.webp)
"Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, harus ada kebijakan baru. Razia sesering mungkin, sambil berjalan mengeluarkan keharusan semua punya ID yang dikeluarkan Dishub, Polda dan operator," ujar Ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan.
Berikut wawancara detikcom dengan Azas Tigor yang juga pengusaha sejumlah unit Metro Mini ini, Kamis (15/9/2011):
Buntut dari kasus pemerkosaan di dalam angkot, ada usulan dari Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Royke Lumowa agar sopir angkot memakai seragam dan menggunakan identitas resmi ID seperti halnya sopir taksi, bagaimana dengan ide tersebut?
Iya itu juga sudah disarankan DTKJ sejak tahun lalu ke Dinas Perhubungan, harusnya sopir-sopir angkutan berseragam juga ber-ID yang dikeluarkan Dinas Perhubungan.
Kalau calon pegawai harus punya kartu kuning. Kalau ngurus ID-nya, SIM, dia punya SIM dia bisa mengurus ID. Kalau ketahuan ada perusahaan angkot yang mempekerjakan sopir tidak punya ID, bisa dikasih tindakan sopir dan operatornya. Jadi selama ini yang ini yang melanggar sopir tembak.
Kedua, harus diberlakukan razia angkutan umum. Saya melihat selama ini polisi jarang melakukan razia. Sopir memakai celana pendek, kaos, nggak punya SIM yang sesuai dengan kendaraan yang dia bawa, seharusnya itu dirazia SIM-nya. Kalau ID itu solusi jangka menengah.
Jengka pendek sering razia dan tekankan operator kendalikan angkutan agar tidak dipakai sopir tembak. Operator jarang mengontrol mobilnya karena krisis pendapatan. Banyak sopir nggak mau 'narik' karena nggak ada penumpang. Akhirnya siapa saja yang mau 'narik', asal-asalan. Makanya untuk itu sekarang ini banyak tindak kriminalitas di angkot, karena nggak terkontrol.
Kenapa penumpang bisa berkurang, bukankah selama ini angkot digunakan sebagai feeder dari moda transportasi lain seperti busway atau kereta api?
Dinas Perhubungan masih lambat mengorganisir angkutan regular, seharusnya direstrukturisasi trayeknya agar tak berhimpitan (jalurnya). Sekarang ini operator punya mobil 4, yang beroperasi 2 atau satu. Sudah nggak ada penumpang, penumpang ke motor semua. Sopirnya nggak mau narik mobilnya, ada orang yang mau narik nggak kenal, SIM-nya nggak ada dibiarkan beroperasi.
Untuk menengah, semua sopir angkot harus diberikan ID oleh Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dan operator. Nah, dalam waktu singkat ini polisi perlu melakukan razia. Sekarang kan jarang sekali razia. Kalau polisi razia, pasti ada aja yang membocorkan. Mobil-mobil yang melanggar berhenti dulu, nggak beroperasi dulu. Makanya ini polisi harus pintar.
Kalau sopir-sopir tembak melakukan kriminalitas, apa penumpang tidak makin kapok naik angkot, dan ujung-ujungnya pihak operator angkot sendiri yang dirugikan?
Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, harus ada kebijakan baru. Razia sesering mungkin, sambil berjalan mengeluarkan keharusan semua punya ID yang dikeluarkan Dishub, Polda dan operator.
Harus sesering apa polisi merazia, seminggu sekali?
Sesering mungkin, seminggu sekali kalau perlu dilakukan setiap hari, agar ada rasa aman setiap hari.
Apa perlu dicantumkan call center di angkot, seperti Perusahan Otobus (PO) AKAP atau di taksi?
Itu teknis ya. Kalau perusahaan besar bisa begitu. Kalau angkutan umum, mikrolet, Metro Mini, itu pribadi yang punya. Perlu juga call center, tinggal regulasinya saja. Sopirnya nanti didata. Kalau sudah didata gampang memonitornya.
Apakah operator akan keberatan dengan solusi seragam dan ID bagi sopir ini?
Saya setuju. Saya punya Metro Mini, setuju. Sudah pernah tahun lalu diutarakan ke Dishub agar sopir nggak sembarangan. Lihat Metro Mini, itu banyak sopir tembak, begitu menabrak kabur. Nah ini diatur supaya operator mengontrol. Misalnya memakai ID itu bisa terkontrol, di lapangan bisa dibantu polisi melalui razia.
Kira-kira bisa berapa lama ide ini direalisasikan?
Tahun ini bisa, gampang itu. Cuma mau nggak Dinas Perhubungan?
Ada tips menghindari kejahatan di angkot?
Penumpang kalau naik angkot, jangan mau naik sendiri. Misalnya perempuan kalau di dalamnya cuma ada laki-laki seorang dan sopir, jangan mau naik. Tapi juga hati-hati saja kalau di dalam ada 5 orang laki-laki, bisa jadi itu komplotan. Pihak Kepolisian harus mengontrol yang kuat. Naik dekat pintu.
Sementara waktu, kita sebagai pengguna dulu yang menjaga diri di saat aparat keamanan tidak hadir lindungi kita.
(nwk/nrl)
