.webp)
Willem tegas menolak saran berbagai pihak untuk menetapkan status darurat asap sebagai bencana nasional. Alasannya, selain sulit menentukan jumlah korban seperti diatur undang-undang, sebetulnya pemerintah sudah menjalankan kekuatan penuh untuk mengatasi kebakaran hutan kali ini.
"Ini tidak ditetapkan bencana nasional, (tapi) pemerintah pusat sudah men-deploy 17 helikopter dan mengerahkan personel TNI. Anggaran juga dari pusat. Jadi, apa bedanya?" kata lelaki kelahiran Surabaya, 9 September 1955, itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti apa kondisi kebakaran hutan saat ini dan bagaimana BNPB akan mengatasinya? Simak petikan wawancara majalah detik dengan Willem di kantornya, Selasa, 6 Oktober, sore. Paparan berikut ini juga dipetik dari jumpa pers Willem tentang "Strategi Percepatan Penanganan Operasi Darurat Bencana Asap" yang disampaikan pada pagi harinya.
Sampai hari ini, berapa besar luas daerah yang terbakar?
Sumatera ada 502 titik, Sumatera Selatan sendiri ada 466 titik, terbanyak di Kabupaten OKI (Ogan Komering Ilir), Jambi, Lampung, Sumatera Barat, Bangka Belitung, dan Riau. Di seluruh Kalimantan itu ada 712 titik. Kalimantan Timur terjadi 333 kebakaran di lahan pertanian, kebun masyarakat. Itu setelah kami teliti di lapangan. Di Kalimantan Selatan ada 104 titik, Kalimantan Tengah 262 titik, terbesar di Kabupaten Pulang Pisau. Kalau dipelajari dari citra satelit, kebakaran ini banyak terjadi di perbatasan kabupaten atau provinsi. Diduga, infrastruktur jalan di sana tidak begitu bagus sehingga patroli tidak sampai. Kemungkinannya seperti itu.
Kalau pemadaman di OKI kok lambat? Apa penyebabnya?
Cepat atau lambat ada parameternya. Pertama, kelatenan dari kebakaran itu sendiri. Memadamkan api di lahan gambut itu perlu teknik dan upaya tertentu. Lalu kita lihat bagaimana kekuatan kita dan kemampuan kita. Parameter-parameter inilah yang menentukan. Untuk situasi di OKI memang cenderung lambat karena lahan gambut di sana terlalu dalam. Jadi perlu proses memadamkan. Kalau airnya tidak cukup, akan banyak menimbulkan asap. Kita juga akan memindahkan pangkalan pacu untuk helikopter, tidak standby di bandara, tapi ditempatkan di sebelah selatan lokasi kebakaran. Kita di bawah angin. Asap larinya cenderung ke utara. Jadi kita tempatkan helikopter di sebelah selatan sehingga jarak operasinya lebih pendek.
Kebakaran dan bencana asap sudah terjadi di belasan provinsi. Akan ditetapkan status darurat nasional?
Penetapan bencana nasional itu ada pasalnya, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 7 disebutkan parameternya (adalah) jumlah korban jiwa, kerusakan, area yang terdampak, dan lain sebagainya. Ini harus dibuatkan PP-nya dulu. Sementara, PP-nya belum dibuat. Kalau sekarang ini mau bicara penetapan status bencana nasional, kita bicara tentang jumlah korban. Mencari kesepakatannya pun akan susah itu.
Lalu, mari kita lihat, kalau bencana nasional itu, salah satu cirinya pengerahan sumber daya nasional. Ini tidak ditetapkan bencana nasional, (tapi) pemerintah pusat sudah men-deploy 17 helikopter dan mengerahkan personel TNI. Anggaran juga dari pusat. Jadi, jika sekarang ditetapkan status bencana nasional, apa bedanya? Toh, kita sudah mengerahkan sumber daya ke sana, baik anggaran, aset, maupun personel.
Ada rencana menambah kekuatan bantuan dari TNI?
Saya sedang berkoordinasi dengan Panglima TNI untuk menambah pasukan karena terjadi kebakaran baru, baik di tempat yang sudah dipadamkan atau di tempat yang sama sekali belum pernah terbakar. Kami juga akan geser kekuatan untuk water bombing. Kami tambah heli untuk dikonsentrasikan di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Juga akan menambah helikopter di Kalimantan Timur yang diatur sedemikian rupa sesuai dengan kekuatan dan ancaman yang ada. Efektivitas penggunaan kekuatan TNI?Kita memang menggunakan cara-cara yang tradisional seolah-olah tidak elok dilihat.
