Zulkifli Hasan: Kenapa Risma Harus Diboikot?

Jakarta - Sukses memimpin Surabaya tak membuat langkah Tri Rismaharini mencoba melanjutkan kepemimpinannya berlangsung mulus. Popularitas dan kinerjanya yang moncer nyaris tersandung hanya karena ketiadaan pasangan calon lain sebagai penantang. Menyadari ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk memboikot Risma kembali memimpin Surabaya, Zulkifli Hasan turun tangan langsung.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu mengawal langsung proses pendaftaran duet Rasiyo-Lucy Kurniasari, yang diusungnya bersama Partai Demokrat, ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Surabaya sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya pada Selasa, 8 September 2015. Komitmen serupa diperlihatkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan, yang turut hadir di sana.

"Kami tidak mau ini gagal. Kenapa? La, kalau itu sampai harus ditunda ke 2017, akan sangat merugikan rakyat Surabaya," kata Zulkifli saat berbincang dengan majalah detik, sehari sebelum ia terbang ke Surabaya, di ruang kerjanya, lantai 13 gedung Nusantara III, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Prestasi dan kinerja Risma selama lima tahun memimpin Surabaya, kata dia, perlu diapresiasi dengan memberi kesempatan melanjutkan kepemimpinannya untuk lima tahun ke depan. Karena itu, harus ada pasangan calon lain agar Risma bisa benar-benar mengikuti pemilihan wali kota secara demokratis.

Pada bagian lain, Zulkifli kembali menjelaskan ihwal keputusan PAN menyokong sepenuhnya pemerintahan Jokowi. Menurut dia, sikap itu bukan berarti menjalankan politik dua kaki atau poligami seperti disebut para analis politik. Untuk mengetahui lebih terperinci argumentasinya, simak petikan perbincangannya berikut ini.

Seberapa serius PAN dan Demokrat mengikuti pemilihan Wali Kota Surabaya menantang Risma?

Besok saya akan ke Surabaya untuk mengawal langsung. Bahwa PAN sangat serius agar pilkada Surabaya bisa berjalan dengan baik. Saya akan datang bersama Sekjen PAN, bawa stempel, kertas dengan kop surat (partai). Kami tidak mau ini gagal. Kenapa? La, kalau itu sampai harus ditunda ke 2017, akan sangat merugikan rakyat Surabaya. Mbok ya politiknya politik kebangsaan, jangan pragmatis, jangka pendek. Kan Ibu Risma itu bagus, berhasil. Politiknya kebangsaan, tidak memilih kelompok atau golongan tertentu, siapa saja. Agar Surabaya maju, dibangun. Kalau bagus dan berprestasi seperti itu, kenapa harus diboikot?

Seberapa optimistis calon Anda dan Demokrat bisa mengimbangi Risma?

Ya, tentu tidak mudah, wong Ibu Risma top banget. Hasil surveinya, 80 persen (unggul), tapi kita kan harus coba, berusaha. Jadi peluang kami tidak besar karena lawannya memang berat. Kalau lawannya ringan, tentu banyak yang mau (maju menjadi penantang). Jadi kemungkinan menang kami lebih kecil, kemungkinan kalah lebih besar. Itu keniscayaan karena lawannya memang bagus.

Kalau pasti kalah, kenapa harus maju? Kenapa syarat calon independen tidak dipermudah atau biarkan Risma melawan kotak kosong?
Nah, penyempurnaan undang-undang semacam itu nanti, monggo didiskusikan DPR dengan pemerintah. Tapi sekarang jangan sampai ada penundaan, apalagi itu terkait calon yang bagus, berprestasi. (Penundaan) kan enggak bagus. Kalau calon petahana itu gagal (prestasinya tidak bagus), ya enggak apa-apa (pilkada) ditunda. Tapi ini (Ibu Risma) kan bagus, tapi enggak ada lawan, terus kok ditunda.

Secara nasional, Anda menargetkan PAN menguasai berapa daerah?

Kami mengalir saja. Tapi, dari 269 pilkada, PAN ikut di 240 pilkada. Koalisinya tentu bermacam-macam, kan di daerah enggak ada KMP-KIH….
 
Terkait keputusan PAN mendukung pemerintah, Anda dinilai menerapkan politik dua kaki karena menyatakan tak berpisah dengan KMP....
Ah, enggak ada itu politik dua kaki atau poligami segala, ada-ada saja. Apa yang dijalankan PAN itu adalah politik jalan tengah, karena kami menilai kubu-kubuan itu sudah tidak relevan lagi. Tak ada lagi itu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Kelompok-kelompok itu, ah, saya kira… sudahlah, kita semua harus mengutamakan kepentingan negara.

