Presiden Joko Widodo: Kita Potong Sistem Lama yang Kolutif

Jakarta - Sistem yang kolutif telah lama menguasai semua sektor, menjulur dari migas, pangan, perikanan, sampai tambang. Sistem ini telah merugikan negara hingga ribuan triliun.

Selama delapan bulan menjadi presiden, Joko Widodo memprioritaskan mengubah sistem tersebut. Jokowi mengatakan perubahan itu butuh waktu dan proses untuk bisa dirasakan manfaatnya. Namun yang penting, kata Jokowi, perubahan fundamental harus dilakukan.

Majalah detik sekitar satu jam berbincang dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 8 Juni 2015 lalu. Sebelum bertemu Presiden, anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, lebih dulu menemui tim majalah detik di kantor Presiden dan meminta menunggu karena Presiden masih ada rapat. Tidak berapa lama, kami kemudian diajak menuju Istana Merdeka, tepatnya ruangan tengah Istana.

Setelah kami duduk mengelilingi meja oval yang panjang, Jokowi, yang mengenakan batik lengan panjang, muncul. Jokowi lalu mengulurkan tangan menyalami kami satu per satu. Ia pun duduk di kursi paling ujung didampingi Teten. Di atas meja, ada sejumlah tumpukan buku dan dokumen.
Selama wawancara, Jokowi memilih menggunakan kata-kata sederhana, seperti biasanya. Ia kadang geram, suaranya meninggi, saat menceritakan banyaknya tekanan yang dihadapinya dalam mengubah sistem lama yang kolutif.

Berikut ini wawancara majalah detik dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka.

Sekitar 8 bulan menjadi presiden, perubahan apa yang telah Anda lakukan?

Kita ingin mengubah sistem. Sistem yang lama dikuasai oleh pola-pola yang kolutif. Istilahnya jangan kolutiflah, nanti dipikir saya pintar. (Jokowi lalu terdiam, memilih istilah yang lebih tepat). Pola-pola yang tidak bersih, pola-pola yang penuh persekongkolan, yang tidak bersih, seperti illegal fishing, illegal mining, illegal logging, mafia migas. Untuk mengubah pola-pola itu, bukan sesuatu yang mudah.

Setiap hari, ada 5.000 sampai 7.000 kapal yang nyuri di laut kita. Apakah itu kita biarkan saja? Sekarang kita cegat. Apa yang kita lawan itu diam?

Di migas, pola kolutif seperti itu kita potong, apa mereka diam? Di migas itu, bukan hanya duit puluhan triliun, dalam sekian tahun itu bisa ribuan triliun. Pola seperti itu dipotong, apa diam? Apa tidak melawan?

Lalu di sektor pangan. Impor pangan naik 350 persen dari 2003 sampai 2013, dari US$3,3 miliar menjadi US$14,49 miliar. Apakah mau kita biarkan? Problem-problem ini memang harus diubah. Orientasi yang dulu konsumtif harus diubah menjadi produktif. Apakah itu mudah? Ini butuh waktu dan proses. Rakyat inginnya cepat. Tapi memulai ini pasti ada perlawanan.

Seperti apa perlawanan itu? Apakah Anda merasakan tekanan dalam mengubah sistem yang kolutif tersebut?

Bukan merasakan lagi, buanyak sekali.

Apakah Anda berani melawan tekanan itu?

Sudah memutuskan untuk mengubah, masak enggak berani? Kita sudah memutuskan, sudah kita lakukan.

Bagaimana kabinet Anda? Apakah ada menteri yang curhat mendapat tekanan berat dalam melaksanakan tugasnya?

Adalah. Sekelas Bu Susi (Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti) saja curhat seperti itu. (Jokowi lalu menirukan omongan Menteri Susi) “Bapak masih di belakang saya? Apakah perang ini diteruskan?” Saya jawab, “Terus” (kata Jokowi dengan nada tinggi). Ini sekelas Bu Susi. Belum yang lain.

Menurut Anda, impor pangan naik 350 persen sejak 2003 sampai 2013, apa yang sudah dilakukan dan sekarang sudah turun berapa?