Kendala dan salah satu tantangannya yakni masyarakat masih suka melakukan pembakaran dan terjadi kebakaran baru. Jadi lahan yang sudah dipadamkan dibakar lagi, lalu lahan yang belum terbakar dibakar. Mereka menjadikan momen musim kering yang panjang ini untuk melakukan itu karena cepat, mudah, efektif, murah, dan tanahnya menjadi subur. Tugas tentara bukan hanya memadamkan, tapi juga melakukan pencegahan dengan melakukan patroli.Bagaimana dengan hujan buatan?Sampai dengan minggu ini, terutama untuk Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah, awannya tidak cukup untuk disemai. Karena itu, diintensifkan pemadaman melalui darat.
Ada cara lain yang ditempuh untuk memperkuat proses pemadaman?
Isu asap ini kan borderless, jadi asap dari kebakaran gambut ini sudah melampaui batas-batas. Di Riau sudah kita padamkan dan api relatif kecil, tapi asap masih pekat. Ini disebabkan pemadaman di daerah lain masih belum efektif sehingga asap terbawa ke Riau. Memang menjadi salah satu tantangan buat kita. Karakter pemadaman di wilayah gambut itu proses pemadamannya pasti melahirkan asap. Karena itu, saya membawa 40 ton chemicals (bahan kimia) untuk memperkuat pemadaman. Penjelasan produknya, kalau digunakan, bisa menurunkan temperatur secara drastis dan tidak menimbulkan asap. Harganya memang agak mahal, tapi lebih mahal lagi jika asap tidak ditangani segera. Walaupun dari Kementerian LHK juga sudah menggunakan chemicals, tapi saya belum menerima laporan bagaimana efektivitasnya.
Terkait keluhan dari tetangga atas lamanya dampak asap yang harus mereka terima?
Wajar kalau negara lain merasa terganggu karena asap. Indonesia masyarakatnya lebih terganggu lagi. Tapi Indonesia sudah mengambil tindakan. Empat hari lalu saya menerima delegasi dari Singapura. Kami jelaskan semua kondisi yang dihadapi, kekuatan yang kita miliki, dan konsep bagaimana kita memadamkan.
Mengapa bantuan yang mereka tawarkan tidak diterima?
Dari Singapura menawarkan pesawatnya untuk penyemaian awan atau membuat hujan buatan. Saya katakan, kami punya 4 pesawat yang standby di sana, tapi kondisi cuaca (tidak memungkinkan) karena El Nino sampai akhir November. Bagian selatan ekuator peluang awannya sedikit. Jadi pesawat kita tidak bisa maksimal. Singapura juga menawarkan penggunaan IT, seperti citra satelit, tapi Indonesia juga punya kemampuan IT dalam rangka mendapatkan gambaran secara jelas di lapangan. Mereka juga menawarkan satu (helikopter) Chinook berkapasitas 4,5 ton. Kita punya 17 helikopter untuk water bombing tapi tidak bisa (terbang) karena asap yang pekat. Penambahan helikopter itu tidak menambah kemampuan kita.
Dengan penjelasan itu, Singapura bisa memahami. Mereka berharap Indonesia bisa segera mengatasi permasalahan ini. Mereka menyampaikan keberatan harus meliburkan sekolah, banyak event besar harus di-cancel, langsung tidak langsung mengganggu bisnis ekonomi mereka. Jadi, kalau ditanya apakah Indonesia sudah mengambil tindakan, sudah dengan maksimal. (Catatan redaksi: Beberapa hari setelah wawancara dilakukan, pemerintah Indonesia bersedia menerima bantuan dari negara tetangga).
Bagaimana dengan negara tetangga lainnya?
Kami baru bicara dengan Singapura, dengan Malaysia belum, Australia juga belum. Pemerintah sudah menghitung kerugian kesehatan?Kebakaran kan masih terjadi, jadi belum bisa. Perlu diketahui, assessment kerugian ini ada yang bisa dinilai, ada yang tidak. Yang bisa dinilai seperti berapa kali delay pesawat atau bandara tutup. Kalau ketidaknyamanan dan sakit, itu kan tidak bisa dinilai. Jadi situasinya seperti itu.Presiden Jokowi menyatakan butuh tiga tahun untuk membereskan masalah asap.
Apa saja langkah yang disiapkan BNPB?
Perintah Presiden kepada saya bukan memberi waktu tiga tahun. Perintahnya adalah tahun depan tidak boleh ada asap lagi. Itu saya dengar sendiri, bukan hanya pada BNPB, tapi pada semua kementerian dan lembaga terkait yang hadir saat itu. Ada Menteri KLH, Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, Mendagri. Jadi perintahnya jelas. Kalau misalnya terjadi pelanggaran oleh korporasi, tindak tegas secara hukum.
Ada waktu target penyelesaian dari BNPB?
