Mendagri Tjahjo: Orang DKI Saja Sulit Dapat e-KTP, Apalagi Sulawesi dan Papua?

Idham Khalid - detikNews
Selasa, 28 Okt 2014 11:11 WIB
(Foto: CNN Indonesia)
Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (56) berbicara mengenai pekerjaan rumah kementerian yang dikomandaninya. Mulai dari pelayanan masyarakat, e-KTP yang belum terdistribusi merata hingga rencana Pilkada serentak yang akan digelar tahun 2015.

"Ya kita lihat nanti, e-KTP ini kan sebuah proyek yang niatnya bagus. Ada satu kesatuan sebagai warga negara, nomor askesnya, nomor KTP-nya, nomor paspornya, satu kartu kesehatannya," tutur Tjahjo di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2014).

Dia mengakui di lapangan e-KTP belum terdistribusi merata. "Yang orang Jakarta saja masih banyak yang sulit mendapatkan e-KTP, apalagi orang yang di Sulawesi, Papua atau lainnya?" imbuhnya.

Tjahjo juga mengkaji rencana pelaksanaan Pilkada langsung serentak tahun 2015. "Segera kami akan ketemu KPU dulu, juga sambil menunggu Perppu-nya pemerintah yang diserahkan ke DPR. Kan kita belum tahu, kami minta untuk bisa dipercepat," tutur Tjahjo.

Berikut wawancara lengkap dengan Mendagri Tjahjo di kantornya:

Bagaimana kondisi di Kemendagri saat ini?

Ya memang kita tekankan pada transparansi, akuntabilitas, apalagi penilaian catatan dari BPK memang harus perlu dibenahi,‎ mengenai akuntabilitas. Kita minta meningkatkan disiplin, transparansi, hati-hati dalam menggunakan pos-pos anggaran keuangan negara lewat APBN yang harus bisa dipertanggungjawabkan, itu tugas utama.

Tugas yang kedua, minggu depan kita akan ada rakor kabinet kerja pertama, mengundang bupati, wali kota dan gubernur se-Indonesia. Sedang koordinasi kami dengan kapolri dan panglima TNI, kalau perlu sekalian dengan kapolda dan panglima Kodam, komandan Korem, supaya mendapatkan arahan langsung dari Pak Presiden, paparan materi dari Bappenas, Kemendagri serta Kemenkeu.

Agar terpadu dalam kabinet kerja pertama langsung harus dipahami satu garis satu komando hingga tingkat kepala desa, kepala kelurahan. Kami ingin ada keterbukaan, melayani masyarakat, menjemput bola, memotong birokrasi yang ada menyangkut masalah perizinan, masalah pembebasan tanah, tapi peningkatan kesejahteraan PNS.

Juga kami akan segara koordinasi dengan Kementerian Perumahan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat-red) untuk bisa diberikan rumah murah bagi yang belum punya rumah, kartu sehat bagi keluarga yang sakit, kartu beasiswa.

Nasib e-KTP selanjutnya seperti apa?

Sekarang sedang kita minta kajiannya. Karena memang ini beberapa daerah kan belum optimal, akan segera kita optimalkan, dan sore nanti kami rapat dengan Menko Polhukam, rapat koordinasi, ada beberapa putusan bersama yang belum jalan, bagaimana membangun stabilitas di daerah.

Berarti masih ada niatan melanjutkan e-KTP ini?

Ya kita lihat nanti, e-KTP ini kan sebuah proyek yang niatnya bagus. Ada satu kesatuan sebagai warga negara, nomor askesnya, nomor KTP-nya, nomor paspornya, satu kartu kesehatannya.

Ada permasalahan hukum juga yang sedang dikoreksi, kita mau mempelajari detail. Kalau dari pihak hukum mau masuk ya silakan, kita tidak menghalang-halangi.

Tapi ini sedang kita kaji, ini masalah sistem, kenapa sampai belum cepat merata? Yang orang Jakarta saja masih banyak yang sulit mendapatkan e-KTP, apalagi orang yang di Sulawesi, Papua atau lainnya?

Rencana pilkada serentak tahun 2015 jadi dilaksanakan?

Tahun depan ini kan ada 188 pilkada secara langsung dan mau dibuat bersamaan, akan kami lihat dulu. Segera kami akan ketemu KPU dulu, juga sambil menunggu Perppu-nya pemerintah yang diserahkan ke DPR. Kan kami belum tahu, kami minta untuk bisa dipercepat.

Apakah pilkada langsung serentak bisa dipercepat?

Tergantung DPR, kalau kebijakan politik kami ya kita ingin tetap langsung, dipilih langsung oleh rakyat.

(nwk/nrl)