Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli

Jakarta - Ada yang menilai kurang moncernya kinerja tim ekonomi saat ini tak lepas dari kurang optimalnya peran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu juga dituding banyak memangkas program-program unggulan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita.

Andrinof menepis semua tudingan miring tersebut dan menyebut para pengamat telah keliru menilai. Sebab, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tak cuma mengandung visi-misi dan janji Presiden terhadap Nawa Cita, tapi juga terhadap Trisakti.

“Orang-orang ini tidak melakukan (kritik) dengan cara-cara fair. Mereka menyebarkan tuduhan-tuduhan kepada pihak lain tetapi tidak pernah tahu Bappenas itu apa,” ujarnya saat berbincang dengan majalah detik di Kompleks Widya Chandra, Kamis, 14 Mei.

Andrinof menyatakan dirinya tak terlalu mempedulikan wacana perombakan kabinet yang santer disuarakan dalam beberapa pekan terakhir. Di tengah wacana itu, ia malah mengajukan posisi wakil menteri di kementeriannya. Apa alasannya? Berikut ini petikan perbincangan dengan Andrinof yang sebelumnya lebih dikenal sebagai pakar kebijakan publik itu.

Di tengah isu reshuffle, Anda malah mengusulkan posisi wakil menteri di Bappenas?

Sebenarnya permintaan tidak persis seperti itu. Saya mengajukan dua opsi kepada Presiden. Kalau bisa, dikasih wakil menteri bagus. Tugas-tugas penting bisa saya bagi, sehingga tidak ada urusan penting yang tertinggal. Karena, posisi Menteri PPN/Kepala Bappenas itu banyak sekali merangkap posisi yang tinggi, misalnya alternate governor untuk Asian Development Bank dan World Bank bersama Menteri Keuangan.

Kepala Bappenas itu juga paling banyak didatangi pihak asing, seperti ketua atau presiden lembaga internasional. Sering kali, ketika saya harus melayani ini, ada urusan di Istana juga dilibatkan. Bukan hanya ikut sidang kabinet paripurna, tetapi juga rapat terbatas. Pekerjaan ini tidak bisa dilimpahkan ke eselon I. Setidak-tidaknya ada yang statusnya wakil menteri. Karena itu, saya ajukan. Tetapi kami berpikir tidak akan membebani.

Kalau dianggap menambah beban, kami tawarkan opsi kedua, yakni supaya sekretaris menteri boleh menggantikan jika menteri berhalangan hadir di sidang kabinet. Karena, sidang kabinet tidak boleh diwakilkan ke eselon I. Jadi, misalnya saya betul-betul berhalangan, misalnya ada penugasan negara ke luar negeri, kan tidak hadir di sidang kabinet bisa ada informasi yang terputus. Saya tawarkan bagaimana supaya sesmen boleh ikut. Tentu posisi duduknya di belakang.

Presiden Jokowi sudah memutuskan?

Belum, lagi dikaji. Kami sih siap yang mana saja. Kami kan kasih solusi karena ada masalah yang memang terasa dampaknya. Meskipun saya sudah bekerja dari jam 4 pagi memeriksa dokumen dan disposisi sampai malam, tetapi tetap terasa kekurangan di pelaksanaan tugas pimpinan untuk menjalankan kebijakan yang butuh kewenangan.

Kabar terakhir, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi kurang sepakat dengan posisi wakil menteri....

Bukan kurang sepakat, dia hanya bilang itu bukan kewenangannya. Sepenuhnya kewenangan Presiden. Justru Menteri PAN ikut menjelaskan pada Presiden (akan) kebutuhan itu.

Banyak yang menilai Bappenas kurang optimal sehingga kinerja tim ekonomi memburuk?

Saya sudah bilang kalau kritik-kritik itu salah alamat. Penilaian-penilaiannya salah alamat. Dalam menilai setiap organisasi atau kementerian, pahami dulu tugas pokok dan fungsi yang wajib dikerjakan kementerian itu. Dengan itu, kita menilai.

Kalau misalnya Bappenas dinilai kinerja ekonomi buruk di kuartal pertama salahnya Bappenas, itu salah alamat. Atau kurang kedengaran hasil kerjanya, itu lebih salah lagi karena Bappenas lebih banyak kerjanya diam. Memeriksa dan mengolah data, merumuskan kebijakan dan menghasilkan dokumen. Lahirlah RPJMN, RKP. Kerja kita tidak heboh-heboh.

Kami tidak membakar kapal, membakar barang haram. Kerjaan kita bukan kerja yang populer. Sama seperti kerja setneg. Saya mengimbau para pengamat, ya jadilah pengamat yang benar. Ungkapkan penilaian dengan metode yang tepat. Jangan meminjam opini orang hanya karena kepentingan tertentu.

Kritik lain soal janji dalam Nawa Cita Jokowi-JK yang belum diakomodasi secara optimal?

Sudah lebih dari dijabarkan. Malah banyak bonus yang kami berikan. Bonus dari visi-misi dan janji Presiden itu banyak sekali. Artinya, banyak tambahan ide-ide baru di dalam RPJMN. Kami ingin kebijakan tidak ada paradoks atau kontradiksi.

Kita bilang ingin mengejar pertumbuhan yang menyejahterakan, adil-merata, tetapi di dalamnya ada kebijakan yang mengeksploitasi sumber daya alam yang membiarkan ketimpangan. Itu yang kami hilangkan tapi tidak menjadi perhatian orang. RPJMN ini mengandung bonus visi-misi dan janji Presiden terhadap Nawa Cita, terhadap Trisakti.

