.webp)
"Kalau yang periode pertama, reshuffle dilakukan berbasis kinerja. Hal itu dilakukan karena ada ekspektasi politik. Dengan reshuffle itu ada perkembangan kinerja kabinet sehingga SBY dianggap sukses. Ini merupakan investasi politik untuk maju di pemilu berikutnya. Namun sekarang banyak pertimbangan untuk perkuat stabilitas pemerintahan melalui stabilitas koalisi. Seba SBY tidak bisa maju lagi dalam pemilu. Para menteri itu adalah perpanjangan tangan koalisi di kabinet. Saya tidak pasti SBY akan melakukan reshuffle. Saya kira tidak ada keberanian untuk reshuffle," tutur analis politik Muchamad Yuliyanto.
Berikut ini wawancara detikcom dengan akademisi Undip ini, Senin (18/7/2011):
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut saya jika pemerintahan SBY kalau dalam sisa tahun yang tersisa ini dibangun dengan meritokrasi (bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada yang berprestasi atau berkemampuan) atau zaken kabinet (kabinet ahli yang terdiri dari kalangan profesional) maka reshuffle harus dilakukan berdasar penilaian UKP4. Sebab UKP4 adalah think tank bagi presiden untuk melihat kinerja kabinet.
Kalau penilaian UKP4 dijadikan dasar bagi reshuffle oleh presiden, maka reshuffle ini benar-benar atas kinerja dan prestasi untuk memajukan negara. Sudah semestinya memberikan apresiasi pada kerja UKP4 untuk mendorong zaken kabinet, kabinet atas dasar keahlian.
Perlukan menteri yang dinilai berkinerja buruk diberi peringatan terlebih dahulu sebelum dilakukan reshuffle?
Saya kira waktunya sudah mendesak, harus sesegera mungkin dilakukan tanpa mempertimbangkan koalisi partai, deal dengan partai lain. Saya melihat reshuffle perlu dilakukan karena sudah mepet. Masyarakat sudah menilai kemajuan apa dalam kinerja kabinet yang dipilih. Tentu rakyat berharap reshuffle tidak dilakukan karena pertimbangan koalisi atau deal politik. Harus berani dan tegas untuk membangun kabinet yang baik. Ingat, sudah hampir 2 tahun kabinet ini bekerja.
Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, daripada menteri itu menjadi beban pemerintahan untuk apa juga dipertahankan. Menurut Anda SBY berani melakukan reshuffle?
Saya kira untuk melakukan reshuffle tegas karena kompetensi, kecil kemungkinan dilakukan. Ini karena beberapa hal. Pertama, perangai kepemimpinan SBY yang tidak tegas dan banyak pertimbangan sehingga lamban. Ini lebih pada soal tampilan kepemimpinan dalam menghadapi persolan. Kedua, banyak kompromi politik dari partai pengusung, artinya dikungkung atau terhambat atau disandera politik koalisi. Karena koalisi adalah sharing of power.
Risiko kabinet koalisi adalah penuh dengan deal politik. Ada ketidaktegasan dan kelambanan dalam pengelolaan pemerintahan.
PKS yang beberapa kali para menterinya terancam di-reshuffle mencurigai isu reshuffle hanya untuk pengalihan saja dari isu sentral yang saat ini menerpa PD. Pendapat Anda?
Sering di tempat kita ini ada ada orang yang mempunyai fungsi mengalihkan bahasa. Ini terjadi karena kebanyakan masyarakat masih mudah diombang-ambingkan karena informasi yang disentralkan atau karena isu-isu yang begitu mudah berganti dari hari ke hari. Kalau ada pendapat ini sebagai pengalihan isu, saya kira ini politis.
Selain itu, dengan bergabungnya PKS dalam koalisi tidak akan banyak memperbaiki citra PKS yang belakangan merosot. Dengan bergabung dalam koalisi, tidak memberi keuntungan politik di 2014 untuk PKS. Kalau ada wacana reshuffle ternyata untuk bargaining di koalisi, lebih baik keluar saja. Kalau berada di luar pemerintahan, PKS malah punya kesempatan untuk menyiapkan yang lebih bagus pada 2014.
Menurut Anda sektor apa yang perlu diperbaiki dalam kabinet ini?
Saya lihat ada beberapa sektor. Pertama, publik menilai perlu ada dorongan untuk percepatan kemajuan ekonomi. Kedua, bidang lapangan kerja untuk memberikan masa depan tenaga kerja yang lebih pasti. Ketiga, soal pemerintahan yang bersih, masuk dalam hal ini adalah bidang hukum, sehingga perlu dikembangkan kultur untuk menunjukkan pemerintahan itu bersih dari perilaku korup dari pemerintah pusat hingga daerah. Jadi singkatnya, hukum, ekonomi dan kependudukan.
Jadi jika reshuffle dilakukan harus berdasarkan pada apa saja?
Kualitas kerja, prestasi kerja, juga atas objektivitas dalam evaluasi. Evaluasi ini sudah dilakukan oleh UKP4. Nanti kalau reshuffle dilakukan, UKP4 ini juga harus bisa memberikan second opinion pada figur-figur yang akan masuk dalam kabinet untuk menggantikan menteri sebelumnya.
Selama ini kalau SBY melakukan reshuffle, Anda lihat reshuffle dilakukan atas basis kinerja atau basis parpol?
Kalau yang periode pertama, reshuffle dilakukan berbasis kinerja. Hal itu dilakukan karena ada ekspektasi politik. Dengan reshuffle itu ada perkembangan kinerja kabinet sehingga SBY dianggap sukses. Ini merupakan investasi politik untuk maju di pemilu berikutnya. Namun sekarang banyak pertimbangan untuk perkuat stabilitas pemerintahan melalui stabilitas koalisi. Sebab SBY tidak bisa maju lagi dalam pemilu. Para menteri itu adalah perpanjangan tangan koalisi di kabinet. Saya tidak pasti SBY akan melakukan reshuffle. Saya kira tidak ada keberanian untuk reshuffle.
(vit/nrl)
