"Kalau TNI nggak. Saya nggak pernah terima," kata Agus di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (28/10/2011).
Sedangkan di kesempatan berbeda, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo membenarkan adanya dana dari Freeport untuk personel Polri di Papua. Menurut Kapolri, dana itu seperti uang saku. Namun dia tidak membeberkan berapa uang yang diterima Polri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut ini wawancara wartawan dengan Agus:
Bapak diminta Presiden SBY menjelaskan ke Amnesty Internasional?
Itu kan Menko Polhukam.
Bapak tidak diminta?
Oh tidak. Nanti hasilnya saya akan diberi instruksi apa yang akan saya kerjakan.
Kapolri mengakui ada dana dari Freeport. Kalau TNI?
Nah, Pak Kapolri. Kalau TNI nggak. Saya nggak pernah terima.
Di Papua, bagaimana caranya agar kondusif?
Pengerahan pasukan TNI hanya sebatas pada kepolisian, dalam konteks operasi penegakan hukum. Saya nggak mengerahkan pasukan dari luar Papua, tapi pasukan kewilayahan saya yang ada di sana.
Di sana mengalami kesulitan dengan medan yang cukup berat?
Sementara ini yang kita lakukan adalah sinergi antara TNI dan Polri agar khusus dalamΒ
hal menghadapi kelompok bersenjata.
Tindakan yang diambil?
Operasi kepolisian.
Ada pasukan khusus?
Tidak. Sudah diputuskan kemarin tidak ada operasi militer.
Kalau kelompok yang hari ini mengaku sudah terdeteksi?
Itu intelijen.
KaBIN bilang itu kriminal murni?
Sekarang dalam konteks penegakan hukum arahnya kriminal. Kalau yang ada presiden baru kita anggap makar.
(vit/fay)










