Anda tak khawatir suara PAN akan anjlok karena sikap yang oleh sebagian kalangan dinilai mencla-mencle itu?

Sekali lagi saya katakan, bagi PAN itu tidak (ada) lagi  KMP dan KIH, sudahlah. Itu sudah cukup, tidak tepat lagi. Kalau di Thailand ada Kaus Kuning, Kaus Merah, sudah… jangan begitulah, cukup. Bahwa nanti setelah Pemilu (2019) yang akan datang, bisa cair lagi kan.

Apa sebetulnya momen yang membuat Anda sampai pada kesimpulan demikian?

Ya, kondisi bangsa sekarang ini. Politik juga harus dirasakan kehadirannya di tengah-tengah rakyat. KMP kan selama ini mendukung terus semua kebijakan (pemerintah). Ya sudah, kalau mendukung terus, masuk saja ke pemerintah agar memberi sinyal kuat kepada publik bahwa pemerintahan ini kuat, mayoritas. Di parlemen juga didukung. Jadi kita bertanggung jawab, enggak hitam-putih kan karena langsung bersama pemerintah. Dengan itu, saya berharap memberikan sinyal positif terhadap pelaku pasar, para investor, negara-negara sahabat, dan segenap rakyat Indonesia tentunya bahwa pemerintah ini kuat, mayoritas, jadi tak perlu ada yang dikhawatirkan.

Ada partai lain yang akan menyusul mengikuti langkah Anda?

Justru kami berharap semua yang bergabung di KMP itu bersama-sama menghadapi situasi seperti sekarang ini. Pilihannya kan pemerintahan ini jatuh atau pemerintahan stabil. Itu saja! Kalau semua sepakat, kan katanya KMP juga mendukung pemerintah, ya ayo, jangan tanggung-tanggung masuk, brek. PAN enggak mau tanggung-tanggung. Jadi kami enggak separuh-separuh. Iya, kan? Jelas. Dan itu koalisi pemerintah sebutannya, enggak ada lagi sebutan koalisi-koalisi lain.

Dalam pertemuan dengan pimpinan KMP pada Jumat (4 September 2015), bagaimana respons mereka atas penjelasan Anda?
Alhamdulillah... teman-teman menghargai pendapat, sikap, dan keputusan PAN. Mereka menghormati, sudah matang, sudah dewasa tokoh-tokoh kita itu. Apalagi Pak Prabowo, Pak Aburizal, Pak Anis Matta matang sekali, sangat negarawan.

Ada yang mempersoalkan posisi Anda sebagai Ketua MPR? Kan berkat KMP….

Saya katakan tadi, mereka sangat negarawan, memahami posisi PAN.

Perubahan peta koalisi ini juga akan mengarah pada perubahan UU MD3 terkait reposisi pimpinan DPR/MPR?

Aduh... untuk sekarang ini berhentilah (bikin) gaduh. Kita fokus dulu bekerja bersama-sama untuk pemulihan ekonomi. Masak mau meributkan MD3 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD) lagi. Saya kira, itu nanti rakyat akan tambah antipati. Sekarang bagaimana supaya kehadiran partai politik itu terasa oleh rakyat di tengah harga-harga yang melambung.

Siapa yang lebih aktif dalam proses bergabungnya PAN ke pemerintah?

Ya, kami sama-samalah. Kami sama-sama melihatnya kepentingan NKRI.

Peran Pak Wiranto seperti apa, kok ikut bersama Anda bertemu dengan Presiden Jokowi?

Ya, beliau menemani saja

Tak ada kaitan dengan pergeseran kursi kabinet dari Hanura?

Jangan suuzon, deh. Urusan menteri, itu kan Presiden. Kalau PAN suruh bantu, ya siap.

Ada yang menyebut merapatnya PAN ke pemerintah antara lain untuk melindungi Anda dari kasus hukum sewaktu jadi Menhut?

Ya... kalau fitnah itu mbok jangan keterlaluan. Apalagi katanya disebut terkait Pertamina (Foundation). CSR Pertamina (penanaman 100 juta pohon) itu kan kerja sendiri, dana sendiri, enggak ada urusannya dengan saya dan Dephut. Ada disebut katanya saya diperiksa Buwas (Komjen Budi Waseso, saat itu Kepala Bareskrim) terkait Pertamina menanam pohon, apa urusannya? Saya tidak kenal Buwas, enggak pernah diperiksa. Malah saya termasuk yang tidak setuju dia diganti untuk saat sekarang ini, ketika sedang emosional. Kalau mau mengganti, saran saya sih ya tunggu yang lebih pas, biar tidak terkesan dicopot, tapi memang benar-benar pergantian biasa.

