.webp)
"Bukan kita tidak mau membayar, tapi prinsip-prinsip untuk membayar itu belum disepakati. Dan salah satu yang kita minta juga, kita akan bayar. Bersedia didenda, tapi sediakan fasilitas parkir. Kalau sudah disediakan masih melanggar, ya memang harus kena (tilang)," kata Wamenlu Triyono Wibowo.
Berikut ini wawancara wartawan dengan Triyono usai rapat paripurna di Istana Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (28/9/2011):
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bolak-balik ngomong parkir ngutipnya salah terus. Saya jelaskan, tapi jangan salah mengutipnya. Pertama, media kita harus betul-betul bisa memahami persoalan secara bijaksana dan seksama. Saya sampaikan dulu komitmen semua diplomat kita bahwa kita itu akan selalu mematuhi peraturan, undang-undang setempat termasuk peraturan lalu lintas. Pertanyaannya kan kenapa mucul soal parkir?
Ini dialami bukan hanya Indonesia. Catatan saya yang meributkan ini hanya media Indonesia, media lain tidak lho. Semua perwakilan asing di New York khususnya yang di PBB itu mempunya persoalan masalah parkir. Karena Pemda NY tidak menyediakan cukup lahan mobil diplomat maupun kantor perwakilan-perwakilan asing. Satu contoh perwakilan kita, diplomat kita kira-kira 35 orang, hanya dikasih 2 tempat parkir, tentunya untuk pimpinan perwakilan kepala dan wakilnya, yang lainnya di mana.
Apa kesulitannya?
Ada kesulitan, pertama, kadang memang parkir di tempat yang salah. Kedua, kadang-kadang ketika parkir di tempat betul, karena kita sidang, pakai koin satu jam, satu jam lewat kena tiket. Tetapi ini persoalan parkir, bukan yang kemudian kita belum membayarnya.
Ini persoalan ketiga, kenapa belum membayarnya, kenapa? Karena ada protes dari semua mission mengenai cara assessment pengenaan parkir di NY untuk perwakilan-perwakilan asing. Ada yang menjembatani namanya House Country Committee, yang mewakili seratus sekian negara, berhubungan dengan Pemda NY dan pemerintah federal Amerika.
Kita itu semua protes melalui komite ini, untuk tidak menyediakan lahan parkir, ketika parkir salah dapat tiket. Ini jadi persoalan sejak lama, sejak tahun 90-an. Ketika 19 November 2002, Pemda NY mengeluarkan satu aturan kalau di masa sebelumnya orang yang tidak kena tiket dan tidak bayar, forget it. Nah pada tahun 2002 aturan baru kebijakan baru. Mulai 19 November 2002, harus bayar, dan akan dikejar. Sebulan tidak bayar dinaikkan bunga, numpuk. Semua protes, Embassy Mission protes,
bahkan mendapat perhatian dari US Mission, tapi Pemda NY tidak mau mengerti.
Kemudian tahun 2007, saya lupa bulannya, komite ini bertemu lagi. Berapa sih angka yang harus kita bayar, angka yang masing-masing diketahui mission yang disampaikan ke House Country Committe, berbeda dengan yang ada di Pemda NY. Indonesia satu contoh, ditulis US$ 75 ribu, hitungan kita
hanya US$ 21 ribu.
Ada tunggakan?
Aturan barunya kan hanya 2002. Yang ke sana jangan dihitung dong. Putihkan saja, antara 2002 sampai hari ini, dalam kasus Indonesia hanya US$ 21 ribu. Selesaikan dulu angka ini, komite dengan Pemda. Berapa sih utang yang harus dibayar masing-masing mission. Ini saja oleh Pemda NY tidak digubris. Maunya angka dia, nggak fair dong. Angka saja beda kok, patokan mulai membayar beda kok.
Jadi persoalannya jangan salah mencatatnya. Bukan kita tidak mau membayar, tapi prinsip-prinsip untuk membayar itu belum disepakati. Dan salah satu yang kita minta juga, kita akan bayar. Bersedia didenda, tapi sediakan fasilitas parkir. Kalau sudah disediakan masih melanggar, ya memang harus kena (tilang).
Memang belum ada titik temu dalam setiap pembicaran komite dengan pemda setempat?
Memang belum ada. Setiap tahun ketika ada general assembly, Pemda NY memang mengeluarkan begituan, yang meributkan cuma media Indonesia.
Saya minta klarifikasi ke jubir tidak bisa, ya konfirmasi tidak berimbang. Salah siapa Pak?
Nah ini, gunakan penjelasan saya. Tapi jangan keliru meng-quote-nya, kok keluar kayak begitu. Bukan persoalanya kita tidak bersedia membayar atau tidak, seluruh mission itu sama posisinya diwakili House Commitee Country itu tadi. Kita sepakati dulu, patokan angka berapa sih, case Indonesia beda.
Dia ngomong US$ 750 ribu, catatan kita cuma US$ 21 ribu, jauh kan. Dua, patokan date-nya itu kapan, kalau diurut sampai tahun 70-an kan kita tidak mau
Jadi perhitungan US$ 750 ribu mereka hitung bukan sejak 2002?
Makanya patokannya kita tidak tahu, tiba-tiba muncul di pers oleh Pemda NY, Indonesia sekian, Mesir sekian. Lah, dasarnya apa dong. Mereka hanya melayani bicara dengan komite ini ketika mereka buat aturan tahun 2002 dan 2007 kemarin. Sampai tahun ini belum lagi.
Setiap tahun kalau ada General Assembly itu Pemda New York mengeluarkan demikian, nah yang meributkan dari seluruh dunia itu hanya media Indonesia. Hitungan kita US$ 21 ribu.
