DetikNews
Rabu 27 Apr 2016, 20:45 WIB

Wawancara

Dirjen Hubdat Kemenhub: Soal STNK Taksi Online, Kami Koordinasi dengan Polri

Kartika Sari Tarigan - detikNews
Dirjen Hubdat Kemenhub: Soal STNK Taksi Online, Kami Koordinasi dengan Polri Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto (Foto: Dana Aditiasari)
Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjelaskan lagi regulasi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016. Polemik STNK yang harus diatasnamakan perusahaan, Kemenhub berkoordinasi dengan Polri.

"Saya setuju kalau mobil (taksi online) STNK atas nama perusahaan. Bagaimana nanti kalau disalahgunakan, plus ini negara hukum, kalau ada konflik bisa hitam di atas putih. Ini semua akan kami koordinasi dengan Polri, Korlantas dan Lalu Lintas untuk masalah tersebut," papar Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Pudji Hartanto.

Hal itu disampaikan Pudji usai jumpa pers tentang Sosialisasi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek di Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (27/4/2016).

Berikut wawancara wartawan dengan Pudji mengenai regulasi taksi online dalam Permenhub 32/2016:

Soal kepemilikan STNK yang masih menjadi pro kontra bagi pemilik mobil, bagaimana solusinya?

STNK, kepemilikan, koperasi, ada pemisahan. Baru ada kejadian di Bandung, UU dalam koperasi ada pemisahan terhadap pemilik dan perusahaan. Kalau bangkrut, STNK atas nama perusahaan ini akan terjadi status quo.

Masa sosialisasi, kita punya perencanaan di bawah Kominfo, melakukan sosialisasi.

Harus berbadan hukum mengacu pada UU Lalu Lintas Angkutan Jalan. Saya setuju kalau mobil (taksi online) STNK atas nama perusahaan. Bagaimana nanti kalau disalahgunakan, plus ini negara hukum, kalau ada konflik bisa hitam di atas putih. Ini semua akan kami koordinasi dengan Polri, Korlantas dan Lalu Lintas untuk masalah tersebut.

Alasan peraturan STNK harus diatasnamakan perusahaan itu apa Pak?

Kami tidak ingin kontraproduktif, angkutan orang atau barang dalam UU No 22 Tahun 2009 (UU LLAJ) itu adalah angkutan umum. Kami lihat lagi kenyamanan, keselamatan dan kesetaraan Pasal 139 ayat 4 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan umum harus berbadan hukum. Bila tidak berbadan hukum makanya harus masuk badan hukum.

(Pasal 139 ayat 4 berbunyi: Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-red)

Apakah tarif taksi online pakai batas atas-bawah dan ditentukan pemerintah?

Kita bedakan taksi, antara taksi dengan taksi online. Taksi online tidak ada persetujuan pemerintah, atas kesepakatan saja pengguna jasa dengan perusahaan.

Beda antara taksi dan taksi online. Taksi itu konvensional sudah ditentukan tarif bawah-tarif atas, itu pun ada argonya. Untuk yang online, di PM 32 Tahun 2016 tidak perlu ada persetujuan dari siapapun, dia hanya kesepakatan saja.

Kalau pengguna jasa dan penyedia jasa sudah menentukan tarif sendiri, lantas bagaimana peran Kemenhub? Bagaimana peran perusahaan aplikasinya?

Apabila perusahaan (aplikasi) bekerja sama dengan perusahaan angkutan umum, artinya yang mengurus perizinan itu perusahaan angkutan umum. Perusahaan aplikasi tersebut harus memiliki kewajiban menyampaikan data-datanya, dengan perusahaan (angkutan umum-red) mana saja bekerja sama, kendaraan mana saja.

Skema kedua, bila ingin jadi perusahaan angkutan umum, dia harus memenuhi semua (persyaratan perusahaan angkutan umum) itu. Sampai saat ini perusahaan (aplikasi transportasi) itu tidak jadi perusahaan angkutan umum, dia declare bekerja sama dengan perusahaan angkutan umum, dalam hal ini koperasi.

Dia hanya sebagai perusahaan penyedia IT, tidak boleh tentukan tarif. Dia bukan perusahaan angkutan umum. Progress (pengajuan badan hukum), saya melihat sudah hampir 80 persen dan itu 2 minggu yang lalu. Kalau mau jelas itu tanyakan ke Kadishub.

Apa pertimbangan tidak atur tarif atas-bawah untuk taksi online?  

Pertimbangannya saja, yang pertama mengacu pada bagaimana kesetaraan, di situ sudah mulai ada kesetaraan, keluar ongkos untuk bayar pajak, STNK, karena di situ mereka keluarkan material. Kan cari untung. Kalau ditetapkan sama dengan taksi konvensional berarti harus juga ditentukan di situ (Permenhub), tidak lagi disebutkan tidak ada persetujuan (penentuan tarif antara penyedia dan pengguna jasa-red), tapi ada, kenapa? Karena memang beda, dia masuk di (angkutan) sewa. Kalau dia masuk di taksi, dia akan sama. Dan pelatnya pelat kuning. Di situ perbedaannya.
(nwk/fdn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed