Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto: Kami Terbuka Menerima Kritik

Jakarta -

Tim Transisi bekerja keras untuk menyukseskan proses transisi kekuasaan dari Presiden SBY ke presiden terpilih Jokowi. Tim yang terdiri dari Rini Soemarno, Akbar Faizal, Andi Widjajanto, Anies Baswedan dan Hasto Kristiyanto ini harus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para pejabat di bawah SBY.

Berikut petikan wawancara wartawan dengan Deputi Tim Transisi yang juga Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto di sela-sela silaturahmi FPDIP di Hotel The Dharmawangsa, Jl Brawijaya, Jaksel, Minggu (7/9/2014) tentang Tim Transisi dan dinamika di PDIP. Acara ini dihadiri oleh Jokowi, JK, Puan Maharani dan Megawati.

Pertemuan dengan FPDIP hari ini apa membahas juga Tim Transisi?

Hari ini sama sekali tidak ada pembicaraan soal transisi, soal kesiapan PDIP untuk berada di dalam pemerintahan dan selanjutnya tentu saja akan dilakukan koordinasi dan konsolidasi secara lebih intensif dengan seluruh partai-partai pendukung pemerintahan dan kita berharap dalam masa-masa yang menentukan ini PDIP bersama Nasdem, Hanura, PKB, itu menentukan konfigurasi kepemimpinan dalam DPR.

Setiap persoalan di tiap kementerian, mereka menjalin hubungan dengan kementerian terkait misalnya di Komisi 1 mereka menerbitkan skala-skala kebijakan, sehingga data-data yang dihasilkan bisa kemudian dioleh oleh fraksi. Terkait Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, misalnya, data-data itu sudah disampaikan kepada Jokowi dan JK. Fraksi sudah memetakan semua masalah fundamental terkait laporan yang diberikan tersebut.

Bagaimana kritik SBY terhadap Tim Transisi?

Kami tanggapi kritik SBY tersebut, kami memahami ini adalah masa pemerintahan periode SBY, kami tidak ada niatan sedikit pun untuk mengganggu dan mencampuri urusan. Kami justru mendukung pemerintahan SBY sekaran ini bahkan kami di tim transisi Jokowi-JK sudah merumuskan rencana selama 3 bulan ke depan yang tertuang dalam RKP.

Memang kami memahami kritikan yang disampaikan Pak SBY, tapi di sisi lain kami memiliki banyak relawan yang juga ingin terlibat, pada dasarnya semua pihak yang terlibat ingin terjun langsung dan mereka melakukannya secara terbuka. Tapi kami tegaskan di sini pihak yamg memiliki otoritas langsung adalah staf yang ditunjuk Jokowi dalam hal ini diketuai oleh Ibu Rini. Dalam hal koordinasi, kami kini berencana untuk berkomunikasi dengan Mensesneg maupun juga Kemenko Polhukam, Menko Perekonomian, kami ingin menertibkan mekanisme koordinasi. (Baca: Tim Transisi, Ini yang Harus Dipahami Jika Diskusi dengan Kabinet SBY).

Apa benar Tri Rismaharini tidak diusung lagi oleh PDIP?

Sama sekali tidak benar, bagaimana pun juga kepemimpinan Bu Risma dipandang oleh partai telah menerapkan kepemimpinan yang merakyat. Kepemimpinan yang memperjuangkan kepentingan rakyat, banyak program-program terobosan yang dnilai positif sehingga penilaian partai terhadp Bu Risma merupakan salah satu pemimpin daerah terbaik, dengan demikian segala proses koordinasi dan komunikasi akan terus dijalankan.

Bahkan Ketua PDC PDIP Surabaya Pak Whisnu pun sudah menyatakan komitmennya untuk mendukung Bu Risma, demikian juga dengan DPD partai. Intinya tidak ada persoalan dari kami selama pemimpin itu didukung oleh rakyat.

Bagaimana langkah pendekatan untuk jabatan Ketua DPR terkait UU MD3?

Kunci strategisnya adalah komunikasi, kritik pun kami anggap sebagai rangkulan, kami pun punya pengalaman selama berada di luar pemerinahan untuk merangkul, jadi dalam perspektif ini kami tidak memiliki kesulitan untuk menjalankan komunikasi. Peluang itu kini semakin terbuka lebar.

Bagaimana pun juga setelah MK mengeluarkan putusan kini saatnya kita menatap ke depan (Sekjen PDIP pada Kamis menyatakan PDIP mengajukan judicial review UU M3 ke MK-red). Jadi seluruh kerja sama kita tempatkan bukan sebagai transaksi kekuasaan, tapi untuk mengawal kepemimpinan Pak Jokowi-JK.

Sudah ada nama calon Ketua DPR?

Kita menunggu pelantikan DPR yang baru.

Apa ada komunikasi dengan Koalisi Merah Putih?

Saya juga merasa heran ada istilah Merah Putih dijadikan sebagai identitas dan mengatasnamakan kelompok tertentu. Karena kita semua Merah Putih.

Terkait Tim Transisi yang nyelonong ke kementerian, ada penelusuran internal?

Pada prinsipnya, kelembagaan Tim Transisi yang dibentuk Jokowi-JK adalah untuk menjalin komunikasi, itu hanya dilakukan oleh kepala staf, yaitu Bu Rini yang dibantu para deputi. Berarti tidak ada yang memiliki (wewenang) untuk melakukan koordinasi di luar itu. Kami pun mengimbau seluruh jajaran kementerian bahwa komunikasi formal hanya boleh dijalankan oleh Tim Transisi, di luar itu hanya bentuk partisipasi. 

Mereka mungkin ingin mendapat informasi tapi dalam hukum ketetanegaraan kita, suatu disiplin dalam menjalankan koordinasi harus sesuai dengan siapa yan punya mandat dan legalitas sangar penting untuk ditertibkan. Kami juga mengharapkan jajaran pemerintah untuk tidal ragu-ragu mengungkapkan siapa orangnya itu.

Kami juga heran kok ada yang punya akses meng-SMS Presiden SBY, tentunya dia bukan sembarang orang, padahal Tim Transisi itu hanya terbatas. Bahkan pokja pun bekerja secara tertutup sehingga kami pun tidak mengumumkan siapa yg menjadi anggota pokja. Sehingga kami terbuka untulk menerima kritik (Presiden SBY) itu.

(nrl/nrl)