.webp)
Jokowi mendengarkan pemaparan dari PT MRT di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (30/10/2012).
Berikut wawancara wartawan dengan Jokowi seusai pertemuan:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Intinya kita inginnya cepat tetapi kalau penjelasannya kepada saya belum komplet ya saya tidak akan (memutuskan).
Targetnya kapan?
Tergantung yang menjelaskan bagaimana mengenai investment, penumpang, dan ini kan BUMD. Nanti kalau terjadi sesuatu yang nanggung siapa? Karena ingat, ada di 4 kota MRT, monorel kolaps karena penumpangnya kurang dari yang ditargetkan dan diambil alih oleh negara. Itu yang harus hati-hati.
Kota mana saja?
Ya jangan dong. Itu menyangkut reputasi kota.
Perbedaaan pemaparan kemarin dengan sekarang?
Kalau yang dulu, saya menerangkannya saya nggak nangkep tetapi yang ini agak nangkep. Tetapi belum menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Nanti tanya saja sama dirut atau komisarisnya.
Apakah pertemuan kali ini evaluasi pertemuan kemarin?
Bukan. Saya hanya minta penjelasan mengenai pinjamannya. Itu kan dari Jepang terus syaratnya dari Jepang, barangnya 30 persen dari Jepang. Operasional dan perencanaannya juga dari sana sehingga pinjaman dari Jepang tetapi kita harus menentukan sendiri kontraktornya, barangnya dari mana kita cari yang lebih kompetitif sehingga nanti tiketnya bisa murah karena kalau tiketnya mahal ini menyangkut subsidi lagi. Nggak mungkin kita beli misalnya hitungannya Rp 38 ribu, terus kita jual Rp 38 ribu.
Jadi selama ini hitungannya masih mahal?
Tadi PT MRT juga minta nanti properti yang ada di kanan kiri stasiun diminta sama mereka. Nah Perdanya memungkinkan nggak, sehingga apa keuntungan dari propertinya. Ini bagus tetapi harus dilihat.
Setelah mendengarkan pemaparan tadi, menurut Anda sudah feasible belum?
Kalau saya nggak usah yang anu-anulah, lihat yang sudah jalan saja. Kenapa tempatmu jalan, kenapa yang ini kolaps, kenapa nggak bisa jalan. Kalau sudah ketemu hargamu berapa, yang ini berapa di sana penduduknya berapa jadi bisa di-compare. Saya ini orang bisnis, hitung nggak usah ruwet, nggak pakar-pakar. Pakar itu sudah ada dalam perencanaan ini masuk ke ranah bisnis.
Implikasi telatnya pengambilan keputusan ini bisa dipinalti?
Ya sudah nggak apa-apa, mau gimana lagi. Dulu yang buat perjanjian gimana.
(aan/nrl)