Mengapa bisa?
Ya itu patokannya itu nggak tahu. Mereka tidak mem-provide angka dan patokannya tiba-tiba mereka munculkan di pers, Pemda New York mengeluarkan Mesir sekian, Indonesia sekian. Dasarnya apa dong, mereka hanya melayani dua kali host country committee pada 2002 pada saat mereka mau membuat aturan dan tahun 2007 kemarin dan hingga kini belum lagi.
Yang kena tilang mobil milik pribadi atau US mission?
Campur, ada mobil kantor atau mobil pribadi tapi internal kita. Saya bicara mengenai mission Indonesia. Semua mobil pribadi yang kemudian melanggar dan kemudian kena tiket (tilang), itu kan dapat report-nya kalau tidak dibayar dari US Mission. US Mission akan menulis surat kita itu, itu akan menjadi catatan kinerja dia, kondisinya dia melanggar aturan bahwa sudah menjadi komitmen kita sebagai diplomat untuk mematuhi aturan.
Apa yang dilakukan?
Ya komite itu, kita tidak bisa sendiri-sendiri. Semua Mision itu diwakili kepentingannya oleh Host Country Committee, membernya ya semua negara. Sebenarnya peraturannya bagaimana sih soal parkir bagi diplomat, apa gratis di semua negara?
Yah, nggak, nggak tergantung aturannya. Kalau yang gratis ya Indonesia sinilah kecuali masuk-masuk gedung. Ya kayak gitulah. Tapi kalau di New York kita tahu kan satu, dijadikan pendapatan pemda. Kedua, memang nggak ada lahan parkirnya. Di mana-mana ditulis tidak boleh parkir, padahal kita kerja di situ.
Kenapa tidak pakai subway?
Ya bisa saja tapi kita tidak rela juga, wong kita kerjanya di mana-mana, meeting di sana, meeting di sini, pulang jam berapa gak jelas. Jadi kita menyerahkan ke komite itu. Silakan proses untuk kepentingan semua termasuk Indonesia.
Setelah dikeluarkan pemda new york apa tanggapan komite?
Sudah. Makanya tadi saya sebut itu tahun 2002 dan 2007.
Bukan Pak, setelah pengumuman minggu kemarin, kelanjutannya seperti apa?
Sekali lagi yang mempersoalkan ini media Indonesia tok. Aneh makanya saya tanya media Indonesia itu bagaimana sih.
Jadi 35 staf hanya dapat dua parkir? Kalau mission negara lain parkirnya dapat berapa?
Makanya itu semua protes. Masak mission saya yang begitu banyak cuma dikasih dua parkir.
Kalau negara lain?
Lho saya kira juga dua. Sama, Mesir juga. Dulu Rusia waktu masih Uni Soviet ratusan diplomatnya.
Kalau dikasih tiket tilang kenapa tidak dibayar-bayar?
Nah itulah makanya. Kita mau bayar tapi itu kan dari 2002. Kita kan boleh bawa mobil, apa salah bawa mobil? Tapi kan kalau memang ada tempat parkir ya parkir, tapi kalau nggak ada salahin siapa?
Kalau sudah tahu nggak ada tempat parkir kenapa ngotot bawa mobil?
Makanya Anda harus tahu betul kondisi New York. Anda pernah ke New York? Anda akan tahu.
Intinya Kemlu tunggu keadilan dulu baru mau dibayar?
Harus ada fairness dari Pemda New York. Sediakan lahan yang cukup untuk parkir baru kalau sudah disediakan you masih melanggar ya....
Artinya, Pemda setempat bisa menyediakan lahan itu?
Nggak. Sampai sekarang buktinya masih ada.
Sebenarnya ada?
Wah nggak tahu itu urusannya Pemda. Jadi kalau berjalan di depan mission kita, Indonesia itu antara first dan second avenue itu panjang. Kenapa itu nggak diserahkan ke Indonesia seluruhnya, mengapa mereka tidak melakukan itu. Tapi saya yakin mereka juga punya pertimbangan.
Tapi ada dong toleransinya. Kita karena diplomat itu butuh kendaraan, siang meeting di sana, sore meeting di sini gitu kan.
Kalau negara lain?
Kondisinya sama makanya semua mission itu protes. Mau duitnya saja tapi nggak mau menyediakan fasilitasnya.
Berapa duit yang dibawa mission-mission asing ke New York, pernah menghitung, jutaan dollar sebulan. Katakanlah 1 diplomat spend US$ 5 ribu.
Kalau alasan utamanya sebenarnya apa? Kenapa tidak menemukan titik temu?
Itu masalahnya. Wakil dari Kemlu Amerika itu ada dua mission, satu untuk UN satu untuk US foreign mission yang mengurusi mission-mission yang ada di situ. Dengan pemerintah Amerika termasuk kepentingan kita ke Pemda New York, dia itu sudah receptive dengan problem kita, tapi selalu mentok dengan kita.
Ini setiap tahun disampaikan, setiap tahun itu rutin. Kita bayar kok, selalu membayar. Kalau hari ini yang belum membayar itu US$ 21 ribu bukan US$ 750 ribu. Itu hitungan kita, kan kita ada tiketnya.
Jadi yang US$ 21.000 itu belum akan dibayar kalau perhitungan belum jelas?
Ya kita tidak berjalan sendirianlah. Apalagi nggak ada yang meributkan. Yang meributkan kan media Indo sendiri. Mesir nggak ada yang ribut.
Pembicaraan di level negara?
Nggak ada. Itu bukan level negara. Negara nggak ngurusin, itu nggak dianggap.
(vit/gah)
