalah PPATK salah satu dari 3 negara yang punya IFTI (international Found Transfer Instruction). Sebuah sistem transfer dana dari luar negeri ke Indonesia dan Indonesia ke luar negeri. Yang punya hanya Indonesia, Kanada dan Australia.

Ada kebutuhan keberlajutan. Tapi tentu kami serahkan kepada presiden untuk memilih, mempertimbangkan. Saya nggak berani mempengaruhi.
(bri/asp)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed