DetikNews
Rabu 11 Mei 2016, 18:57 WIB

Wawancara

Kepala BPTJ: Kami akan Integrasikan Transportasi Jabodetabek Pakai IT

Rini Friastuti - detikNews
Kepala BPTJ: Kami akan Integrasikan Transportasi Jabodetabek Pakai IT Foto: Kepala BPTJ Elly Adriani Sinaga (Rini Friastuti/detikcom)
Jakarta - Menhub Ignasius Jonan meresmikan gedung Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). BPTJ adalah badan yang bertugas mengatur sistem transportasi lintas Jakarta dan daerah penyangga. Badan ini bertekad mengintegrasikan transportasi Jabodetabek menggunakan teknologi informasi.

"Terutama soal IT, itu kan hal yang gampang ya. Dengan IT kita bisa melihat posisi mau naik angkutan apa, ke mana, jadwalnya, anak kecil juga bisa bikin itu. Sekarang itu yang saya minta bikinin. Cuma untuk itu kan perlu data. Di daerah lain adanya data angkot, harus dimintai dulu karena di daerah itu cuma ada angkot. Tapi angkot emang ada headwaynya apa? Hahaha," jelas Kepala BPTJ Elly Adriani Sinaga.

Elly ditemui usai peresmian kantornya, di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (11/5/2016). Pihaknya akan memprioritaskan angkutan umum agar kendaraan pribadi tak banyak memakai jalan.

"Angkutan umum ini yang akan diperbanyak, kami prioritaskan. Jadi nanti akan ada istilah demand management, me-manage angkutan pribadi ini supaya dia lebih senang naik angkutan umum," imbuhnya.

Semua pengelola transportasi akan diundang berdiskusi semeja untuk membuat sistem integrasi transportasi yang baru.

"(Pengelola angkutan umum) Yang ada itu pokoknya kami mempersilakan. Mereka kami undang untuk rapat. Silakan Anda join aja dengan sistem yang baru. APTB silakan pakai busnya lagi. Cuma sekarang kami lebih tertata, menerus se-Jabodetabek," imbuhnya.

Struktur BPTJ sendiri merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 yang diundangkan pada 22 September 2015. Susunan struktur organisasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (BPTJ). BPTJ dipimpin oleh Pejabat Tinggi Madya yang bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Namun demikian, kepala BPTJ diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Berikut wawancara lengkap dengan Elly Adriani Sinaga yang juga mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kemenhub ini:

BPTJ ini fungsinya sebagai one stop regulasi sekaligus perizinan?

Perizinan juga. Menurut Perpres izin angkutan umum untuk Jabodetabek diatur di BPTJ.

Mengkoordinasikan perencanaan namanya Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, nanti akan dijadikan Perpres. Ini sedang kami susun, agar oke. Oke ini maksudnya ada 8 kota 3 provinsi yang harus kami selesaikan. Karena tadinya bikin perencanaan sendiri-sendiri.

Fungsi teknisnya seperti apa?

Angkutan umum massal, kalau dulunya sebatas Jakarta nantinya akan dipanjangkan ke Bogor, Tangerang. Karena pergerakan orang di Jabodetabek itu sudah besar sekali ke Jakarta. Sehari 47,5 juta perjalanan.

Kami akan memprioritaskan angkutan umum. Cuma kami ya angkutan pribadi supaya tidak banyak menggunakan jalan, angkutan umum ini yang akan diperbanyak, kami prioritaskan. Jadi nanti akan ada istilah demand management, me-manage angkutan pribadi ini supaya dia lebih senang naik angkutan umum

Tantangan mengurus transportasi Jabodetabek ini bagaimana? Apa akan bekerja sama dengan Gubernur DKI Ahok?

Kalau saya sih ya, melihatnya begini. Memang semua sekarang, kan saya sudah mengundang semua teman-teman di daerah termasuk di DKI. Syukur alhamdulillah kayaknya enggak ada masalah karena semuanya rata-rata punya masalah, yang memang kalau sendiri-sendiri nggak bakalan beres. Ya contohnya TransJ ini, masak di pojokan Jakarta terus berhenti. Padahal kita tahu daerah Jakarta bukan main macetnya.

Kalau kami priority-nya angkutan umum massal. Kalau kita lihat sekarang, izin trayeknya nggak karuan semua, tumpang tindih, karena yang mengeluarkan tidak berwenang. Saya bukan mau menata siapa yang mau mengeluarkan. Yang penting sekarang siapa yang mau bikin angkutan umum massalnya itu jadi satu se-Jabodetabek, ada SPM (Standar Pelayanan Minimum)-nya. Nanti selain TransJ ini, akan dipanjangin TransJabodetabek.

Nanti di BPTJ mustahil buat kebijakan tanpa data. Saya sudah lihat nih, pergerakan orang yang dari Bogor langsung ke Harmoni. Jadi ngapain dia naik angkutan umum harus berhenti di mana-mana?

Nah, yang akan segera kami bikin sebetulnya TransJ akan menjadi TransJabodetabek Ekspress. Angkutan bus. Bukan KRL, karena KRL itu kan sekarang sudah maksimum. Nah, masyarakat tuh sekarang harus dikasih pilihan dong. Ada TransJabodetabek, TransJ dipanjangin, yang reguler, misalnya ke arah Tangerang, dia kalau cuma diberi subsidi angkutannya saja, tapi kan servisnya melewati jalan macet. Nanti kami berupaya akan dibuat track busway-nya.

Untuk Ekspress itu nanti dia akan berhenti terbatas. Jadi dia kalau jalan tol, dia masuk jalan tol. Begitu berhenti dia masuk ke track-nya busway. Ini sedang kami diskusikan, kami sudah memanggil Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT).

Jadi begini, kalau dia mau masuk tol, kalau dia namanya express service, jalan tol sekarang kan sama aja macet. Jadi saya ingin bikin yang namanya HOV, High Occupancy Vehicle. Artinya satu lajur kami buat untuk kendaraan yang berkapasitas tinggi. Nah, jadi nanti misalnya ada bus bandara, pokoknya orang pribadi boleh tapi kapasitasnya akan kami ukur.

HOV ini setelah kami jajaki, misalnya dari arah Bogor ke Jakarta, kan padat. Tapi arah sebaliknya kosong. Daripada kosong kan sayang. Nanti kami akan ambil dari contra flow. Ambil satu lajur, untuk dijadikan HOV line. Selain TransJabodetabek, kami akan ukur lagi nih, bisa nggak taksi juga masuk HOV line itu. Kalau dia masih lancar dia boleh.

Jadi HOV line-nya tidak bersifat tetap?

Tidak. Jadi untuk pagi dan sore.

Tapi kan sistem contra flow ini tidak dianjurkan?

Memang sih contra flow kalau tidak bisa menatanya memang bahaya. Tapi ini kan arusnya kosong, kenapa tidak dipakai? Lagipula ini kan untuk angkutan umum

Jadi kan Ibu ingin mengintegrasikan TransJ-TransJabodetabek menjadi satu kesatuan. Nah, bagaimana dengan angkutan umum yang sudah ada? Apakah akan menciptakan sistem baru?

Yang ada itu pokoknya kami mempersilakan. Mereka kami undang untuk rapat. Silakan anda join aja dengan sistem yang baru. APTB (Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway) silakan pakai busnya lagi. Cuma sekarang kami lebih tertata, menerus se-Jabodetabek.

Awalnya kan kami buat untuk kelas menengah ke atas karena tujuannya mobil nih. Operator saja sudah banyak itu, enggak pakai subsidi. Demandnya tinggi.

Berarti TransJabodetabek ini nggak akan pakai subsidi?

Enggak. Cuma busnya dibuat agak kerenan. Yang jelas kami buat travel time-nya itu lebih rendah dari yang reguler. Dengan BPTJ kami diskusikan, termasuk pengawasan juga. Saya sudah ngobrol dengan Korlantas, menurut saya impossible pengawasan di Jakarta manual. Apalagi kalau ada yang masuk HOV line itu. Kalau sekarang kan 3 in 1 cuma melototin mobil, harusnya kan enggak gitu.

Jadi sebetulnya enforcement itu kan enggak susah. Seperti Pak Ahok menerapkan ERP, kami menggunakan caranya itu, jadi ada pemantaunya, alat pantaunya itu sudah kami cek, ini bisa dijadikan bukti.

Saya ingin buat ambang batas sekian, mereka wajib menyediakan angkutan permukiman. Itu ada di dalam UU. Kebeneran besok saya ngumpulin semuanya, pengembang, operator, saya undang. Jadi kami ingin mengupayakan seluruh fasilitas yang ada. Kalau angkutan permukiman ada, kita buat HOV line, mereka bisa pakai HOV line. Jadi travel time-nya tambah pendek. Pokoknya kami mengupayakan semua yang ada.

Misalnya dalam jaringan trayek itu, simpul-simpul seperti terminal, termasuk stasiun bermasalah. Contohnya Manggarai. Ada yang ke Depok, keluar Manggarai kami lihat ada bemo, bajaj, ojek, terus jalan dulu sampai ke sana.

Lalu Dukuh atas, ada MRT, KRL, BRT, tapi enggak nyambung. Nah tugas kami sekarang bagaimana membuat semuanya terintegrasi.

Roda empat kan nanti terintegrasi, kalau KRL bagaimana, Bu, akan diintegrasikan juga?

KRL dia mengelola sendiri. Jadi BPTJ ini tidak perlu 'dipegangi', sistem saja. Mereka harus menurut di sistem yang kami bangun. Misalnya di Dukuh Atas, kan MRT silakan mengelola sendiri, tapi syaratnya harus satu ya, jadi connecting ke sana-sini, BPTJ yang bangun, supaya terintegrasi.

Integrasi Transportasi ini ada kendala dengan Pemda setempat, misalnya seperti egosektoral masing-masing Pemda?

So far itu tidak bermasalah. Kepala daerahnya juga minta tolong kepada saya. Makanya saya bilang nggak susah, kalau kita mau pasti ada jalan. Mudah-mudahan lah, doakan.

Tapi saya mohon support ya dari kalian. Terutama soal IT, itu kan hal yang gampang ya. Itu kita bisa lihat posisi mau naik angkutan apa, ke mana, jadwalnya, kan anak kecil juga bisa bikin itu. Sekarang itu yang saya minta bikinin. Cuma untuk itu kan perlu data, di daerah lain, itu adanya data angkot, harus dimintai dulu karena di daerah itu cuma ada angkot. Cuma angkot emang ada headwaynya apa? Hahaha...

Lantas angkutan umum nanti bagaimana nasibnya?

Kalau saya sih, asal angkutan ini sesuai standar seperti TransJ harus dibanyakin. Angkot itu, pasti yang namanya BRT itu harus punya feeder. Nanti angkot ini kalau mau berkolaborasi, saya sudah bilang sama kepala daerah se-Jabodetabek ini, di ujung-ujung ini mereka silakan dengan seperti itu.

Tadi itu kami juga diskusi soal car ownership (kepemilikan kendaraan). Saya sebenarnya tidak mau mengganggu ke sana dulu ya. Sebetulnya banyak negara misalnya, kalau tidak punya garasi tidak boleh beli mobil. Seperti regulasi di Singapura. Kami tadi sempat mendiskusikan itu dengan Kakorlantas, 'Berani nggak Pak, melakukan itu?'. Memang kita hitungan angkutan umum, tapi kalau kendaraan pribadi tidak disinggung-singgung, kan nantinya lama.

Menyentuh mobil pribadi, menyentuh industri otomotif juga kan, apa tidak susah?

Ya emang industri. Tapi kalau saya nomor satu penggunaannya dibatasi. Kalau pemilikan masih banyak tuntutan yang lain-lain. Misalnya seperti kebijakan Ahok, ERP saya setuju.

Target BPTJ ini jangka panjang apa jangka pendek?

Ya pendek banget enggak, tapi jangan kepanjangan juga. Jangan panjang dulu deh, yang pendek dulu aja. Misalnya Pak Menteri minta supaya kantor BUMN dipindahin dari ibukota misalnya, ya itu kan jangka panjang, nggak bisa cepat-cepat. Jadi ada yang harus buru-buru seperti penataan ruang.

Pegawai BPTJ ini dari Pusat (Kemenhub) apa Pemprov (Dishub)?

Jadi kan di bawah Presiden, orang pusat, tapi yang masuk ke sini misalnya kepalanya ada yang dari dinas Bogor, jadi pakai assesment. Jadi kalau sekarang 75 orang, persisnya 73 orang.

Idealnya karyawan BPTJ berapa orang?

Kalau di sini menurut saya 100 orang cukup, nggak usah banyak-banyak. Cuma memang, pengelola terminal, nggak mungkinlah anak-anak sini ngawasin terminal. Justru kita sendiri mengawasi terminal, jalannya bener apa enggak? Bukan orang sini juga. Yang di sini cuma sebagai pengawas.

Saya sih maunya kita kan aturan angkutan umum, tapi bukan saya yang ngatur secara langsung. Misalnya BUMN Damri, nanti mereka yang atur, jadi bukan kita semuanya yang mengatur langsung. Jadi kami yang memberi panduannya.

Anggaran operasional di BPTJ dari APBD masing-masing daerah atau APBN?

Anggaran sekarang (2016) masih masuk di Sekjen (Kemenhub), anggaran 2017 baru kita rancang sendiri, ada APBN.

Berapa anggaran untuk BPTJ?

Makanya besok kita Rapim untuk menentukan anggaran itu.

Kalau tahun ini anggarannya berapa?

Tahun ini? Kecil banget,tapi kalau saya sih rasanya, teman-teman saya banyak ya, jadi mudah-mudahan sementara adanya seperti itu, tapi kerja di sini capaiannya harus tercapai.
(nwk/nrl)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed