Dahlan Bicara Diminta Uang DPR Saat Jadi Dirut PLN dan Konsekuensinya

Jakarta - Isu 'jatah' DPR pada BUMN menyeruak kembali saat kasus mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mengaku memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada DPR. Dirut PT Pertamina Karena Agustiawan disebut yang diminta Rudi untuk menyerahkan THR meski menolak. Menteri BUMN Dahlan Iskan juga pernah mengalami saat menjadi dirut PLN dan konsekuensinya.

"Aku nggak mau kata-kata pemerasan, permintaan, ada, zaman saya jadi dirut PLN juga ada," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2014).

Konsekuensi dipersulit DPR karena menolak uang itu, imbuh Dahlan, juga harus dijalani. Berikut wawancara lengkap wartawan dengan Dahlan tentang pemerasan oleh DPR itu:

Bagaimana komentar soal pemerasan BUMN oleh DPR?

Aku nggak mau kata-kata pemerasan. Permintaan, ada, zaman saya jadi Dirut PLN juga ada.

Pernah ada laporan dari BUMN soal pemerasan?

Yang sekarang jadi menteri nggak ada, karena mereka nggak melakukan kok. Mereka sudah tahu bahwa mereka tidak boleh melakukan itu, tidak boleh melayani, mereka sudah tahu.

Itu hebat Ibu Karen (Dirut Pertamina Karen Agustiawan) itu, saya bisa merasakan betapa sulitnya posisi dia saat itu, tapi dia teguh, dan berani tidak memberi padahal dari segi uang itu kan tidak seberapa dari kacamata Pertamina, tapi bahwa tetap yang seperti itu nggak (dikasih). Saya bisa merasakan, sulitnya posisi Bu Karen seperti itu, tapi dia melakukan penolakan

BUMN lain bagaimana, ada yang mengadu diminta uang DPR?

Nggak ada yang mengadu, mungkin mereka juga tidak perlu mengadulah, itu memang tugasnya dia, untuk tidak melayani

Bagaimana tentang laporan BUMN akan dipersulit DPR?

Ya akibatnya memang harus, akibatnya memang harus, harus sering dipanggil DPR, yah harus dijalani,

Modusnya seperti apa sih kalau DPR minta-minta?

Nggak mau ngomong, kan dulu sudah itu, kan sejak itu, saya kaget yah, waktu berita kemaren itu karena masalah di DPR itu berakhir, nggak ada lagi keluhan dari teman-teman, kok kemarin ada berita Pertamina diminta (DPR) itu.

(nwk/try)