Anda yakin Presiden Jokowi mempercayai Bappenas?

Alhamdulillah tetap dipercaya. Walaupun orang menyampaikan pesan, bisikan-bisikan yang enggak tahu motifnya apa. Presiden lega dengan apa yang dibuat Bappenas.

Bisikan dalam hal apa maksud Anda?

Jangankan bisikan, surat pun ada pada Presiden. Tetapi harusnya, kalau ingin kritik Bappenas, undang dulu Bappenas. Orang-orang ini tidak melakukan dengan cara-cara fair. Mereka menyebarkan tuduhan-tuduhan kepada pihak lain tetapi tidak pernah tahu Bappenas itu apa.

Ada bisikan dan surat yang minta Anda diganti?

Bukan. Tapi lebih ke soal kritikan dokumen kebijakan Bappenas. Saya bilang ke Presiden, kami siap dinilai, diuji pihak mana pun untuk kebijakan yang kami rumuskan.

Beberapa hari terakhir wacana tentang reshuffle begitu kuat....

Kami sih tidak peduli dengan itu. Mau reshuffle atau apa, santai saja. Yang penting kerja aja. Tujuan kami menawarkan kebijakan yang lebih baik.

***

Presiden Jokowi menjanjikan dana Rp 100 miliar untuk tiap kabupaten/kota....

Ini memang dirasakan perlu karena pemerintah pusat melihat proyek infrastruktur tertentu di daerah sangat tertinggal. Yang menjadi kewenangan kota/kabupaten itu tampaknya memang tidak bisa dijalankan oleh pemerintah kota/kabupaten, terutama jalan. Jalan yang paling banyak rusak itu jalan kabupaten. Jalan nasional paling bagus, jalan provinsi lumayan bagus.

Kalau kita lihat kemampuan APBD kabupaten/kota itu tidak sanggup, ya lebih baik diambil alih atau diberikan dana lewat DAK (dana alokasi khusus) atau mekanisme lain. Dana tetap dari APBN, berarti dana belanja kementerian lembaga di pusat jadi berkurang. Tapi memang tekad pemerintah pusat ingin memperbesar belanja di daerah dan menurunkan belanja di pusat.

Tapi kebijakan itu mendorong provinsi kemudian meminta dana jauh lebih besar, Rp 1 triliun?

Bisa saja jika pertumbuhan ekonomi sudah membaik, misalnya 7 persen. Tax ratio kita sudah 16 persen. Kalau sekarang, tentu masih sulit. Maksud dari permintaan itu, kami paham, supaya ada kemudahan bagi daerah untuk merencanakan pembangunan daerah dan mengontrolnya.

Dalam pertemuan dengan para gubernur beberapa waktu sebelumnya, masalah apa saja yang paling menonjol dari tiap daerah?

Keluhan mereka paling banyak soal kekurangan infrastruktur. Lebih khusus lagi soal listrik dan jalan. Pemerintah pusat sudah menyiapkan agenda pembangunan, sekitar 200 bandara kecil akan diperpanjang landasannya dari 900 atau 1.400 meter menjadi di atas 2.000 meter. Kemudian akan dibangun banyak sekali dermaga dan pelabuhan baru. Begitu juga jalan dan pembangkit listrik.

Anda juga mengungkapkan pertumbuhan sejumlah daerah jeblok. Ada kekeliruan perencanaan pembangunan?

Sengaja kami paparkan supaya para kepala daerah menyadari, menggantungkan ekonomi pada sumber daya alam itu berisiko. Kemudian, untuk jangka panjang, bisa melemahkan. Karena itu, kami ajak membangun ekonomi baru yang berbasiskan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan manusia. Kami tawarkan membangun kawasan industri dan menghidupkan industri pengolahan dan jasa yang terkait dengan industri. Jangan lagi mengeksploitasi sumber daya alam dan menjual mentah-mentah.

Sumber daya alam itu harus dimanfaatkan dengan efisien, kita olah dan jadikan barang bernilai tinggi. Kalau tidak, kita akan semakin ketinggalan dengan negara lain. Selama ini, disadari atau tidak, kita membantu negara-negara saingan dengan memberi sumber daya alam yang murah dan mentah. Kita kaya sumber daya alam, tapi sumber daya alam malah melemahkan diri kita.

Selama ini kepala-kepala daerah lemah dalam ide perencanaan membangun?

Kami mengapresiasi daerah-daerah yang berpikir maju. Menuntut pembangunan kawasan industri, pelabuhan, pembangkit listrik. Kita merasa sangat berkewajiban untuk mendukung rencana-rencana itu. Tetapi sebagian, bahkan lebih, banyak berpikirnya jalan pintas.

Merasa daerahnya kaya sumber daya alam, ya sudah, bangun pelabuhan tapi pelabuhannya untuk menumpuk hasil kekayaan alam lalu dijual mentah-mentah. Dinaikkan ke kapal-kapal tongkang raksasa, dinaikkan ke tanker.

Produksi listrik kita termasuk paling rendah di Asia, PLTN masuk dalam rencana?

Masuk dalam rencana jangka panjang. Karena, untuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, kita harus terus-menerus melakukan pengkajian yang dalam sehingga keputusan itu betul-betul berdasarkan kajian yang meyakinkan bahwa pembangkit ini aman. Kemudian sosialisasi juga butuh waktu. Untuk jangka pendek, kita masih punya sumber energi lain yang bisa dimanfaatkan, termasuk pembangkit hidro.

*) Wawancara ini sudah dimuat di majalah detik Edisi 181, 18-24 Mei 2015

(pal/nwk)