Helmy Fauzi: Masalah di Papua Bak Api dalam Sekam

Jakarta - Papua memanas setelah kericuhan terjadi kala digelar Kongres Rakyat Papua (KRP) III di Padang Bulan, Abepura, Jayapura. Menurut Anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi, masalah Papua seperti api dalam sekam. Karena itu perlu pendekatan yang komprehensif dalam menangani masalah tersebut.

"Kita melihat masalah Papua ini api dalam sekam. Yang memerlukan pendekatan komprehensif dalam penanganannya. Bukan hanya pendekatan pencegahan keamanan. Tapi juga perlu ditekankan kembali pendekatan kesejahteraan," kata Helmy Fauzi.

Berikut ini wawancara wartawan dengan Helmy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/10/2011):

Tanggapan Anda terhadap masalah di Papua terkait Kongres Rakyat Papua?

Yang menjadi masalah adalah apakah dengan penangkapan dan pembunuhan seperti ini menyelesaikan permasalahan atau tidak. Ini sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Kita memerlukan pendekatan lain. Jangan sampai eskalasi ini memperluas efek. Ketika mereka ditangkap, ada berapa banyak keluarganya yang kecewa. Ini yang harus kita cegah.

Multiplier effect harus kita cegah. Dari penangkapan dan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai suatu tindakan represif. Kita akan minta kepada Panglima TNI nanti apakah ada rules of engagement yang dilanggar dalam rangka menangani kerusuhan. Karena tugas itu yang terdepan adalah polisi. TNI hanya diperbantukan saja. Kita tidak ingin TNI terjebak lagi dalam pelanggaran-pelanggaran HAM.
Karena kalau TNI terjebak, akan menimbulkan sentimen negatif kepada TNI.

Kabarnya BIN sudah pernah menyampaikan bahwa akan ada kongres seperti ini kepada Komisi I?

Iya beberapa waktu yang lalu. Kita melihat masalah Papua ini api dalam sekam. Yang memerlukan pendekatan komprehensif dalam penanganannya. Bukan hanya pendekatan pencegahan keamanan. Tapi juga perlu ditekankan kembali pendekatan kesejahteraan. Bagaimana Otsus Papua ini digulirkan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat Papua.

Kalau kita liat dari APBD-nya dana Otsusnya Rp 28 triliun, kok tidak bisa menyejahterakan rakyat Papua. Kok mereka masih saja miskin. Ini yang harus diperiksa secara komprehensif.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada waktu itu bagaimana, soal penyimpangan dana Otsus Papua?

Masalah korupsi, BPK dan KPK urusannya. Bukan DPR. Presiden juga kan katanya benar-benar ingin memberantas korupsi. Kalau memang ada indikasi korupsi dana otsus korupsi yang menyebabkan dana itu tidak sampai ke masyarakat, ini yang harus ditindak.

DPR sendiri nggak ada desakan? Bukankah ada tim pengawas khusus otsus Papua?

Saya pikir nggak perlu. Cukup lapor saja kepada KPK. Jangan kemudian teri-teri yang ditangkap pakai pukat harimau.

Informasi katanya sudah diberikan kepada intelijen. Berarti ada pembiaran dari pemerintah?

Iya itu ada pembiaran. Kalau early warning sudah diberikan, harus ada cegah dini dong.

Kabarnya ada OPM ini sudah mau diajak bicara, tapi tiba-tiba pemerintah malah mengajak bicara OPM yang lama?

Inilah kalau misalnya ada new layers dari resistance movement, ini tanda-tanda bahaya. Ini artinya pembangkangan terhadap merah putih disana dilakukan oleh generasi-generasi baru yang hidup dan tumbuh di sekolah-sekolah negeri. Ini ada permasalahan apa, ini yang harus kita pelajari.

Ini harus diantisipasi jangan sampai ada new layers yang berkembang sebagai wujud ketidakpuasan atas apa yang terjadi di Papua. Harus ada alarm call, bahwa ada masalah di Papua. Papua merasa termarjinalisasi. Untuk itu Komisi I akan memanggil Menko Polhukam untuk menjelaskan masalah ini.

(vit/nwk)