Saya berbicara sesuai fakta berdasarkan scientific based. Cuaca unpredictable. Ini membuat saya tidak bisa memberi jawaban pasti kapan kebakaran bisa diatasi. Saya akan berusaha sekuat tenaga dan secepat-cepatnya.
Strategi jangka panjang?
Pada saat kunjungan Presiden ke Kalimantan Tengah dan Selatan, beliau menyaksikan sendiri betapa dahsyatnya kebakaran itu dan kompleksnya penanganan. Beliau mengatakan, kalau dihadapkan dalam situasi ini, tidak ada cara lain kecuali membangun blocking canal. Blocking canal itu dimaksudkan untuk rewetting. Jangka panjangnya, Kementerian KLH sudah memanggil semua ahli dan akademisi untuk membuat masterplannya. Membuat blocking canal itu di seluruh lahan gambut. Sehingga, dalam kondisi lahan selalu dalam keadaan basah, itu akan efektif untuk mencegah kebakaran. Jadi pembangunan ini harus dilakukan dalam satu sistem, misalnya di Sumatera. Kalau di Kalimantan punya sistem sendiri.
Strategi ke depan secara garis besarnya, tentu kita akan ada early warning detection. Ditempatkan pos-pos pengamat, pemberdayaan masyarakat. Begitu mulai ada titik api, langsung dilakukan pemadaman. Konsep besarnya sedang dibuat. Koordinatornya BNPB?Sudah ditetapkan koordinator nasionalnya adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kami melakukan tugas berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007. Itu sudah dijelaskan secara tegas apa yang harus dilakukan BNPB pada saat belum bencana, pada saat bencana, dan setelah bencana.
Selama ini, bagaimana koordinasi di lapangan?
Bagus. Tidak ada masalah. Koordinator bekerja keras. Dia punya kepemimpinan yang baik. Primary support-nya ya BNPB, TNI, Polri. Kita sudah bekerja baik dan tidak ada masalah. Kalau perlu deployment pasukan tidak perlu surat-menyurat, tinggal telepon Panglima dan dalam 24 jam segera dikirim. Kabut asap ini sudah menjadi masalah kita selama belasan tahun.
Mengapa terus berulang?
Sebelum terjadinya bencana kebakaran, apa yang seharusnya dilakukan? Mitigasi dan pencegahan. Tetapi, kalau bencana kebakaran itu tetap terjadi, artinya keduanya tidak efektif. Sehingga, perlu konsep pencegahan yang totally new supaya diketahui. Akar permasalahannya kan dibakar sama orang.Kalau akar masalah sudah diketahui, mengapa sulit dicegah?Itu tanya sama pemerintah yang lalu. Saya baru 20 hari di sini, he-he-he.
BIODATA:
Nama Lengkap: Laksda TNI Willem RampangileiTempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 9 September 1955
Istri: Antharina Patricia Paago
Pendidikan:
• Akademi Ilmu Pelayaran, Jakarta, 1976-1980
• Sekolah Perwira Militer Wajib, 1980, (lulus dengan predikat A)
• Kursus Koordinasi Bantuan Tembakan (Korbantem), 1985
• Kursus KPPK Buru Ranjau, 1988
• Pendidikan Lanjutan Perwira, 1990-1991, (lulus terbaik)
• Kursus Komandan KRI, 1992
• Sekolah Staf dan Komando AL, 1994-1995, (lulus terbaik)
• JSSC Seskogab Australia, 1998
• Pendidikan reguler Lemhanas, 2008, (lulus terbaik)
Riwayat Karier:
• Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
• Deputi 1 Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), sejak 2011
• Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VIII Manado dan Kalimantan Timur
• Kepala Dinas Hidrografi dan Oseanografi Mabes AL
Pengalaman Organisasi:
• Wakil Ketua Umum PB Persatuan Olahraga Senam Seluruh Indonesia (POSSI)
Penghargaan:
• Bintang Jalasena Nararya
• Satya Lencana Seroja
• Satya Lencana Kesetiaan XXIV Tahun
• Satya Lencana Dwidya Sistha.
***
Wawancara ini telah dimuat di edisi terbaru Majalah Detik (Edisi 202, 12 Oktober 2015). Edisi ini mengupas tuntas "Muslihat 7 Begal Garam". Juga ikuti artikel lainnya yang tidak kalah menarik, seperti rubrik Hukum "Gaby Tenggelam Siapa Salah", Internasional "Strategi Pena dan Senjata ala Taliban", Ekonomi "Saatnya Borong Saham?", Gaya Hidup "Foodie Selebgram Hobi Pamer Kelezatan", rubrik Seni Hiburan dan review Film "The Walk", serta masih banyak artikel menarik lainnya.
Untuk aplikasinya bisa di-download di apps.detik.com dan versi Pdf bisa di-download di www.majalah.detik.com. Gratis, selamat menikmati!!
(nrl/nrl)