Orang yang bilang saya tersangkut hukum itu, kalau dia sakit hati sama Jokowi, ya jangan bawa-bawa nama sayalah. Komplain saja langsung. Saya kan bukan presiden, yang bisa mengangkat seseorang menjadi menteri atau tidak. Bisa saja saya adukan orang itu, tapi ya sudahlah, anggap saja orang sakit.

Bagaimana kondisi riil ekonomi kita menurut pengamatan Anda?

Berat ya, meski tak seberat 1997-1998. Saya ke Surabaya mendapat laporan pabrik-pabrik yang sebelumnya memberlakukan operasi untuk tiga shift, sekarang cuma dua shift, misalnya. Yang sebelumnya dua shift tinggal satu shift. Dan yang satu shift sudah merumahkan sebagian pegawai, buruh, atau pekerjanya. Jadi berat. Ibu-ibu yang biasanya sering beli baju atau bedak sekarang sudah enggak lagi karena harganya sudah melambung. Semua pengusaha, tanya deh, enggak ada yang enggak mengeluh dengan situasi dan kondisi sekarang ini. Karena itu, saatnya kita bersama-sama ikut memikirkan perbaikan ini.

Kehadiran Direktur Eksekutif IMF kemarin menjadi sinyal tertentu....

Kondisi kita sekarang ini jauh lebih baik dari 1998. Kondisi politik pada 1998 itu kan juga tidak sebaik sekarang, kocar-kacir. Dari pengalaman itulah, ketika menghadapi situasi ekonomi yang bergejolak, kondisi politik harus dikuatkan. Kami masuk ke pemerintah itu antara lain untuk memberikan sinyal positif, bahwa pemerintahan ini kuat, kompak. Jadi jangan coba-coba mengganggu Indonesia. Sinyal itu penting.

Pak Amien Rais mengajak perlunya Dialog Nasional, seberapa urgen menurut Anda?

Saya kira penting, ya, karena ini kan negara kita. Saya baru terima perwakilan-perwakilan serikat buruh. Kadang teman-teman buruh punya persepsi beda, terjadi miskomunikasi. Misalnya, akan jatuhkan Jokowi karena dianggap akan memasukkan 10 juta pekerja asal Tiongkok. Saya sudah tanya Presiden Jokowi, enggak ada rencana itu. Yang ada itu MOU (nota kesepahaman) untuk menargetkan kunjungan wisatawan asal Tiongkok sebanyak 10 juta orang setiap tahun. Tapi kok yang berkembang 10 juta tenaga kerja?

Jadi saya bertemu, berdiskusi, berkomunikasi dengan kelompok-kelompok masyarakat, seperti kalangan serikat buruh, antara lain agar tidak ada miskomunikasi. Seberat apa pun gejolak ekonomi, kalau politik kuat, kita enggak bisa dipecah-belah. Negara kalau sudah dipecah-belah, berbahaya sekali. Lihat Timur Tengah. Karena itu, keutuhan NKRI harus betul-betul dikawal, apalagi di tengah gejolak ekonomi seperti sekarang ini.

Anda akan ikut memprakarsai Dialog Nasional?

Kami di MPR dalam rangka Hari Konstitusi, 1 Oktober nanti, akan membuat Dialog Nasional yang akan diikuti oleh seluruh stakeholder. Kami akan mengupayakan agar para pemimpin nasional yang senior, mulai Pak B.J. Habibie, Ibu Megawati, sampai Pak SBY, menyampaikan gagasan dan pemikiran mereka. Para pimpinan partai-partai politik pun, seperti Pak Prabowo, akan turut berbicara. Juga wartawan-wartawan senior.


****

Tulisan selengkapnya bisa dibaca gratis di edisi terbaru Majalah Detik (Edisi 198, 14 September 2015). Edisi ini mengupas tuntas "Trump Effect!". Juga ikuti artikel lainnya yang tidak kalah menarik, seperti rubrik Nasional "Ning Surabaya Penantang Risma", Internasional "Ada di Mana Negara Arab", Ekonomi "Kereta Cepat Tak Akan Lewat", Gaya Hidup "Kenangan Lewat Furnitur Vintage", rubrik Seni Hiburan dan review Film "The Scorch Trial", serta masih banyak artikel menarik lainnya.

Untuk aplikasinya bisa di-download di apps.detik.com dan versi Pdf bisa di-download di www.majalah.detik.com. Gratis, selamat menikmati!! (nrl/nrl)