Ini baru berapa bulan sih? Untuk mendapatkan bahan pangan, harus berproduksi dulu. Untuk berproduksi, perlu persiapan lahan, perlu air.
Ini baru masalah air, harus buat bendungan, 52 persen irigasi rusak. Saya beri Menteri Pertanian target tiga tahun. Menteri Pertanian jawab, mungkin tidak tiga tahun. Perlu persiapan lahan.

Ini sekali lagi untuk mengubah tidak mudah, butuh fundamentalnya dulu. Tapi, mau tidak mau, harus kita lakukan. Ada efek jangka menengah dan jangka pendek. Kita coba saja. Yang jelas, sampai detik ini, kita tidak impor.

Apakah Anda masih sering blusukan bertemu warga? Banyak yang mengeluhkan kenaikan harga. Apakah keluhan yang sama disampaikan warga saat bertemu Anda?

Tiap hari saya bertemu warga. Tidak ada yang bicara mengeluhkan kenaikan harga. Kalau pedagang, iya ngeluh. Kalau saya ke pasar, pasti para pedagang mengeluh. Tapi tidak (dengan) warga. Saya juga bertemu mahasiswa. Kalau ada yang bilang harga beras naik, saya balik bertanya, “Kamu enggak pernah ke pasar? Harga beras sudah turun Rp2.000 per kilogram.”

Kalau bukan kenaikan harga, bila Anda ke daerah bertemu masyarakat, biasanya pertanyaannya apa?

Berbeda-beda, masyarakat pertanyaannya berbeda-beda. Kalau di pedalaman, biasanya (soal) infrastruktur, jembatan, jalan. Beda-beda. Setiap daerah punya masalah yang berbeda. Yang penting bagaimana aspirasi masyarakat tertampung sehingga, bila bikin kebijakan, nantinya masuk dalam kebijakan kita.

Kenaikan harga menjelang puasa dan Lebaran biasanya naik. Bagaimana mengatasinya?

Dalam dua minggu ini, saya sudah tiga kali ke pasar mengecek harga. Saya juga selalu rapat terbatas membahas itu. Tadi pagi Menteri Pertanian juga sudah ke pasar. Terjadinya kenaikan harga menjelang puasa dan Lebaran ini masalah distribusi barang saja. Misalkan di Brebes (Jawa Tengah), harga bawang merah masih Rp 14-15 ribu, nah di sini (Jakarta) bisa sampai Rp 27 ribu. Kan ini cuma masalah distribusi saja. Selain itu, pedagang itu kan pintar-pintar (saat) mau Lebaran.

Apa ada antisipasi?

Sudah kita antisipasi sejak satu setengah bulan lalu. Kita antisipasi stok dan distribusinya. Tapi, namanya dagang, kan orang pintar. Harga itu, kuncinya, supply and demand, yang penting harganya masih wajar.

Apakah ada evaluasi untuk reshuffle?

Evaluasi kita lakukan setiap hari, setiap minggu evaluasi. Yang kita lihat kan kebutuhan, apa perlu reshuffle, simpel saja. Masalah reshuffle, untuk menjawab kebutuhan, bukan karena ada parpol ingin merapat atau tidak.

Apakah ada kemungkinan Koalisi Merah Putih (KMP) masuk kabinet?

Ya, bisa saja, tapi kita lihat kebutuhan. Hubungan kita dengan semua parpol baik-baik saja.

Dari evaluasi Anda, siapa menteri yang lambat kinerjanya yang tidak bisa mengikuti target Anda?

Ya, tidak usah disebut, sudah pada tahu.

Banyak masyarakat yang tidak sabar dengan kinerja pemerintahan Anda karena belum merasakan perbaikan yang signifikan. Bagaimana tanggapan Anda?

Dalam politik sudah biasa, ada yang senang, ada yang tidak senang. Ada yang puas, ada yang tidak puas. Tidak mungkin membahagiakan 100 persen. Setiap pekerjaan, ada rencana besarnya. Ada manajemen organisasinya kita kontrol, itu yang saya lakukan. Semua perubahan butuh pengorbanan, butuh waktu dan proses.

Bagaimana menyikapi kritik yang keras terhadap Anda?

Biasa saja. Buat saya, yang pedas itu segar, itu biasa saja. Yang penting diberitakan yang benar, jangan meresahkan.

*) Wawancara ini sudah dimuat di majalah detik Edisi 185, 15 Juni 2015 (iy/nwk)