.webp)
"Targetnya, tahun ini roadmap selesai," kata Ketua Pokja Revolusi Mental Arif Budimanta kepada majalah detik.
Roadmap hasil kajian Pokja nantinya tidak hanya menjadi pedoman Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tapi juga untuk kementerian lain.
Lantas mengapa Koordinator Gerakan Nasional Revolusi Mental diserahkan kepada Puan Maharani? Apakah Jokowi sudah melupakan Revolusi Mental? Apa ukuran keberhasilan Revolusi Mental?
Berikut ini wawancara Bahtiar Rifai dan Lala Laitunnajah dari majalah detik dengan Arif Budimanta.
Apa tugas Pokja Revolusi Mental Kementerian PMK yang Anda pimpin?
Tugas kami menggodok gagasan Revolusi Mental, merumuskan roadmap, membuat kebijakan-kebijakan, dan (melakukan) sosialisasinya. Targetnya, tahun ini roadmap selesai. Roadmap ini untuk lima tahun ke depan. Isinya antara lain strategi, visi, misi, dan aksi untuk lima tahun ke depan.
Sekarang sudah selesai berapa persen?
Sudah 70 persen.
Apakah penggodokan Revolusi Mental ini juga berkoordinasi dengan kementerian lain?
Koordinasi dengan kementerian sudah dilaksanakan. Waktu pertama kali (pembahasan), dulu ada rapat dengan seluruh kementerian dan lembaga yang dilakukan oleh Menko PMK.
Nanti hasilnya, kalau roadmap sudah selesai, akan diberikan ke semua kementerian. Ini kan sifatnya kolaboratif, gotong-royong. Jadi tidak hanya satu pihak, tapi semua pihak harus melakukan hal yang sama. Karena, untuk membangun suasana perubahan, semua pihak harus terlibat.
Misalnya tentang kesehatan, itu ke Kementerian Kesehatan, ke BPJS Kesehatan. Terus misalnya tentang pembentukan karakter anak dan siswa sekolah, itu ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Apa nilai yang akan digerakkan dalam Revolusi Mental?
Pertama, integritas. Bangsa ini harus punya integritas, yaitu dapat dipercaya, bertanggung jawab, sesuai antara kata dan perbuatan, bertindak sesuai dengan aturan, bertumpu pada nilai-nilai kebenaran dan moralitas. Kedua, kita mau menggalakkan nilai-nilai kemandirian.
Etos kerjanya ditingkatkan, kerja kerasnya ditingkatkan, kreativitas, kemandirian, inovatif, itu untuk mengejar ketertinggalan. Yang ketiga spirit dari gotong-royong. Itu yang diimplementasikan, contohnya nanti seperti apa.
Bagaimana mengukur keberhasilan Revolusi Mental?
Revolusi Mental harus menunjukkan perbaikan. Misalnya masyarakat harus merasa ada perbaikan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Tapi masyarakat juga melakukan perubahan secara pelan-pelan ke depan. Contoh sederhananya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menyerobot di jalan raya, (berlaku) disiplin, dan lain-lain.
Selama satu tahun ini, Revolusi Mental tidak terdengar gaungnya. Apakah Presiden Jokowi sudah melupakan Revolusi Mental, yang merupakan salah satu janji saat kampanye pemilihan presiden?
Selama ini Pak Jokowi sudah melakukan Revolusi Mental. Misalnya ketika beliau mengeluarkan contoh paket kebijakan seperti deregulasi, debirokratisasi. Dalam deregulasi, memberikan kepastian usaha itu adalah bagian dari sebuah proses Revolusi Mental. Dan itu berjalan terus-menerus.
Pak Jokowi memastikan perubahan itu terjadi di masyarakat. Contohnya Pak Jokowi melakukan pemeriksaan sampai berkali-kali untuk memastikan bahwa pemadaman (kebakaran untuk mengurangi) asap itu terjadi di lapangan, bolak-balik beliau melihat, ada atau tidak perubahan. Itu kan pengawalan terhadap Revolusi Mental.
Revolusi Mental sudah dilakukan dan pemerintah berproses terus. Melakukan itu memang butuh waktu, karena berproses. Mungkin tidak dirasakan karena perubahan itu terjadi pelan-pelan. Misalnya di kantor Imigrasi, salah satu yang sudah mengalami perbaikan. Semuanya sudah jelas.
Roadmap hasil Pokja Revolusi Mental ini untuk Kementerian PMK saja ataukah untuk semua kementerian?
Untuk semualah. Begitu drafnya jadi dari Pokja, nanti didiskusikan dengan seluruh kementerian/lembaga. Masukannya seperti apa terhadap draf ini, final akhirnya seperti apa, karena pokja ini tim teknis saja untuk merumuskan pikiran-pikiran yang berkembang.
Dengan ditunjuknya Puan sebagai Koordinator Revolusi Mental, apakah Revolusi Mental sekarang dipimpin oleh Puan Maharani?
Ini kan untuk mengkoordinasi dalam operasionalisasi. Dalam operasionalisasinya kan harus ada yang memimpin. Nah, Menko PMK kan human development (pembangunan manusia). Kalau kita bicara mental, kan kita bicara human, bicara manusia.
Bicara Revolusi Mental, bicara mengenai human development, bicara mengenai pembangunan manusia dan kebudayaan. Mental, cara berpikir, cara pandang, dan kemudian menjadi action, jadi praksis, itu yang kemudian disebut menjadi culture atau kebudayaan.
Ada kritik bila Revolusi Mental hanya dikoordinasi oleh Puan, seharusnya pemimpin tertinggi revolusi itu adalah presiden. Bagaimana tanggapan Anda?
Presiden melakukan itu (Revolusi Mental) terus-menerus. Memberi teladan, memberikan contoh. Tapi dalam mengoperasikannya, dalam mengimplementasikan secara teknis, harus ada dong (koordinator). Begitu, lo. Kan, rapat di Istana dipimpin Presiden. Bu Menko kan melapor ke Presiden, Presiden tetap jadi pemimpin tertinggi.
***
Wawancara ini sudah dimuat di edisi terbaru Majalah Detik (Edisi 203, 19 Oktober 2015). Edisi ini mengupas tuntas "Proyekan Revolusi Mental". Juga ikuti artikel lainnya yang tidak kalah menarik, seperti rubrik Nasional "Bela Negara, tapi Bukan Tentara", Internasional "Pisau Lawan Peluru Israel", Ekonomi "Beras Murah atau Petani Makmur", Gaya Hidup "Generasi Digital yang 'Beda'", rubrik Seni Hiburan dan review Film "Goosebumps", serta masih banyak artikel menarik lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Halaman 2 dari 1
