Yon Mahmudi: Kontrak Khusus dengan Parpol Sandera SBY dalam Reshuffle

Yon Mahmudi: Kontrak Khusus dengan Parpol Sandera SBY dalam Reshuffle

- detikNews
Jumat, 07 Okt 2011 14:28 WIB
Yon Mahmudi: Kontrak Khusus dengan Parpol Sandera SBY dalam Reshuffle
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengklaim memiliki kontrak khusus dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kontrak-kontrak khusus ini dinilai sebagai penyandera SBY kala melakukan reshuffle.

"Mau tidak mau demikian yang terjadi, ada penyanderaan. Apalagi SBY juga terlihat membiarkan dirinya disandera. Dia seperti berucap, 'sanderalah daku'. Kelihatannya antara partai yang satu dengan partai yang lain komitmennya beda. Dan kesepakatan ini tidak transparan, jadi masing-masing parpol punya klaim-klaim tertentu," kata pengamat politik Yon Mahmudi.

Berikut ini wawancara detikcom dengan akademisi Universitas Indonesia ini, Jumat (7/10/2011):

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

PKS mengklaim punya kontrak khusus dengan SBY jadi menterinya tidak akan direshuffle. Pendapat Anda?

Yang dimaksud kontrak khusus itu, saya rasa adalah komunikasi yang terakhir setelah PKS dan Golkar kalah dalam hak angket mafia pajak, lalu dilakukan evaluasi koalisi. Ada komitmen dan pembicaraan pada saat itu. Mungkin saat itu ada komunikasi langsung antara PKS dengan SBY.

Maka itu PKS menyebut koalisinya adalah dengan SBY dan bukan dengan Demokrat. PKS yakin tidak ada hal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap isi komunikasi yang terakhir, jadi dari sisi itu PKS percaya diri menterinya tidak akan kena reshuffle.

Penyebutan adanya kontrak khusus PKS dengan SBY di depan publik merupakan upaya penyanderaan pada SBY dari parpol?

Mau tidak mau demikian yang terjadi, ada penyanderaan. Apalagi SBY juga terlihat membiarkan dirinya disandera. Dia seperti berucap, 'sanderalah daku'. Kelihatannya antara partai yang satu dengan partai yang lain komitmennya beda. Dan kesepakatan ini tidak transparan, jadi masing-masing parpol punya klaim-klaim tertentu.

Jadi kondisinya ini beda-beda. Tiap parpol punya kontrak yang sepertinya berbeda-beda dan tidak dibuka ke publik.

Manuver-manuver yang dilakukan PKS Anda nilai tidak akan mempengaruhi keputusan SBY untuk mereshuffle?

Sebenarnya kader yang kritis itu tidak masalah. Kalau melakukan manuver di level DPR itu muncul karena tidak terjadi kesepakatan ide yang mendukung gagasan koalisi. Jadi yang terkadang tidak disepakati itu adalah kebijakan yang menurut mereka muncul dari elite Demokrat dan bukan dari SBY. Ada ketidakpuasan sehingga kerap muncul akrobat-akrobat politik lantaran saling curiga.

PKS masih loyal dalam arti koalisi dengan SBY?

Koalisi ini harus dilihat definisi dan pemahamannya. Mungkin yang dipahami mereka (PKS) itu adalah koalisi pemerintahan. Artinya kalau di legislatif ada kebijakan yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan mereka, maka tidak akan didukung. Tapi kalau untuk pemerintah, mereka memberi dukungan.

Menurut Anda bagi SBY lebih baik mempertahankan menteri PKS dalam komposisi yang sekarang ini ada atau menguranginya untuk menekan 'manuvernya' di Dewan?

Kalaupun ada pengurangan harus ada logika yang jelas yang dipahami masyarakat. Kalau hanya alasan PKS yang 'nakal' maka akan cenderung merugikan dalam pencitraannya. Karena nanti sangat kentara menunjukkan reshuffle tidak berdasar kinerja dan profesionalitas.

Nantinya publik juga melihat apakah 'kenakalan' PKS itu masuk akal. Apakah dia membandel demi tidak mau mem-back up sesuatu kebijakan yang tidak sesuai dengan platformnya atau menjadi celah masuknya kritik.

Anda prediksi tidak akan banyak perubahan dalam reshuffle?

Reshuffle tidak signifikan. Yang bisa terjadi ada kasus mencolok yang bisa jadi dasar dilakukan reshuffle, misal alasan moral, korupsi atau sakit sehingga tidak mampu menjalankan tugas. Tapi kalau signifikan merombak menteri partai koalisi, saya kira tidak.

Saya kira stabilitas politik harus dijaga agar tidak banyak resistensi dari anggota koalisi. Apalagi Demokrat sekarang juga dirundung persoalan seperti soal Nazaruddin yang melibatkan banyak elite PD. Mungkin juga ada win-win solution. Reshuffle dilakukan demi memenuhi keinginan masyarakat umum, dan SBY akan pertahankan komposisi menteri koalisi karena tetap mendukung pemerintahan SBY-Boediono hingga 2014.

(vit/nwk)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads